DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 273);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 SALINAN BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
5.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS dan ASB Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. e.satuan biaya pemeliharaan; dan
6. f.SHS lainnya.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan digunakan dalam :
1. a.perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA SKPD; dan
2. b.pelaksanaan APBD.
(2)Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD.
(3)Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi/prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(4)Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan perubahan SHS. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

Pasal 7

(1)Muatan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
1. a.jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
2. b.pengendali biaya (cost driver);
3. c.satuan pengendali belanja tetap (fixed cost);
4. d.satuan pengendali belanja variabel (variable cost);
5. e.batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
6. f.persamaan penghitungan ASB.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.ASB non Konstruksi; dan
2. b.ASB Konstruksi.
(3)ASB non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
(2)Pengendali biaya (cost driver) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.
(3)Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan pengendali biaya yang menunjukan besarnya perubahan belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
(4)Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan pengendali biaya yang menunjukan besarnya perubahan belanja variabel dari suatu aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
(5)Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan batasan pengendali biaya (cost driver) berupa rincian obyek belanja disertai volume/koefisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA SKPD.
(6)Persamaan penghitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 9

(1)Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA SKPD berpedoman pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2)Perangkat Daerah dapat menambahkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(3)Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2026 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Komponen Standar Harga Satuan selain yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan mengacu kepada peraturan perundangan lainnya yang sesuai. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1.Satuan biaya honorarium;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:

a.Satuan biaya uang harian;
b.Satuan biaya uang representasi;
c.Satuan biaya penginapan.
1. 3.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
2. 4.Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
3. 5.Satuan Biaya lainnya BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
4. 1.SATUAN BIAYA HONORARIUM 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuanga daerah.
b.Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
d.Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah terinci pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah 1.1.1 Honorarium PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa KPA) BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. a.Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta OB 1,040,000 A. Ketentuan honorarium PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD: 1) Besaran honorarium didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) Besaran honorarium dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing. B. Ketentuan honorarium PA: 1) Tidak melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa PA dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2) Besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PA. 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa PA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, besaran honorarium diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). C. Ketentuan honorarium Kuasa PA: 1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa PA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Besaran honorarium Kuasa PA didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa PA 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
2. b.Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta OB 1,250,000
3. c.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta OB 1,450,000
4. d.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar OB 1,660,000
5. e.Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d.2,5 Miliar OB 1,970,000
6. f.Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OB 2,280,000
7. g.Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OB 2,590,000
8. h.Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OB 3,010,000
9. i.Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OB 3,420,000
10. j.Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OB 3,840,000
11. k.Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OB 4,250,000
12. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OB 4,770,000
13. m.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OB 5,290,000
14. n.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OB 5,810,000
15. o.Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun OB 6,330,000
16. p.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun OB 7,370,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. a.Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta OB 1,010,000
2. b.Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta OB 1,210,000
3. c.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta OB 1,410,000
4. d.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar OB 1,610,000
5. e.Nilai Pagu dana di atas Rp. Rp. 1 Miliar s.d.2,5 Miliar OB 1,910,000
6. f.Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OB 2,210,000
7. g.Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OB 2,520,000
8. h.Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OB 2,920,000
9. i.Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OB 3,320,000
10. j.Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OB 3,720,000
11. k.Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OB 4,130,000
12. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OB 4,630,000
13. m.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OB 5,130,000
14. n.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OB 5,640,000
15. o.Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun OB 6,140,000
16. p.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun OB 7,140,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD)
1. a.Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta OB 400,000 Ketentuan Honorarium PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD : 1) Diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai PPK- SKPD/ PPK-Unit SKPD 2) Besaran Honorarium didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD/ PPK- Unit SKPD
2. b.Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta OB 480,000
3. c.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta OB 570,000
4. d.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar OB 660,000
5. e.Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar OB 770,000
6. f.Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OB 880,000
7. g.Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OB 990,000
8. h.Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OB 1,250,000
9. i.Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OB 1,520,000
10. j.Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OB 1,780,000
11. k.Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OB 2,040,000
12. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OB 2,440,000
13. m.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OB 2,830,000
14. n.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OB 3,230,000
15. o.Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun OB 3,620,000
16. p.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun OB 4,420,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
1. a.Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta OB 340,000 Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
2. b.Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta OB 420,000
3. c.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta OB 500,000
4. d.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar OB 570,000
5. e.Nilai Pagu dana di atas Rp. Rp. 1 Miliar s.d.2,5 Miliar OB 670,000
6. f.Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OB 770,000
7. g.Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OB 860,000
8. h.Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OB 1,090,000
9. i.Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OB 1,320,000
10. j.Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OB 1,550,000
11. k.Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OB 1,780,000
12. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OB 2,120,000
13. m.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OB 2,470,000
14. n.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OB 2,810,000
15. o.Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun OB 3,160,000
16. p.Nilai Pagu dana di atas diatas Rp.1 triliun OB 3,840,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu
1. a.Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta OB 260,000 Kepala daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu kepada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya. Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
2. b.Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta OB 310,000
3. c.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta OB 370,000
4. d.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar OB 430,000
5. e.Nilai Pagu dana di atas Rp. Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar OB 500,000
6. f.Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OB 570,000
7. g.Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OB 640,000
8. h.Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OB 810,000
9. i.Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OB 980,000
10. j.Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OB 1,150,000
11. k.Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OB 1,330,000
12. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OB 1,580,000
13. m.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OB 1,840,000
14. n.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OB 2,090,000
15. o.Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun OB 2,350,000
16. p.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun OB 2,860,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TABEL 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.2 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa OB 680,000 Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/ Kuasa PA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi). Anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. 1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
1. a.Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 Juta OP 850,000
2. b.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar OP 1,020,000
3. c.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar OP 1,270,000
4. d.Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OP 1,520,000
5. e.Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OP 1,780,000
6. f.Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OP 2,120,000
7. g.Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OP 2,450,000
8. h.Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OP 2,790,000
9. i.Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OP 3,130,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. j.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OP 3,580,000
2. k.Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d.500 Miliar OP 4,030,000
3. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Miliar s.d.750 Miliar OP 4,490,000
4. m.Nilai Pagu dana di atas Rp.750 Miliar s.d.1 Triliun OP 4,940,000
5. n.Nilai Pagu dana di atas diatas Rp.1 triliun OP 5,560,000 1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
6. a.Nilai Pagu dana di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta OP 760,000
7. b.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar OP 920,000
8. c.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar OP 1,140,000
9. d.Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OP 1,370,000
10. e.Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OP 1,600,000
11. f.Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OP 1,910,000
12. g.Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d.50 Miliar OP 2,210,000
13. h.Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OP 2,520,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. i.Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OP 2,820,000
2. j.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OP 3,230,000
3. k.Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OP 3,640,000
4. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OP 4,040,000
5. m.Nilai Pagu dana di atas Rp.750 Miliar s.d. Rp.1 Triliun OP 4,450,000
6. n.Nilai Pagu dana di atas diatas Rp.1 triliun OP 5,010,000 1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi
7. a.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta OP 480,000
8. b.Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta OP 600,000
9. c.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar OP 720,000
10. d.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d.Rp.2,5 Miliar OP 910,000
11. e.Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OP 1,090,000
12. f.Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OP 1,270,000
13. g.Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OP 1,510,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. h.Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OP 1,750,000
2. i.Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OP 1,990,000
3. j.Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OP 2,230,000
4. k.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OP 2,560,000
5. l.Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OP 2,880,000
6. m.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar OP 3,200,000
7. n.Nilai Pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun OP 3,520,000
8. o.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Triliun OP 3,960,000 1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya
9. a.Nilai Pagu dana di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta OP 600,000
10. b.Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar OP 720,000
11. c.Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar OP 910,000
12. d.Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar OP 1,090,000
13. e.Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar OP 1,270,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. f.Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OP 1,510,000
2. g.Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar OP 1,750,000
3. h.Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar OP 1,990,000
4. i.Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar OP 2,230,000
5. j.Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar OP 2,560,000
6. k.Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar OP 2,880,000
7. l.Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d.750 Miliar OP 3,200,000
8. m.Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d.1 Triliun OP 3,520,000
9. n.Nilai Pagu dana di atas diatas Rp. 1 triliun OP 3,960,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) TABEL 1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
1. a.Kepala OB 1,000,000
2. b.Sekretaris/ Staf Pendukung OB 750,000 1.4 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut: Jabatan Klasifikasi I II III Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 Pejabat Eselon III 3 4 5 Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional 5 6 7 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
3. a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
4. b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
5. c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut- turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Tabel 1.4 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberi honoarium adalah:
1. a.Mempunyai keluaran (output) yang jelas;
2. b.Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangi oleh kepala daerah; 2) Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
1. c.Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
2. d.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
3. e.Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
4. a.Pengarah OB 1,500,000
5. b.Penanggungjawab OB 1,250,000
6. c.Ketua OB 1,000,000
7. d.Wakil Ketua OB 850,000
8. e.Sekretaris OB 750,000
9. f.Anggota OB 750,000 1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
10. a.Pengarah OB 750,000
11. b.Penanggungjawab OB 700,000
12. c.Ketua OB 650,000
13. d.Wakil Ketua OB 600,000
14. e.Sekretaris OB 500,000
15. f.Anggota OB 500,000 1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
1. a.Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
2. b.Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. 1.4.2.1 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
3. a.Ketua/Wakil Ketua OB 250,000
4. b.Anggota OB 220,000 1.5 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE 1.5.1 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.5.2 HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN ATAU MAJALAH Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah diberikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.5.3 HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI ATAU WEBSITE Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. Tabel 1.5 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.5 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Website 1.5.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
1. a.Penanggung Jawab Oter 500,000
2. b.Redaktur Oter 400,000
3. c.Penyunting/Editor Oter 300,000
4. d.Desain Grafis Oter 180,000
5. e.Fotografer Oter 180,000
6. f.Sekretariat Oter 150,000 1.5.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah
7. a.Penanggung Jawab Oter 400,000
8. b.Redaktur Oter 300,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. c.Penyunting/ Editor Oter 250,000
2. d.Desain Grafis Oter 180,000
3. e.Fotografer Oter 180,000
4. f.Sekretariat Oter 150,000 1.5.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website
5. a.Penanggung Jawab OB 500,000
6. b.Redaktur OB 450,000
7. c.Editor OB 400,000
8. d.Web Admin OB 350,000
9. e.Web Developer OB 300,000 1.5.4 Honorarium Penulis Artikel
10. a.Penulis Artikel Jurnal Per Halaman 200,000
11. b.Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website Per Halaman 100,000 1.6 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) Tabel 1.6 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.6 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 1.6.1 Honorarium TAPD
1. a.Pembina OB 3,500,000 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
2. b.Pengarah OB 3,000,000
3. c.Ketua OB 2,500,000
4. d.Wakil Ketua OB 2,000,000
5. e.Sekretaris OB 1,500,000
6. f.Anggota OB 1,300,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.6.2 Honorarium Sekretariat TAPD
1. a.Ketua OB 1,000,000 Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang
2. b.Sekretaris OB 900,000
3. c.Anggota OB 600,000 1.7 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA 1.7.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR & PEMBAWA ACARA Honorarium narasumber atau pembahas dan moderator diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). 1.7.2 HONORARIUM PANITIA Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis. TABEL 1.7 HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.7 HonorariumNarasumber/ Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara, dan Panitia 1.7.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
1. a.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya OJ 1,700,000 Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. a.Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
3. b.Narasumber atau pembahas berasal dari:  luar SKPD penyelenggara atau masyarakat, honorarium diberikan 100%  dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara, honorarium diberikan sebesar 50%.
4. b.Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Lainnya yang disetarakan OJ 1,400,000
5. c.Pejabat Eselon I/ yang disetarakan OJ 1,200,000
6. d.Pejabat Eselon II/ yang disetarakan OJ 1,000,000
7. e.Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan OJ 900,000 1.7.2 Honorarium Moderator OK 700,000 Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
8. a.Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau Moderator dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan /masyarakat 1.7.3 Honorarium Pembawa Acara OK 400,000 1.7.4 Honorarium Panitia
9. a.Penanggung jawab OK 450,000 Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
10. b.Ketua/Wakil Ketua OK 400,000
11. c.Sekretaris OK 300,000
12. d.Anggota OK 300,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.8 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberi gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Tabel 1.8 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.8 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara 1.8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli OK 1,800,000 Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.8.2 Honorarium Beracara OK 1,800,000 Honorarium beracara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberi gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan 1.9 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Honorarium tenaga penyuluh atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Tabel 1.9 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.9 Honorarium Penyuluh Non PNS
1. a.Lulusan SLTA OB 2,100,000 Lulusan SLTA diberikan sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
2. b.Lulusan DI/ DII/DIII/Sarjana Terapan OB 2,400,000 Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
3. c.Lulusan Sarjana OB 2,600,000 Lulusan Sarjana diberikan paling banyak 124% dari upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
4. d.Lulusan Master OB 2,800,000 Lulusan Master diberikan paling banyak 133% dari upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
5. e.Lulusan Doktor OB 3,000,000 Lulusan Doktor diberikan paling banyak 150% upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.10 HONORARIUM ROHANIWAN Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Tabel 1.10 HONORARIUM ROHANIWAN Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.10 Rohaniwan OK 400,000 1.11 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Tabel 1.11 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.11 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.11.1 Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
1. a.Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 150,000
2. b.Pengawas Ujian OH 240,000
3. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 5,000 1.11.2 Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
4. a.Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 190,000
5. b.Pengawas Ujian OH 270,000
6. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 7,500 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.12 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Tabel 1.12 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.12 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota 1.12.1 Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota Per butir soal 100,000 1.12.2 Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota
1. a.Telaah materi soal Per butir soal 45,000
2. b.Telaah bahasa soal Per butir soal 20,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.13 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Tabel 1.13 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.13 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat 1.13.1 Penceramah Diklat Orang /Jam Pelajaran 1,000,000 Honorarium diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan diklat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
2. b.Berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
3. c.Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.13.2 Pengajar Diklat
4. a.Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara Orang /Jam Pelajaran 300,000 Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
5. b.Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara Orang /Jam Pelajaran 200,000 Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.13.3 Penyusunan modul Diklat Per Modul 5,000,000 Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1.13.4 Panitia penyelenggaraan kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari Honorarium diberikan kepada panitia diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
2. b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
3. c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
4. d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
5. e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
6. a.Penanggung Jawab OK 450,000 − Ketua/Wakil Ketua OK 400,000 − Sekretaris OK 300,000 − Anggota OK 300,000
7. b.Lama Diklat 6 s.d. 30 hari − Penanggung Jawab OK 675,000 − Ketua/Wakil Ketua OK 600,000 − Sekretaris OK 450,000 − Anggota OK 450,000
8. c.Lama Diklat lebih dari 30 hari − Penanggung Jawab OK 900,000 − Ketua/Wakil Ketua OK 800,000 − Sekretaris OK 600,000 − Anggota OK 600,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 1.14 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH Honorarium pengurus barang milik daerah terinci pada Tabel 1.14 Tabel 1.14 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
1. a.Pengurus Barang Pengelola OB 500,000 Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang
2. b.Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB 450,000 Pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang
3. c.Pengurus Barang Pengguna OB 400,000 ASN yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang
4. d.Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB 350,000 Pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang
5. e.Pengurus Barang Pembantu OB 300,000 Jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  1. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Ketentuan dalam Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:
6. a.Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya, yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah;
7. b.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
  1. 1.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  2. 2.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
  3. 3.pengumandahan (detasering);
  4. 4.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  5. 5.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  6. 6.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  7. 7.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
  8. 8.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  9. 9.mengikuti pendidikan dan pelatihan
8. c.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
9. d.Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  1. 1.Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. 2.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  3. 3.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  4. 4.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
10. e.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
11. f.Tempat yang dituju adalah tempat atau Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
12. g.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
13. h.Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
14. i.Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Utara;
15. j.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
16. k.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
17. l.Non-Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Non-ASN adalah pelaksana perjalanan dinas selain Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan/ atau Anggota DPRD;
18. m.Perjalanan Dinas Berlaku untuk ASN dan Non-ASN yang diundang dalam rangka kebutuhan koordinasi, konsultansi, dan asistensi termasuk berlaku untuk staf dari instansi vertikal lainnya yang diperbantukan ke pemerintah daerah seperti ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang kepangkatannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.;
19. n.Biaya Perjalanan Dinas PPPK dan/atau Non-ASN disetarakan dengan PNS sesuai dengan golongan atau basis pendidikan pada saat pengangkatan PPPK dan/atau Non-ASN;
20. o.Komponen Biaya Perjalanan Dinas meliputi:
  1. 1.Uang Harian
  2. 2.Uang Representasi
  3. 3.Biaya Penginapan
  4. 4.Biaya Transport
21. p.Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
  1. 1.Uang Harian
  2. 2.Uang Representasi
  3. 3.Biaya Penginapan Sedangkan komponen biaya transportasi diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini..
22. q.Komponen Biaya Penginapan dan Biaya Transport dipertanggungjawabkan secara rill (at-cost). BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
23. r.Komponen Uang Harian dan Uang Representasi dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
24. s.Pelaksana perjalanan dinas tidak diperkenankan menerima lebih dari satu komponen biaya perjalanan dinas, baik dari sumber anggaran yang sama maupun dari sumber anggaran yang berbeda;
25. t.Perhitungan terhadap komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Nomor q diatas dihitung secara per hari selama pelaksanaan perjalanan dinas;
26. u.Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana lokasi pelaksanaan diklat/bimtek sama dengan tempat menginap namun tidak ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian diklat
27. v.Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana uang harian tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian berupa sub komponen uang saku sebesar uang harian diklat/bimtek, uang makan dan uang transport lokal perjalanan dinas biasa;
28. w.Pemberian sub komponen uang saku Diklat/Bimtek sebagaimana dimaksud pada nomor u berlaku pada hari efektif pelaksanaan Diklat/Bimtek, sedangkan pada hari keberangkatan ke tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek atau hari kepulangan dari tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek dapat diberikan sub komponen uang harian untuk perjalanan dinas biasa. 2.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
29. a.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari tersebut meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
30. b.Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
31. c.Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 2.1.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Perjalanan Dinas Dalam Kota (PDDK) terbagi 2 (dua) jenis yaitu:
  1. 1.perjalanan dinas dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam;dan
  2. 2.perjalanan dinas dalam kota kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) jam. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas dalam kota yang kurang dari atau BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU sama dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan prosentase terhadap uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam, sebagai berikut: Tabel 1.15 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BENGKULU UTARA Uang Harian PDDK lebih dari 8 (delapan) jam Prosentase Uang Harian PDDK Kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) jam Orang/Hari Uang Makan (Rp) Uang Transport Lokal (Rp) Uang Saku (Rp)
(1)(2) (3) (4) 100% 25.0% 40.0% 35.0% Rp. 150,000 Rp. 37,500 Rp. 60,000 Rp. 52,500 Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kecamatan Enggano, untuk kondisi force majeure transportasi baik kapal laut maupun pesawat terbang dari Enggano ke Bengkulu Utara sehingga tidak dapat kembali ke Bengkulu Utara sesuai jadwal kepulangan perjalanan dinas, maka selama masa tunggu kepulangan ke Bengkulu Utara, pertanggungjawaban pengeluaran perjalanan dinas (penginapan dan transportasi Enggano-Bengkulu Utara) dilakukan secara at cost dengan melampirkan surat tugas dan bukti pengeluaran riil penginapan dan transportasi dan tetap diberikan uang harian. Yang dimaksud dengan kondisi force majeure transportasi dari Enggano ke Bengkulu Utara ini adalah kejadian-kejadian alam seperti hujan badai, gempa, atau bencana alam yang secara langsung mempengaruhi moda transportasi kapal laut dan pesawat terbang rute Enggano-Bengkulu Utara sehingga tidak dapat beroperasi. 2.1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.16 Tabel 1.16 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI No Provinsi Satuan Luar Kota Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Diklat
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Aceh OH Rp360,000 Rp140,000 Rp110,000 2 Sumatera Utara OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 3 Riau OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 4 Kepulauan Riau OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan Luar Kota Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Diklat
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 5 Jambi OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 6 Sumatera Barat OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 7 Sumatera Selatan OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 8 Lampung OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 9 Bengkulu OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 10 Bangka Belitung OH Rp410,000 Rp160,000 Rp120,000 11 Banten OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 12 Jawa Barat OH Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000 13 DKI Jakarta OH Rp530,000 Rp210,000 Rp160,000 14 Jawa Tengah OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 15 DI Yogyakarta OH Rp420,000 Rp170,000 Rp130,000 16 Jawa Timur OH Rp410,000 Rp160,000 Rp120,000 17 Bali OH Rp480,000 Rp190,000 Rp140,000 18 Nusa Tenggara Barat OH Rp440,000 Rp180,000 Rp130,000 19 Nusa Tenggara Timur OH Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000 20 Kalimantan Barat OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 21 Kalimantan Tengah OH Rp360,000 Rp140,000 Rp110,000 22 Kalimantan Selatan OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 23 Kalimantan Timur OH Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000 24 Kalimantan Utara OH Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000 25 Sulawesi Utara OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 26 Gorontalo OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 27 Sulawesi Barat OH Rp410,000 Rp160,000 Rp120,000 28 Sulawesi Selatan OH Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000 29 Sulawesi Tengah OH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000 30 Sulawesi Tenggara OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 31 Maluku OH Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000 32 Maluku Utara OH Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000 33 Papua OH Rp580,000 Rp230,000 Rp170,000 34 Papua Barat OH Rp480,000 Rp190,000 Rp140,000 35 Papua Barat Daya OH Rp480,000 Rp190,000 Rp140,000 36 Papua Tengah OH Rp580,000 Rp230,000 Rp170,000 37 Papua Selatan OH Rp580,000 Rp230,000 Rp170,000 38 Papua Pegunungan OH Rp580,000 Rp230,000 Rp170,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 2.2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1. a.Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan/Anggota DPR/DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. b.Uang Representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips poter, dan tips pengemudi.
3. c.Uang Representasi diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.17. TABEL 1.17 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI No Provinsi Satuan Luar Kota Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Ketua/Anggota DPRD OH Rp250,000 Rp125,000 2 Pejabat Eselon I OH Rp200,000 Rp100,000 3 Pejabat Eselon II OH Rp150,000 Rp75,000 2.3 BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1. a.Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. b.Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran.
3. c.Bentuk pertanggungjawaban biaya penginapan belanja didasarkan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban/pengeluaran riil (at-cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.18. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Tabel 1.18 BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI No Provinsi Satuan Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD /Pejabat Eselon I Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III/ Golongan IV Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I (OH) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Aceh OH 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000 2 Sumatera Utara OH 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000 3 Riau OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 4 Kepulauan Riau OH 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000 5 Jambi OH 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000 6 Sumatra Barat OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000 7 Sumatra Selatan OH 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000 8 Lampung OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000 9 Bengkulu OH 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 10 Bangka Belitung OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000 11 Banten OH 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 12 Jawa Barat OH 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.000 13 DKI Jakarta OH 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 14 Jawa Tengah OH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000 15 DI Yogyakarta OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 16 Jawa Timur OH 4.449.000 2.007.000 1.153.000 814.000 17 Bali OH 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 18 Nusa Tenggara Barat OH 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000 19 Nusa Tenggara Timur OH 3.750.000 2.133.000 1.355.000 688.000 20 Kalimantan Barat OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000 21 Kalimantan Tengah OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 22 Kalimantan Selatan OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 697.000 23 Kalimantan Timur OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 24 Kalimantan Utara OH 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000 25 Sulawesi Utara OH 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 26 Gorontalo OH 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000 27 Sulawesi Barat OH 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000 28 Sulawesi Selatan OH 4.820.000 1.938.000 1.423.000 745.000 29 Sulawesi Tengah OH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 951.000 30 Sulawesi Tenggara OH 3.088.000 2.574.000 1.297.000 786.000 31 Maluku OH 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD /Pejabat Eselon I Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III/ Golongan IV Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I (OH) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 32 Maluku Utara OH 4.611.600 3.843.000 1.160.000 605.000 33 Papua OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 34 Papua Barat OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 35 Papua Barat Daya OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 36 Papua Tengah OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 37 Papua Selatan OH 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000 38 Papua Pegunungan OH 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000

