Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2026
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
I"'\ TT ._ _1 _ __ __ TT __ _1 _ __ __ l\T _ ___ _ .• "'I I""'\ 'T'_1 _ __ __ 1 Ar-A .._ _ __ .._ _ -- __ L.. uuua..ug-uuuaug l'IUlllUI l_L, lc:UlUll l':'JV LeHLct.Hg Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II r\ __ __ _ 1_ _ _ .1 . .. -· - .. . . . _ .. ____1_ . 1. TT .. . 1 . __ __ TT .. .1 . _ _ .. ;:,urauaya uengau 1nenguuan unuang-unuaug Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan T""l,. _ _ __ _ 1_ T •. .L� --- ----- T _ ____ , __ __ _._ _ /y _ __ _ 1 _ _ __ _ __ l\T _ __ _ __ _ uae1a11 HSlllilewa 0ugyct.Kctllcl lLCHlUclldll l'legara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI Lii�Gf�UiiGAi'i PEivIERii�TAH i(ABUPATEN BLITAR.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. � 1 1 1 1 T7 1 J �1 • J uaeran aua1an .l:\..auupau;n r::H1tar.
adalah Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi AKIP bertujuan untuk inengetahui sejauh 1.nana AKIP dllaksanaka.n dala.n:1 mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah. Ruang lingkup
Evaluasi AKIP meliputi penydenggaraa.:.n S:A..K.IP scsuai denga.:n kc:tcntuan peraturan perundang-undangan.
Inspektorat bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 1-� _1 _ ·- -- -- _ -- - ·- _ _ ·- _ _ -- -- _1 _ -- _ -- - -- _, _ -- -- _ -- ___ _ , ___ __ _ ·- u1uaug pe1euca11aau, pe1apu1a11, uau peuguKu1a11 kinerja melakukan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan hasil Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah. C
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seti f P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Diundangkan di Blitar pada tanggal 1 5 April 2026 Ditetapkan di Blitar pada tanggal 1 5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, April 2026 KHUSNA LINDARTI 't; 1 9 /e BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOf t ..... . LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR 1\Ti"'"'\.1'-/f#\.TJ\ 1 ft'T"ATTTT1\T f""\r'\t""\� i'iViVlVl"'- , "':I lrtilU.l'i L.VL.U TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN l""'°'T:"\11 /fT:'\T""l,Tl\.TIT'\ AT T TT A T""IT TT"\ A l"T'\T:"1'T T""'IIT Trr\ A T""'II rr..1v1r..Kl1'i 1.t\h n..t\DU.1.t\lr..i'l DLll.t\K PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pe1:nedntaha.n yang bersih. dan aku.ntabel, petnednlahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masya r akat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelapo1"a11 kinerja pada instansi pemerintah, _1 _ , _ __ _ __ _ __ __, _ _ ua.1a111 ra11gKa pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong pemerintah TT _ 1 _ __ __ _ ., _ __ r--,1�.1 . .. .1 . .. T"t. . .. . .. .. 1 . J �- - -- - 1- __ __ J __ 1 1 . . ..1 . .. . �.1 •• • • •• •1 . . . J:\.auupaLen DHLar UcUl rerangKaL uaeran UHLUK uerKUIIHunen ua11 secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKlP dilaksanakan mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan oerencanaan kineria ianeka oendek. Termasuk oeneraoan.I,. � .., '--' ... ... ... anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. B. TUJUAN EVALUASI Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:
A 11 ,r 1 •'1 .,._ 1v1ernuenKa.Il :saran implementasi SAKIP; dan , ., perua1Kar1 , , UilLUK pe11i11gkatar1
BAB II METODE DAN TEKNIK EVALUASI A. METODE EVALUASI AKIP Metode yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metode kualitatif dan kuantitatif dengan dan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja. H. T�KNlK .l!:VALUASl AKlP Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:
Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain: "I y---. _ __ ___ __ _ ___ _ , _ __ T"""\._ .L _ .1 _ __ T .• £" . .... . . .. ". .l. reugu111μu1au Uci.Ld Uilll UllUUllcl�l Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi .1 . .. .1 . J . / . . . __ _ __ _-, _ __ \ .1 . .. _ J .• • _ __ _ _ __ __ ,_ � 1 _ 1 _ __ .J __ 1_ . .. , . .. . _ , _ __ J uan uaLa lff::;�JIUflUf::;fiJ Ud.EJcll II1e1nenun1 KeUULUUclil Ler�eUUL.
Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara 1 _ . _ . --__ ._ _. __ _ _ __ . _ __ . _ . _ _ _ 1 _ ,__ ". ._ _ _ _, ". _ ..L _ 1 _ 1 __ _____ . _ ". 1 _ _ -- ". __ _ ._ _ . .L _ . _ -· _ _, ". _ 1aug�uug, IIlclUJJUil 111e1a1u1 111eu1a LC:lC:KUillUUlKcl�l Ya.Ilg Ler�eu1a, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.
�AT""\ TTT .OJ-\..0 111 MEKANISME EVALUASI AKIP Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut: - - - -::=;, Pendokumentasian Data L_ __J [ Analisis_oata J ' l_nterprestasi Data .. f>�mbahasan dan Penyusunan Rancangan LHE Perr,antauan Berkelanjutan [ Rev;u Rancangan LHE J .. [ PengendaU:-Evaluas; 1
t
Dokumen Pendukung: Notulen Dialog Kinerja Penjelasan: Kegiatan rapat staf atau dialog kinerja yang membahas .J_ ___, __ �.L --- - -- --- - - -- - �- -- 1-�-- - --�- Ltl Ki::UL UlUlltV Cct._l.Ji::Ui::Ul KllltlJct.. Setiap Pegawai
Dokumen Pendukung Perjanjian Kinerja, Matrik Peran Hasil, dan SKP. Penjelasan: Semua Pegawai struktural, fungsional, staf memahami peran hasil/ rencana hasil kerja atasan yang diintervensi dan menjabarkan dalam rencana aksi. B. PENGUKURAN KINERJA B.1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan
2. Dokumen Pendukung: Peraturan Bupati atau petunjuk teknis/SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Penjelasan Peraturan Bupati/Petunjuk Teknis yang memuat informasi mengenai mekanisme atau alur proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja. Terdapat Definisi Operasional yang:
� J Dokumen Pendukung: Peraturan Bupati/SK Kepala PD tentang IKU. Penjelasan: Pada salah satu dokumen pendukung terdapat penjelasan deskripsi, cara mengukur kinerja yang jelas dan sumber data kinerja.
