DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); 5.Peraturan… SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bintan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah DPRD Kabupaten Bintan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.Bupati, Wakil Bupati;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.PNS
4. d.Calon PNS;
5. e.PPPK;
6. f.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
7. g.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;dan
4. d.tunjangan jabatan.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf f terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan,peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1)huruf d diberikan bagi meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; d.tunjangan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bulan sesuai pangkat, jabatan,peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan pegawai non- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 4

(1)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf e dan ayat (3) huruf e terdiri atas :
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Khusus Perangkat Daerah tidak memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 5

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan untuk bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 7

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9… JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI BINTAN dto ROBY KURNIAWAN Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto RONNY KARTIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 12 JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…