3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan koordinatif serta melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat. 3.1 PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (Empat) jenis yaitu :
1. 1.Paket Fullboard Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (Satu) malam, Makan 3 (Tiga) kali, Rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : - untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 1 (Satu) orang dan - untuk pejabat eselon II ke bawah, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 2 (Dua) orang BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
2. 2.Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (Delapan) jam tanpa menginap Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. 3.Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (Lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (Satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
4. 4.Paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di laur kantor minimal 12 (Dua Belas) jam dan tanpa menginap Komponen paket mencakup makanan 2 (Dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (Tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.
c.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel 1.19 dan 1.20 berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tabel 1.19 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I No Provinsi Satuan Halfday Fullday Fullboard Residence (OP) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Aceh OP 453,000 663,000 1,732,000 1,116,000 2 Sumatera Utara OP 451,000 675,000 1,350,000 1,126,000 3 Riau OP 319,000 582,000 1,229,000 901,000 4 Kepulauan Riau OP 471,000 634,000 1,484,000 1,105,000 5 Jambi OP 465,000 595,000 1,538,000 1,060,000 6 Sumatera Barat OP 351,000 502,000 1,492,000 853,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan Halfday Fullday Fullboard Residence (OP) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 7 Sumatera Selatan OP 489,000 718,000 1,448,000 1,207,000 8 Lampung OP 452,000 577,000 1,200,000 1,029,000 9 Bengkulu OP 383,000 538,000 1,262,000 921,000 10 Bangka Belitung OP 555,000 714,000 1,632,000 1,269,000 11 Banten OP 678,000 930,000 1,752,000 1,608,000 12 Jawa Barat OP 567,000 799,000 1,914,000 1,366,000 13 DKI Jakarta OP 760,000 993,000 2,257,000 1,753,000 14 Jawa Tengah OP 426,000 738,000 1,576,000 1,164,000 15 DI Yogyakarta OP 458,000 607,000 1,470,000 1,065,000 16 Jawa Timur OP 442,000 710,000 2,159,000 1,152,000 17 Bali OP 737,000 907,000 2,523,000 1,644,000 18 Nusa Tenggara Barat OP 503,000 800,000 1,413,000 1,303,000 19 Nusa Tenggara Timur OP 642,000 1,046,000 2,013,000 1,688,000 20 Kalimantan Barat OP 462,000 617,000 1,247,000 1,079,000 21 Kalimantan Tengah OP 455,000 679,000 2,092,200 1,134,000 22 Kalimantan Selatan OP 380,000 545,000 1,340,900 925,000 23 Kalimantan Timur OP 423,000 750,000 1,250,000 1,173,000 24 Kalimantan Utara OP 393,000 722,700 1,763,300 1,115,700 25 Sulawesi Utara OP 490,000 620,000 1,250,000 1,110,000 26 Goron Talo OP 390,000 562,000 2,296,800 952,000 27 Sulawesi Barat OP 390,000 574,000 1,301,000 964,000 28 Sulawesi Selatan OP 403,000 583,000 2,218,000 986,000 29 Sulawesi Tengah OP 440,000 652,000 1,672,000 1,092,000 30 Sulawesi Tenggara OP 510,000 552,000 1,335,000 949,000 31 Maluku OP 463,000 638,000 1,881,000 1,101,000 32 Maluku Utara OP 575,000 693,000 1,220,000 1,268,000 33 Papua OP 482,000 768,000 2,063,000 1,250,000 34 Papua Barat OP 503,000 728,000 1,952,000 1,231,000 35 Papua Barat Daya OP 503,000 728,000 1,952,000 1,231,000 36 Papua Tengah OP 482,000 768,000 2,063,000 1,250,000 37 Papua Selatan OP 709,000 1,129,000 3,033,000 1,838,000 38 Papua Pegunungan OP 739,000 1,070,000 2,869,000 1,809,000 Tabel 1.20 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II KEBAWAH No Provinsi Satuan Halfday Fullday Fullboard Residence (OP) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Aceh OP 413,000 575,000 1,075,000 988,000 2 Sumatera Utara OP 411,000 511,000 1,011,000 922,000 3 Riau OP 279,000 432,000 1,084,000 711,000 4 Kepulauan Riau OP 431,000 531,000 1,170,000 962,000 5 Jambi OP 425,000 525,000 1,298,000 950,000 6 Sumatera Barat OP 311,000 432,000 987,000 743,000 7 Sumatera Selatan OP 391,000 502,000 1,030,000 893,000 8 Lampung OP 421,000 512,000 950,000 933,000 9 Bengkulu OP 343,000 468,000 1,062,000 811,000 10 Bangka Belitung OP 509,000 582,000 1,115,000 1,031,000 11 Banten OP 542,000 632,000 1,201,000 1,134,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan Halfday Fullday Fullboard Residence (OP) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 12 Jawa Barat OP 474,000 692,000 1,110,000 1,166,000 13 DKI Jakarta OP 542,000 667,000 1,347,000 1,209,000 14 Jawa Tengah OP 303,000 474,000 919,000 777,000 15 DI Yogyakarta OP 332,000 507,000 1,204,000 839,000 16 Jawa Timur OP 398,000 623,000 1,784,000 1,021,000 17 Bali OP 488,000 652,000 1,569,000 1,140,000 18 Nusa Tenggara Barat OP 488,000 713,000 1,213,000 1,201,000 19 Nusa Tenggara Timur OP 463,000 602,000 1,294,000 1,065,000 20 Kalimantan Barat OP 422,000 547,000 1,047,000 969,000 21 Kalimantan Tengah OP 415,000 609,000 1,902,000 1,024,000 22 Kalimantan Selatan OP 340,000 475,000 1,219,000 815,000 23 Kalimantan Timur OP 324,000 478,000 1,050,000 802,000 24 Kalimantan Utara OP 373,000 657,000 1,603,000 1,030,000 25 Sulawesi Utara OP 450,000 550,000 1,050,000 1,000,000 26 Gorontalo OP 350,000 492,000 2,088,000 842,000 27 Sulawesi Barat OP 350,000 504,000 1,101,000 854,000 28 Sulawesi Selatan OP 363,000 513,000 1,574,000 876,000 29 Sulawesi Tengah OP 400,000 582,000 1,520,000 982,000 30 Sulawesi Tenggara OP 464,000 604,000 1,171,000 1,068,000 31 Maluku OP 423,000 568,000 1,710,000 991,000 32 Maluku Utara OP 523,000 623,000 1,050,000 1,146,000 33 Papua OP 442,000 698,000 1,863,000 1,140,000 34 Papua Barat OP 463,000 658,000 1,752,000 1,121,000 35 Papua Barat Daya OP 463,000 658,000 1,752,000 1,121,000 36 Papua Tengah OP 442,000 698,000 1,863,000 1,140,000 37 Papua Selatan OP 650,000 1,026,000 2,739,000 1,676,000 38 Papua Pegunungan OP 650,000 1,026,000 2,739,000 1,676,000 3.2 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, Kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada tabel berikut. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari belum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar Harga Satuan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Tabel 1.21 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR No Provinsi Satuan (OH) Fullboard Luar Kota Rp. Fullboard Dalam Kota Rp. Fullday/ Halfday Dalam Kota Rp. Residence Dalam Kota Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Aceh OH 120,000 120,000 85,000 120,000 2 Sumatera Utara OH 130,000 130,000 95,000 130,000 3 Riau OH 130,000 130,000 85,000 130,000 4 Kepulauan Riau OH 130,000 130,000 95,000 130,000 5 Jambi OH 130,000 130,000 95,000 130,000 6 Sumatra Barat OH 120,000 120,000 85,000 120,000 7 Sumatra Selatan OH 120,000 120,000 85,000 120,000 8 Lampung OH 130,000 130,000 95,000 130,000 9 Bengkulu OH 130,000 130,000 95,000 130,000 10 Bangka Belitung OH 130,000 130,000 95,000 130,000 11 Banten OH 120,000 120,000 85,000 120,000 12 Jawa Barat OH 150,000 150,000 105,000 150,000 13 DKI Jakarta OH 180,000 180,000 130,000 180,000 14 Jawa Tengah OH 130,000 130,000 95,000 130,000 15 DI Yogyakarta OH 140,000 140,000 100,000 140,000 16 Jawa Timur OH 140,000 140,000 100,000 140,000 17 Bali OH 160,000 160,000 115,000 160,000 18 Nusa Tenggara Barat OH 150,000 150,000 105,000 150,000 19 Nusa Tenggara Timur OH 140,000 140,000 100,000 140,000 20 Kalimantan Barat OH 130,000 130,000 95,000 130,000 21 Kalimantan Tengah OH 120,000 120,000 85,000 120,000 22 Kalimantan Selatan OH 130,000 130,000 95,000 130,000 23 Kalimantan Timur OH 150,000 150,000 105,000 150,000 24 Kalimantan Utara OH 150,000 150,000 105,000 150,000 25 Sulawesi Utara OH 130,000 130,000 95,000 130,000 26 Goron Talo OH 130,000 130,000 95,000 130,000 27 Sulawesi Barat OH 120,000 120,000 85,000 120,000 28 Sulawesi Selatan OH 150,000 150,000 105,000 150,000 29 Sulawesi Tengah OH 130,000 130,000 95,000 130,000 30 Sulawesi Tenggara OH 130,000 130,000 95,000 130,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan (OH) Fullboard Luar Kota Rp. Fullboard Dalam Kota Rp. Fullday/ Halfday Dalam Kota Rp. Residence Dalam Kota Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 31 Maluku OH 120,000 120,000 85,000 120,000 32 Maluku Utara OH 130,000 130,000 95,000 130,000 33 Papua OH 200,000 200,000 140,000 200,000 34 Papua Barat OH 160,000 160,000 115,000 160,000 35 Papua Barat Daya OH 160,000 160,000 115,000 160,000 36 Papua Tengah OH 200,000 200,000 140,000 200,000 37 Papua Selatan OH 200,000 200,000 140,000 200,000 38 Papua Pegunungan OH 200,000 200,000 140,000 200,000

