DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Untuk Mendukung Program Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Sasaran, Besaran dan Jangka Waktu, Penganggaran, Bank Penyalur, dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Untuk Mendukung Program Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5.Peraturan … SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7.Bank Penyalur adalah Bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku usaha mikro atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
8.Usaha … JDIH.BINTANKAB.GO.ID 3
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
9.Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan 3ocal3a3an melalui perbankan, 3ocal3a3an pembiayaan, dan 3 ocal 3 a penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha rnikro, kecil, dan menengah.
10.Subsidi Bunga adalah bantuan atau dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembayaran bunga pinjaman kepada Debitur.
11.Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Bintan kepada Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
12.Pinjaman Umum adalah pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank diluar daripada program subsidi bunga.
13.Alat kerja usaha adalah alat bantu yang di gunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya berupa kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan memasak, alat tangkap dan lain-lain.
14.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah System elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi 3ocal dan pemberdayaan masyarakat oleh Bank penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan ... JDIH.BINTANKAB.GO.ID 4
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.memberikan kepastian hukum pelaksanaan program subsidi bunga dalam memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Penyalur;
2. b.menghindarkan Pelaku Usaha Mikro dari rentenir;
3. c.pembelajaran kepada Pelaku Usaha Mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

BAB II

SASARAN, BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Sasaran program subsidi bunga adalah para Pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

a.Perdagangan;
b.Industri Pengolahan;
c.Pertanian;
d.Perkebunan;
e.Perikanan;
f.Peternakan;
g.Pariwisata;dan
h.Jasa.

Pasal 4

(1)Besaran Plafond pinjaman diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Untuk peningkatan produksi dan pengembangan usaha diberikan besaran plafond pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
2. b.Untuk pengadaan alat kerja usaha diberikan besaran plafon pinjaman sampai dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
(2)Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
(3)Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit pertahun.
(4)Persentase dari bunga kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur.
(5)Jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro yang dilaksanakan oleh DKUPP dibebankan kepada APBD.
(2)Penganggaran belanja subsidi bunga dianggarkan pada DPA- SKPD DKUPP dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
(3)DPA-SKPD … JDIH.BINTANKAB.GO.ID 5
(3)DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BANK PENYALUR

Pasal 6

Bank Penyalur program subsidi bunga adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

KRITERIA PENERIMA

Pasal 7

Penerima Bantuan Subsidi Bunga adalah Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP Daerah;.
b.menjalankan usahanya di Daerah.
c.wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui OSS.
d.Usaha yang telah dijalankan paling sedikit 1 (satu) tahun dan merupakan usaha mikro.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MEKANISME PERMOHONAN, PENETAPAN PENERIMA DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur.
(2)Bank penyalur melakukan seleksi kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Bank penyalur menyampaikan data hasil seleksi Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DKUPP dengan melengkapi dokumen terdiri atas :
1. a.Daftar nama-nama calon penerima subsidi bunga dari hasil seleksi;
2. b.Perhitungan jumlah bunga subsidi; dan
3. c.Surat pernyataan tanggungjawab dari Bank Penyalur.
(4)Perhitungan jumlah subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan dari Bank Penyalur.

Pasal 10

… JDIH.BINTANKAB.GO.ID 6

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…