DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025. Dan menyesuaikan harga satuan regional untuk berbagai biaya seperti honorarium, perjalanan dinas, rapat, pengadaan kendaraan, dan pemeliharaan, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran berdasarkan standar nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati Bireuen tentang standar harga satuan, maka perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 84); 2 .:
14.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
15.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang masuk dalam struktur tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Tim yang dibentuk adalah dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan darurat atau kejadian luar biasa;
2.Tim yang pelaksanaan kegiatannya minimal melibatkan 3 (tiga) unsur instansi vertikal;
3.Tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah yang dalam rangkaian proses penyusunannya wajib melalui tahapan hannonisasi, fasilitasi dan evaluasi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan perundang- undangan;atau
4.Tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan oleh ketentuan perundang- undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

Pasal 14B

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota panitia pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan dalam perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

2.Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 .;

Pasal 29

(1)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalarn negeri dilakukan secara at cost (biaya riil) .
(2)Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan secara at cost (biaya rill) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabel.

3.Pasal 30 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pirnpinan dan Anggota DPRK, PNS, Non PNS dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
(2)pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
(3)Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang- kurangnya melampirkan:
1. a.SPT yang sah;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.daftar pengeluaran riil;
5. e.Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/ atau jasa hotel/ penginapan;
6. f.Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
7. g.laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(4)Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
(5)Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK secara at cost (biaya rill) wajib melampirkan:
1. a.SPT yang sah;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/ atau Jasa hotel/ penginapan; 4 1
5. e.Pakta Integritas, yang merupakan pemyataan tentang komitrnen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rpl0.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan
6. f.laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(6)Segala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

4.Diantara Nomor 15 dan Nomor 16 pada Lampiran I disisip 2 (dua) Nomor yakni Nomor 15.6 dan Nomor 15.7 sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen. Diundangkan di Bireuen pada tanggal 10 MArel 1-01-S' ftt Pj. SEKRETARIS DAERAH ¥" \ UPATEN BIREUEN, / ' HANAFIAH Ditetapkan • pada tan 'JIJX rB EN, MUKHLIS - BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 8'f> 5 ) NO. ( 1) 1. LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR \6' T/t\u\l ~ TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025 SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSl RAPAT, UANG LEMBUR, MA.KAN LEMBUR DAN UANG LAUK PAUK URAlAN SATUAN JUMLAH

(2)(3) (4) SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN/ BARANG/PENGADAAN: 1.1 Pejabat Pengguna Anggaran (PA)
1. a.Nilai pagu dana s.d Rp. 100 iuta OB 1.040.000
2. b.Nilai pairu dana di atas 100 iuta s.d. Rp 250 iuta OB 1.250.000 C. Nilai owru dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 1.450.000
3. d.Nilai owru dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 1.660.000
4. e.Nilai pairu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Ro 2.5 miliar OB 1.970.000