4.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS KABUPATEN BENGKULU UTARA Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Standar satuan harga Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pengadaan Kendaraan Dinas berbasis listrik untuk memenuhi INPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. TABEL 1.22 STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS KABUPATEN BENGKULU UTARA Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) Besaran pada kolom 3 (tiga) merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I Unit 879,913,000 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Unit 835,112,000 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4: Unit BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. a.Pick up Unit 313,527,000
2. b.Minibus Unit 387,510,000
3. c.Double gardan Unit 576,868,000 Kendaraan Operasional Bus:
4. a.Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit 498,810,000
5. b.Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit 768,820,000
6. c.Roda 6 dan/atau Bus Besar Unit 1,268,200,000 Kendaraan Operasional Kantor dan/ Lapangan Roda 2 (dua):
7. a.Kendaraan Operasional Kantor Unit 41,253,000
8. b.Kendaraan Lapangan Unit 49,325,000 TABEL 1.23 STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI KABUPATEN BENGKULU UTARA Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) Besaran pada kolom 3 (tiga) merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I Unit 966,804,000 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Unit 746,110,000 Kendaraan Operasional Kantor Unit 430,080,000 Kendaraan Roda Dua Unit 28,000,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

5.SATUAN BIAYA LAINNYA 5.1 SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/ LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN / PERIKATAN 5.1.1 JASA TENAGA KESEHATAN NON ASN Tabel 1.24 JASA TENAGA KESEHATAN NON ASN Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) 5.1.1 Jasa Tenaga Kesehatan Non ASN Ketentuan honorarium: ̵Permendagri 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 50 ̵Pegawai BLUD dapat diberikan renumerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan ̵Mengacu pada KepMenkes HK 01.07 /Menkes /545/2019 tentang Besaran Tunjangan Dokter Spesialis dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis A. Tenaga Medis Non ASN

1.Dokter Umum / Dokter Gigi OB 4,000,000 ̵ Khusus untuk dokter umum/gigi pada RSUD yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
2.Dokter Spesialis OB 23,760,000 ̵ Khusus untuk dokter spesialis pada RSUD yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja B. Tenaga Keperawatan Non ASN Perawat/ Bidan OB 3,300,000 Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja C. Tenaga Kefarmasian Non ASN Apoteker/ Asisten Apoteker OB 3,300,000 Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) D. Tenaga Kesehatan Masyarakat Non ASN Ahli Kesehatan Masyarakat OB 3,300,000 - Berlaku untuk Epidemiolog / Entomolog / Mikrobiolog / Penyuluh Kesehatan/ Administrator Kesehatan/ Sanitarian - Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja E. Tenaga Gizi Non ASN Nutrisionis/ Dietisien OB 3,300,000 Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja F. Tenaga Keterapian Fisik Non ASN Fisioterapis/ Okupasiterapis /Terapis Wicara OB 3,300,000 Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja G. Tenaga Keteknisian Medis Non ASN Teknisi Medis OB 3,300,000 - Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik, Teknisi Transfusi Dan Perekam Medis - Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja H. Tenaga Laboratorium Non ASN Tenaga Penyelia Mutu, Tenaga Analis dan Petugas Sampling, Tenaga Penyelia Teknis, Penyelia Analis OB 2,200,000 Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 5.1.2 JASA TENAGA AJUDAN DAN SOPIR YANG DITUGASKAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PIMPINAN DPRD Tabel 1.25 JASA TENAGA AJUDAN DAN SOPIR YANG DITUGASKAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PIMPINAN DPRD Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 5.1.2 Jasa Tenaga Ajudan Dan Sopir Yang Ditugaskan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Dan Pimpinan DPRD A. Ajudan

1.Ajudan Bupati/Istri Bupati OB 3,800,000
2.Ajudan Wakil Bupati/Istri Wakil Bupati OB 3,500,000
3.Ajudan Pimpinan DPRD OB 3,500,000 B. Sopir
1.Sopir Bupati/Istri Bupati OB 3,000,000
2.Sopir Wakil Bupati/Istri Wakil Bupati OB 2,500,000
3.Sopir Pimpinan DPRD/Istri Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah/Istri Sekretaris Daerah OB 2,500,000 5.1.3 JASA TENAGA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN PENGEMUDI Tabel 1.26 JASA TENAGA KEBERSIHAN, KEMANAN DAN PENGEMUDI Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) 5.1.3 Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Pengemudi

1.Petugas Kebersihan dan Pramubakti OB 2,811,000 Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025
2.Petugas Keamanan OB 3,093,000
3.Petugas Pengemudi OB 2,400,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 5.1.4 JASA TENAGA AHLI/PROFESIONAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAH Jasa Tenaga ahli/Profesional adalah suatu lembaga/perguruan tinggi/ instansi/ perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan kompetensinya pada bidangnya masing-masing. Tabel 1.27 JASA TENAGA AHLI/PROFESIONAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAH Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) 5.1.4 Jasa Tenaga Ahli/ Profesional dalam Kegiatan Pemerintah A. Kualifikasi Strata 1 (S1) OJ 50,000 Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun. B. Kualifikasi Strata 2 (S2) OJ 75,000 Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per tahun. C. Kualifikasi Strata 3 (S3) OJ 100,000 Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta) per tahun. D. Kualifikasi Guru Besar OJ 125,000 Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) per tahun. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 5.1.5 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR ASN DAN NON ASN Tabel 1.28 HONORARIUM LEMBUR ASN DAN NON ASN Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) 5.1.5 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PEGAWAI ASN Dan Non ASN Kerja lembur hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah kepala satuan unit kerja untuk pekerjaan yang sifatnya penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta di luar jam dinas. Uang lembur dapat diberikan hanya setelah bekerja lembur minimal selama 2 (dua) jam penuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.39 Tahun 2024 A. Uang Lembur Pegawai ASN

1.ASN Gol I OJ 18,000
2.ASN Gol II OJ 24,000
3.ASN Gol III OJ 30,000
4.ASN Gol IV OJ 36,000 B. Uang Makan Lembur Pegawai ASN
1.ASN Gol I OH 35,000
2.ASN Gol II OH 35,000
3.ASN Gol III OH 37,000
4.ASN Gol IV OH 41,000 C. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pegawai Non ASN
1.Pegawai Non ASN 20,000

a.Uang Lembur OJ 20,000
b.Uang Makan OH 31,000
1. 2.Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti
a.Uang Lembur OJ 13,000
b.Uang Makan OH 30,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 5.2 SATUAN BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN Tabel 1.29 BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4)

1.Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Per hari 1,500,000
2.Sewa tenda

a.Tenda Sarnafil 3x3 Per hari 1,200,000
b.Tenda Sarnafil 5x5 Per hari 1,500,000
c.Tenda Konvensional 3x3 Per hari 500,000
d.Tenda Konvensional 4x6 Per hari 600,000
e.Tenda Konvensional 6x6 Per hari 700,000
f.Panggung Rigging Full set 12x12 Per hari 30,000,000
g.Panggung Rigging Full set 8x9 Per hari 15,000,000
h.WC portable Per hari 5,000,000
i.Aksesoris panggung Per hari 5,000,000 5.3 SATUAN BIAYA PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN JURNAL/SURAT KABAR Tabel 1.30 BIAYA PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN JURNAL/SURAT KABAR Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) A. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Digunakan untuk mencatat belanja alat tulis kantor. Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan dengan mempertimbangkan prinsip efesien dan efektif.

1.Perangkat Derah Tipe A Per Tahun 15,000,000 Nilai maksimal kecuali Sekretariat Daerah, BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4)

2.Perangkat Derah Tipe B Per Tahun 13,500,000 Sekretariat DPRD, BKAD, Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
3.Perangkat Daerah Tipe C Per Tahun 12,000,000
4.Kecamatan Per Tahun 12,000,000
5.UPTD Per Tahun 5,000,000 Kecuali UPTD RSUD Arga Makmur
6.ATK Peserta Pelatihan Per Tahun 25,000 Selain diklat struktural. B. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persedian Dokumen / Administrasi Tender Digunakan untuk mencatat belanja dokumen/ administrasi tender.
1.Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan Nilai Pagu dana di atas s.d.200 Juta dan/ atau Jenis pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Pagu dana di atas s.d.100 Juta Per Paket Pekerjaan 250,000
2.Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan Nilai Pagu dana di atas diatas 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas 100 Juta Per Paket Pekerjaan 500,000 C. Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:
1.Satuan biaya honorarium narasurnber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2.Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
3.Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4.Satuan biaya pemeliharaan.
1.HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR & PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional diberikan kepada pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Besaran Honorarium narasumber atau pembahas, moderator dan pembawa acara profesional terinci pada Tabel 2.1. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan

(1)(2) (3) (4) 2.1 HonorariumNarasumber/ Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara Profesional 2.1.1 Honorarium Narasumber / Pembahas Profesional OJ 1,500,000 Khusus honorarium narasumber/ pembahas profesional, besaran pada kolom 3 (tiga) bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2.1.2 Honorarium Moderator Profesional OK 1,000,000 Khusus honorarium moderator khusus/ profesional, besaran pada kolom 3 (tiga) bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2.1.3 Honorarium Pembawa Acara Profesional OK 750,000 Khusus honorarium pembawa acara khusus/ profesional, besaran pada kolom 3 (tiga) bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

2.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 2.1 BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