Dokumen Pendukung:
Penjelasan: Sumber data kinerja (mis. BPS, aplikasi, dst). Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. B.2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
Dokumen Pendukung Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4. 2. 3. 4. 5. Penjelasan: - 20 Terdapat dokumentasi / notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang \ I ., " ., ., Penjelasan: Dampak dari refocusing menyebabkan perubahan/ penyesuaian pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, atau sub kegiatan agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung
Penjelasan: Dampak dari refocusing menyebabkan perubahan / penyesuaian pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, atau sub kegiatan agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai diikuti dengan penganggarannya. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung
9. - 24 Penjelasan: Terdapat informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang 100% dan anggaran 75% - 100%) cc Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 60 (>50% - 75%) C Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi 50 (>25% - 50%) D Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% 30 - 25%) ,..,,. ,.... 1 1•• • 1 1 1 , ;:,arna seKclll uuaK aua upaya pen1enunan V kriteria penilaian
pemenuhan kriteria tersebut. BB Pemenuhan kriteria 100% sesuru. dengan 80 mandat kebijakan B Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 70 (>75% - 100%) cc Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 60 (>50% - 75%) C Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi 50 (>25% - 50%) D KritP.ri::i nP.nil::ii::in tP.1::ih m11l::ii rlinP.n11hi {0°/n -___ ..,. ___ -.. r------..----- ------ --------- --.i-------- ,- . - 30 25%) E Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan 0 kriteria penilaian Tabel 5 : Bobot penilaian sub komponen Sub Komponen y,r _______ D-1-..-+ L'I..VU.J._pVJ.J.CJ.l Pemanfaat LJVUVL Keberadaan Kualitas an Perencanaan 6 9 15 30 Kinerja Pengukuran 6 9 15 30 Kinerja Pelaporan 3 4 ,5 7,5 15 Kinerja Evaluasi 5 7,5 12,5 25 Akun tabilitas Kinerja Internal Nilai 20 30 50 100 Akuntabilitas Kinerja Sumber: PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 Tabel 6: Lembar Kerja Evaluasi No Komponen/Sub Komponen Bobot Jawaban Nilai 1 2 3 4 5. 1 PERENCANAAN KINERJA 30,00 La Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 Lb Dokumen Perencanaan kinerja telah 9,00 rn,=,.rn,=,.-n11h1 c-to-nrlor uo-nlT ho1lr uo1t11 11-nti1lr.L.L.L._,...L.L.LV.L.L"'"'1,,.&..&..L "-''-'11,..,\..&..L-.""4.-L ..} '-",..,1..Lt, "-''-",.Ji.A.:.., J �'-'""""- 'lo.4..L.l.""'"""'.Lllo.. mencapai basil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( crosscutting) Le PP.rP.nr.:=m�rnn KinP.rlR tP.lB h oimBnfaRtkRn - -- --- - - ---- -- --- - ---- - -J-- - ----- -------------- ------ untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 2 PENGUKURAN KINERJA 2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 3 PELAPORAN KINERJA 3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja ,... 1. T"""I. _ 1 __ .. _ _ .. T _ .. _ .. . .. TT": .. _ __ ": _ J • 1 _ 1. - - - .. . - . - - -1 - • v.U uuKuu1eu Lapuran n.111e1:ia Le1an 1ueu1e11ur11 Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya 3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya ,1_ 1.'U l\ T TTl\ QT A VTTl\T'l' l\ QTT T'l' l\ Q VTl\Tl.'P Tl\ L.J Y .L.I..LJ'-".L.l......_,..L J..I..Lltr..'-".1.' .J,.J.).LJ.1.LJ.L.&.L.1.""-' .1.ltr...LJ.,.J_,,1.,1,'-'-JJ.). INTERNAL 4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang 1 S.00- - ) - - 30,00 6,00 9,00 15,00 15,00 3,00 A r-'A rtn..ir T"'t, - -- - . - - .1 - -' ren:u1gKaL T""-. - - -- - 1 . uaen:til AA/A/BB/B/CC/C/D/E. Nilai SAKIP memiliki interpretasi implementasi SAKIP seperti dalam tabel 6. Tabel 7. Gambaran tingkatan SAKIP Predikat (Nilai) Interpretasi AA Sangat Memuaskan ( >90- 100) Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu A Memuaskan (>80-90) Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon A I�-�-------_ I C'\ __ 1.___1 __ ----1��- -.L-�� '-t / reugawct::S/ 0UUKUU1 UllldlUl BB Sangat Baik (>70- 80) � (>60-70) cc (>50- 60) C (>30-50) D (>0-30) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas van!! san!!at baik ditandai den!!an mulai .., u u u terwujudnya efi.siensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator 9'_ � ..- Dill..K. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1 /3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja hr'l..,.,, r1;1,,l.r .a. ....,..........L....,.t..,&..L.l.\.,""""..L..L./ ....... ..L..L..L\., .&.llo..'-'..LJ'-"- Instansi
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Perangkat Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah terhadap kinerjanya.
Membuka PDF…