DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB V PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya;
b.bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan I kewenangannya;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam mendorong dan menyelenggarakan program Jaminan Sosial di Daerah, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; J BUPATI BENGKULUTENGAH, v' Mengingat Menimbang TENTANG PENYELENGGARAANPROGRAMJAMINANSOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATI BENGKULUTENGAH NOMOR \d- TAHUN2025 BUPATIBENGKULUTENGAH PROVINS! BENGKULU ./ • 9. 8. 7. 6. 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008-1:entang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 <tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023v tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadiv Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ../ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993'- tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84..,.....Tahun 2013-. tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ~ tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015,../tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan v Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara \ 0 ,. .. 4. BUPATI BENGKULUTENGAH PROVINS! BENGKULU . '

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAANPROGRAM JAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN. v BABI KETENTUANUMUM Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang ../ Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015"'tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 "'tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 202Vtentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaanv(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
12.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013v tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosialll{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 v tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua...1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kernatian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118); BUPATIBENGKULUTENGAH PROVINS!BENGKULU Menetapkan • I ..
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin v' pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program / Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial j untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu j Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan J aminan Kehilangan Pekerjaan.
7.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan J kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM j adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
9.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT .J adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan V memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP / adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
12.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan- badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-'f · BUPATIBENGKULUTENGAH PROVINS!BENGKULU aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan ./ dalam bentuk lainnya.
14.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain v yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan / yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
16.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar J ruran.
17.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah J atau imbalan dalam bentuk lain.
18.Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah orang yang bekerja pada J pemberi kerja dan menerima gaji atau upah atau imbalan dalam ben tuk lain.
19.Pekerja Bukan Penerima Upah {PBPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dan / memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usaha tersebut bukan dari menerima upah dari pemberi kerja.
20.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki J pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/ atau yang masuk sebagai kategori miskin atau miskin ekstrem.
21.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh J Peserta dan/ atau Pemberi Kerja.
22.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja j yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/ atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
24.Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUPATIBENGKULUTENGAH PROVINS! BENGKULU

Pasal 4

(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
1. a.JKK
2. b.JKM
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemberi Kerja dan Penyelenggara Negara.
(4)Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang di ikuti.
(5)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan Pekerjanya (non ASN) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi: ~

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAANJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.Memberikan perlindungan kepada seluruh Pekerja di Daerah terhadap resiko kerja dan sosial ekonomi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b.Menjamin terselenggaranya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
c.Memperkuat peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
d.Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan Pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINS! BENGKULU

Pasal 6

(1)Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 I huruf a, terdiri atas:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara;dan /
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pejabat Negara Non-Aparatur Sipil Negara; -J
2. b.PegawaiNon-Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; J
3. c.Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan '.J
4. d.AnggotaBadan Permusyawaratan Desa. '1
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Pengurus Lembaga Adat Desa; .J
2. b.Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; J
3. c.Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah; "'
4. d.Pekerja pada orang perseorangan; -v
5. e.Orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan; J
6. f.Peke~a ~alam ~asa J?ercobaan; J )
7. g.Kormsans dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
8. h.Pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah. J

Pasal 7

(1)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi : J
1. a.Pemberi Kerja;
2. a.Peserta Penerima Upah; v
3. b.Peserta Bukan Penerima Upah; ii
4. c.Pekerja Jasa Konstruksi; v
5. d.Pekerja Migran Indonesia; dan ,!
6. e.Pekerja sosial keagamaan. v

Pasal 5

Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ./ terdiri atas :

a.JKK; dan
b.JKM.

(6)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menambah Program J aminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. BUPATIBENGKULUTENGAH PROVINSIBENGKULU

Pasal 10

( 1) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a.imam;
b.bilal;
c.khatib;
d.garim;
e.rubiah;
f.guru ngaji;
g.marbot;
h.penatua;dan j
1. 1.pekerja sosial keagamaan lainnya.

Pasal 8

(1)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, menjadi v kewajiban penyedia Jasa Kontruksi sebagai Pemberi Kerja.
(2)Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan Pekerja proyek Jasa Konstruksi dalam / perlindungan J aminan Sosial Ketenagakerjaan paling lam bat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan. /
(3)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Program JKK dan JKM.

Pasal 9

(1)Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 J huruf d, terdiri atas :
1. a.Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran .J Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
2. b.Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja \j sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertanggungan masing-masing individu. BUPATIBENGKULUTENGAH PROVINS!BENGKULU
1. b.Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; ./
2. c.Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
3. d.Pekerja Rentan; dan
4. e.Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang bukan menerima Upah. /
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertanggungan v masing-masing individu.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…