a.Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
b.Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
c.Pembiayaan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban at cost). Tabel 2.2 BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Jakarta Ambon 13,285,000 7,081,000 2 Jakarta Balikpapan 7,412,000 3,797,000 3 Jakarta Banda Aceh 7,519,000 4,492,000 4 Jakarta Bandar Lampung 2,407,000 1,583,000 5 Jakarta Banjar Masin 5,252,000 2,995,000 6 Jakarta Batam 4,867,000 2,888,000 7 Jakarta Bengkulu 4,364,000 2,621,000 8 Jakarta Biak 14,065,000 7,519,000 9 Jakarta Denpasar 5,305,000 3,262,000 10 Jakarta Gorontalo 7,231,000 4,824,000 11 Jakarta Jambi 4,065,000 2,460,000 12 Jakarta Jaya pura 14,568,000 8,193,000 13 Jakarta Jogyakarta 4,107,000 2,268,000 14 Jakarta Kendari 7,658,000 4,182,000 15 Jakarta Kupang 9,413,000 5,081,000 16 Jakarta Makasar 7,444,000 3,829,000 17 Jakarta Malang 4,599,000 2,695,000 18 Jakarta Mamuju 7,295,000 4,867,000 19 Jakarta Manado 10,824,000 5,102,000 20 Jakarta Manokwari 16,226,000 10,824,000 21 Jakarta Mataram 5,316,000 3,230,000 22 Jakarta Medan 7,252,000 3,808,000 23 Jakarta Padang 5,530,000 2,952,000 24 Jakarta PalangKaraya 4,984,000 2,984,000 25 Jakarta Palembang 3,861,000 2,268,000 26 Jakarta Palu 9,348,000 5,113,000 27 Jakarta Pangkal Pinang 3,412,000 2,139,000 28 Jakarta PekanBaru 5,583,000 3,016,000 29 Jakarta Pontianak 4,353,000 2,781,000 30 Jakarta Semarang 3,861,000 2,182,000 31 Jakarta Solo 3,861,000 2,342,000 32 Jakarta Surabaya 5,466,000 2,674,000 33 Jakarta Ternate 10,001,000 6,664,000 34 Jakarta Timika 13,830,000 7,487,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 35 Jakarta Tanjung Selor 7,424,000 4,057,000 36 Ambon Denpasar 8,054,000 4,471,000 37 Ambon Jaya pura 7,434,000 4,161,000 38 Ambon Kendari 4,824,000 2,856,000 39 Ambon Makasar 6,022,000 3,455,000 40 Ambon Manokwari 5,177,000 3,027,000 41 Ambon Palu 6,140,000 3,508,000 42 Ambon Sorong 3,637,000 2,257,000 43 Ambon Surabaya 8,803,000 4,845,000 44 Ambon Ternate 4,022,000 2,449,000 45 Balikpapan Banda Aceh 12,739,000 6,749,000 46 Balikpapan Batam 10,354,000 5,305,000 47 Balikpapan Denpasar 10,739,000 5,648,000 48 Balikpapan Jaya pura 19,071,000 10,086,000 49 Balikpapan Jokjakarta 9,669,000 4,749,000 50 Balikpapan Makasar 12,664,000 6,150,000 51 Balikpapan Manado 15,702,000 7,295,000 52 Balikpapan Medan 12,493,000 6,140,000 53 Balikpapan Padang 10,942,000 5,369,000 54 Balikpapan Palembang 9,445,000 4,749,000 55 Balikpapan PekanBaru 10,996,000 5,423,000 56 Balikpapan Semarang 9,445,000 4,674,000 57 Balikpapan Solo 9,445,000 4,813,000 58 Balikpapan Surabaya 10,889,000 5,113,000 59 Balikpapan Timika 18,408,000 9,445,000 60 Banda Aceh Denpasar 10,835,000 6,279,000 61 Banda Aceh Jaya pura 19,167,000 10,717,000 62 Banda Aceh Jokjakarta 9,765,000 5,380,000 63 Banda Aceh Makasar 12,760,000 6,781,000 64 Banda Aceh Manado 15,798,000 7,926,000 65 Banda Aceh Pontianak 9,990,000 5,840,000 66 Banda Aceh Semarang 9,530,000 5,305,000 67 Banda Aceh Solo 9,530,000 5,444,000 68 Banda Aceh Surabaya 10,985,000 5,744,000 69 Banda Aceh Timika 18,504,000 10,076,000 70 Bandar Lampung Balikpapan 8,129,000 4,129,000 71 Bandar Lampung Banda Aceh 8,225,000 4,760,000 72 Bandar Lampung Banjar Masin 6,193,000 3,412,000 73 Bandar Lampung Batam 5,840,000 3,316,000 74 Bandar Lampung Biak 14,119,000 7,487,000 75 Bandar Lampung Denpasar 6,236,000 3,647,000 76 Bandar Lampung Jaya pura 14,568,000 8,097,000 77 Bandar Lampung Jogjakarta 5,155,000 2,760,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 78 Bandar Lampung Kendari 8,354,000 4,482,000 79 Bandar Lampung Makasar 8,161,000 4,161,000 80 Bandar Lampung Malang 5,594,000 3,134,000 81 Bandar Lampung Manado 11,199,000 5,305,000 82 Bandar Lampung Mataram 6,246,000 3,626,000 83 Bandar Lampung Medan 7,979,000 4,150,000 84 Bandar Lampung Padang 6,439,000 3,380,000 85 Bandar Lampung PalangKaraya 5,947,000 3,401,000 86 Bandar Lampung Palembang 4,931,000 2,760,000 87 Bandar Lampung PekanBaru 6,482,000 3,433,000 88 Bandar Lampung Pontianak 5,380,000 3,220,000 89 Bandar Lampung Semarang 4,931,000 2,685,000 90 Bandar Lampung Solo 4,931,000 2,824,000 91 Bandar Lampung Surabaya 6,386,000 3,123,000 92 Bandar Lampung Timika 13,905,000 7,455,000 93 Bandung Batam 6,289,000 3,583,000 94 Bandung Denpasar 5,626,000 3,252,000 95 Bandung Jambi 5,006,000 2,941,000 96 Bandung Yogyakarta 3,369,000 2,129,000 97 Bandung Padang 6,129,000 3,508,000 98 Bandung Palembang 4,385,000 2,631,000 99 Bandung Pangkal Pinang 4,599,000 2,738,000 100 Bandung PekanBaru 6,525,000 3,701,000 101 Bandung Semarang 3,027,000 1,957,000 102 Bandung Solo 3,647,000 2,268,000 103 Bandung Surabaya 4,824,000 2,856,000 104 Bandung Tanjung Pandan 4,439,000 2,663,000 105 Banjarmasin Banda Aceh 10,792,000 6,022,000 106 Banjarmasin Batam 8,407,000 4,578,000 107 Banjarmasin Biak 16,686,000 8,749,000 108 Banjarmasin Denpasar 8,792,000 4,920,000 109 Banjarmasin Jaya pura 17,135,000 9,359,000 110 Banjarmasin Jokjakarta 7,723,000 4,022,000 111 Banjarmasin Medan 10,546,000 5,412,000 112 Banjarmasin Padang 9,006,000 4,642,000 113 Banjarmasin Palembang 7,498,000 4,022,000 114 Banjarmasin PekanBaru 9,049,000 4,696,000 115 Banjarmasin Semarang 7,498,000 3,958,000 116 Banjarmasin Solo 7,498,000 4,097,000 117 Banjarmasin Surabaya 8,942,000 4,385,000 118 Banjarmasin Timika 16,472,000 8,717,000 119 Batam Banda Aceh 10,439,000 5,936,000 120 Batam Denpasar 8,450,000 4,824,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 121 Batam Jaya pura 16,782,000 9,263,000 122 Batam Jokjakarta 7,370,000 3,936,000 123 Batam Makasar 10,375,000 5,337,000 124 Batam Manado 13,413,000 6,482,000 125 Batam Medan 10,193,000 5,316,000 126 Batam Padang 8,653,000 4,546,000 127 Batam Palembang 7,145,000 3,936,000 128 Batam PekanBaru 8,707,000 4,599,000 129 Batam Pontianak 7,594,000 4,396,000 130 Batam Semarang 7,145,000 3,861,000 131 Batam Solo 7,145,000 4,000,000 132 Batam Surabaya 8,600,000 4,300,000 133 Batam Timika 16,119,000 8,621,000 134 Bengkulu Palembang 2,899,000 1,893,000 135 Biak Balikpapan 18,622,000 9,477,000 136 Biak Banda Aceh 18,718,000 10,108,000 137 Biak Batam 16,333,000 8,664,000 138 Biak Denpasar 16,729,000 8,995,000 139 Biak Jaya pura 3,615,000 2,321,000 140 Biak Jokjakarta 15,648,000 8,108,000 141 Biak Manado 11,734,000 6,353,000 142 Biak Medan 18,472,000 9,498,000 143 Biak padang 16,932,000 8,728,000 144 Biak Palembang 15,424,000 8,108,000 145 Biak PekanBaru 16,985,000 8,781,000 146 Biak Pontianak 15,873,000 8,568,000 147 Biak Surabaya 12,782,000 7,081,000 148 Biak Timika 5,808,000 3,444,000 149 Denpasar Jaya pura 11,680,000 6,845,000 150 Denpasar Kupang 5,091,000 2,952,000 151 Denpasar Makasar 4,182,000 2,631,000 152 Denpasar Manado 7,851,000 4,278,000 153 Denpasar Mataram 1,840,000 1,390,000 154 Denpasar Medan 10,589,000 5,658,000 155 Denpasar Padang 9,049,000 4,888,000 156 Denpasar PalangKaraya 8,557,000 4,909,000 157 Denpasar Palembang 7,541,000 4,278,000 158 Denpasar PekanBaru 9,092,000 4,942,000 159 Denpasar Pontianak 7,990,000 4,738,000 160 Denpasar Timika 10,140,000 6,129,000 161 Jambi Balikpapan 7,733,000 4,407,000 162 Jambi Banjar Masin 7,690,000 4,193,000 163 Jambi Denpasar 7,733,000 4,439,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 164 Jambi Jokjakarta 6,653,000 3,551,000 165 Jambi Kupang 11,434,000 6,075,000 166 Jambi Makasar 9,659,000 4,952,000 167 Jambi Malang 7,091,000 3,925,000 168 Jambi Manado 12,707,000 6,097,000 169 Jambi PalangKaraya 7,444,000 4,193,000 170 Jambi Pontianak 6,878,000 4,011,000 171 Jambi Semarang 6,428,000 3,476,000 172 Jambi Solo 6,428,000 3,615,000 173 Jambi Surabaya 7,883,000 3,915,000 174 Jayapura Jokjakarta 13,274,000 7,690,000 175 Jayapura Manado 22,109,000 11,263,000 176 Jayapura Medan 18,932,000 10,097,000 177 Jayapura Padang 17,381,000 9,327,000 178 Jayapura Palembang 15,873,000 8,717,000 179 Jayapura PekanBaru 17,435,000 9,380,000 180 Jayapura Pontianak 16,322,000 9,177,000 181 Jayapura Timika 3,615,000 2,289,000 182 Jogjakarta Denpasar 3,861,000 2,481,000 183 Jogjakarta Makasar 6,525,000 3,893,000 184 Jogjakarta Manado 10,536,000 5,722,000 185 Jogjakarta Medan 9,519,000 4,770,000 186 Jogjakarta Padang 7,969,000 4,000,000 187 Jogjakarta Palembang 6,460,000 3,380,000 188 Jogjakarta PekanBaru 8,022,000 4,054,000 189 Jogjakarta Pontianak 6,910,000 3,840,000 190 Jogjakarta Timika 11,894,000 7,038,000 191 Kendari Banda Aceh 12,953,000 7,102,000 192 Kendari Batam 10,568,000 5,658,000 193 Kendari Denpasar 5,455,000 3,273,000 194 Kendari Jokjakarta 8,129,000 4,706,000 195 Kendari padang 11,167,000 5,722,000 196 Kendari Palembang 9,659,000 5,102,000 197 Kendari PekanBaru 11,220,000 5,776,000 198 Kendari Semarang 9,659,000 5,027,000 199 Kendari Solo 9,659,000 5,166,000 200 Kendari Surabaya 11,103,000 5,466,000 201 Kendari Timika 18,633,000 9,798,000 202 Kupang Jaya pura 14,386,000 8,108,000 203 Kupang Jokjakarta 7,348,000 4,182,000 204 Kupang Makasar 7,637,000 4,311,000 205 Kupang Manado 11,648,000 6,140,000 206 Kupang Surabaya 6,749,000 3,722,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 207 Makassar Biak 8,493,000 4,931,000 208 Makassar Jaya pura 10,193,000 5,787,000 209 Makassar Kendari 2,663,000 1,786,000 210 Makassar Manado 5,327,000 2,909,000 211 Makassar Timika 11,723,000 6,567,000 212 Malang Balikpapan 10,108,000 5,134,000 213 Malang Banda Aceh 10,204,000 5,765,000 214 Malang Banjar Masin 8,161,000 4,407,000 215 Malang Batam 7,819,000 4,311,000 216 Malang Biak 16,087,000 8,482,000 217 Malang Jaya pura 16,536,000 9,092,000 218 Malang Kendari 10,322,000 5,487,000 219 Malang Makasar 10,129,000 5,166,000 220 Malang Manado 13,167,000 6,311,000 221 Malang Medan 9,958,000 5,145,000 222 Malang Padang 8,418,000 4,385,000 223 Malang PalangKaraya 7,915,000 4,407,000 224 Malang Palembang 6,899,000 3,765,000 225 Malang PekanBaru 8,461,000 4,439,000 226 Malang Timika 15,873,000 8,461,000 227 Manado Medan 15,552,000 7,316,000 228 Manado Padang 14,012,000 6,546,000 229 Manado Palembang 12,504,000 5,926,000 230 Manado PekanBaru 14,055,000 6,599,000 231 Manado Pontianak 12,953,000 6,396,000 232 Manado Semarang 12,504,000 5,851,000 233 Manado Solo 12,504,000 5,990,000 234 Manado Surabaya 9,937,000 5,262,000 235 Manado Timika 16,183,000 8,995,000 236 Mataram Balikpapan 10,750,000 5,615,000 237 Mataram Banda Aceh 10,846,000 6,246,000 238 Mataram Banjar Masin 8,803,000 4,888,000 239 Mataram Batam 8,461,000 4,803,000 240 Mataram Biak 11,552,000 6,546,000 241 Mataram Jaya pura 13,092,000 7,327,000 242 Mataram Jokjakarta 4,417,000 2,781,000 243 Mataram Makasar 4,717,000 2,909,000 244 Mataram Manado 8,717,000 4,738,000 245 Mataram Medan 10,600,000 5,637,000 246 Mataram Padang 9,060,000 4,867,000 247 Mataram Palembang 7,551,000 4,246,000 248 Mataram PekanBaru 9,102,000 4,909,000 249 Mataram Pontianak 8,001,000 4,706,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 250 Mataram Surabaya 3,829,000 2,321,000 251 Medan Banda Aceh 3,466,000 2,193,000 252 Medan Makasar 12,514,000 6,172,000 253 Medan Pontianak 9,733,000 5,230,000 254 Medan Semarang 9,284,000 4,696,000 255 Medan Solo 9,284,000 4,835,000 256 Medan Surabaya 10,739,000 5,134,000 257 Medan Timika 18,258,000 9,455,000 258 Padang Makasar 10,974,000 5,402,000 259 Padang Pontianak 8,193,000 4,460,000 260 Padang Semarang 7,744,000 3,925,000 261 Padang Solo 7,744,000 4,065,000 262 Padang Surabaya 9,199,000 4,364,000 263 Padang Timika 16,718,000 8,685,000 264 Palangkaraya Banda Aceh 10,546,000 6,022,000 265 Palangkaraya Batam 8,161,000 4,578,000 266 Palangkaraya Jokjakarta 7,477,000 4,022,000 267 Palangkaraya Mataram 8,557,000 4,888,000 268 Palangkaraya Medan 10,300,000 5,412,000 269 Palangkaraya Padang 8,760,000 4,642,000 270 Palangkaraya Palembang 7,252,000 4,022,000 271 Palangkaraya PekanBaru 8,803,000 4,696,000 272 Palangkaraya Semarang 7,252,000 3,947,000 273 Palangkaraya Solo 7,252,000 4,086,000 274 Palangkaraya Surabaya 8,696,000 4,385,000 275 Palembang Balikpapan 9,894,000 5,220,000 276 Palembang Makasar 9,466,000 4,781,000 277 Palembang Pontianak 6,685,000 3,840,000 278 Palembang Semarang 6,236,000 3,305,000 279 Palembang Solo 6,236,000 3,444,000 280 Palembang Surabaya 7,690,000 3,744,000 281 Palembang Timika 15,210,000 8,076,000 282 Palu Makasar 4,268,000 2,578,000 283 Palu Poso 1,957,000 1,423,000 284 Palu Sorong 6,878,000 3,883,000 285 Palu Surabaya 6,878,000 3,883,000 286 Palu Toli Toli 2,941,000 1,915,000 287 Pangkal Pinang Balikpapan 9,038,000 4,631,000 288 Pangkal Pinang Banjar Masin 7,091,000 3,915,000 289 Pangkal Pinang Batam 6,739,000 3,818,000 290 Pangkal Pinang Jokjakarta 6,065,000 3,262,000 291 Pangkal Pinang Makasar 9,060,000 4,663,000 292 Pangkal Pinang Manado 12,097,000 5,808,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp.) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
(1)(2) (3) (4) (5) 293 Pangkal Pinang Medan 8,888,000 4,653,000 294 Pangkal Pinang Padang 7,337,000 3,883,000 295 Pangkal Pinang Palembang 5,829,000 3,262,000 296 Pangkal Pinang PekanBaru 7,391,000 3,936,000 297 Pangkal Pinang Pontianak 6,279,000 3,733,000 298 Pangkal Pinang Semarang 5,829,000 3,187,000 299 Pangkal Pinang Solo 5,829,000 3,326,000 300 Pangkal Pinang Surabaya 7,284,000 3,626,000 301 Pekan Baru Pontianak 8,247,000 4,514,000 302 Pekan Baru Semarang 7,797,000 3,979,000 303 Pekan Baru Solo 7,797,000 4,118,000 304 Pekan Baru Surabaya 9,241,000 4,407,000 305 Pekan Baru Timika 16,771,000 8,739,000 306 Pontianak Makasar 9,915,000 5,241,000 307 Pontianak Semarang 6,685,000 3,765,000 308 Pontianak Solo 6,685,000 3,904,000 309 Pontianak Surabaya 8,140,000 4,204,000 310 Pontianak Timika 15,659,000 8,535,000 311 Semarang Makasar 9,466,000 4,706,000 312 Solo Makasar 9,466,000 4,845,000 313 Surabaya Denpasar 3,198,000 1,979,000 314 Surabaya Jaya pura 12,675,000 7,231,000 315 Surabaya Makasar 5,936,000 3,433,000 316 Surabaya Timika 11,295,000 6,589,000 2.2 BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1. a.Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Keberangkatan: 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, Kepulangan: 3) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; 4) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
2. b.Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. c.Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
4. d.Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost).
5. e.Pembiayaan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
6. f.Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) No Provinsi Satuan Satuan (Rp.)
(1)(2) (3) (4) 1 Aceh Orang/ Kali 127,000 2 Sumatera Utara Orang/ Kali 308,000 3 Riau Orang/ Kali 101,000 4 Kepulauan Riau Orang/ Kali 165,000 5 Jambi Orang/ Kali 147,000 6 Sumatera Barat Orang/ Kali 190,000 7 Sumatera Selatan Orang/ Kali 179,000 8 Lampung Orang/ Kali 168,000 9 Bengkulu Orang/ Kali 109,000 10 Bangka Belitung Orang/ Kali 97,000 11 Banten Orang/ Kali 536,000 12 Jawa Barat Orang/ Kali 200,000 13 DKI Jakarta Orang/ Kali 256,000 14 Jawa Tengah Orang/ Kali 108,000 15 DI Yogyakarta Orang/ Kali 267,000 16 Jawa Timur Orang/ Kali 233,000 17 Bali Orang/ Kali 227,000 18 Nusa Tenggara Barat Orang/ Kali 231,000 19 Nusa Tenggara Timur Orang/ Kali 116,000 20 Kalimantan Barat Orang/ Kali 171,000 21 Kalimantan Tengah Orang/ Kali 134,000 22 Kalimantan Selatan Orang/ Kali 180,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan Satuan (Rp.)
(1)(2) (3) (4) 23 Kalimantan Timur Orang/ Kali 533,000 24 Kalimantan Utara Orang/ Kali 218,000 25 Sulawesi Utara Orang/ Kali 138,000 26 Gorontalo Orang/ Kali 265,000 27 Sulawesi Barat Orang/ Kali 313,000 28 Sulawesi Selatan Orang/ Kali 187,000 29 Sulawesi Tengah Orang/ Kali 165,000 30 Sulawesi Tenggara Orang/ Kali 171,000 31 Maluku Orang/ Kali 288,000 32 Maluku Utara Orang/ Kali 215,000 33 Papua Orang/ Kali 513,000 34 Papua Barat Orang/ Kali 236,000 35 Papua Barat Daya Orang/ Kali 236,000 36 Papua Tengah Orang/ Kali 513,000 37 Papua Selatan Orang/ Kali 513,000 38 Papua Pegunungan Orang/ Kali 513,000 2.3 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)
1. a.Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.
2. b.Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
3. c.Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at cost).
4. d.Pembiayaan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 2.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at- cost). BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