5. f.Nilai orum dana di atas Rp 2.5 rniliar s.d. Rp 5 miliar OB 2.280.000
6. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 2.590.000
7. h.Nilai oaru dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 3.010.000
8. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 3.420.000
9. j.Nilai owru dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 3.840.000
10. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 OB 4.250.000 milyar
  1. 1.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 OB 4.770.000 milvar
11. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 OB 5.290.000 milvar
12. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 OB 5.810.000 milvar
  1. 0.Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milvar s.d Ro. 1 triliun OB 6.330.000 p, Nilai pagu dana di atas Ro. 1 triliun OB 7.370.000 1.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
13. a.Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta OB 936,000
14. b.Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 1,125,000 C. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 1,305,000
15. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 1,494,000
16. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 .5 miliar OB 1,773,000
17. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 2,052,000
18. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 2,331,000
19. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 2,709,000
20. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 rniliar s.d. Rp 50 miliar OB 3,078,000
21. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 3,456,000
22. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 OB 3,825,000 miliar I. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 OB 4,293,000 miliar 6 1 ' NO. URAIAN SATUAN JUMLAH ( 1) (2) (3) (4)
23. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 OB 4,761,000 milvar n . Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 OB 5,229,000 miliar
24. o.Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun OB 5,697,000
25. q.Nilai di atas Rp. 1 triliun OB 6,633,000 1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
26. a.Nilai s.d Rp. 100 juta OB 1.010.000
27. b.Nilai paru dana di atas 100 iuta s.d. Rp 250 juta OB 1.210.000 C. Nilai naru dana di atas Ro 250 iuta s.d. Ro 500 iuta OB 1.410.000
28. d.Nilai na2:u dana di atas Ro 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 1.610.000
29. e.Nilai paru dana di atas Ro 1 miliar s.d. Ro 2.5 miliar OB 1.910.000
30. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 2.210.000 g, Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 2.520.000
31. h.Nilai oagu dana di atas Ro 10 miliar s.d. RP 25 miliar OB 2.920.000
32. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 3.320.000
33. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 rniliar OB 3.720.000
34. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 OB 4.130.000 miliar I. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar OB 4.630.000
35. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar OB 5.130.000 n . Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar OB 5.640.000
  1. 0.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun OB 6.140.000 Q. Nilai oagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun OB 7.140.000 PENJELASAN: 1) Honorarium PPTK diberikan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya kegiatan yang dapat diselesaikan 3 (tiga) bulan, honor PPTK dibayarkan hany a untuk 3 (tiga) bulan; 2) PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan/ sub kegiatan. 1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ PPK Unit SKPK
36. a.Nilai pagu dana s.d Ro. 100 iuta OB 400.000
37. b.Nilai pagu dana di atas Ro. 100 iuta s.d Rp. 250 juta OB 480.000 Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 OB 570.000 C. iuta d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 OB 660.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 OB 770.000 e. miliar
