DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Trikora Tahun 2025 - 2045, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi dan semua sumber dayanya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
b.bahwa keberadaan ruang yang terbatas harus mampu menampung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif berupa rencana detail tata ruang, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap rencana tata ruang wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang sebagai perangkat operasional Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Trikora Tahun 2025 – 2045;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Trikora Tahun 2025 - 2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah.... SALINAN WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954) ; 8.Peraturan... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1).; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PANTAI TRIKORA TAHUN 2025- 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Bupati adalah Bupati Bintan.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai.... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
10.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian Pemanfatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTR wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16.Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
17.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
19.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21.Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi minimal oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
24.Pusat.... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
24.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota/kawasan perkotaan dan/atau regional.
25.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26.Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
32.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam, negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
33.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
34.Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
35.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37.Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
38.Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39.Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
40.Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
41.Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
42.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
43.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
44.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
45.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
46.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
47.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recyle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
48.Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
49.Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
50.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
51.Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
52.Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
53.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
54.Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
55.Zona Badan Air Dengan Kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
56.Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
57.Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, pura kahyangan jagat dan pura kahyangan tiga serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
58.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
59.Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
60.Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RW.
61.Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RT.
62.Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah atau dikenal dengan setra, dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
63.Sub-Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
64.Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
65.Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
66.Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
67.Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
68.Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
69.Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
70.Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dengan Kode HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
71.Zona Pertanian adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan, mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72.Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
73.Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan.
74.Zona Pertambangan Dengan Kode T adalah adalah area yang ditetapkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan tambang lainnya.
75.Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL adalah kawasan dengan kegiatan penambangan mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, seperti batu kapur, batu gamping, pasir, kerikil, tanah liat, dan sebagainya.
76.Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
77.Zona Pariwisata Dengan Kode W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
78.Zona Perumahan Dengan Kode R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
79.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
80.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
81.Sub-Zona .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
81.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82.Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
83.Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota Dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
84.Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
85.Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
86.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW Dengan Kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
87.Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
88.Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
89.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
90.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
91.Zona Perkantoran Dengan Kode KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92.Sub-Zona .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
92.Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
93.Zona Transportasi Dengan Kode TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
94.Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
95.Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
96.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
97.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun.
98.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
99.Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang berpotensi tinggi atau sering mengalami bencana alam.
100.Tempat Evakuasi Bencana adalah area aman yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat saat terjadi bencana.
101.Kawasan Sempadan adalah area yang dibatasi oleh garis sempadan, yaitu garis batas luar ruang di samping jalan, sungai, danau, waduk, rawa, dan laut.
102.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
103.Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara, serta digunakan untuk kegiatan pertambangan.
104.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
105.Koefisien .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
105.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling.
106.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
107.Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, dan PZ.
108.Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
109.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
110.Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
111.Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
112.Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
113.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
114.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.lingkup materi; dan
b.lingkup .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
b.lingkup wilayah.

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a.tujuan penataan WP;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e.peraturan zonasi; dan
f.kelembagaan.

Pasal 4

(1)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
1. a.Delineasi WP;
2. b.batas wilayah; dan
3. c.pembagian SWP dan Blok.
(2)Delineasi WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a selanjutnya disebut dengan WP III dan ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 7.142,25 (tujuh ribu seratus empat puluh dua koma dua lima) hektare yang terdiri atas:
1. a.sebagian wilayah Kelurahan Kawal dengan luas 857,43 (delapan ratus lima puluh tujuh koma empat tiga) hektare;
2. b.sebagian wilayah Desa Teluk Bakau dengan luas 1.526,73 (seribu lima ratus dua puluh enam koma tujuh tiga) hektare;
3. c.sebagian wilayah Desa Malang Rapat dengan luas 2.942,84 (dua ribu sembilan ratus empat puluh dua koma delapan empat) hektare;
4. d.sebagian wilayah Desa Pengudang dengan luas 89,79 (delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare; dan
5. e.sebagian wilayah Desa Berakit dengan luas 1.725,45 (seribu tujuh ratus dua puluh lima koma empat lima) hektare.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kawal pada Kecamatan Gunung Kijang; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kawal, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat pada Kecamatan Gunung Kijang, serta Desa Pengudang pada Kecamatan Teluk Sebong.
(4)Pembagian .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(4)Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.SWP III.A dengan luas 1.815,23 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tiga) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Berakit dan sebagian Desa Pengudang, terdiri atas:
  1. 1.Blok III.A.1 dengan luas 798,08 (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) hektare;
  2. 2.Blok III.A.2 dengan luas 567,18 (lima ratus enam puluh tujuh koma satu delapan) hektare; dan
  3. 3.Blok III.A.3 dengan luas 449,97 (empat ratus empat puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare.
2. b.SWP III.B dengan luas 2.942,84 (dua ribu sembilan ratus empat puluh dua koma delapan empat) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Malang Rapat, terdiri atas:
  1. 1.Blok III.B.1 dengan luas 812,57 (delapan ratus dua belas koma lima tujuh) hektare;
  2. 2.Blok III.B.2 dengan luas 810,94 (delapan ratus sepuluh koma sembilan empat) hektare;
  3. 3.Blok III.B.3 dengan luas 491,48 (empat ratus sembilan puluh satu koma empat delapan) hektare; dan
  4. 4.Blok III.B.4 dengan luas 827,85 (delapan ratus dua puluh tujuh koma delapan lima) hektare.
3. c.SWP III.C dengan luas 2.384,17 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Teluk Bakau dan sebagian wilayah Kelurahan Kawal, terdiri atas:
  1. 1.Blok III.C.1 dengan luas 468,37 (empat ratus enam puluh delapan koma tiga tujuh) hektare;
  2. 2.Blok III.C.2 dengan luas 616,60 (enam ratus enam belas koma enam nol) hektare;
  3. 3.Blok III.C.3 dengan luas 441,76 (empat ratus empat puluh satu koma tujuh enam) hektare; dan
  4. 4.Blok III.C.4 dengan luas 857,43 (delapan ratus lima puluh tujuh koma empat tiga) hektare.
(5)Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Wisata Pantai Trikora sebagai kawasan strategis berbasis pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