5. e.Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) terinci pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Yang Sama ( One Way) No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) ACEH 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat OK 275,000 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya OK 298,000 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar OK 183,000 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya OK 238,000 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan OK 325,000 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil OK 420,000 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang OK 315,000 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah OK 293,000 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara OK 460,000 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur OK 289,000 11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara OK 270,000 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah OK 278,000 13 Banda Aceh Kab. Bireuen OK 220,000 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues OK 370,000 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya OK 275,000 16 Banda Aceh Kab. Pidie OK 190,000 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya OK 205,000 18 Banda Aceh Kab. Aceh Langsa OK 301,000 19 Banda Aceh Kota Lhokseumawe OK 240,000 20 Banda Aceh Kota Subulussalam OK 400,000 SUMATERA UTARA 21 Medan Kab. Asahan OK 259,000 22 Medan Kab. Batubara OK 225,000 23 Medan Kab. Dairi OK 270,000 24 Medan Kab. Deli Serdang OK 186,000 25 Medan Kab. Humbang Hasundutan OK 300,000 26 Medan Kab. Karo OK 200,000 27 Medan Kab. Labuhan Batu OK 287,000 28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan OK 360,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara OK 300,000 30 Medan Kab. Langkat OK 186,000 31 Medan Kab. Mandailing Natal OK 420,000 32 Medan Kab. Padang Lawas OK 420,000 33 Medan Kab. Padang Lawas Utara OK 420,000 34 Medan Kab. Pakpak Bharat OK 300,000 35 Medan Kab. Samosir OK 330,000 36 Medan Kab. Serdang Bedagai OK 200,000 37 Medan Kab. Simalungun OK 264,000 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan OK 328,000 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah OK 345,000 40 Medan Kab. Tapanuli Utara OK 330,000 41 Medan Kab. Toba OK 300,000 42 Medan Kota Binjai OK 180,000 43 Medan Kota Pematang Siantar OK 225,000 44 Medan Kota Sibolga OK 345,000 45 Medan Kota Tanjung Balai OK 285,000 46 Medan Kota Tebing Tinggi OK 203,000 RIAU 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir OK 380,000 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu OK 315,000 49 Pekanbaru Kab. Kampar OK 200,000 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi OK 300,000 51 Pekanbaru Kab. Pelalawan OK 225,000 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir OK 350,000 53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu OK 322,000 54 Pekanbaru Kab. Siak OK 350,000 55 Pekanbaru Kota Dumai OK 400,000 KEPULAUAN RIAU 56 Tanjung Pinang Kab. Bintan OK 185,000 JAMBI 57 Jambi Kab. Batanghari OK 175,000 58 Jambi Kab. Bungo OK 270,000 59 Jambi Kab. Kerinci OK 325,000 60 Jambi Kab. Merangin OK 260,000 61 Jambi Kab. Muaro Jambi OK 170,000 62 Jambi Kab. Sarolangun OK 241,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat OK 225,000 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur OK 190,000 65 Jambi Kab. Tebo OK 250,000 66 Jambi Kota Sungai Penuh OK 308,000 SUMATERA BARAT 67 Padang Kab. Agam OK 225,000 68 Padang Kab. Dharmasraya OK 250,000 69 Padang Kab. Lima Puluh Kota OK 225,000 70 Padang Kab. Padang Pariaman OK 205,000 71 Padang Kab. Pasaman OK 250,000 72 Padang Kab. Pasaman Barat OK 250,000 73 Padang Kab. Pesisir Selatan OK 205,000 74 Padang Kab. Sijunjung OK 225,000 75 Padang Kab. Solok OK 210,000 76 Padang Kab. Solok Selatan OK 250,000 77 Padang Kab. Tanah Datar OK 220,000 78 Padang Kota Bukit Tinggi OK 215,000 79 Padang Kota Padang Panjang OK 210,000 80 Padang Kota Pariaman OK 200,000 81 Padang Kota Payakumbuh OK 225,000 82 Padang Kota Sawahlunto OK 215,000 83 Padang Kota Solok OK 210,000 SUMATERA SELATAN 84 Palembang Kab. Banyuasin OK 203,000 85 Palembang Kab. Empat Lawang OK 315,000 86 Palembang Kab. Lahat OK 250,000 87 Palembang Kab. Muara Enim OK 235,000 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin OK 235,000 89 Palembang Kab. Musi Rawas OK 320,000 90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara OK 325,000 91 Palembang Kab. Ogan Ilir OK 205,000 92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir OK 205,000 93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu OK 248,000 94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Selatan OK 250,000 95 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Timur OK 245,000 96 Palembang Kab. Pali OK 265,000 97 Palembang Kota Lubuk Linggau OK 290,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 98 Palembang Kota Pagar Alam OK 280,000 99 Palembang Kota Prabumulih OK 205,000 LAMPUNG 100 Bandar Lampung Kab. Lampung Barat OK 270,000 101 Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan OK 234,000 102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah OK 246,000 103 Bandar Lampung Kab. Lampung Timur OK 246,000 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara OK 252,000 105 Bandar Lampung Kab. Mesuji OK 276,000 106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran OK 216,000 107 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat OK 200,000 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu OK 222,000 109 Bandar Lampung Kab. Tanggamus OK 240,000 110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang OK 252,000 111 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat OK 267,000 112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan OK 270,000 113 Bandar Lampung Kota Metro OK 234,000 BENGKULU 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan OK 344,000 115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah OK 232,000 116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara OK 313,000 117 Bengkulu Kab. Kaur OK 385,000 118 Bengkulu Kab. Kepahiang OK 298,000 119 Bengkulu Kab. Lebong OK 375,000 120 Bengkulu Kab. Mukomuko OK 423,000 121 Bengkulu Kab. Rejang Lebong OK 313,000 122 Bengkulu Kab. Seluma OK 282,000 BANGKA BELITUNG 123 Pangkalpinang Kab. Bangka OK 250,000 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat OK 275,000 125 Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan OK 275,000 126 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah OK 250,000 BANTEN 127 Serang Kab. Lebak OK 208,000 128 Serang Kab. Pandeglang OK 138,000 129 Serang Kab. Serang OK 160,000 130 Serang Kab. Tangerang OK 254,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 131 Serang Kota Cilegon OK 160,000 132 Serang Kota Tangerang OK 313,000 133 Serang Kota Tangerang Selatan OK 347,000 JAWA BARAT 134 Bandung Kab. Bandung OK 183,000 135 Bandung Kab. Bandung Barat OK 275,000 136 Bandung Kab. Bekasi OK 265,000 137 Bandung Kab. Bogor OK 185,000 138 Bandung Kab. Ciamis OK 245,000 139 Bandung Kab. Cianjur OK 215,000 140 Bandung Kab. Cirebon OK 280,000 141 Bandung Kab. Garut OK 243,000 142 Bandung Kab. Indramayu OK 275,000 143 Bandung Kab. Karawang OK 248,000 144 Bandung Kab. Kuningan OK 275,000 145 Bandung Kab. Majalengka OK 235,000 146 Bandung Kab. Pangandaran OK 283,000 147 Bandung Kab. Purwakarta OK 218,000 148 Bandung Kab. Subang OK 208,000 149 Bandung Kab. Sukabumi OK 245,000 150 Bandung Kab. Sumedang OK 230,000 151 Bandung Kab. Tasikmalaya OK 245,000 152 Bandung Kota Banjar OK 283,000 153 Bandung Kota Bekasi OK 265,000 154 Bandung Kota Bogor OK 285,000 155 Bandung Kota Cimahi OK 168,000 156 Bandung Kota Cirebon OK 270,000 157 Bandung Kota Depok OK 275,000 158 Bandung Kota Sukabumi OK 226,000 159 Bandung Kota Tasikmalaya OK 245,000 JAWA TENGAH 160 Semarang Kab. Banjarnegara OK 260,000 161 Semarang Kab. Banyumas OK 257,000 162 Semarang Kab. Batang OK 245,000 163 Semarang Kab. Blora OK 270,000 164 Semarang Kab. Boyolali OK 240,000 165 Semarang Kab. Brebes OK 263,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 166 Semarang Kab. Cilacap OK 280,000 167 Semarang Kab. Demak OK 230,000 168 Semarang Kab. Grobogan OK 235,000 169 Semarang Kab. Jepara OK 240,000 170 Semarang Kab. Karanganyar OK 250,000 171 Semarang Kab. Kebumen OK 260,000 172 Semarang Kab. Kendal OK 230,000 173 Semarang Kab. Klaten OK 250,000 174 Semarang Kab. Kudus OK 235,000 175 Semarang Kab. Magelang OK 240,000 176 Semarang Kab. Pati OK 240,000 177 Semarang Kab. Pekalongan OK 245,000 178 Semarang Kab. Pemalang OK 250,000 179 Semarang Kab. Purbalingga OK 270,000 180 Semarang Kab. Purworejo OK 250,000 181 Semarang Kab. Rembang OK 250,000 182 Semarang Kab. Semarang OK 230,000 183 Semarang Kab. Sragen OK 250,000 184 Semarang Kab. Sukoharjo OK 250,000 185 Semarang Kab. Tegal OK 260,000 186 Semarang Kab. Temanggung OK 240,000 187 Semarang Kab. Wonogiri OK 250,000 188 Semarang Kab. Wonosobo OK 250,000 189 Semarang Kota Magelang OK 240,000 190 Semarang Kota Pekalongan OK 245,000 191 Semarang Kota Salatiga OK 235,000 192 Semarang Kota Surakarta OK 245,000 193 Semarang Kota Tegal OK 260,000 DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA 194 Yogyakarta Kab. Bantul OK 250,000 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul OK 350,000 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo OK 350,000 197 Yogyakarta Kab. Sleman OK 200,000 JAWA TIMUR 198 Surabaya Kab. Bangkalan OK 225,000 199 Surabaya Kab. Banyuwangi OK 285,000 200 Surabaya Kab. Blitar OK 255,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 201 Surabaya Kab. Bojonegoro OK 225,000 202 Surabaya Kab. Bondowoso OK 255,000 203 Surabaya Kab. Gresik OK 225,000 204 Surabaya Kab. Jember OK 261,000 205 Surabaya Kab. Jombang OK 235,000 206 Surabaya Kab. Kediri OK 235,000 207 Surabaya Kab. Lamongan OK 225,000 208 Surabaya Kab. Lumajang OK 261,000 209 Surabaya Kab. Madiun OK 245,000 210 Surabaya Kab. Magetan OK 253,000 211 Surabaya Kab. Malang OK 228,000 212 Surabaya Kab. Mojokerto OK 225,000 213 Surabaya Kab. Nganjuk OK 245,000 214 Surabaya Kab. Ngawi OK 253,000 215 Surabaya Kab. Pacitan OK 285,000 216 Surabaya Kab. Pamekasan OK 243,000 217 Surabaya Kab. Pasuruan OK 228,000 218 Surabaya Kab. Ponorogo OK 255,000 219 Surabaya Kab. Probolinggo OK 228,000 220 Surabaya Kab. Sampang OK 235,000 221 Surabaya Kab. Sidoarjo OK 240,000 222 Surabaya Kab. Situbondo OK 255,000 223 Surabaya Kab. Sumenep OK 255,000 224 Surabaya Kab. Trenggalek OK 245,000 225 Surabaya Kab. Tuban OK 245,000 226 Surabaya Kab. Tulungagung OK 245,000 227 Surabaya Kota Batu OK 242,000 228 Surabaya Kota Blitar OK 255,000 229 Surabaya Kota Bojonegoro OK 225,000 230 Surabaya Kota Kediri OK 235,000 231 Surabaya Kota Madiun OK 245,000 232 Surabaya Kota Malang OK 228,000 233 Surabaya Kota Mojokerto OK 225,000 234 Surabaya Kota Probolinggo OK 228,000 BALI 235 Denpasar Kab. Badung OK 188,000 236 Denpasar Kab. Bangli OK 225,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 237 Denpasar Kab. Buleleng OK 265,000 238 Denpasar Kab. Gianyar OK 225,000 239 Denpasar Kab. Jembrana OK 270,000 240 Denpasar Kab. Karangasem OK 263,000 241 Denpasar Kab. Tabanan OK 225,000 NUSA TENGGARA BARAT 242 Mataram Kab. Lombok Barat OK 325,000 243 Mataram Kab. Lombok Tengah OK 450,000 244 Mataram Kab. Lombok Timur OK 350,000 NUSA TENGGARA TIMUR 245 Kupang Kab. Belu OK 325,000 246 Kupang Kab. Ende OK 175,000 247 Kupang Kab. Timor Tengah Selatan OK 218,000 248 Kupang Kab. Timor Tengah Utara OK 275,000 KALIMANTAN BARAT 249 Pontianak Kab. Bengkayang OK 270,000 250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu OK 550,000 251 Pontianak Kab. Kayong Utara OK 550,000 252 Pontianak Kab. Ketapang OK 550,000 253 Pontianak Kab. Kubu Raya OK 185,000 254 Pontianak Kab. Landak OK 270,000 255 Pontianak Kab. Melawi OK 430,000 256 Pontianak Kab. Mempawah OK 230,000 257 Pontianak Kab. Sambas OK 300,000 258 Pontianak Kab. Sanggau OK 303,000 259 Pontianak Kab. Sekadau OK 343,000 260 Pontianak Kab. Sintang OK 392,000 261 Pontianak Kota Singkawang OK 257,000 KALIMANTAN TENGAH 262 Palangkaraya Kab. Barito Selatan OK 290,000 263 Palangkaraya Kab. Barito Timur OK 333,000 264 Palangkaraya Kab. Barito Utara OK 425,000 265 Palangkaraya Kab. Gunung Mas OK 300,000 266 Palangkaraya Kab. Kapuas OK 275,000 267 Palangkaraya Kab. Katingan OK 250,000 268 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat OK 425,000 269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur OK 300,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 270 Palangkaraya Kab. Lamandau OK 525,000 271 Palangkaraya Kab. Murung Raya OK 448,000 272 Palangkaraya Kab. Pulau Pisau OK 250,000 273 Palangkaraya Kab. Seruyan OK 328,000 274 Palangkaraya Kab. Sukamara OK 525,000 KALIMANTAN SELATAN 275 Banjarmasin Kab. Balangan OK 230,000 276 Banjarmasin Kab. Banjar OK 170,000 277 Banjarmasin Kab. Barito Kuala OK 200,000 278 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan OK 200,000 279 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah OK 212,000 280 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara OK 218,000 281 Banjarmasin Kab. Kotabaru OK 290,000 282 Banjarmasin Kab. Tabalong OK 234,000 283 Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu OK 300,000 284 Banjarmasin Kab. Tanah Laut OK 200,000 285 Banjarmasin Kab. Tapin OK 189,000 286 Banjarmasin Kota Banjarbaru OK 225,000 KALIMANTAN TIMUR 287 Samarinda Kab. Kutai Barat OK 1.500,000 288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara OK 500,000 289 Samarinda Kab. Kutai Timur OK 1.350,000 290 Samarinda Kab. Paser OK 1.650,000 291 Samarinda Kab. Penajam Paser Utara OK 650,000 292 Samarinda Kota Balikpapan OK 550,000 293 Samarinda Kota Bontang OK 600,000 SULAWESI UTARA 294 Manado Kab. Bolaang Mongondow OK 250,000 295 Manado Kab. Bolaang Mongondow Selatan OK 275,000 296 Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur OK 250,000 297 Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara OK 300,000 298 Manado Kab. Minahasa OK 180,000 299 Manado Kab. Minahasa Selatan OK 180,000 300 Manado Kab. Minahasa Tenggara OK 200,000 301 Manado Kab. Minahasa Utara OK 175,000 302 Manado Kota Bitung OK 175,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 303 Manado Kota Kotamobagu OK 250,000 304 Manado Kota Tomohon OK 170,000 GORONTALO 305 Gorontalo Kab. Boalemo OK 400,000 306 Gorontalo Kab. Gorontalo OK 300,000 307 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara OK 350,000 308 Gorontalo Kab. Pahuwato OK 650,000 SULAWESI BARAT 309 Mamuju Kab. Majene OK 240,000 310 Mamuju Kab. Mamasa OK 359,000 311 Mamuju Kab. Mamuju Tengah OK 200,000 312 Mamuju Kab. Pasangkayu OK 270,000 313 Mamuju Kab. Polewali Mandar OK 260,000 SULAWESI SELATAN 314 Makassar Kab. Bantaeng OK 235,000 315 Makassar Kab. Barru OK 210,000 316 Makassar Kab. Bone OK 240,000 317 Makassar Kab. Bulukumba OK 240,000 318 Makassar Kab. Enrekang OK 250,000 319 Makassar Kab. Gowa OK 175,000 320 Makassar Kab. Jeneponto OK 230,000 321 Makassar Kab. Luwu OK 350,000 322 Makassar Kab. Luwu Timur OK 375,000 323 Makassar Kab. Luwu Utara OK 365,000 324 Makassar Kab. Maros OK 170,000 325 Makassar Kab. Pinrang OK 230,000 326 Makassar Kab. Sidenreng Rappang OK 230,000 327 Makassar Kab. Sinjai OK 235,000 328 Makassar Kab. Soppeng OK 235,000 329 Makassar Kab. Takalar OK 190,000 330 Makassar Kab. Tana Toraja OK 350,000 331 Makassar Kab. Toraja Utara OK 350,000 332 Makassar Kab. Wajo OK 230,000 333 Makassar Kota Palopo OK 350,000 334 Makassar Kota Pare-Pare OK 225,000 SULAWESI TENGAH 335 Palu Kab. Luwuk OK 400,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No. Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp.) 336 Palu Kab. Buol OK 472,000 337 Palu Kab. Donggala OK 130,000 338 Palu Kab. Morowali OK 400,000 339 Palu Kab. Morowali Utara OK 400,000 340 Palu Kab. Parigi Moutong OK 250,000 341 Palu Kab. Poso OK 280,000 342 Palu Kab. Sigi OK 219,000 343 Palu Kab. Tojo Una-Una OK 350,000 344 Palu Kab. Toli-Toli OK 412,000 SULAWESI TENGGARA 345 Kendari Kab. Bombana OK 355,000 346 Kendari Kab. Kolaka OK 370,000 347 Kendari Kab. Kolaka Timur OK 300,000 348 Kendari Kab. Kolaka Utara OK 425,000 349 Kendari Kab. Konawe OK 300,000 350 Kendari Kab. Konawe Selatan OK 305,000 351 Kendari Kab. Konawe Utara OK 300,000 MALUKU UTARA 352 Sofifi Kab. Halmahera Barat OK 850,000 353 Sofifi Kab. Halmahera Tengah OK 1.000,000 354 Sofifi Kab. Halmahera Timur OK 1.250,000 355 Sofifi Kab. Halmahera Utara OK 900,000 PAPUA 356 Jayapura Kab. Jayapura OK 600,000 357 Jayapura Kab. Keerom OK 900,000 358 Jayapura Kota Sarmi OK 2.700,000 PAPUA BARAT 359 Manokwari Kab. Teluk Bintuni OK 900,000 360 Manokwari Kab. Manokwari Selatan OK 750,000 361 Manokwari Kab. Pegunungan Arfak OK 2.650,000 2.4 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DAERAH KHUSUS JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)
6. a.Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (one way) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
7. b.Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (one way) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
