DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bintan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang STandar Layanan, Standar Pelaksanaan, Pendanaan serta Pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954); 6.Peraturan... SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peranturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 61); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5.Bantuan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Masyarakat Miskin adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.NonLitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
14.Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
15.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
18.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
19.Bagian Hukum adalah Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Bintan. BAB... JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, termasuk berasal dari anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(6)Dalam hal di Daerah belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, maka Bupati dapat melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pulau Bintan yang telah terakreditasi.

Pasal 3

(1)Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bupati dengan Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemberian Bantuan Hukum berupa perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum Pemerintah Daerah mengumumkan Sub Kegiatan Bantuan Hukum selama 7 hari kalender melalui laman resmi, media sosial, dan/atau papan pengumuman milik Pemerintah Daerah. 2.Calon… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(2)Calon Pemberi bantuan Hukum mengajukan permohonan pengajuan kerjasama Bantuan Hukum kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman berakhir.
(3)Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memuat:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan/direktur Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.fotokopi akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.fotokopi akta pendirian badan hukum Pemberi Bantuan Hukum;
4. d.fotokopi akta kepengurusan Pemberi Bantuan Hukum;
5. e.fotokopi surat penunjukkan advokat pada Pemberi Bantuan Hukum;
6. f.fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
7. g.usulan rencana program Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah;
8. h.Curriculum Vitae Pemberi Bantuan Hukum; dan
9. i.permohonan kerjasama Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah.
(4)Calon Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

BAB III

Standar Layanan Bantuan Hukum

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
(3)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberikan bagi perkara tertentu.
(4)Perkara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.tindak pidana genosida;
2. b.tindak pidana makar atau terorisme;
3. c.tindak pidana narkoba;
4. d.tindak pidana korupsi; dan
5. e.dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Pemerintah Daerah;
(5)Dalam Perkara yang sama Pidana atau Perdata Bantuan Hukum hanya dapat diberikan kepada Pihak yang terlebih dahulu mengajukan Permohonan Bantuan Hukum. Pasal... JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 6

Standar Layanan Bantuan Hukum yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.perkara pidana;
b.perkara perdata; dan
c.perkara tata usaha negara.

Pasal 7

(1)Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
1. a.korban;
2. b.tersangka;
3. c.terdakwa; atau
4. d.terpidana yang melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi untuk penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan:
1. a.penyidikan
2. b.penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
3. c.upaya hukum.
(3)Proses pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. d.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. e.membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.menghadirkan saksi dan/atau ahli;
7. g.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.membuat dokumen lain yang diperlukan. Bagian... JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 8

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

a.penggugat/pemohon; atau
b.tergugat/termohon

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat/ pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.membuat surat gugatan;
4. d.mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
5. e.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. g.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
8. h.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
9. i.menyiapkan memori banding atau kasasi.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat/ termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
4. d.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. g.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
8. h.menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara tata usaha negara diberikan bagi: a.penggugat... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
1. a.penggugat; atau
2. b.pengugat intervensi.
(2)Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:
1. a.gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
3. c.membuat surat gugatan;
4. d.mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
5. e.mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismisall, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
6. f.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
7. g.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
8. h.menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 11

(1)Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…