DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Bengkulu Utara BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SIMPUL JARINGAN INFORMASI DAERAH BAB V PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN BAB VI KERJASAMA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pengelolaan Data dan Inforrnasi Geospasial Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; b. BUPATIBENGKULUUTARA, Mengingat : 1. Menimbang: a. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANDATADANINFORMASIGEOSPASIALDAERAH KABUPATENBENGKULUUTARA TENTANG RANCANGANPERATURANBUPATIBENGKULUUTARA NOMOR 2 TAHUN2025 BUPATIBENGKULUUTARA PROVINSIBENGKULU SALIN AN 6. 5. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu112022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nornor 273, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. BUPATIBENGKULUUTARA PROVINS!BENGKULU 2. 0

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini yang maksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
3.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PENGELOLAANDATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN BENGKULUUTARA.
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.: tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92); BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Menetapkan
4.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu : dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5.Informasi Geospasial Dasar I yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah JG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
7.Tim Pengarah adalah tim yang memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan, penetapan, dan evaluasi pengelolaan data dan informasi geospasial daerah.
8.Koordinator /Pengelola Simpul Jaringan adalah unit kerja yang memfasilitasi, mengkoordinasi, mengidentifikasi, melakukan verifikasi, serta menetapkan standar penyimpanan data dan metadata geospasial dan informasi geospasial daerah.
9.Unit Produksi adalah unit kerja. yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan JG.
10.Unit Pengelolaan & Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. ·
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
13.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan JG.
14.Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup Iokasj, letak, dan posisinya secara rinci.
15.Aktual adalah data yang sesungguhnya.
16.Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat .sesuai dengan aturan dan standar semestinya.
17.Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan BUPATIBENGKULUUTARA PROVINS!BENGKULU ., .,

BAB IV

SIMPULJARINGANINFORMASIDAERAH

Pasal 4

(1)Struktur Simpul Jaringan Daerah rneliputi :
1. a.Tim Pengarah;
2. b.Koordinator / Pengelola Simpul Jaringan;
3. c.Unit Produksi;dan
4. d.Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
(2)Tim Pengarah terdiri dari Bupati Bengkulu Utara, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sekretaris Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

a.Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
b.Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
c.Pembiayaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif. BABII MAKSUDDANTUJUAN BUPATIBENGKULUUTARA PROVINS! BENGKULU tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

18.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
20.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
21.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 7

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} huruf a bertugas sebagai berikut:

a.mengarahkan pelaksanaan Simpul Jaringan Data Spasial;
b.menetapkan daftar prioritas Data Spasial; dan

Pasal 6

Tata kelola kelembagaan Simpul Jaringan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pengamanan, dan Geospasial beserta Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:

a.menyelenggarakan Informasi Geospasial melalui kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan pengelolaan;
b.melakukan pengelolaan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial yang diselenggarakan melalui Jaringan lnformasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
c.membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakannya; dan
d.melakukan penyimpanan, penyebarluasan Informasi metadatanya.

Pasal 5

BUPATIBENGKULUUTARA PROVINS!BENGKULU Kabupaten Bengkulu Utara, dan Asisten yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan untuk memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan, penetapan, dan evaluasi pengelolaan data dan informasi geospasial daerah.

(3)Koordinator /Pengelola Simpul Jaringan dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
(4)Unit Produksi dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengumpulan dan pengelolaan data berdasarkan urusan yang diampu.
(5)Unit Pengelolaan & Penyebarluasan dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi public.
(6)Struktur simpul jarmgan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .-,; .

Pasal 10

Unit Pengelolaan & Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas sebagai berikut:

a.membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakannya;
b.melakukan koordinasi dengan Koordinator dan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial beserta metadatanya;
c.mengumpulkan basis data terpusat yang terdiri dari:

Pasal 9

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf c bertugas sebagai berikut:
1. a.melakukan pengusulan prioritas Sistem Informasi Geografi(SIG)kepada koordinator;
2. b.mengumpulkan dan menyimpan metadata relevan sesuai prioritas kebutuhan Sistem Informasi Geografi (SIG);
3. c.mengelola metadata sesuai standar yang telah ditetapkan;
4. d.bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas data;
5. e.mengkoordinasikan data dan informasi geospasial dengan Koordinator, dan Unit Pengelolaan & Penyebarluasan; dan
6. f.daftar DG yang dihasilkan oleh Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Koordinator/Pengelola Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas sebagai berikut:

a.memfasilitasi Tim Pengarah Prioritas;
b.mengkoordinasikan kinerja Simpul Jaringan;
c.membentuk Tim Verifikasi sebagai pengendali teknis pengelolaan data spasial dalam bentuk geoportal;
d.melakukan identifikasi data bersama Unit Produksi;
e.membuat Daftar Metadata Relevan;
f.melakukan verifikasi data dari Unit Sumber Data;
g.menetapkan standar penyimpanan data dan metadata; dan
h.Selaku Pembina DG Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c.mengevaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Data Spasial. BUPATIBENGKULUUTARA PROVINS!BENGKULU .... ..

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisa DG pembangunan Daerah.
(2)Setiap Perangkat Daerah wajib ·mengeloladata spasial yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
(3)Pengelolaan data spasial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…