8. c.Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (one way) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost ).
9. d.Pembiayaan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (one way) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 3.4.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
10. e.Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (one way) terinci pada Tabel 3.4.4. Tabel 2.5 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Khusus Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) No Ibu Kota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Satuan Biaya 1 Jakarta Kota Bekasi OK 284,000 2 Jakarta Kab. Bekasi OK 284,000 3 Jakarta Kab. Bogor OK 300,000 4 Jakarta Kota Bogor OK 300,000 5 Jakarta Kota Depok OK 275,000 6 Jakarta Kota Tangerang OK 286,000 7 Jakarta Kota Tangerang Selatan OK 286,000 8 Jakarta Kab. Tangerang OK 310,000 9 Jakarta Kepulauan Seribu OK 428,000 2.5 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU UTARA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU (PP)
11. a.Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Kabupaten Bengkulu ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
12. b.Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
13. c.Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost).
14. d.Pembiayaan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/ kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 3.4.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
15. e.Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) terinci pada Tabel 3.4.5. Tabel 2.6 Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Bengkulu Utara Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (Pergi Pulang/PP) No Tujuan Biaya Transport (PP) Pertamax (OP) Biaya Transport (PP) Solar Dex (OP)
(1)(2) (3) (4) 1 Kota Bengkulu 250,000 285,000 2 Kota Bengkulu (Bandara Fatmawati) 330,000 380,000 3 Bengkulu Tengah 330,000 370,000 4 Lebong 310,000 350,000 5 Seluma 430,000 490,000 6 Kepahiang 420,000 480,000 7 Rejang Lebong 450,000 510,000 8 Muko-muko 744,000 856,000 9 Bengkulu Selatan 576,000 664,000 10 Kaur 808,000 920,000 2.6 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN BENGKULU UTARA KE IBUKOTA KABUPATEN/KOTA PROVINSI TETANGGA (PERGI PULANG/PP)
1. a.Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Kabupaten Bengkulu ke tempat tujuan di ibukota kabupaten/kota Provinsi tetangga atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
2. b.Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
3. c.Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost).
4. d.Pembiayaan biaya transportasi darat Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten / kota Provinsi Tetangga (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 3.4.6 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
5. e.Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) terinci pada Tabel 3.4.6. Tabel 2.7 Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara (Kota Arga Makmur) Ke Ibukota Kabupaten/Kota Provinsi Tetangga (PP) No Kota Asal Kota Tujuan Nama Ibukota Biaya Transport (Pp) (Rp.) 1 2 3 4 5 1 Arga Makmur Kota Lubuk Linggau Lubuk Linggau 649,000 2 Arga Makmur Kab. Musi Rawas Muara Beliti Baru 649,000 3 Arga Makmur Kab. Musi Rawas Utara Rupit 649,000 4 Arga Makmur Kab. Empat Lawang Tebing Tinggi 704,000 5 Arga Makmur Kab. Lahat Lahat 704,000 6 Arga Makmur Kota Pagar Alam Pagar Alam 759,000 7 Arga Makmur Kab. Muara Enim Muara Enim 759,000 8 Arga Makmur Kab. Banyuasin Pangkalan Balai 759,000 9 Arga Makmur Kota Prabumulih Prabumulih 814,000 10 Arga Makmur Kab. Ogan Komering Ulu Baturaja 814,000 11 Arga Makmur Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi 814,000 12 Arga Makmur Kab. Ogan Ilir Indra Laya 814,000 13 Arga Makmur Kab. Musi Banyuasin Sekayu 814,000 14 Arga Makmur Kota Palembang Pelembang 814,000 15 Arga Makmur Kab. Ogan Komering Ilir Kayu Agung 814,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Kota Asal Kota Tujuan Nama Ibukota Biaya Transport (Pp) (Rp.) 1 2 3 4 5 16 Arga Makmur Kab. O.K.U Selatan Muara Dua 814,000 17 Arga Makmur Kab. O.K.U Utara Martapura 814,000 18 Arga Makmur Kab. Pesisir Barat Krui 759,000 19 Arga Makmur Kab. Lampung Barat Liwa 759,000 20 Arga Makmur Kab. Pesawaran Gedong Tataan 759,000 21 Arga Makmur Kab. Tenggamus Kota Agung 759,000 22 Arga Makmur Kab. Mesuji Mesuji 814,000 23 Arga Makmur Kab. Pringsewu Pringseweu 814,000 24 Arga Makmur Kab. Lampung Selatan Kalianda 814,000 25 Arga Makmur Kab. Lampung Tengah Gunung Sugih 814,000 26 Arga Makmur Kab. Lampung Timur Sukadana 814,000 27 Arga Makmur Kab. Lampung Utara Kota Bumi 814,000 28 Arga Makmur Kab. Tulang Bawang Menggala 814,000 29 Arga Makmur Kab. Tulang Bawang Barat Tulang Bawang 814,000 30 Arga Makmur Kab. Way Kanan Blambangan Umpu 814,000 31 Arga Makmur Kota Bandar Lampung Bandar Lampung 814,000 32 Arga Makmur Kota Metro Gunung Sugih 814,000 33 Arga Makmur Kab. Sorolangun Sorolangun 704,000 34 Arga Makmur Kab. Merangin Bangko 704,000 35 Arga Makmur Kab. Bungo Muara Bungo 704,000 36 Arga Makmur Kab. Tebo Muara Tebo 814,000 37 Arga Makmur Kab. Batanghari Muara Bulian 814,000 38 Arga Makmur Kota Jambi Jambi 814,000 39 Arga Makmur Kab. Muaro Jambi Sengeti 814,000 40 Arga Makmur Kota Sungai Penuh Sungai Penuh 869,000 41 Arga Makmur Kab. Kerinci Siulak 869,000 42 Arga Makmur Kab. Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal 980,000 43 Arga Makmur Kab. Tanjung Jabung Timur Muara Sabak 980,000 44 Arga Makmur Kab. Pesisir Selatan Painan 704,000 45 Arga Makmur Kab. Padang Pariaman Parit Malintang 814,000 46 Arga Makmur Kota Padang Pariaman Kota Pariaman 814,000 47 Arga Makmur Kab. Dharmasraya Pulau Panjang 814,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Kota Asal Kota Tujuan Nama Ibukota Biaya Transport (Pp) (Rp.) 1 2 3 4 5 48 Arga Makmur Kota Sawah Lunto Sawah Lunto 814,000 49 Arga Makmur Kab. Sijunjung Muaro Sijunjung 814,000 50 Arga Makmur Kota Solok Aro Suko 814,000 51 Arga Makmur Kab. Solok Selatan Padang Aro 814,000 52 Arga Makmur Kota Solok Solok 814,000 53 Arga Makmur Kota Padang Panjang Padang Panjang 814,000 54 Arga Makmur Kota Bukit Tinggi Bukit Tinggi 814,000 55 Arga Makmur Kota Padang Padang 814,000 56 Arga Makmur Kab. Agam Lubuk Basung 869,000 57 Arga Makmur Kab. Tanah Datar Batu Sangkar 869,000 58 Arga Makmur Kota Payakumbuh Payakumbuh 869,000 59 Arga Makmur Kab. Lima Puluh Kota Sari Lamak 925,000 60 Arga Makmur Kab. Pasaman Subuk Sikaping 925,000 61 Arga Makmur Kab. Pasaman Barat Simpang Ampek 925,000 2.7 BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN DALAM KOTA
6. a.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
7. b.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan dalam Kota Bengkulu hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati.
8. c.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan dalam Kota Bengkulu hanya digunakan untuk Kegiatan yang sifatnya insidentil / tidak terus menerus.
9. d.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan dalam Kota Bengkulu sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
10. e.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
11. f.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost ).
12. g.Satuan biaya transportasi sewa kendaraan terinci pada Tabel 2.8 dan 2.9 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Tabel 2.8 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL No Provinsi Satuan Roda 4 Roda 6/ Bus Sedang Roda 6/ Bus Besar
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Aceh Per hari 962,000 3,479,000 4,810,000 2 Sumatera Utara Per hari 1,220,000 3,062,000 3,753,000 3 Riau Per hari 978,000 3,155,000 4,585,000 4 Kepulauan Riau Per hari 1,049,000 2,373,000 3,910,000 5 Jambi Per hari 1,152,000 5,585,000 7,190,000 6 Sumatera Barat Per hari 922,000 2,432,000 3,500,000 7 Sumatrea Selatan Per hari 1,507,000 2,200,000 4,097,000 8 Lampung Per hari 897,000 3,594,000 5,052,000 9 Bengkulu Per hari 988,000 5,145,000 7,000,000 10 Bangka Belitung Per hari 1,258,000 3,477,000 5,342,000 11 Banten Per hari 1,017,000 3,208,000 4,368,000 12 Jawa Barat Per hari 1,018,000 2,563,000 4,000,000 13 DKI Jakarta Per hari 1,305,000 2,816,000 3,938,000 14 Jawa Tengah Per hari 1,347,000 3,063,000 4,492,000 15 DI Yogyakarta Per hari 1,287,000 2,570,000 3,930,000 16 Jawa Timur Per hari 1,212,000 2,446,000 3,303,000 17 Bali Per hari 1,275,000 3,174,000 4,224,000 18 Nusa Tenggara Barat Per hari 1,103,000 2,532,000 4,062,000 19 Nusa Tenggara Timur Per hari 926,000 3,059,000 3,468,000 20 Kalimantan Barat Per hari 921,000 3,471,000 4,848,000 21 Kalimantan Tengah Per hari 1,177,000 4,924,000 6,706,000 22 Kalimantan Selatan Per hari 921,000 2,719,000 3,834,000 23 Kalimantan Timur Per hari 1,100,000 3,194,000 4,829,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Provinsi Satuan Roda 4 Roda 6/ Bus Sedang Roda 6/ Bus Besar
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 24 Kalimantan Utara Per hari 1,188,000 2,713,000 4,829,000 25 Sulawesi Utara Per hari 1,195,000 2,648,000 4,006,000 26 Gorontalo Per hari 980,000 2,504,000 4,080,000 27 Sulawesi Barat Per hari 914,000 3,327,000 3,479,000 28 Sulawesi Selatan Per hari 938,000 3,385,000 4,293,000 29 Sulawesi Tengah Per hari 824,000 2,423,000 4,465,000 30 Sulawesi Tenggara Per hari 945,000 2,700,000 5,150,000 31 Maluku Per hari 1,241,000 3,590,000 4,021,000 32 Maluku Utara Per hari 1,095,000 3,013,000 4,170,000 33 Papua Per hari 1,204,000 4,082,000 5,248,000 34 Papua Barat Per hari 1,171,000 3,499,000 4,547,000 35 Papua Barat Daya Per hari 1,171,000 3,499,000 4,547,000 36 Papua Tengah Per hari 1,204,000 4,082,000 5,248,000 37 Papua Selatan Per hari 1,638,000 6,001,000 7,715,000 38 Papua Pegunungan Per hari 1,649,000 6,041,000 7,767,000 Tabel 2.9 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I Per bulan 18,720,000 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Unit 13,500,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 2.8 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN BENGKULU UTARA (KOTA ARGA MAKMUR) KE KOTA KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN BENGKULU UTARA (PERGI PULANG)
1. a.Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara (kota Arga Makmur) ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Arga Makmur ke tempat tujuan di kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. b.Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
3. c.Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost ).
4. d.Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) terbagi menjadi satuan biaya perjalanan darat dan Satuan biaya perjalanan lainnya (Laut).
5. e.Pembiayaan biaya transportasi darat, laut dan udara dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 2.10 dan 2.11 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). Khusus penyeberangan dari Bengkulu ke Kecamatan Enggano atau sebaliknya berlaku perhitungan sekali jalan (one way).
6. f.Satuan biaya transportasi perjalanan darat dari ibu kota kecamatan ke desa dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) terinci pada Tabel 2.12. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Tabel 2.10 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KOTA ARGA MAKMUR KE KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN BENGKULU UTARA (PERGI PULANG) No Asal Tujuan Biaya Transport Pergi Pulang (PP) Pertamax Biaya Transport Pergi Pulang (PP) SOLAR DEX 13300 16850 (OP) (OP) 1 2 3 4 5 1 Arga Makmur Arma Jaya 69,000 79,000 2 Arga Makmur Air Besi 55,000 63,000 3 Arga Makmur Padang Jaya 69,000 79,000 4 Arga Makmur Tanjung Agung Palik 83,000 95,000 5 Arga Makmur Hulu Palik 69,000 79,000 6 Arga Makmur Air Padang 138,000 158.000 7 Arga Makmur Lais 110,000 126,000 8 Arga Makmur Kerkap 110,000 126,000 9 Arga Makmur Batik Nau 110,000 126,000 10 Arga Makmur Giri Mulya 138,000 158,000 11 Arga Makmur Air Napal 124,000 142,000 12 Arga Makmur Ketahun 248,000 284,000 13 Arga Makmur Ulok Kupai 386,000 442,000 14 Arga Makmur Napal Putih 386,000 442,000 15 Arga Makmur Putri Hijau 373,000 427,000 16 Arga Makmur Pinang Raya 304,000 348,000 17 Arga Makmur Marga Sakti Sebelat 400,000 458,000 Tabel 2.11 BIAYA TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA (PENYEBERANGAN) DARI BENGKULU KE KECAMATAN ENGGANO (ONE WAY) No Jenis Muatan Satuan Tarif (OP) PP Keterangan KAPAL (PENYEBERANGAN LAUT) A PENUMPANG Kelas Ekonomi
7. a.Dewasa (diatas 2 th) Tiket/Orang 67,000
8. b.Bayi (maks 2 th) Tiket/Orang 6,700 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Jenis Muatan Satuan Tarif (OP) PP Keterangan B KENDARAAN Golongan I Unit 50,000 Sepeda kayuh Golongan II Unit 125,000 Sepeda Motor Golongan III Unit 300,000 Becak, Sepeda Motor 500cc Golongan IV
9. a.Kendaraan penumpang Unit 1,350,000 Minibus
10. b.kendaraan barang Unit 910,000 Pick-Up Golongan V
11. a.Kendaraan penumpang Unit 2,185,000 Bus Sedang
12. b.kendaraan barang Unit 1,700,000 Truk Sedang Golongan VI
13. a.Kendaraan penumpang Unit 3,400,000 Bus Besar
14. b.kendaraan barang Unit 2,750,000 Truk Besar Golongan VII Unit 4,100,000 Truk Tronton Golongan VIII Unit 6,200,000 Trailer Golongan IX Unit 9,250,000 Alat Berat PESAWAT (PENYEBERANGAN UDARA) Bengkulu-Enggano Tiket/orang 306,920 Harga dapat berubah sewaktu-waktu Enggano-Bengkulu Tiket/orang 255,320 Keterangan : - Tarif sudah termasuk asuransi - Tarif belum termasuk Pas Masuk Pelabuhan dan Bandara BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 2.9 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA KE DESA DALAM LINGKUP KECAMATAN DIMAKSUD (PERGI PULANG/PP) Tabel 2.12 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA KE DESA DALAM LINGKUP KECAMATAN DIMAKSUD (PERGI PULANG/ PP) No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 1 Air Besi (Dusun Curup)
  1. 1.Genting Perangkap 14,000 16,000
  2. 2.Lubuk Balam 28,000 32,000
  3. 3.Datar Macang 28,000 32,000
  4. 4.Sungai Pura 55,000 63,000
  5. 5.Talang Pungguk 55,000 63,000
  6. 6.Tanjung Genting 55,000 63,000
  7. 7.Talang Renah 55,000 63,000
  8. 8.Talang Baru Ginting 55,000 63,000
  9. 9.Talang Lembak 69,000 79.000
  10. 10.Tanjung Karet 69,000 79,000
  11. 11.Kota Agung 69,000 79,000
  12. 12.Penyangkak 69,000 79,000
  13. 13.Talang Ginting 97,000 111,000
  14. 14.Kertapati 97,000 111.000 2 Air Napal (Pasar Tebat)
  15. 1.Selubuk 14,000 16,000
  16. 2.Lubuk Tanjung 14,000 16,000
  17. 3.Pasar Palik 14,000 16,000
  18. 4.Talang Kering 14,000 16,000
  19. 5.Talang Jarang 28,000 32,000
  20. 6.Tebing Kandang 28,000 32,000
  21. 7.Pukur 28,000 32,000
  22. 8.Air Napal 28,000 32,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
  23. 9.Pasar Kerkap 28,000 32,000
  24. 10.Tepi Laut 41,000 47,000
  25. 11.Pasar Bembah 41,000 47.000 3 Air Padang (Kembang Manis)
  26. 1.Padang Kala 14,000 16,000
  27. 2.Tanjung Aur 28,000 32,000
  28. 3.Teluk Ajang 28,000 32,000
  29. 4.Dusun Balam 41,000 47,000
  30. 5.Sukarami 41,000 47,000
  31. 6.Mesigit 41,000 47,000
  32. 7.Retes 41,000 47,000
  33. 8.Talang Ulu 41,000 47,000
  34. 9.Lubuk Mumpo 69,000 79,000 4 Arga Makmur (Purwodadi)
  35. 1.Gunung Alam 0 0
  36. 2.Datar Ruyung 14,000 16,000
  37. 3.Karang Suci 14,000 16,000
  38. 4.Rama Agung 14,000 16,000
  39. 5.Karang Anyar Ilir 14,000 16,000
  40. 6.Karang Anyar 14,000 16,000
  41. 7.Taba Tembilang 14,000 16,000
  42. 8.Sido Urip 14,000 16,000
  43. 9.Gunung Agung 14,000 16,000
  44. 10.Tanjung Raman 14,000 16,000
  45. 11.Lubuk Sahung 14,000 16,000
  46. 12.Senali 28,000 32,000
  47. 13.Gunung Selan 28,000 32,000
  48. 14.Talang Denau 41,000 47,000
  49. 15.Kuro Tidur 41,000 47,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 5 Arma Jaya (Sumber Agung)
  50. 1.Sidodadi 14,000 16,000
  51. 2.Gunung Besar 28,000 32,000
  52. 3.Kemumu 28,000 32,000
  53. 4.Pematang Sapang 28,000 32,000
  54. 5.Tebing Kaning 28,000 32,000
  55. 6.Pagar Ruyung 28,000 32,000
  56. 7.Pagar Banyu 28,000 32,000
  57. 8.Air Merah 41,000 47,000
  58. 9.Gardu 41,000 47,000
  59. 10.Kalai Duai 41,000 47,000
  60. 11.Kali 55,000 63,000 6 Batik Nau (Batik Nau)
  61. 1.Sukamarga 14,000 16,000
  62. 2.Batik Nau 14,000 16,000
  63. 3.Samban Jaya 14,000 16,000
  64. 4.Bintunan 14,000 16,000
  65. 5.Pagar Ruyung 14,000 16,000
  66. 6.Durian Amparan 28,000 32,000
  67. 7.Paninjau 41,000 47,000
  68. 8.Air Manganyau 41,000 47,000
  69. 9.Air Lakok 41,000 47,000
  70. 10.Taba Kelintang 41,000 47,000
  71. 11.Selolong 41,000 47,000
  72. 12.Ulak Tanding 41,000 47,000
  73. 13.Serangai 55,000 63,000
  74. 14.Sekiau 69,000 79,000
  75. 15.Seberang Tunggal 83,000 95,000 7 Enggano (Apoho) 1. Malakoni 14,000 16,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
  76. 2.Meok 28,000 32,000
  77. 3.Kaana 55,000 63,000