38. f.Nilai pagu dana di atas Ro 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 880.000
39. g.Nilai orum dana di atas Ro 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 990.000
40. h.Nilai oaru dana di atas Rp 10 miliar s.d. Ro 25 miliar OB 1.250.000
41. i.Nilai oa2:u dana di atas Ro 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.520.000
42. j.Nilai oa.2:u dana di atas Ro 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.780.000 k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 OB 2.040.000 miliar 1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 OB 2.440.000 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 OB 2.830.000 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar miliar s.d Rp. 750 OB 3.230.000
43. o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun OB 3.620.000
44. p.Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun OB 4.420.000 7 NO. URAIAN SATUAN JUMLAH
(1)(2) (3) (4) PPK Unit SKPK
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 320.000
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta OB 384.000
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 456.000
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 528.000
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar OB 616.000
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2 .5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 792.000
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 877.000
8. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.000.000
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.216.000
10. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d . Rp 75 miliar OB 1.424.000
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.632.000
  1. 1.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.952.000
12. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.264.000 n . Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.584.000
  1. 0.Nilai oa1m dana di atas Ro 750 miliar s.d. Ro 1 triliun OB 2.896.000
13. p.Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun OB 3.536.000 1.5 Staf Administrasi PPK-SKPK / Unit SKPK
14. a.Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar OB 400.000
15. b.Nilai oae:u dana di atas Ro 1 miliar s.d. Ro 5 miliar OB 500.000 C. Nilai oa1m dana di atas Ro 5 miliar OB 600.000 PENJELASAN: Untuk Poin.1 .5. nilai Pagu sampai dengan 1 miliar dapat dibantu Staf Administrasi 1 (satu) orang. nilai Pagu diatas 1 miliar s.d. Rp. 5 miliar. Staf Administrasi maksimal 2 (dua) orang. dan untuk di atas Rp. 5 miliar maksimal 4 (empat) orang. 1.6 Bendahara Penerimaan
16. a.Nilai Pae:u s.d. Rp. Rp. 100 juta OB 340.000
17. b.Nilai Pae:u di atas Ro. 100 iuta s.d. 250 juta OB 420.000
18. c.Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta OB 500.000
19. d.Nilai Pae:u di atas Ro.500 iuta s.d. 1 miliar OB 570.000
20. e.Nilai Pasru di atas Rp. 1 miliar s.d. Ro 2.5 miliar OB 670.000
21. f.Nilai Pasru di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Ro 5 miliar OB 770.000
22. g.Nilai Pasru di atas Rp. 5 miliar s.d. Ro 10 miliar OB 860.000
23. h.Nilai Pagu di atas Rp. 10 mi.liar s.d. Rp 25 miliar OB 1.090.000
24. i.Nilai Pagu di atas Rp 25 mi.liar s.d. Rp 50 miliar OB 1.320.000
25. j.Nilai Pagu di atas Ro 50 mi.liar s.d. Ro 75 miliar OB 1.550.000
26. k.Nilai Pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.780.000 I. Nilai Pagu di atas Rp 100 mi.liar s.d. Rp 250 mi.liar OB 2.120.000
27. m.Nilai Pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.470.000
28. n.Nilai Pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.810.000
  1. 0.Nilai Pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 3.160.000
29. p.Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun OB 3 .840.000 8 NO. URAIAN SATUAN JUMLAH
(1)(2)
(3)(4) 1.7 Bendahara Penerimaan Pembantu
1. a.Nilai P::um s.d. Ro. Rp. 100 juta OB 260.000
2. b.Nilai Pauu di atas Ro. 100 juta s.d. 250 iuta OB 310.000 C. Nilai Pavu di atas Ro. 250 iuta s.d. 500 iuta OB 370.000
3. d.Nilai Pagu di atas Ro.500 juta s.d. 1 miliar OB 430.000
