DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV UPT BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;
c.bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kominikasi, informatika, statistik, dan persandian, dinamika peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang, dan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 2 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Keududkan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar perlu disesuaikan dan dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denga.n Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 4
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
9.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas ada1ah Dinas Komunikasi. Informatika.. Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis yang dibentuk sesuai kebutuhan.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 6

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik, dan bidang persandian serta tugas pembantuan.

(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

( 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
2. 2.Subbagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
b.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
c.Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d.Bidang Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
e.Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
f.UPT; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. 7

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Bagan struktur organ1sas1 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta tugas pembantuan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.penyusunan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; 8
4. d.pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
5. e.pembinaan UPT; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Pasal 5

( 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan , kerumahtanggaan dan kelembagaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
2. b.pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas capaian pelaksanaan kinerja dan keuangan Dinas;
3. c.pengelolaan pelayanan administrasi umum;
4. d.pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. e.pengelolaan administrasi keuangan;
6. f.pengelolaan aset dan barang milik daerah;
7. g.pengelolaan urusan rumah tangga dan Jasa penunjang; 9
8. h.pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
  1. 1.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang; J. pengelolaan kearsipan;
9. k.pemantauan serta evaluasi organ1sas1 dan tata laksana;
  1. 1.pelaksanaan pengumpulan data dan walidata pendukung statistik sektoral; dan
10. m.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
11. a.menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
12. b.menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi umum;
13. c.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
14. d.menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan jasa penunjang;
15. e.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
16. f.menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
17. g.menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
18. h.menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi
  1. 1.menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
19. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris. 10

Pasal 7

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
c.menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
d.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
e.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
f.menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
g.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran;
h.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

(1)Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Daerah. 11
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
2. b.pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
3. c.pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik;
4. d.pelaksanaan penyusunan strategi komunikasi publik;
5. e.pelaksanaan penyusunan konten;
6. f.pelaksanaan diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
7. g.pelaksanaan pelayanan informasi publik;
8. h.pelaksanaan relasi media;
9. i.pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat; J. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; dan
10. k.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang aplikasi informatika serta merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, subdomain di lingkup Pemerintah Daerah, dan pengelolaan e-govemment di lingkup Pemerintah Daerah. 12
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakanSPBE;
2. b.pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan tata kelola, manajemen, proses bisnis, infrastruktur, dan evaluasiSPBE Pemerintah Daerah;
3. c.pengoordinasian pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta pemanfaatan aplikasi umumSPBE;
4. d.pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa;
5. e.pengoordinasian pemanfaatan pusat data nasional;
6. f.penyelenggaraan Janngan intra Pemerintah Daerah;
7. g.pengoordinasian pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi;
8. h.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi;
  1. 1.penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah; J. penyediaan akses internet;
9. k.pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia aplikasi informatika;
  1. 1.pengelolaan data dan informasi daerah (pusat data daerah);
10. m.fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital dan ekonomi digital;
11. n.penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan; 13
12. o.penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas; dan
13. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Bidang Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
2. b.pengoordinasian, sinkronisasi, serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan hasil penyelenggaraan statistik sektoral; dan
4. d.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang persandian untuk penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah. 14
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan tata kelola pengamanan informasi dan persandian;
2. b.pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian;
3. c.pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
4. d.penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah;
5. e.penyelenggaraan pola hubungan sandi antar Perangkat Daerah;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyampaian laporan terkait persandian dan keamanan informasi; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UPT

Pasal 12

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…