  78. 4.Banjar Sari 69,000 79,000
  79. 5.Kahyapu 83,000 95,000 8 Giri Mulya (Giri Mulya)
  80. 1.Wonoharjo 14,000 16,000
  81. 2.Tanjung Anom 28,000 32,000
  82. 3.Suka Mulya 28,000 32,000
  83. 4.Suka Makmur 41,000 47,000
  84. 5.Rena Jaya 41,000 47,000 9 Hulu Palik (Taba Padang Kol)
  85. 1.Air Banai 14,000 16,000
  86. 2.Taba Padang Rejang 14,000 16,000
  87. 3.Batu Raja Kol 14,000 16,000
  88. 4.Padang Bendar 14,000 16,000
  89. 5.Batu Raja Rejang 14,000 16,000
  90. 6.Air Baus I 14,000 16,000
  91. 7.Batu Roto 28,000 32,000
  92. 8.Air Baus II 28,000 32,000
  93. 9.Pematang Balam 28,000 32,000
  94. 10.Kota Lekat Mudik 41,000 47,000
  95. 11.Kota Lekat Ilir 41,000 47,000
  96. 12.Talang Rendah 41,000 47,000
  97. 13.Batu Layang 41,000 47,000
  98. 14.Sumber Rejo 41,000 47,000 10 Kerkap (Lubuk Durian)
  99. 1.Serumbung 14,000 16,000
  100. 2.Kedu Baru 14,000 16,000
  101. 3.Magelang 14,000 16,000
  102. 4.Perbo 14,000 16,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
  103. 5.Penyangkak 14,000 16,000
  104. 6.Banyumas Lama 28,000 32,000
  105. 7.Salam Harjo 14,000 16,000
  106. 8.Jogya Baru 28,000 32,000
  107. 9.Talang Curup 28,000 32,000
  108. 10.Lubuk Jale 28,000 32,000
  109. 11.Tanjung Putus 28,000 32,000
  110. 12.Talang Pasak 28,000 32,000
  111. 13.Simpang Ketenong 28,000 32,000
  112. 14.Banyumas Baru 28,000 32,000
  113. 15.Tebat Pacur 28,000 32,000
  114. 16.Aur Gading 28,000 32,000
  115. 17.Talang Jambu 55,000 63,000 11 Ketahun (Pasar Ketahun)
  116. 1.Pasar Ketahun 14,000 16,000
  117. 2.Bukit Indah 14,000 16,000
  118. 3.Giri Kencana 28,000 32,000
  119. 4.Kuala Lelangi 41,000 47,000
  120. 5.Bukit Tinggi 55,000 63,000
  121. 6.Urai 55,000 63,000
  122. 7.Talang Baru 69,000 79,000
  123. 8.Sumber Mulya 69,000 79,000
  124. 9.Dusun Raja 69,000 79,000
  125. 10.Air Sekamanak 83,000 95,000
  126. 11.Desa Baru Manunggal 124,000 142,000
  127. 12.Lubuk Mindai 124,000 142,000
  128. 13.Fajar Baru 138,000 158,000
  129. 14.Alas Bangun 138,000 158,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
  130. 15.Lembah Duri 138,000 158,000
  131. 16.Simpang Batu 152,000 174,000
  132. 17.Melati Harjo 166,000 190,000
  133. 18.Sebayur Jaya 179,000 205,000
  134. 19.Limas Jaya 179,000 205,000 12 Lais (Pal Tiga Puluh)
  135. 1.Pasar Lais 14,000 16,000
  136. 2.Jago Bayo 28,000 32,000
  137. 3.Lubuk Lesung 28,000 32,000
  138. 4.Dusun Raja 28,000 32,000
  139. 5.Durian Daun 28,000 32,000
  140. 6.Talang Rasau 41,000 47,000
  141. 7.Lubuk Gedang 41,000 47,000
  142. 8.Air Padang 41,000 47,000
  143. 9.Datar Lebar 55,000 63,000 10 Suka Langu 55,000 63,000
  144. 11.Taba Baru 69,000 79,000
  145. 12.Kalbang 69,000 79,000 13 Napal Putih (Air Tenang)
  146. 1.Napal Putih 14,000 16,000
  147. 2.Teluk Anggung 14,000 16,000
  148. 3.Tanjung Kemenyan 28,000 32,000
  149. 4.Muara Santan 28,000 32,000
  150. 5.Dusun Jabi 41,000 47,000
  151. 6.Tanjung Alai 41,000 47,000
  152. 7.Kinal Jaya 69,000 79,000
  153. 8.Gembung Raya 83,000 95,000
  154. 9.Lebong Tandai 152,000 174,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 14 Padang Jaya (Padang Jaya)
  155. 1.Sido Mukti 14,000 16,000
  156. 2.Talang Tua 28,000 32,000
  157. 3.Marga Sakti 28,000 32,000
  158. 4.Tanjung Harapan 28,000 32,000
  159. 5.Arga Mulya 28,000 32,000
  160. 6.Marga Jaya 41,000 47,000
  161. 7.Tambak Rejo 41,000 47,000
  162. 8.Tanah Tinggi 55,000 63,000
  163. 9.Lubuk Banyau 69,000 79,000
  164. 10.Tanah Hitam 69,000 79,000
  165. 11.Sido Luhur 69,000 79,000 15 Putri Hijau (Pasar Baru Kota Bani)
  166. 1.Pasar Baru Kota Bani 14,000 16,000
  167. 2.Pasar Sebelat 14,000 16,000
  168. 3.Talang Arah 28,000 32,000
  169. 4.Air Muring 28,000 32,000
  170. 5.Air Petai 28,000 32,000
  171. 6.Karya Bakti 41,000 47,000
  172. 7.Suka Baru 55,000 63,000
  173. 8.Karang Pulau 83,000 95,000
  174. 9.Cipta Mulya 97,000 111,000
  175. 10.Air Pandan 110,000 126,000
  176. 11.Karang Tengah 110,000 126,000 16 Tanjung Agung Palik (TAP)
  177. 1.Padang Sepan 14,000 16,000
  178. 2.Lubuk Gading 41,000 47,000
  179. 3.Lubuk Pendam 41,000 47,000
  180. 4.Sawang Lebar 41,000 47,000
  181. 5.Alun Dua 41,000 47,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
  182. 6.Ketapi 41,000 47,000
  183. 7.Sengkuang 41,000 47,000
  184. 8.Lubuk Sematung 55,000 63,000
  185. 9.Sawang Lebar Ilir 55,000 63,000 17 Ulok Kupai (Tanjung Dalam)
  186. 1.Bukit Berlian 14,000 16,000
  187. 2.Air Lelangi 28,000 32,000
  188. 3.Bukit Sari 41,000 47,000
  189. 4.Pagar Din 41,000 47,000
  190. 5.Pondok Bakil 69,000 79,000
  191. 6.Talang Berantai 69,000 79,000
  192. 7.Tanjung Harapan 69,000 79,000
  193. 8.Tanjung Sari 69,000 79,000
  194. 9.SP 7 Bangun Karya 69,000 79,000 18 Pinang Raya (Sumber Mulya)
  195. 1.Bumi Harjo 41,000 47,000
  196. 2.Gunung Payung 41,000 47,000
  197. 3.Bukit Harapan 55,000 63,000
  198. 4.Tanjung Muara 41,000 47,000
  199. 5.Marga Bakti 97,000 111,000
  200. 6.Bukit Makmur 83,000 95,000
  201. 7.Suka Manak 110,000 126,000
  202. 8.Air Sebayur 331,000 379,000
  203. 9.Air Simpang 331,000 379,000 19 Marga Sakti Sebelat (Suka Baru)
  204. 1.Karya Jaya 69,000 79,000
  205. 2.Suka Negara 83,000 95,000
  206. 3.Suka Medan 69,000 79,000
  207. 4.Suka Merindu 110,000 126,000
  208. 5.Suka Maju 41,000 47,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No Asal Tujuan Biaya Transport (Pp) Pertamax Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5
  209. 6.Suka Makmur 14,000 16,000
  210. 7.Air Putih 28,000 32,000
  211. 8.Karya Pelita 55,000 63,000
  212. 9.Karya Bakti 69,000 79,000
  213. 3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
15. a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
16. b.rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya,instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimalselama 2 (dua) jam. Standar Harga Satuan Konsumsi Rapat berfungsi sebagai:
17. a.batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan
18. b.berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. Tabel 2.13 BIAYA KONSUMSI (MAKANAN DAN MINUMAN) RAPAT Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) Belanja makanan dan minuman rapat Harga Satuan pada kolom 3 (tiga) dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan bukti pertanggungjawaban
1. a.Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara - Makan OK 110,000 - Kudapan (Snack) OK 49,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. b.Rapat biasa - Makan OK 48,000 - Kudapan (Snack) OK 16,000
  1. 4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 4.1 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (Dua Persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi :
2. a.pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat,
3. b.pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat; dan
4. c.pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
5. a.gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
6. b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Standar Harga Satuan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri berfungsi sebagai:
7. a.batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan
8. b.berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Tabel 2.14 Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Besaran pada kolom 3 (tiga) merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Gedung bertingkat m2/tahun 191,000 Gedung tidak bertingkat m2/tahun 131,000 Halaman gedung/bangunan kantor m2/tahun 10,000 4.2 BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
1. a.kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. b.pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Standar Harga Satuan Pemeliharaan kendaraan dinas berfungsi sebagai:
3. a.batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan
4. b.berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Tabel 2.15 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) Kepala Daerah/Ketua DPRD Unit/tahun 45,670,000 Anggota DPRD Unit/tahun 44,010,000 Pejabat Eselon I Unit/tahun 42,350,000 Pejabat Eselon II Unit/tahun 42.340,000 Kendaraan operasional roda 4 Unit/tahun 36,940,000 Kendaraan operasional double gardan Unit/tahun 39,570,000 Kendaraan operasional roda 2 Unit/tahun 5,000,000 Kendaraan operasional Roda 6 Unit/tahun 37,110,000 Operasional Speedboat Unit/tahun 20,240,000 Tabel 2.16 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI Uraian Satuan Besaran (Rp) Keterangan
(1)(2) (3) (4) Pejabat Eselon I Unit/tahun 11,100,000 Pejabat Eselon II Unit/tahun 10,990,000 Kendaraan operasional kantor Unit/tahun 10,460,000 Kendaraan roda 2 Unit/tahun 3.200,000 4.3 BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer, notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Standar Harga Satuan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2026 ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2026 Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2026 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program atau kegiatan oleh SKPD dan untuk penyetaraan penghitungan anggaran program atau kegiatan yang sejenis/ serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.
  1. 1.ASB-001 Bimbingan Teknis/Pelatihan/Sosialisasi Untuk ASN dan Masyarakat (Jumlah Peserta Maksimal 40 orang)
2. a.Deskripsi : Bimbingan teknis/Pelatihan/Workshop merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD dan masyarakat untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Kegiatan dilaksanakan di dalam kantor tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
3. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari sosialisasi Jumlah peserta Jumlah jam pengajar
4. c.Jenis : ASB Non Konstruksi
5. d.Aktifitas : Pendidikan dan Pelatihan di dalam kantor dengan maksimal 40 peserta pelaksanaan sampai dengan 5 hari BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
6. e.Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 = 5,270,000 + (64,000 x  (peserta+panitia) x  hari) + (300,000 x  jam) + (200,000 x  jam)
7. f.Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja : No. Objek Belanja Jenis Biaya Volume Harga Satuan Satuan Jumlah
  1. 1.Alat Tulis Kantor Tetap 1 250,000 Kegiatan 250,000
  2. 2.Fotocopy Materi Tetap 5000 300 Lembar 1,500,000
  3. 3.Spanduk Tetap 18 115,000 M2 2,070,0004
  4. 4.Konsumsi Rapat: Variabel 1 64,000
8. a.Makan siang Variabel 1 48,000 box 48,000
9. b.Snack Variabel 1 16,000 box 16,000
  1. 5.Honorarium Pengajar
10. a.dari Luar SKPD Variabel 1 300,000 jam 300,000
11. b.dari dalam SKPD Variabel 1 200,000 jam 200,000
  1. 6.Honorarium Panitia: 1,450,000
12. a.Penanggung Jawab Tetap 1 450,000 OK 450,000
13. b.Ketua Tetap 1 400,000 OK 400,000
14. c.Sekretaris Tetap 1 300,000 OK 300,000
15. d.Anggota Tetap 1 300,000 OK 300,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  1. 2.ASB-002 Bimbingan Teknis/Pelatihan/Sosialisasi Untuk ASN dan Masyarakat (Jumlah Peserta Lebih Dari 40 orang)
16. a.Deskripsi : Bimbingan teknis/Pelatihan/Workshop merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD dan masyarakat untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Kegiatan dilaksanakan di dalam kantor tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
17. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari sosialisasi Jumlah peserta Jumlah jam pengajar
18. c.Jenis : ASB Non Konstruksi
19. d.Aktifitas : Pendidikan dan Pelatihan di dalam kantor dengan lebih dari 40 peserta pelaksanaan sampai dengan 5 hari
20. e.Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 + Variabel 4 = 5,270,000 + (64,000 x  peserta x  hari) + (300,000 x  jam) + (200,000 x  jam) + (300,000 x  anggota panitia)
21. f.Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja : No. Objek Belanja Jenis Biaya Volume Harga Satuan Satuan Jumlah
  1. 1.Alat Tulis Kantor Tetap 1 250,000 Kegiatan 250,000
  2. 2.Fotocopy Materi Tetap 6000 300 Lembar 1,800,000
  3. 3.Spanduk Tetap 18 115,000 M2 2,070,000
  4. 4.Konsumsi Rapat: Variabel 1 64,000
22. a.Makan siang Variabel 1 48,000 box 48,000
23. b.Snack Variabel 1 16,000 box 16,000
  1. 5.Honorarium Pengajar
24. a.dari Luar SKPD Variabel 2 1 300,000 jam 300,000
25. b.dari dalam SKPD Variabel 3 1 200,000 jam 200,000
  1. 6.Honorarium Panitia:
26. a.Penanggung Jawab Tetap 1 450,000 OK 450,000
27. b.Ketua Tetap 1 400,000 OK 400,000
28. c.Sekretaris Tetap 1 300,000 OK 300,000
29. d.Anggota Variabel 4 1 300,000 OK 300,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  1. 3.ASB-003 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
30. a.Deskripsi : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan
31. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari Musyawarah Jumlah peserta Jumlah jam pengajar
32. c.Jenis : ASB Non Konstruksi
33. d.Aktifitas : Pendidikan dan Pelatihan di luar kantor dengan lebih dari 40 peserta pelaksanaan sampai dengan 3 hari
34. e.Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 + Variabel 4 = 6,770,000 + (64,000 x  peserta x  hari) + (300,000 x  jam) + (200,000 x  jam) + (300,000 x  anggota panitia)
35. f.Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja : No. Objek Belanja Jenis Biaya Volume Harga Satuan Satuan Jumlah
  1. 1.Alat Tulis Kantor Tetap 1 250,000 Kegiatan 250,000
  2. 2.Fotocopy Materi Tetap 6000 300 Lembar 1,800,000
  3. 3.Spanduk Tetap 18 115,000 M2 2,070,000
  4. 4.Sewa gedung pertemuan Variabel 1 1 1,500,000 hari 1,500,000
  5. 5.Konsumsi Rapat: Variabel 2 64,000
36. a.Makan siang Variabel 1 48,000 box 48,000
37. b.Snack Variabel 1 16,000 box 16,000
  1. 6.Honorarium Pengajar BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
38. a.dari Luar SKPD Variabel 3 1 300,000 jam 300,000
39. b.dari dalam SKPD Variabel 4 1 200,000 jam 200,000
  1. 7.Honorarium Panitia:
40. a.Penanggung Jawab Tetap 1 450,000 OK 450,000
41. b.Ketua Tetap 1 400,000 OK 400,000
42. c.Sekretaris Tetap 1 300,000 OK 300,000
43. d.Anggota Variabel 5 1 300,000 OK 300,000 Keterangan: Perhitungan Belanja belum termasuk Biaya Perjalanan Dinas
  1. 4.ASB-004 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD
44. a.Deskripsi : Penyusunan Renstra dan Renja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun ke depan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten.
45. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat Jumlah peserta rapat
46. c.Jenis : ASB Non Konstruksi
47. d.Aktifitas : Rapat di dalam kantor
48. e.Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 = 250,000 + (1,000,000 x  buku) + (64,000 x  peserta x  hari)
49. f.Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja : No. Objek Belanja Jenis Biaya Volume Harga Satuan Satuan Jumlah
  1. 1.Alat Tulis Kantor Tetap 1 250,000 Kegiatan 250,000
  2. 2.Cetak Dokumen Variabel 1 1 1,000,000 buku 1,000,000
  3. 3.Konsumsi Rapat: Variabel 2 64,000
50. a.Makan siang Variabel 1 48,000 box 48,000
51. b.Snack Variabel 1 16,000 box 16,000 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  1. 5.ASB-005 PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
52. a.Deskripsi : Penyusunan program dan kegiatan rencana kerja organisasi pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.
53. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat Jumlah peserta rapat Jumlah produk dokumen Bobot dokumen = 1.00 Jika SKPD Tipe C Bobot dokumen = 1.33 Jika SKPD Tipe B Bobot dokumen = 1.67 Jika SKPD Tipe A Bobot dokumen = Y
54. c.Jenis : ASB Non Konstruksi
55. d.Aktifitas : Penyusunan dokumen hasil rapat di dalam kantor
56. e.Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 = 250,000 + (1,000,000x Y x  buku) + (64,000 x  peserta x  hari)
57. f.Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja : No. Objek Belanja Jenis Biaya Volume Harga Satuan Satuan Jumlah
  1. 1.Alat Tulis Kantor Tetap 1 250,000 Kegiatan 250,000
  2. 2.Cetak Dokumen Variabel 1 1 1,000,000 buku 1,000,000
  3. 3.Konsumsi Rapat: Variabel 2 64,000
58. a.Makan siang Variabel 1 48,000 box 48,000
59. b.Snack Variabel 1 16,000 box 16,000
  1. 6.ASB-006 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER/ AKHIR TAHUN SKPD
60. a.Deskripsi : Penyusunan Rencana Kerja organisasi pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.
61. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat Jumlah peserta rapat Jumlah produk dokumen Bobot dokumen = 1.0 Jika SKPD Tipe C BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Bobot dokumen = 1.5 Jika SKPD Tipe B Bobot dokumen = 2.0 Jika SKPD Tipe A Bobot dokumen = Y
62. c.Jenis : ASB Non Konstruksi
63. d.Aktifitas : Penyusunan dokumen laporan keuangan hasil rapat di luar kantor (di Kota Arga Makmur)
64. e.Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 = 250,000 + (1,000,000x Y x  buku) + (1,042,000 x  peserta x  hari)
65. f.Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja : No. Objek Belanja Jenis Biaya Volume Harga Satuan Satuan Jumlah