4. e.Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2 .5 miliar OB 500.000
5. f.Nilai Pam1 di atas Ro. 2.5 miliar s.d. 5 miliar OB 570.000
6. g.Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar OB 640.000
7. h.Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 810.000
8. i.Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d . Rp 50 miliar OB 980.000
9. j.Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.150.000
10. k.Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.330.000
  1. 1.Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.580.000
11. m.Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 1.840.000
12. n.Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.090.000
13. o.Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 2.350.000
14. p.Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun OB 2.860.000 1.8 Pembantu Bendahara Penerimaan (mak.simal 2 orang-\
15. a.Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta OB 250.000
16. b.Nilai Pa!!ll di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta OB 300.000 C. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d . 500 juta OB 350.000
17. d.Nilai Paim di atas Rp.500 iuta s.d. 1 miliar OB 400.000
18. e.Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar OB 450.000
19. f.Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar OB 500.000 g, Nilai Pam1 di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar OB 550.000
20. h.Nilai P~uu di atas Ro. 10 miliar s.d. Ro 25 miliar OB 600.000 i. Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 650.000 j. Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 700.000 k. Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 750.000 1. Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 800.000
21. m.Nilai P~uu di at as Ro. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 850.000
22. n.Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Ro 750 miliar OB 900.000
  1. 0.Nilai Pagu di atas Ro. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 950.000
23. p.Nilai Parm di atas Rp. 1 triliun OB 1.000.000 1.9 Bendahara Pengeluaran
24. a.Nilai Pa!!U s.d. Ro. Ro. 100 juta OB 340.000
25. b.Nilai Pae-u di atas Rp. 100 juta s.d. 250 iuta OB 420.000 C. Nilai Pagu di atas Rp. 250 iuta s.d. 500 iuta OB 500 .000
26. d.Nilai Pa!!U di atas Ro.500 juta s.d. 1 miliar OB 570.000
27. e.Nilai Pae-u di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar OB 670.000
28. f.Nilai Pa!ru di atas Rp. 2 .5 miliar s.d. 5 miliar OB 770.000
29. g.Nilai P:rnu di atas Ro. 5 miliar s.d. 10 miliar OB 860 .000
30. h.Nilai Pa!!ll di atas Rp. 10 miliar s.d . Rp 25 miliar OB 1.090.000
31. i.Nilai Pa!!U di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.320.000
32. i.Nilai Pa!!U di atas Ro. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.550.000
33. k.Nilai Pagu di atas Ro. 75 miliar s.d. 100 miliar OB 1.780.000
  1. 1.Nilai Pa!ru di atas Ro. 100 miliar s.d . 250 miliar OB 2 . 120.000
34. m.Nilai Pagu di atas Ro. 250 miliar s.d. 500 miliar OB 2.470.000 n . Nilai Pa!ru di atas Ro. 500 miliar s.d. 750 miliar OB 2.810.000
35. o.Nilai Pas;,-u di atas Ro. 750 miliar s.d. 1 triliun OB 3. 160.000
36. o.Nilai Pauu di atas Ro. 1 triliun OB 3.840.000 9 NO. URAIAN SATUAN JUMLAH ( 1) (2) (3) (4) 1.10 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK/ UPTD/ UPTB Atau Sebutan Lain
37. a.Nilai Prum s.d. Rp. Rp . 100 juta OB 260.000
38. b.Nilai Pagu di atas Rp. 100 iuta s.d. 250 iuta OB 310.000 C. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta OB 370.000
39. d.Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d . 1 miliar OB 430.000
40. e.Nilai Pa2:u di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar OB 500.000 f . Nilai PMU di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar OB 570.000
41. g.Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar OB 640.000
42. h.Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar OB 810.000
43. i.Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 980.000
44. j.Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.150.000
