DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Bireuen. Peraturan ini dibentuk untuk memberikan panduan standar dan sistematis dalam menyusun peta proses bisnis di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi pada tahun 2025. Tugasnya meliputi ketentuan teknis penyusunan, format peta proses, prosedur identifikasi dan pemetaan proses bisnis, serta koordinasi antar-SKPD agar peta proses dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Bireuen dengan efektif dan sesuai regulasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman penyusunan peta proses bisnis;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bireuen. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. 10.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 659); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Bireuen.
4.Wakil Bupati adalab Wakil Bupati Bireuen. .

s.Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Ke1?a Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan KerJa Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
1. 6.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. 7.Supplier adalah unit organisasi yang menyectiakan input untuk suatu proses.
3. 8.Input adalah sumber daya yang akan diguna.kan dalam suatu proses.
4. 9.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjacti output.
5. 10.Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses. 1 1. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
6. 12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. 13.Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun kedepan.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan pedoman peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten adalah sebagai acuan bagi SKPK cti lingkungan Pemerintah Kabupaten guna mela.ksanakan visi misi, tujuan dan strategi organisasi.
(2)Tujuan penyusunan pedoman peta proses bisnis adalah agar SKPK:
1. a.mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. b.mudah berkomunikasi baik kepada pihak. internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi; dan
3. c.memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
(3)Manfaat penyusunan peta proses bisnis yaitu:
1. a.mudah melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempumaan proses lebih terarah; dan
2. b.memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. BAB 11 PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

(1)Penyusunan peta proses bisnis SKPK dilaksanakan oleh masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
(2)Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi seluruh kegiatan pada SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Pasal 4

Penyusun peta proses bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

a.persiapan dan perencanaan;
b.pengembangan;
c.penetapan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui pemetaan terhadap proses layanan yang paling sedik:it memuat indikator sebagai berikut:

a.visi clan misi organisasi;
b.rencana pembangunanjangka menengah daerab;
c.rencana strategis;
d.uraian tugas; dan
e.laporan kinerja SKPK.

Pasal 6

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sesuai tahapan penyusunan peta proses bisnis sebagai berikut:

a.peta proses;
b.peta subproses;
c.peta hubungan; dan
d.peta lintas fungsi.

Pasal 7

Penetapan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berilrut:

a.pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis antar SKPK dilakukan oleh Bagian Organisasi;
b.pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan; dan
c.basil pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Bagian Organisasi.

Pasal 9

Rincian tab a pan persiapan, perencanaan dan pengem bangan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ILL

PEMBINAAN

Pasal 10

a.sosialisasi;
b.pendampingan penyusunan peta proses bisnis; dan
c.konsultasi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBINAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBINAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018