  1. 1.Alat Tulis Kantor Tetap 1 250,000 Kegiatan 250,000
  2. 2.Cetak Dokumen Variabel 1 1 1,000,000 buku 1,000,000
  3. 3.Paket Rapat di Luar Kantor Variabel 2 1,042,000
66. a.Paket Fullboard 1 912,000 hari 912,000
67. b.Uang Harian 1 130,000 hari 130,000
  1. 7.ASB-007 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
68. a.Deskripsi : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dengan tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
69. b.Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat Jumlah peserta rapat Jumlah produk dokumen Bobot dokumen = 1.0 Jika SKPD Tipe C BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026 ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026
  1. 1.ASB-001 Analisis Standar Biaya Konstruksi Bidang Kebinamargaan /Jalan dan Jembatan, a Deskripsi : Analisis Standar Belanja Konstruksi Bidang Kebinamargaan merupakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan besaran biaya yang wajar dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan dan jembatan, berdasarkan komponen pekerjaan, volume, dan harga satuan yang berlaku. b Komponen Analisis Biaya : - Upah Pekerja Sesuai Jenis dan Tingkat Kompetensi Kerja - Harga Bahan Material Mangunan, - Biaya Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Konstruksi, - Peralatan Konstruksi (Alat Berat, Alat Pembantu, Bahan Bakar dan Operator, - Biaya SMKK Konstruksi (Biaya Dokumen Penerapan SMKK, Sosialisasi dan Pelatihan, Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri, Asuransi,Personil Keselamatan Konstruksi, Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, Rambu dan Perlengkapan Lalulintas, Konsultasi dengan Ahli Tentang Keselamatan Konstruksi, dan Peralatan Terkait dalam Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, c Jenis : ASB Konstruksi d Aktifitas : Harga Satuan Konstruksi 1M2/1M1 Sesuai Dengan Jenis dan Spesifikasi Bangunan Konstruksi. e Metode Penghitungan : - Mengunakan Pendekatan Penghitungan Harga Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Konstruksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. - Mempetimbangkan Jarak Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi (aksesibilitas, kondisi tanah, cuaca). - Mengacu pada standar nasional seperti SNI, HSPK, dan indeks harga konstruksi daerah. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU f Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi Bidang Bina Marga: JEMBATAN No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 1 1M2 Jembatan Gantung TIPE 1 Mobilisasi Pembongkaran Jembatan Kayu Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Pengantian Papan Lajur Kendaraan Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm Pengelasan FCAW pada baja Grade 30 3,675,630 2 1M2 Jembatan Gantung TIPE 2 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Pengantian Papan Lajur Kendaraan Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran 1,800,380 3 1M2 Jembatan Gantung TIPE 3 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Penggantian Lantai Kayu Pengantian Papan Lajur Kendaraan Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran 1,394,800 4 1M2 Jembatan Gantung TIPE 4 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Pengantian Papan Lajur Kendaraan Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu 1,065,400 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 5 1M2 Jembatan Gantung TIPE 5 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Pengantian Papan Lajur Kendaraan Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengelasan FCAW pada baja Grade 30 1,105,110 6 1M2 Jembatan Gantung TIPE 6 Mobilisasi Pembongkaran Jembatan Kayu Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm Pengelasan FCAW pada baja Grade 30 3,253,560 7 1M2 Jembatan Gantung TIPE 7 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran 1,378,310 8 1M2 Jembatan Gantung TIPE 8 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran 972,730 9 1M2 Jembatan Gantung TIPE 9 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu 643,330 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 10 1M2 Jembatan Gantung TIPE 10 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengelasan FCAW pada baja Grade 30 683,040 11 1M2 Jembatan Komposit TIPE 1 Mobilisasi Beton strukur, fc’20 MPa Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pembongkaran Beton 4,852,920 12 1M2 Jembatan Komposit TIPE 2 Mobilisasi Galian Biasa Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Timbunan Pilihan dari sumber galian Beton strukur, fc’20 MPa Beton, fc’10 Mpa Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pasangan Batu Pengecetan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 μm 10,162,480 13 1M2 Plat Deker TIPE 1 Mobilisasi Galian Biasa Timbunan Pilihan dari sumber galian Beton strukur, fc’20 MPa Beton , Fc’15 Mpa Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pasangan Batu 7,836,280 14 1M2 Box Culvert TIPE 1 Mobilisasi Galian Biasa Timbunan Pilihan dari sumber galian Beton strukur, fc’20 MPa Beton, fc’10 Mpa Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pasangan Batu 8,950,760 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 15 1M2 Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis TIPE 1 Mobilisasi Galian Biasa Timbunan Pilihan dari sumber galian Pasangan Batu Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis 2,252,280 JALAN No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 1 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 1 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Fondasi (ac-base) Laston Lapis Antara (ac-bc) LASTON LAPIS AUS (AC-WC) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Lapis Perekat - Aspal Cair 0,15 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc’15 Mpa Marka Jalan Termoplastik Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar Pasangan Batu 1,804,840 2 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 2 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston 1Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan 657,910 3 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 3 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan 458,090 4 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 4 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan 413,620 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 5 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 5 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc’15 Mpa 777,850 6 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 6 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc’15 Mpa 578,030 7 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 7 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton , fc’15 Mpa 533,560 8 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 8 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Beton , fc’15 Mpa Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar 926,020 9 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 9 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc’15 Mpa Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar 726,200 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 10 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 10 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Laston Lapis Aus (ac-Wc) Tebal Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Lapis Perekat - Aspal Cair 0,15 Ltr/m2 Beton, fc’15 Mpa 716,070 11 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 11 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 668,630 12 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 12 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 468,810 13 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 13 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 424,340 14 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 14 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 727,230 15 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 15 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 527,420 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 16 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 16 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 482,950 17 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 17 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 727,900 18 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 18 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 483,310 19 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 19 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 483,610 20 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 20 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 762,280 21 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 21 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 562,460 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 22 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 22 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 517,990 23 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 23 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 578,010 24 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 24 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 822,300 25 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 25 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 622,490 26 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 26 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 517,990 27 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 27 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa Pasangan Batu 804,720 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 28 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 28 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa Pasangan Batu 604,900 29 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 29 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) 2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa Pasangan Batu 560,430 30 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 30 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 683,970 31 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 31 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 484,160 32 1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur TIPE 32 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa 439,690 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  2. 2.ASB-002 Analisis Standar Biaya Konstruksi Bidang Cipta Karya (Bangunan Gedung), a Deskripsi : Analisis Standar Belanja Konstruksi Bidang Cipta Karya merupakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan besaran biaya yang wajar dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan Bangunan Gedung, berdasarkan komponen pekerjaan, volume, dan harga satuan yang berlaku. b Komponen Analisis Biaya : - Upah Pekerja Sesuai Jenis dan Tingkat Kompetensi Kerja - Harga Bahan Material Mangunan. - Biaya Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Konstruksi. - Peralatan Konstruksi (Alat Berat, Alat Pembantu, Bahan Bakar dan Operator. - Baiaya SMKK Konstruksi (Biaya Dokumen Penerapan SMKK, Sosialisasi dan Pelatihan, Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri, Asuransi,Personil Keselamatan Konstruksi, Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, Rambu dan Perlengkapan Lalulintas, Konsultasi dengan Ahli Tentang Keselamatan Konstruksi, dan Peralatan Terkait dalam Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi. c Jenis : ASB Konstruksi d Aktifitas : Harga Satuan Konstruksi 1M2/1M1 Sesuai Dengan Jenis dan Spesifikasi Bangunan Konstruksi. e Metode Penghitungan : - Mengunakan Pendekatan Penghitungan Harga Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Konstruksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. - Mempetimbangkan Jarak Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi (aksesibilitas, kondisi tanah, cuaca), - Mengacu pada standar nasional seperti SNI, HSPK, dan indeks harga konstruksi daerah. f Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi Bidang Cipta Karya: BANGUNAN GEDUNG No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 1 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana Luas Bangunan < 500 M2 ; 1 Lantai 6,057,780 2 1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Luas Bangunan > 500 M2 ; S/d 2 Lantai 7,665,120 3 1 M2 Pembangunan Rumah Type A Luas Bangunan S/d 250 M2 ; 7,595,340 4 1 M2 Pembangunan Rumah Type B Luas Bangunan S/d 120 M2 ; 6,123,230 BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU 5 1 M2 Pembangunan Rumah Type C, D, E Luas Bangunan S/d 70 M2 ; 5,678,230 6 1 M2 Pembangunan Pagar Depan Gedung 6,019,040 7 1 M2 Pembangunan Pagar Samping Gedung 5,353,040 8 1 M2 Pembangunan Pagar Belakang Gedung 5,227,600 9 1 M2 Pembangunan Pagar Depan Rumah 5,159,120 10 1 M2 Pembangunan Pagar Samping Rumah 3,024,370 11 1 M2 Pembangunan Pagar Belakang Rumah 3,310,850
  3. 3.ASB-003 Analisis Standar Biaya Konstruksi Bidang Sumber Daya Air (Bangunan Irigasi, dan Bendungan) a Deskripsi : Analisis Standar Belanja Konstruksi Bidang Sumber Daya Air merupakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan besaran biaya yang wajar dan terukur dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur air berdasarkan komponen pekerjaan, volume, dan harga satuan yang berlaku. b Komponen Analisis Biaya : - Upah Pekerja Sesuai Jenis dan Tingkat Kompetensi Kerja - Harga Bahan Material Mangunan. - Biaya Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Konstruksi. - Peralatan Konstruksi (Alat Berat, Alat Pembantu, Bahan Bakar dan Operator. - Baiaya SMKK Konstruksi (Biaya Dokumen Penerapan SMKK, Sosialisasi dan Pelatihan, Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri, Asuransi,Personil Keselamatan Konstruksi, Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, Rambu dan Perlengkapan Lalulintas, Konsultasi dengan Ahli Tentang Keselamatan Konstruksi, dan Peralatan Terkait dalam Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi. c Jenis : ASB Konstruksi d Aktifitas : Harga Satuan Konstruksi 1M2/1M1 Sesuai Dengan Jenis dan Spesifikasi Bangunan Konstruksi. e Metode Penghitungan : - Mengunakan Pendekatan Penghitungan Harga Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Konstruksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU - Mempetimbangkan Jarak Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi (aksesibilitas, kondisi tanah, cuaca). - Mengacu pada standar nasional seperti SNI, HSPK, dan indeks harga konstruksi daerah. f Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi Bidang Sumber Daya Air: IRIGASI No, NAMA KEGIATAN SPESIFIKASI HARGA (Rupiah) 1 1 M2 PEKERJAAN SALURAN Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 425,450 2 1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN T.1,2.L.1.2 913,260 3 1 M2 PEKERJAAN REHAB BENDUNG P.50 181,780 4 1 M2 PEKERJAAN BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS P.130 726,030 5 1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN T.1.L.1. 677,110 6 1 M2 PEKERJAAN REHAB BENDUNG P.100 229,140 7 1 M2 PEKERJAAN RUMAH PELINDUNG 2,223,340 8 1 M2 PEKERJAAN REHAB RUMAH PELINDUNG 1,775,530 9 1 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10 1,292,610 10 2 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10 2,585,210 11 1 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12 1,305,240 12 1 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12 1,305,240 13 2 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12 2,610,470 14 1 M2 BRONJONG PABRIKASI 3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10 1,292,610 15 2 M2 BRONJONG PABRIKASI 3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10 2,585,210 16 1 M2 BRONJONG PABRIKASI 3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 10x12 1,305,240 17 2 M2 BRONJONG PABRIKASI 3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 10x12 2,610,470 18 1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10 1,938,910 19 1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10 1,938,910 20 1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI 3x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10 1,938,910 21 1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI 3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10 1,938,910 22 1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12 1,957,860 23 1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI 2x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 10x12 1,957,860 24 1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN T.0.9.L.0.8 504,040 25 1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN T.1.L.1. 509,190

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…