45. k.Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar OB 1.330.000
  1. 1.Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar OB 1.580.000 m . Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar OB 1.840.000
46. n.Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar OB 2.090.000
  1. 0.Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun OB 2.350.000
47. p.Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun OB 2.860.000 1.11 Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu PPK/ Pembantu PPTK
48. a.Nilai Pagu s.d. Ro. Rp. 100 juta OB 250.000
49. b.Nilai Pa2:u di atas Rp. 100 iuta s.d. 250 iuta OB 300.000 C. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta OB 350.000
50. d.Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar OB 400.000
51. e.Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar OB 450.000
52. f.Nilai Pa2:u di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar OB 500.000 g . Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar OB 550.000
53. h.Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar OB 600.000
54. i.Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar j . Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar PENJELASAN: Untuk Poin. 1. 11. nilai Pagu sampai dengan 10 miliar dapat dibantu masing-masing 1 (satu) orang. nilai Pagu di atas 10 Miliar dapat dibantu maksimal 3 (tiga) orang. 1.12 Bendahara Umum Daerah (BUD) 1.12.1 Bendahara Umum Daerah (BUD) OB 10.000.000 1.12.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 5.000.000 1.12.3 Petugas Pembantu Administrasi BUD:
55. a.I Golongan III OB 1.000.000
56. b.I Golongan II OB 750.000
  1. 2.SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA BARANG:
  2. 2.1 Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
57. a.Pengelola barang milik daerah OB 2.500.000
58. b.Peiabat Penatausahaan Barang Pengelola OB 1.000.000 C. Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten OB 1.000.000
59. d.Pembantu Pengurus Barang Pengelola Aset OB 800.000 Kabupaten (maks. 4 orang) 2.2 Pengurus Barang Pengguna
60. a.Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar OB 750 .000
61. b.Nilai Barang di atas 5 miliar s.d. Rp. 15 miliar OB 1.000.000 C. Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar s.d. 100 miliar OB 1.250.000 d . Nilai Barang di atas Rp. 100 miliar OB 1.500.000 10 NO. URAIAN SATUAN JUMLAH ( 1) (2) (3) (4) 2.3 Pembantu Pengurus Barang Pengguna
62. a.Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar OB 500.000
63. b.Nilai Barang diatas Rp. 5 rniliar s.d. Rp. 15 milyar (1 OB 600.000 orane:l
64. c.Nilai Barang di atas Rp. 15 rniliar (maks. 2 orang) OB 700.000 PENJELASAN: Nilai Barang berdasarkan nilai Barang awal s.d. tahun berjalan (Nilai Neraca) 3 . HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA: 3 . 1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
65. a.Jumlah s.d. 15 paket OB 450.000
66. b.Jumlah diatas 15 s.d. 30 paket OB 550.000 C. Jumlah diatas 30 paket OB 680.000 3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barane:/ J asa (Kon truksil:
67. a.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 OP 350.000 juta
68. b.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d . Rp 1 OP 450.000 miliar C. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 OP 550 .000 miliar d . Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 OP 650.000 miliar
69. e.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 OP 750.000 miliar
70. f.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar OP 850.000 PENJELASAN: ► untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota ookia maksimal 3 (tiga) orang. ► untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokia maksimal 5 (lima) orang 3 .3 Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barane:/ iasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksil
71. a.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 OP 200.000 iuta
72. b.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 OP 250.000 miliar C. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d.2.5 OP 350.000 miliar
