DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tenaga profesional di Baitul Mal Kabupaten Bireuen, yang bertugas mengelola dana zakat dan dana sosial keagamaan dengan profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pengangkatan, tugas, hak, kewajiban, dan tata kerja tenaga profesional tersebut agar sesuai dengan tata kelola yang akuntabel dan efektif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Profesional Baitul Mal Kabupaten Bireuen;

1.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah cliubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ·Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
11.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);
12.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 803);
13.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 739);
14.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sek:retariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen {Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 811); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA PROFESIONAL BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bireuen.
4.Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5.Sadan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya d.isebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
6.Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah Lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
7.Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penye)enggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian o]eh Badan BMK dan Sektretariat BMK.
8.Sektretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, serta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bireuen.
9.Tenaga Profesional adalah Tenaga Non ASN yang karena keahliannya cliangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional kepada Ketua Badan BMK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan, tugas, pembiayaan Tenaga Profesional BMK Bireuen.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas BMK.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tugas dan fungsi;
b.persyaratan;
c.pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antarwaktu;
d.pembinaan; dan
e.perlindungan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Tenaga Profesional bertugas :
1. a.m engidentifi.kasi dan merumuskan isu-isu strategis dala.m pengelolaan dan pengembangan;
2. b.menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
3. c.mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian lerhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
4. d.menyusun perencanaan, program, kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
5. e.membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMK;
6. f.berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
7. g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
8. h.menerima tugas lainnya dari Badan BMK.
(2)Tenaga Profesional menyelenggarakan fungsi :
1. a.membantu Badan BMK dalam penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK;
2. b.membantu Dewan Pengawas dalam penyusunan kebijakan dan Peraturan Dewan Pengawas; dan
3. c.membantu Sekretariat BMK dalam penyelenggaraan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.
(3)Keten tuan mengenai tugas dan fungsi Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan BMK.

Pasal 6

Penempatan dan pembagian tugas Tenaga Profesional BMK ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK. BAB 111 PERSYARATAN

Pasal 7

(1)Calon Tenaga Profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk Kabupaten Bireuen yang berdomisili di Kabupaten Bireuen;
2. b.beragama Islam;
3. c.mampu membaca Al-qur'an; d . sehatjasmani dan rohani;
4. e.usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
5. f.pendidikan minimal Sarjana (Strata-1) dan/atau ijazah dayah setara Sarjana;
6. g.tidak sedang menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis pad.a saat pendaftaran; dan
7. h.mempunyai pengalaman kerja scsuai bidang yang dibutuhkan.
(2)Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian dibidang:
1. a.penyusunan program dan perencanaan;
2. b.pengganggaran dan pengelolaan keuangan;
3. c.akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. d.pemanfaatan teknologi dan pengelolaan data;
5. e.penyusunan produk hulrum dan peraturan perundang-undangan;
6. f.pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni, pertanian, perikanan, petemakan, perkebunan, usaha mikro kecil dan sektor lainnya yang relavan dengan BMK;
7. g.komunikasi dan hubungan masyarakat;
8. b.monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
9. i.penghirnpunan dana;
10. j.riset dan pengembangan kelembagaan;
11. k.pengembangan kelembagaan;
  1. 1.manajemen penyertaan modal dan investasi syariah; dan/ atau
12. m.pengkajian hulrum syariah tentang Zakat, Infak, Harta Wakaf, dan/atau Harta Keagamaan Lainnya.

BAB IV

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 8

(1)Pemilihan Tenaga Profesional dila.ksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
(2)Untuk kesinambungan program dan kegiatan BMK serta transisi tugas dan fungsi Tenaga Profesional, pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Keanggotaan Badan BMK atau Pelaksana Tugas Ketua Badan BMK ditetapkan.

Pasal 9

(1)Untuk mela.ksanakan pemilihan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 9, Kepala Sekretariat SMK mengusulkan Tim Seleksi kepada Sadan SMK.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sadan BMK.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang unsur Dewan Pengawas;
2. b.2 (dua) orang unsur Sadan BMK; dan
3. c.2 (dua) orang unsur Sekretariat BMK.
(4)Komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat BMK. Paragraf2 Tahapan

Pasal 10

(1)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan Ketua Sadan BMK. {2) Pemilihan calon Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.mengumumkan penerirnaan pendaftaran calon Tenaga Profesional melalui media massa;
2. b.melakukan verifi.kasi administrasi calon Tenaga Profesional;
3. c.mengumumkan basil verifikasi administrasi;
4. d.melakukan tes tertulis, tes baca Al-Qur'an dan wawancara;
5. e.mengumumkan basil tes tertulis, tes baca Al-Qur'an dan wawancara; dan
6. f.menyampaikan basil tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara kepada Ketua Sadan BMK.

Pasal 11

(1)Badan BMK mengusulkan paling banyak 20 (dua puluh) orang calon Tenaga Profesional kepada Supati berdasarkan basil seleksi.
(2)Calon Tenaga Profesional sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Tenaga Profesional pada SMK.
(3)Bupati menetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang Tenaga Profesional dan sisanya sebagai cadangan.
(4)Dalam hal masa jabatan Tenaga Profesional telah berakhir dan penetapan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, masa jabatan Tenaga Profesional periode sebelumnya diperpanjang sampai dengan ditetapkannya Tenaga Profesional yang baru, dan/ atau paling lama 6 (enam) bulan.
(5)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Tenaga Profesional baru belum ditetapkan, maka masa jabatan Tenaga Profesional periode sebelumnya berakhir.
(6)Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…