DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun… SALINAN WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9.Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN. BAB… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
6.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan.
8.Sekretariat adalah sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
9.Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan tipe A terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
2. b.penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID dan inovasi;
3. c.pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
4. d.pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
5. e.pelaksanaan fasilitasi riset dan inovasi di Daerah;
6. f.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
7. g.pelaksanaan administrasi perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
8. h.pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengoordinasian pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
2. b.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
3. c.pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. d.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. e.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada lingkup Sekretariat; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya. Pasal… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 6

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan kearsipan;
c.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
d.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
e.melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset kantor;
f.melaksanakan penatausahaan aset/barang milik daerah lingkup Badan;
g.melaksanakan perencanaan pegawai meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
h.melaksanakan usulan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pegawai lingkup Badan;
i.melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
j.melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan lingkup Badan;
k.melaksanakan penyusunan dan penilaian kematangan Perangkat Daerah;
l.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengembangan Zona Integritas (ZI) dan lain- lain sesuai dengan ketentuan;
m.menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
2. b.penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
3. c.pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
4. d.pengintegrasian dan harmonisasi program- program pembangunan di Daerah;
5. e.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
6. f.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
7. g.pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
8. h.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
9. i.pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. j.penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. k.pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. l.penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
14. n.pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. o.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
16. p.pengendalian pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal Kerjasama antar Daerah;
17. q.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
18. r.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya. Paragraf… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 8

(1)Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang :
1. a.Pendidikan;
2. b.Kesehatan;
3. c.Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
4. d.Sosial;
5. e.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. i.Kepemudaan dan Olahraga;
10. j.Perpustakaan;
11. k.Kearsipan;
12. l.Sekretariat Daerah;
13. m.Sekretariat DPRD;
14. n.Perencanaan;
15. o.Kepegawaian;
16. p.Pendidikan dan Pelatihan;
17. q.Penelitian dan Pengembangan;
18. r.Pengawasan;
19. s.Pemerintahan Umum;
20. t.Pengelolaan Perbatasan; dan
21. u.Kecamatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.pengoordinasian… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
6. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. f.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. g.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
10. i.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
11. j.pengoordinasian pembinaan teknis, perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
12. k.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
13. l.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang :
1. a.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. b.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. c.Tenaga Kerja;
4. d.Pangan;
5. e.Pertanian;
6. f.Lingkungan Hidup;
7. g.Perhubungan;
8. h.Komunikasi dan Informatika;
9. i.Statistik;
10. j.Persandian;
11. k.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. l.Perindustrian;
13. m.Perdagangan… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
14. m.Perdagangan;
15. n.Penanaman Modal;
16. o.Kebudayaan;
17. p.Pariwisata;
18. q.Kelautan dan Perikanan, dan
19. r.Keuangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
2. b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
6. f.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
7. g.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
8. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
9. i.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; (permendagri
10. j.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
11. k.pelaksanaan… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID
12. k.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
13. l.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
2. b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Invensi dan Inovasi di daerah;
3. c.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
4. d.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
5. e.pemberian bimbingan teknis di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
6. f.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
7. g.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
8. h.pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah;
9. i.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang… WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan.
(3)Kelompok Jabatan fungsional sampai dengan jenjang jabatan Ahli Muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
(4)Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasannya.
(5)Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Jenis jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…