73. d.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 OP 400.000 miliar
74. e.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 OP 500.000 miliar
75. f.Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar OP 550.000 PENJELASAN: ► untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota ookia maksimal 3 (tigal orang. ► untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota ookia maksimal 5 (limal orang 3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainny a (Non Konstruksil
76. a.Nilai Pagu Pengadaan j asa konsultansi/ jasa lainnya OP 150.000 di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta
77. b.Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya OP 200.000 di atas Ro 250 iuta s.d. Rp 500 iuta C. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya OP 250.000 )I 11 , NO. URA.IAN SATUAN JUMLAH
(1)(2) (3) (4) di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar
1. d.Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya OP 350.000 di atas Rp 1 m.iliar s.d. Ro 2.5 miliar
2. e.Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya OP 450.000 di atas Rp 2.5 miliar s.d. Ro 5 miliar
3. f.Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya OP 500.000 di atas Rp 5 miliar PENJELASAN: ► untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar. jumlah anggota pokia maksimal 3 (tiga) orang. ► untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang 3.5 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan J asa (UKPBJ):
4. a.Kepala OB 800.000
5. b.Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa OB 500.000 C. Staf Pendukung OB 450.000 4 . HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PEMBACA AL-QURAN / DOA/ PEMIMPIN LAGU / PANITIA: 4.1 Honorarium Narasumber / Pembahas:
6. a.Menteri/ Pejabat Setingkat Men teri/ Pejabat Negara OJ 1.700.000 Lainnva
7. b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala OJ 1.400.000 Daerah/Peiabat Daerah Lainnya yang Disetarakan
8. c.Pejabat Eselon I / Pejabat dari Pemerintah Pusat OJ 1.200.000
9. d.Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ 800.000
10. e.Pejabat Eselon III/yang disetarakan OJ 600.000
11. f.Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana OJ 500.000 4.2 Honorarium Moderator (seminar, lokakarya, diklat, OK 700.000 BIMTEK) 4.3 Honorarium Pembawa Acara/MC OK 300.000 4.4 Pembaca Al-Quran/Shalawat OK 300.000 4.5 Pembaca Do'a OK 300.000 4.6 Pemimpin Lairu/ Dirigen Musik OK 200.000 4 .7 Honorarium Panitia:
12. a.Penanggung Jawab OK 450.000
13. b.Ketua/Wakil Ketua OK 400.000 C. Sekretaris OK 300.000
14. d.Anggota OK 300.000 4.8 Biaya Uang Saku Peserta Kursus. Pelatihan. Sosialisasi OK 100.000 dan/atau Bimbingan Teknis 4.9 Pakar/ Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang:
15. a.Dari dalam Provinsi Aceh OJ 1.400.000
16. b.Dari Luar Provinsi Aceh OJ 1.700.000
  1. 5.HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.1.1 Yang ditetaokan oleh Buoati
17. a.Pengarah OB 1.500.000
18. b.Penanggung Jawab OB 1.250.000 C. Ketua OB 1.000.000
19. d.Wakil Ketua OB 850.000 lt 12 NO. URAIAN SATUAN JUMLAH ( 1) (2) (3) (4)
20. e.Sekretaris OB 750.000
21. f.Anggota OB 750.000
  1. 5.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
22. a.Pengarah OB 750.000
23. b.Penan21n.mg Jawab OB 700.000
24. e.Ketua OB 650.000
25. d.Wakil Ketua OB 600.000
26. e.Sekretaris OB 500.000
27. f.Anggota OB 500.000 5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Ke!!iatan 5.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
28. a.Ketua/Wakil Ketua 250.000
29. b.Anggota 220.000
  1. 6.HONORARIUM PEMBER! KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA
30. a.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli OK 1.800.000
31. b.Honorarium Beraeara OK 1.800.000
32. e.Honorarium Saksi Per 200.000 Perkara
  1. 7.HONORARIUM PEGAWAI/TENAGA HONORER/ KONTRAK UNTUK TENAGA ADMINISTRASJ/ OPERATOR KOMPUTER ATAU NAMA LAINNYA.
33. a.Tenaga Non ASN OB 550.000
34. b.Ade. Bupati OB 2.000.000
35. e.Ade. Wakil Bupati OB 1.750.000