(1)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi;
3. c.rencana jaringan energi;
4. d.rencana jaringan telekomunikasi;
5. e.rencana jaringan air minum;
6. f.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
7. g.rencana jaringan persampahan;
8. h.rencana jaringan drainase; dan
9. i.rencana jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
2. b.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
3. c.pusat pelayanan lingkungan.
(2)Pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
(3)Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
(4)Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
(5)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 8

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Jalan Kolektor Primer;
2. b.Jalan Lokal Primer;
3. c.Jembatan;
4. d.Halte;
5. e.Pelabuhan Pengumpul;
6. f.Pelabuhan Pengumpan Lokal;
7. g.Terminal Khusus; dan
8. h.Pangkalan Pendaratan Ikan.
(2)Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Jl. Sp. Sialang – Pelabuhan Berakit yang melintasi:
  1. 1.SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
  2. 2.SWP III.B pada Blok III.B.1.
2. b.Sp. Sialang – Sp. Pengudang yang melintasi:
  1. 1.SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
  2. 2.SWP III.B pada Blok III.B.1.
3. c.Malang Rapat – Lome yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
4. d.Sp. Kangka – Sp. Sialang yang melintasi:
  1. 1.SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  2. 2.SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
(3)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.Jl. H. Abdul Salam yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1;
2. b.Jl. Kp. Wisata Panglong yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1;
3. c.Jl. Bukit Balau yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
4. d.Jl. Hang Jebat yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.2;
5. e.Jl. Menuju Gereja Shanto Yoseph yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
6. f.Jl. Sidodadi yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
7. g.Jl. Sidodadi 1 yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
8. h.Jl. Sidodadi 2 yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
9. i.Jl. Sumpat yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
10. j.Jl. Sungai Angus I yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.4;
11. k.Jl. Sungai Angus II yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.4;
12. l.Jl. Sungai Angus III yang melintasi:
  1. 1.SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
  2. 2.SWP III.C pada Blok III.C.1.
13. m.Gg .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
14. m.Gg. Sawit yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
15. n.Jl. Granat Desa Teluk Bakau yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.2;
16. o.Jl. Kp. Kolam yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4; dan
17. p.Jl. Wakatobi yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.4.
(4)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Jembatan Teluk Dalam terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
2. b.Jembatan Teluk Dalam 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
3. c.Jembatan Keling 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
4. d.Jembatan KP. Keling 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
5. e.Jembatan Pulau Pucung terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
6. f.Jembatan Alur Pekap terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
7. g.Jembatan Keling 1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
8. h.Jembatan KP. Keling A terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
9. i.Jembatan KP. Keling B terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
10. j.Jembatan Teluk Bakau 8 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
11. k.Jembatan Sei Keatan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
12. l.Jembatan Sei Kawal terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.
(5)Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
1. a.SWP III.A pada Blok III.A.2;
2. b.SWP III.B pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
3. c.SWP III.C pada Blok III.C.4.
(6)Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Pelabuhan Pengumpul Tanjung Berakit terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
(7)Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.PL Malang Rapat/Dakomas terdapat terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
2. b.PL Trikora/Sei Angus terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
3. c.PL Jembatan Kawal terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.
(8)Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan blok III.C.4.
(9)Pangkalan .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(9)Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP.III.C pada Blok III.C.4.
(10)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.SUTM;
2. b.SUTR; dan
3. c.gardu listrik.
(2)SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi seluruh SWP.
(3)SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh SWP.
(4)Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.gardu hubung; dan
2. b.Gardu Distribusi.
(5)Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
1. a.SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
2. b.SWP III.C pada Blok III.C.2.
(6)Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b terdapat di seluruh SWP.
(7)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.jaringan tetap; dan
2. b.jaringan bergerak seluler.
(2)Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Jaringan Serat Optik
2. b.rumah kabel; dan
3. c.kotak pembagi.
(3)Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi seluruh SWP.
(4)Rumah .... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(4)Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
1. a.SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
2. b.SWP III.B pada Blok III.B.1.
(5)Kotak Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
1. a.SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
2. b.SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
3. c.SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
(6)Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS yang terdapat di:
1. a.SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
2. b.SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
3. c.SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
(7)Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021