DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 05 Tahun 2025

Nomor: 05
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jangka Waktu Pemindahbukuan Dari Rekening Operasional ke Rekening Kas Umum Daerah, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemindahbukuan Penerimaan Daerah dari Rekening Kas Operasional Penerimaan Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang . . . SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10).
11.Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN DAERAH DARI REKENING KAS OPERASIONAL PENERIMAAN DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung . . . JDIH.BINTANKAB.GO.ID berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bintan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
11.Rekening Kas Operasional Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Operasional adalah rekening yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
12.Pemindahbukuan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening pada Bank Iainnya.
13.Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
14.Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disingkat RTGS adalah sistem transfer elektronik yang menghubungkan bank-bank dengan sistem RTGS dengan Bank Indonesia.
15.Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan Bank Indonesia untuk memproses data keuangan elektronik yang digunakan untuk transfer dana, kliring warkat debet, pembayaran regular, dan penagihan regular.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur mengenai pemindahbukuan dari rekening kas operasional ke RKUD. JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB II

JANGKA WAKTU PEMINDAHBUKUAN DARI REKENING OPERASIONAL KE REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 3

(1)Pemindahbukuan Penerimaan Daerah dari rekening operasional ke RKUD dilakukan pada setiap akhir hari kerja atau secara berkala.
(2)Pemindahbukuan rekening operasional di akhir Tahun Anggaran dilakukan paling lambat pada minggu terakhir hari kerja batas waktu RTGS dan SKNBI.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan atas permintaan BUD.
(4)Ketentuan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat
(1)dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara BUD dan Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

Pendapatan Bunga atas Rekening Operasional wajib dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali ke RKUD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bintan pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BINTAN dto ROBY KURNIAWAN Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto RONNY KARTIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 5 JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…