36. d.Ade. Sekretaris Daerah OB 1.500.000
37. e.Ade. Pimpinan DPRK OB 1.500.000
38. f.Tenaga Ahli Bupati OB 3.000.000 g, Sekretaris Bu pati (Non ASN) OB 1.500.000
39. h.Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda (Non ASN) OB 1.000.000
40. i.Sekretaris Ketua PKK/ BKMT /DWP OB 1.000.000 j, Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (Non ASN) OB 2 .000.000 K Suoir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (ASN) OB 1.500.000 - .
  1. 1.Supir Pimpinan DPRK (Non ASN) OB 1.000.000
41. m.Supir Kepala SKPK/ Asisten (Non ASN) OB 1.000.000
42. n.Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT (Non ASN) OB 1.000.000
43. o.Sekretaris Pimoinan DPRK (Non ASN) OB 1.000.000 p, Sopir Kendaraan Operasional OB 550.000 Q. Pengamanan Tertutup Bupati OB 2.500.000
44. r.Operator Komputer OB 400.000
45. s.Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris OB 1.000.000 Daerah/ Pendopo (Non ASN)
46. t.Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non OB 1.500.000 ASN) u . Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non ASN) OB 1.250.000 V. Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris OB 1.000.000 Daerah (Non ASN)
47. w.Honorarium admin SIPD /E-BMD Kabupaten OB 2.000.000 X . Honorarium admin JDIH OB 500.000
48. y.Honorarium admin E-Perda OB 500.000
  1. 8.HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
49. a.SLTA OB 1.470.000
50. b.DI/ DII/ DIII/Sariana Terapan OB 1.680.000
51. e.Sariana (S 1) OB 1.820.000
52. d.Master (S2) OB 1.960.000
53. e.Doktor (S3) OB 2.100.000 13 NO. URAlAN SATUAN JUMLAH ( 1)
(2)(3) (4)

9.HONORARIUM ROHANfWAN OK 400.000
10.HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE 10.1 Honorarium Tim Penvusun Jumal

a.Penamz!Zung Jawab Oter 500.000
b.Redaktur Oter 400.000 C. Penvunting/Editor Oter 300.000
d.Desain Grafis Oter 180.000
e.FotoITTafer Oter 180.000
f.Sekretariat Oter 150.000
g.Pembuat Artikel Oter 200.000 10.2 Honorarium Tim Penvusun Buletin/Maialah
a.Penan2'srung Jawab Oter 400.000
b.Redaktur Oter 300.000 C. PenyuntinlZ /Editor Oter 250.000
d.Desain Grafis Oter 180.000
e.Fotografer Oter 180.000 f . Sekretariat Oter 150.000
g.Pembuat Artikel Oter 100.000 10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknolo!Zi Informasi/Website a . Penani:nmng J awab OB 500.000
b.Redaktur OB 450.000 C. Editor OB 400.000
d.Web Admin OB 350.000
e.Web Developer OB 300.000
f.Pembuat Artikel Per 100.000 Halaman 11 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 11.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ 150.000 Pelaiaran
b.Pengawas Uiian OH 240.000 C. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ 5.000 Mata Uiian 11.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Meneni?ah
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ 190.000 Pelaiaran
b.Pengawas U iian OH 270.000 C. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ 7.500 Mata Uiian 12 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL 12.1 Honorarium Peny usun Butir Soal Tingkat Kabupaten Per Butir 100.000 Soal 12.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:
a.Telaah Materi Soal Per Butir 45.000 Soal
b.Telaah Bahasa Soal Per Butir 20.000 Soal 14 NO. URA1AN SATUAN JUMLAH ( 1) (2) (3) (4) 13 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 13.1 Honorarium Penceramah OJP 750.000 13.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK OJP 300.000 Penvelen~ara 13.3 Honorarium Penga,iar dari dalam SK.PK Penvelenggara OJP 200.000 13.4 Honorarium Penyusun Modul Diklat Per 3.500.000 Modul 13.5 Honorarium Pengawas Uiian Diklat OH 450.000 13.6 Honorarium Panitia Penvelenggara Ke£riatan Diklat 13.6.1 Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:
a.Penanl!flllne: Jawab OK 450.000
b.Ketua/ Wakil Ketua OK 400.000 C. Sekretaris OK 300.000
d.Anggota OK 300.000 13.6.2 Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:
a.Penanggung Jawab OK 675.000
b.Ketua/ Wakil Ketua OK 600.000 C. Sekretaris OK 450.000
d.Anggota OK 450.000 13.6.3 Lama Diklat lebih dari 30 hari:
a.Penanggung Jawab OK 900.000
