DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 343

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Masa Pajak, NPWPD, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak MBLB, Tata Cara Penghapusan dan Penonaktifan NPWPD, Nomor Registrasi, NOPD, dan/atau dokumen lain, Pemeriksaan Pajak, Kedaluwarsa, Keberatan, Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Sistem dalam Jaringan Pajak Daerah, Perforasi, Bentuk dan Format Dokumen Pemungutan Pajak, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat :L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.jenis Pajak
b.masa Pajak;
c.NPWPD; d PBB-P2
e.BPHTB;
f.Pajak Reklame;
g.PBJT;
h.PAT;
i.Pajak MBLB; 1 Pajak Sarang Burung Walet;
j.Opsen Pajak MBLB; ·• ' « % ee #= ge 9-f BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
k.tata cara penghapusan dan penonaktifan NpWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan; I. pemeriksaan Pajak;
m.surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
n.penagihan Pajak;
o.kedaluwarsa;
p.keberatan;
q.banding;
r.guagatan Pajak;
s.insentif fiskal,
t.pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
u.kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
v.sistem dalam jaringan Pajak Daerah;
w.perforasi,
x.bentuk dan format dokumen pemungutan pajak; dan
y.tata cara pengenaan sanksi administratif

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 3

(1)Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
1. a.PBB-P2,
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas: I makanan dan/atau minuman;
  1. 2.tenaga listrik;
  2. 3.jasa perhotelan;
  3. 4.jasa parkir; dan
  4. 5.jasa kesenian dan hiburan;
4. d.Pajak Reklame; e PAT;
5. f.Pajak MBLB;
6. g.Pajak Sarang Burung Walet;
7. h.Opsen PKB; dan
8. i.Opsen BBNKB.
(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame; €. PAT; BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
3. d.Opsen PKB; dan
4. e.Opsen BBNKB
(3)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas :
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan;
3. c.Pajak MBLB;
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.
(2)Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, khusus untuk BPHTB masa pajak harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan.
(3)Masa Pajak untuk jenis Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) bulan kalender, khusus untuk pajak PBJT kesenian dan hiburan insidental masa pajak disesuaikan dengan jangka waktu penyelenggaraan
(4)Masa pajak untuk jenis pajak reklame diatur sebagai berikut.
1. a.Masa pajak reklame permanen dan/atau tetap adalah l (satu) tahun kalender;
2. b.Masa pajak reklame insidental adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame dibawah I (satu) tahun kalender, kit s C BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
3. c.Masa pajak reklame insidental sebagaimana dimaksud huruf b adalah mingguan dan bulanan;
4. d.Masa Pajak Reklame Insidental untuk mingguan sebagaimana dimaksud huruf c diatur sebagai berikut Masa Pajak Reklame 1-7 (satu sampai dengan tujuh) hari jangka waktu penyelenggaran reklame dihitung I (satu) minggu;
  1. 2.Masa Pajak Reklame 8-15 (delapan sampai dengan lima belas) hari jangka waktu penyelenggaran reklame dihitung 2 (dua) ming;
  2. 3.Masa Pajak Reklame 16-22 (enam belas sampan dengan dua puluh dua) hari jangka waktu penyelenggaraan dihitung 3 (tiga) minggu;dan
  3. 4.Masa Pajak Reklame 23-30 (dua puluh tiga sampai dengan tiga puluh) hari jangka waktu penyelenggaran reklame dihitung I (satu) bulan.
(5)Masa pajak untuk PAT ditetapkan untuk jangka waktu l (satu) bulan kalender.
(6)Masa Pajak untuk Opsen PKB ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) bulan kalender
(7)Masa pajak untuk Opsen BBNKB ditetapkan untuk jangka waktu l (satu) bulan kalender.
(8)Tahun Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (l merupakan jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB IV

NPWPD

Pasal 5

(1)Setiap Wajib Pajak wajib memifiki NPWPD
(2)Setiap Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Bapenda
(3)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan identitas Wajib Pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha mihik daerah
(5)Dalam hal pajak yang dimaksud adalah PBB-P2, maka identitas Wajib Pajak menggunakan NOPD PBB-P2.
(6)BPHTB yang merupakan jenis bea tidak diberikan NPWPD karena bersifat insidental. %2 �"-� c BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
(7)Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPD akan melekat baginya kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan obyek pajaknya.
(8)NpWpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(9)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 6

(I) Wajib Pajak yang belum memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD kepada Bapenda.

(2)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak mendaftarkan diri, Bapenda menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 7

(l) Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l)dapat dilakukan secara langsung di kantor Bapenda atau secara elektromik.

