DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Berisi definisi dan pengertian istilah yang digunakan dalam peraturan ini. BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup: Mengatur dasar, tujuan, dan cakupan pemberian tambahan penghasilan bagi dokter di lingkungan pemerintah daerah. BAB III Kriteria Tambahan Penghasilan: Menjelaskan besaran, kriteria, pemotongan, penghentian, dan syarat pembayaran tambahan penghasilan. BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab: Menetapkan tugas dan tanggung jawab dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. BAB V Pengawasan dan Pembinaan: Mengatur mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh pejabat berwenang. BAB VI Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan kewajiban evaluasi tahunan atas pemberian tambahan penghasilan. BAB VII Pembiayaan: Menentukan sumber pembiayaan tambahan penghasilan dari APBD Kabupaten Bengkayang. BAB VIII Ketentuan Penutup: Menyatakan pencabutan peraturan sebelumnya dan ketentuan berlakunya peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jarninan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 2 Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); 1 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); 3
16.Peraturan Bupati Nomor 3 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 3 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 4.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. 5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
5. 6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (RSUD).
6. 7.Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
7. 8.Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
8. 9.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menye!enggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. 10.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 4 1 1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dan Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
10. 12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
11. 13.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
12. 14.Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. 15.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi yang bertugas di RSUD maupun Puskesmas.
14. 16.Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis sebagairnana mestinya dan bertugas di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 1 7. Pendayagunaan dokter spesialis (PDGS) adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya yang ditugaskan di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
15. 18.Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagairnana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas.
16. 19.Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Gigi sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas.
17. 20.Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 5 2 1 . Health Facilities Information System yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis website untuk para calon fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan merniliki tujuan untuk monitoring serta pelaporan data profiling fasilitas kesehatan. Dimana data faskes yang ada dalam aplikasi HFIS ini meliputi data seperti alamat praktik, jam praktik, teknologi kedokteran, penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain, dan beberapa lainnya.
18. 22.Pemberian Tambahan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diluar gaji berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kategori wilayah kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
19. 23.Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Dokter yang masih menempuh Pendidikan Spesialis Tingkat akhir di suatu Institusi Pendidikan yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai dengan peminatan yang diambil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b.meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi; dan
c.menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a.Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
b.Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
c.Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD; dan
d.Dokter Umum /Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas.

Pasal 5

(1)Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
1. a.dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. b.dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS); dan
3. c.Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) 6
(2)Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
1. a.dokter umum/Dokter Gigi yang berstatus PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. b.dokter internship.
(3)Ookter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. a.dokter Umum/Dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
2. b.dokter internship.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1)Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pemberian TPP bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan bekerja sesuai dengan SPMT.
(4)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.

Pasal 7

(1)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dari tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Uang pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
(4)Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan:
1. a.terlambat masuk kerja sebesar 1 % (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
2. b.tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan; 7
3. c.izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
4. d.cepat pulang sehingga menggurangi jumlah jam kerja sebesar 1 % (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

a.diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau karen alasan lainnya;
b.sedang menjalani hukum pidana;
c.diberhentikan/dipecat dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d.sedang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
e.sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikan;
f.sedang cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti karena alasan penting dan/ atau cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension;
g.sedang melaksanakan tugas belajar;
h.tidak memiliki Surat ljin Praktek (SIP); dan
1. 1.sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigiyang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi Elektonik melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS).
(2)Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Kepala Puskesmas dan wajib melakukan absensi pada mesin fingerprint atau menggunakan Presensi Elektonik melalui sistem e-kinerja.
(3)Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka tambahan penghasilan ditunda. 8

Pasal 10

(1)pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
(2)pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
(1)Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
2. b.meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
3. c.menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang telah ditetapkan; dan
4. d.menyusun, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi juga bertanggung jawab :
1. a.menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
2. b.menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/ dilimpahkan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…