b.Ketua/Wakil Ketua OK 800.000 C. Sekretaris OK 600.000
d.An~ota OK 600.000 14 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK) 14.1 Honorarium Tim AnQ'i!aran Pemerintah Kabupaten
a.Pembina OB 3.500.000
b.Pengarah OB 3.000.000 C. Ketua OB 2.500.000
d.Wakil Ketua OB 2.000.000
e.Sekretaris OB 1.500.000
f.Ane:e:ota OB 1.300.000 14.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten a . Ketua OB 1.000.000
b.Sekretaris OB 900.000 C. Ani!i!Ota OB 600.000 15 HONORAR1UM LAINNYA
1. 15.1 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen
a.Ketua 6 ,000,000
b.An2"2"0ta 5,000,000 Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen
a.Ketua OB 3,000,000
b.Anggota OB 2,000,000 15.2 Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
a.Ketua Kali 1,000,000
b.Wakil Ketua Kali 900,000 C. Sekretaris Kali 800,000
d.Ani!l!Ota Kali 700.000 15 NO. URAIAN SATUAN JUMLAH

(1)(2) (3) (4) 15.3 Honorarium dalam Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabuoaten Bireuen
1. a.Ketua Pemangku Adat OB 1.000.000
2. b.Wakil Ketua OB 700.000 C. Sekretaris OB 500.000
3. d.An'1'1wta OB 400.000 15.4 Honorarium Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kebupaten Bireuen
4. a.Ketua Dewan Pengurus MM Kabupaten Bireuen OB 2 .000.000 b . Wakil Ketua OB 1.200.000 C. Ketua Bidang OB 800.000
5. d.Anru?:ota OB 600.000 Dewan Pengurus MM Kecamatan OB 300.000 15.5 Tim Seleksi Penerimaan Calon ASN
6. a.Admin SSASN (PPPKl OB 500.000
7. b.Verifikator SSASN (PPPKl OB 500.000 C. Operator HelpDesk (PPPK) OB 500.000
8. d.Operator Call Center (PPPKl OB 500.000
9. e.Penanggung Jawab Lokasi (PPPKl OH 300.000
10. f.Pengawas Ujian CAT (PPPKl OH 300.000
11. g.Ooerator/Teknisi CAT OH 300.000
12. h.Dana Ujian CAT / Dana Kontribusi Penerimaan CASN Paket 50.000.000 formasi Umum 15.6 Honorarium Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung
13. a.Ketua OB 1.500.000 b . Sekretaris OB 1.000.000 C. An'1''1'0ta OB 750.000 Honorarium Tim Penilik Banl!Unan Gedung
14. a.Ketua OB 1.000.000
15. b.Anl!l!Ota OB 750.000 Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung
16. a.Ketua OB 1.000.000
17. b.Anl!l!Ota OB 750.000 Honorarium Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung
18. a.Ketua OB 1.200.000
19. b.Anl!l!Ota OB 1.000.000 15.7 Honorarium Kegiatan Badan Reintem-asi Aceh
20. a.Penane:1rnng Jawab Badan Reintem-asi Aceh IBRAl OB 2.300.000
21. b.Koordinator Badan Reintee:rasi Aceh (BRA) OB 1.100.000 C. Ketua Badan Reinte'1'rasi Aceh (BRAl OB 2.200.000
22. d.Wakil Ketua OB 1.500.000
23. e.Sekretaris OB 1.700.000
24. f.Ketua Satker Bad an Rein te'1'rasi Aceh /BRA) OB 1.000.000 g Anl!1mta Satker Badan Reintee:rasi Aceh (BRA) OB 500.000 16 Uang Lembur, Makan Lembur, Makan Minum Rapat/ Tamu dan Uang Lauk Pauk 16.1 UANG LEMBUR
25. a.Golongan I OJ 13.000
26. b.Golongan II OJ 17.000 C. Golongan III OJ 20.000
27. d.Golongan IV OJ 25.000 16.2 MAKAN LEMBUR
28. a.Non PNS OH 31.000 16 NO. URAIAN
(1)(2)
1. b.Golongan I dan II C. Golongan III
2. d.Golongan IV 16.3 MAKAN MINUM RAPAT /TAMU a. b. C. d. e. f. g_ h. i. i. k. I. m. n. o. p. Q. Keterangan: OJ OH OB OT OP OK OR Oter OJP Catatan: Nasi Kotak Ayam Penvet Nasi Druting Rendang Nasi Da2ing Spesial Nasi Da2in2 Nasi Ayam Kampung Nasi Avam Kampung Nasi Avam NasiAyam Nasi Ikan Biasa Nasi lkan Bakar Nasi Bunekus Biasa Nasi Kotak VIP Snack Kue Kotak (isi 2 kuel Snack Kue Kotak Soesial (isi 3 kuel Snack VIP Prasmanan Biasa Prasmanan VIP Orang/Jam Orang/Harl Orang/Bulan Orang/Tahun Orang/Paket Orang/ Kegiatan Orang/ Responden Orang/Terbitan Orang/ Jam Pelajaran Makan minum VIP khusus untuk : SATUAN
(3)OH OH OH Kotak Kotak Kotak Bungkus Bungkus Kotak Bunekus Kotak Bungkus Kotak Bungkus Kotak Kotak Kotak Kotak OK OK

1.Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
2.Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRK JUMLAH

(4)35.000 37.000 41.000 23.400 35.000 42.000 28.000 31.000 37.000 25.000 31.000 24.000 30.000 18.000 44.000 7.000 10.000 30.000 75.000 100.000 MUKHLIS 17

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…