DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 509 Tahun 2025

Nomor: 509
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

KESATU: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan/atau acuan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETIGA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah perlu adanya sistem yang jelas, transparan dan akuntabel;
b.bahwa untuk melaksanakan ha! sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penerapan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan system kerja pengawasan pajak daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); KESATU
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sengkayang Tahun 2023 Nomor 1 1 ) ;
10.Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 42); 1 1. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 ten tang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Serita Daerah Kabupaten Sengkayang Tahun 2024 Nomor 69);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Paiak Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keoutusan ini. KEDUA KETIGA Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan/atau acuan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal TEMBUSAN: 1 . Inspektur Kabupaten Bengkayang; 1 0 1 3 ai dengan aslinya IAN HUKUM, ..-... ' s .1- ! f / IV-b + 7 200604 LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANGNOMOR : S09 /BAPENDA/TAHUN 2025 TANGGAL [6 Sq@\uiloe 2025 TENTANGPENETAPAN STAN DAR OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN PAJAK DAERAH Nomor SOP PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG BUPATIBENGKAYANG Tan al Peneta an Ditetapkan Oleh BUPATIBENGKAYANGSEBASTIANUS DARWIS Tan al Revisi Tan al Pembuatan Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2023 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah. Keterkaitan : 1. SOP Pemeriksaan Pajak 2. SOP Pena ihan Paiak Daerah Peringatan:Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan daerah Nama S O P : PENGAWASAN PAJAK DAERAHKualifikasi Pelaksana - Memiliki pengalaman dalam pengelolaan pajak daerah - Memahami regulasi pajak daerah - Memahami tugas dan fungsi Bapenda Peralatan Perlen 1 . Komputer 2. ATK Pencatatan dan PendataanData Pembayaran wajib pajak Pelaksana Mutu Baku Kasubid Kabid No Uraian Prosedur Pengelola Penyuluhan, Penagihan dan Kepala Persyaratan/ Waktu Output Ket. Penagihan Penagihan dan Pengawasan Bapenda Kelengkapan Pengawasan 1 Menganalisa dan menyusun Data Pajak 5 hari Konsep data ) data objek pengawasan Mulai J objek ,, pengawasan pajak 2 Meneliti dan menyetujui Ya Konsep data 1 hari Konsep data data objek pengawasan objek objek pengawasan pengawasan f paiak paiak 3 Meneliti, menyetujui dan Tidak < Konsep data 30 Data objek menandatangani data objek objek menit pengawasan pengawasan pengawasan pajak pajak 4 Menyusun dan mengajukan Data objek 1 jam Konsep SPT konsep Surat Perintah Ya pengawasan Tugas(SPT)Pengawasan pajak Pajak Daerah 5 Meneliti dan menyetujui Konsep SPT 1 jam Konsep SPT konsep Surat Perintah Ya Tugas Pengawasan Pajak Tidak Daerah 6 Meneliti dan menyetujui Konsep SPT 1 jam Konsep SPT konsep Surat PerintahTugas Pengawasan PajakDaerah ' 7 Menandatangani Surat <> Konsep SPT 2 j am SPT Perintah Tugas Pengawasan pengawsan Paiak Daerah pajak daerah • 0 Pelaksana Mutu Buku No Uraian Prosedur Kasubid Kabid Ket Pengelola Penyuluhan, Penagihan dan Kepala Persyaratan/ Waktu Output Penagihan Penagihan dan Pengawasan Bapenda Kelengkapan Pengawasan y 8 Menyiapkan kelengkapan de Data dan 3 J am Data dan dokumen pengawasan Informasi Pajak Informasi Pajak Daerah Pajak I 9 Melaksanakan kunjungan/ I Data dan 7 hari Informasi Per peninjauan lapangan untuk Informasi Pajak Pajak Wajib melaksanakan pengawasan Pajak Pajak Daerah 10 Menyusun Kertas Kerja lnformasi Pajak 1 hari Kertas Kerja Per Pengawasan Pemeriksaan laporan I 1 1 Menyususn dan j Konsep 1 hari Konsep Per mengajukan konsep Ya Laporan Laporan laporan Laporan Pengawasan Pajak Pengawasan Pengawasan 4 12 Meneliti dan menyetujui Konsep 1 jam Konsep konsep laporan Va Laporan Laporan pengawasan pajak Tidak Pengawasan Pengawasan 13 Menandatangani Laporan Konsep 30 Laporan Pengawasan Pajak ""' Laporan menit Pengawasan Tidak Pengawasan d u Pelaksana Mutu Buku No Uraian Prosedur Kasubid Kabid Ket Pengelola Penyuluhan, Penagihan dan Kepala Persyaratan/ Waktu Output Penagihan Penagihan dan Pengawasan Bapenda Kelengkapan Pengawasan • 14 Mengarsipkan Dokumen + Laporan 30 Laporan I Selesai I Pengawasan Menit Pengawasan

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…