(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan cara
1. a.Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap;
2. b.Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas baik secara langsung maupun secara elektronik dengan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: Wajib Pajak perorangan a) kartu tanda penduduk yang sah;dan b) Nomor induk berusaha yang dimiliki jika ada. 2 Wajib Pajak Badan: a) nomor induk berusaha yang dimiliki jika ada; b) akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan c) kartu tanda penduduk elektronik salah satu pengurus
(3)Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, maka berkas pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. ' ' • '" 1 _J: ._£ --- kc BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
(5)Wajib Pajak harus melengkapi berkas pendaftaran yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan menyampaikan kembali kepada petugas.
(6)Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
(7)Bapenda melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.
(8)Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sesuai antara data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bapenda.
(9)Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bapenda
(10)Dalam jangka waktu paling lama l (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD
(11)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (IO) dapat diambil atau dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
(12)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (ll) dilakukan melalui
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiman surat,
4. d.surat elektromik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
5. e.melalui media elektronik lainnya.

Pasal 8

Format NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) terdiri dari 22 (dua puluh dua) digit yang terdiri dari

a.digit I-2 adalah jenis pajak,
b.digit 3-6 adalah kode tahun pendaftaran;
c.digit 7-12 adalah nomor urut pendaftaran;
d.digit 13-14 adalah kode Provinsi; ti ea F- C BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
e.digit 15-16 adalah kode kabupaten;
f.digit 17-19 adalah kode kecamatan; dan
g.digit 20-22 adalah kode kelurahan/desa. BABV PBB-P2

(2)Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada tanggal saat orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. secara elektronik sebagaimana dimaksud (l) disampaikan melalui saluran tertentu Permohonan pada ayat meliputi:
1. a.laman Bapenda yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau
2. b.saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan:
3. a.secara langsung; atau
4. b.tidak secara langsung dengan melampirkan surat kuasa khusus yang bermaterai cukup {3)
(2)

Pasal 10

(I) Pendaftaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertuhis. ii '"" ""·� BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Pasal I (I) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.

(2)Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berupa :
1. a.Untuk wajib pajak perorangan berupa salinan kartu tanda penduduk yang sah
2. b.Untuk wajib pajak Badan meliputi I. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan
  1. 2.salinan kartu tanda penduduk salah satu pengurus
(3)Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l adalah SPOP dan LSPOP dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

surat Pajak b Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Kepala Bapenda melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Bapenda menerbitkan keputusan berupa:

a.menerima permohonan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dan/atau spPT; atau menolak permohonan dengan menerbitkan penolakan permohonan pendaftaran Objek dengan disertai saran perbaikan Dalam hal Kepala Bapenda tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan dan menerbitkan surat pemberitahuan dan/atau SPPT paling lama l (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sesuai ketentuan Pasal IO dan Pasal 11 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditenma.

(4)
(3)
(2)I I I BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU - 21

Pasal 13

(l) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l), Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data, dan/ atau informasi perpajakan, perizinan, serta data, dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Bapenda menerbitkan SPPT berdasarkan kewenangan secara jabatan.
(3)SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.
(4)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui
1. a.secara langsung;
2. b.melalui petugas tingkat kecamatan/kelurahan/desa dusun;
3. c.melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
4. d.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
5. e.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
6. f.sistem elektronik Paragra 2 Perubahan Data Objek Pajak

Pasal 14

(I) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan perubahan data yang tercantum dalam SPPT.

(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan karena berubahnya kondisi subyektif dan/atau objeketif pBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1)Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 ayat (l) disampaikan secara elektronik atau tertulis ke Bapenda yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah ii. �,,,,- d.· BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU ( I 0)
(11)sebagaimana dimaksud melalui saluran tertentu secara elektronik (I) disampaikan b permohonan pada ayat meliputi:
1. a.Laman Bapenda yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau
2. b.saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan
3. a.secara langsung;
4. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
5. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Bapenda melakukan penelitian administrasi Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Bapenda:
6. a.melakukan perubahan terhadap spPT dalam hal permohonan perubahan data diterima; atau mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan dalam hal permohonan perubahan data ditolak. Dalam hal Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda menerbitkan SPPT paling lama I (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (I), Bapenda melakukan pencetakan kembali SPPT. SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencetakan kembali SPPT SPPT yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah pencetakan kembati gppr sebagaimana dimaksud pada ayat (7. sppr sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil secara langsung atau dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan. Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (I 1) dilakukan melalu:
7. a.secara langsung;
8. b.melalui pos dengan bukti penginiman surat,
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
1. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
2. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau e sistem elektronik

Isi peraturan

Teks343PDFHirarki

Memuat teks peraturan…