DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Fauziah Bireuen. Dokumen ini menetapkan standar pelayanan kesehatan lanjutan perorangan yang diselenggarakan oleh RSUD sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Bireuen. Tujuannya memastikan pelayanan rumah sakit berjalan efektif, termasuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tarif layanan, dan peningkatan kinerja operasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rum.ah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rum.ah Sa.kit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tah,un 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3963);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana 2 • telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik: Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerab (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik: Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13.Keputusan Menteri Nomor129/Menkes/SK/Il/2008 Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Kesehatan ten tang Standar
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; - 3
15.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024; (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH cir. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Bireuen.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Ru.mah Sakit Umum Daerah cir. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut UPfD RSUD cir. Fauziah Bireuen sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah organisasi yang melasanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5.Direktur adalah Direktur UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen.
6.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan berupa peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
7.Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang nonmedis dan pelayanan administrasi manajemen.
8.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifi.kasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen kepada masyarakat.
9.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempumaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata 4 penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10.Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO (World Health Organization).
11.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh rumah sakit dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
12.Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13.Standar adalah nilai tertentu yang ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14.Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mencapai SPM Rumah Sakit.
15.Operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
16.Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
17.Peri ode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
18.Pembilang adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
19.Penyebut adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
20.Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21.Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijad ikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

HASIL CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH TAHUN 2024 A. PROSENTASE CAPAIAN SPM SPM yang digunakan pada RSUD dr. Fauziah Bireuen sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/Il/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Berikut adalah gam baran capaian SPM RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2024:

Pasal 2

{l) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Rumah Sakit. .... 5

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan.

BAB ILL

JENJS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan, promosi dan upaya rujukan.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l) UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4

Jenis pelayanan pada UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen meliputi pelayanan:

a.Gawat Darurat;
b.Rawat Jalan;
c.Rawat Inap;
d.Bedah Sentral;
e.Persalinan dan Perinatologi;
f.Intensive Care Unit;
g.Rehabilitasi Medis;
h.Asur ansi Kesehatan;
i.Ambulance; J. Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi;
k.Radiologi;
1. 1.Laboratorium;
m.Farmasi;
n.Gizi;
o.Transfusi Darah;
p.Rekam Medis;
q.Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
r.Penyehatan Lingkungan; s . Laundry;
t.Pemulasaraan Jenazah; dan
u.Administrasi dan Manajemen . 6

Pasal 5

Indikator, Standar, Uraian SPM dan Tahapan Waktu Pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak: terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melak:sanak:an pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Direktur U.PTD RSUD dr. Fauziah Bireuen bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan nonkesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABV PENERAPAN

Pasal 7

(1)Direktur dan unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, Target, Serta Upaya dan Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Tahunan Rumah Sakit berdasarkan SPM.
(2)Setiap pelaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Pembinaan U.PTD RSUD dr. Fauziah Bireuen menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dilaksanakan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7
(2)Pembinaan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pem berian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya mencakup :
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
2. b.p enyusunan rencana pencapaian, SPM dan penetapan tahapan pencapaian SPM;
3. c.penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
4. d.pelaporan prestasi kerja SPM.

Pasal 9

(1)Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
(2)Satuan Pengawas Lnternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Direktur.
(3)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama jajaran manajemen UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen menciptakan dan meningkatkan fungsi pengendalian internal rumah sakit.
(4)Fungsi pengendalian internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

(1)Selain dilaksanakan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, pembinaan dan pengawasan dila.ksanakan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…