DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2026

Nomor: 19
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blitar

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraa.n pen.1.erintaha.n yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah;
b.bahwa untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 ., 1 1 1 1 1 • 1 J uua.K:sanaKan ua1arn ruenuurung pernngKatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Blitar, dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da.n Refonnasi Bifokrasi Nomor 88 Ta.bun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap - - p1mpman lnstansi Pemerintah

Menetapkan

menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Li.ngkungan Pe.tnerintah Kabupaten Blitar;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; I"'\ TT ._ _1 _ __ __ TT __ _1 _ __ __ l\T _ ___ _ .• "'I I""'\ 'T'_1 _ __ __ 1 Ar-A .._ _ __ .._ _ -- __ L.. uuua..ug-uuuaug l'IUlllUI l_L, lc:UlUll l':'JV LeHLct.Hg Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II r\ __ __ _ 1_ _ _ .1 . .. -· - .. . . . _ .. ____1_ . 1. TT .. . 1 . __ __ TT .. .1 . _ _ .. ;:,urauaya uengau 1nenguuan unuang-unuaug Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan T""l,. _ _ __ _ 1_ T •. .L� --- ----- T _ ____ , __ __ _._ _ /y _ __ _ 1 _ _ __ _ __ l\T _ __ _ __ _ uae1a11 HSlllilewa 0ugyct.Kctllcl lLCHlUclldll l'legara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le.n::ibaran Negara Republik Indonesia No.tnor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerJa menJad1 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia � 1 f'"'\r'\l""\l""!I 11\T A 1 n"\ 1 1 T 1 1 anun ..,:;v..,:;-, i'IOinur <+ 1, i arnua.r1an Leu1uaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.rnor 6041);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun f'"'\Af""\1 L,VL, 1 tentang T":',___1 __ _ -·� A1 __ ._ ..__ _,_�1�.L - _ .C.Vc:llUd::Sl rtKUilla.Ull.llcl::S Kine1ja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 teLJ.tang Rer1ca..na Pen::i.ba.ngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
9. 10.Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 1 T":" • J n"\ J TT • T 1 J J TT 1 , uan t1 ung:s1, :sena 1 aLa r-,._e13a 1n:speKLoraL r-,._auupaLen Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 56 /D); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI Lii�Gf�UiiGAi'i PEivIERii�TAH i(ABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. � 1 1 1 1 T7 1 J �1 • J uaeran aua1an .l:\..auupau;n r::H1tar.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. adalah Pemerintah
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang rnenja<li ktwenangaI1 Daerah.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blitar.
6.Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7.Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang dan pengenalan pemberian solusi permasalahan, serta atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP aJ.alah rangkaian :si:slernalik uari Leruagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja l.nstansi punc:dntah.

Pasal 2

Pelaksanaan Evaluasi AKIP bertujuan untuk inengetahui sejauh 1.nana AKIP dllaksanaka.n dala.n:1 mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah. Ruang lingkup

Pasal 3

Evaluasi AKIP meliputi penydenggaraa.:.n S:A..K.IP scsuai denga.:n kc:tcntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bupati melalui Inspektorat setiap tahun melaksanakan Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator berdasarkan surat tugas Inspektur.
(3)Evalua:si :sebagai.rna.na din:1ak:sud pada ayaL
(1)dilakukan setelah Perangkat Daerah melakukan penilaian mandiri atas implementasi SAKIP di internal Perangkat Daerah.
(4)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim internal Lenla:sarkan Kepulu:san Kepala Perangkal Daerah.
(5)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.
(6)Pedoman Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lercanlum dalarn Lainpirar1 yang 1nerupakar1 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lill.

Pasal 5

Inspektorat bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 1-� _1 _ ·- -- -- _ -- - ·- _ _ ·- _ _ -- -- _1 _ -- _ -- - -- _, _ -- -- _ -- ___ _ , ___ __ _ ·- u1uaug pe1euca11aau, pe1apu1a11, uau peuguKu1a11 kinerja melakukan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan hasil Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah. C

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seti f P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Diundangkan di Blitar pada tanggal 1 5 April 2026 Ditetapkan di Blitar pada tanggal 1 5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, April 2026 KHUSNA LINDARTI 't; 1 9 /e BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOf t ..... . LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR 1\Ti"'"'\.1'-/f#\.TJ\ 1 ft'T"ATTTT1\T f""\r'\t""\� i'iViVlVl"'- , "':I lrtilU.l'i L.VL.U TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN l""'°'T:"\11 /fT:'\T""l,Tl\.TIT'\ AT T TT A T""IT TT"\ A l"T'\T:"1'T T""'IIT Trr\ A T""'II rr..1v1r..Kl1'i 1.t\h n..t\DU.1.t\lr..i'l DLll.t\K PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong pemerintah TT _ 1 _ __ __ _ ., _ __ r--,1�.1 . .. .1 . .. T"t. . .. . .. .. 1 . J �- - -- - 1- __ __ J __ 1 1 . . ..1 . .. . �.1 •• • • •• •1 . . . J:\.auupaLen DHLar UcUl rerangKaL uaeran UHLUK uerKUIIHunen ua11 secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKlP dilaksanakan mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan oerencanaan kineria ianeka oendek. Termasuk oeneraoan.I,. � .., '--' ... ... ... anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. B. TUJUAN EVALUASI Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

1.Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2.Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
3.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; A 11 ,r 1 •'1 .,._ 1v1ernuenKa.Il :saran implementasi SAKIP; dan , ., perua1Kar1 , , UilLUK pe11i11gkatar1
5.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja. H. T�KNlK .l!:VALUASl AKlP Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:
1.Kedalaman evaluatan (Perangkat Daerah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP.
2.Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang ( content) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan 1 . . .. 1 . . .1 . .1 . .. .. . .. _ _ 1 _ _ _ _ ". __ _ _1 _ .J". .. ..1 _ J __ _ 1 _ 1 - - -- - - ·- -- ·- - -·-- - -- - uerueua uengan eva1ua::n μaua uugKct.L μe1aK�anaan prugra1u. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
3.Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain: "I y---. _ __ ___ __ _ ___ _ , _ __ T"""\._ .L _ .1 _ __ T .• £" . .... . . .. ". .l. reugu111μu1au Uci.Ld Uilll UllUUllcl�l Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi .1 . .. .1 . J . / . . . __ _ __ _-, _ __ \ .1 . .. _ J .• • _ __ _ _ __ __ ,_ � 1 _ 1 _ __ .J __ 1_ . .. , . .. . _ , _ __ J uan uaLa lff::;�JIUflUf::;fiJ Ud.EJcll II1e1nenun1 KeUULUUclil Ler�eUUL.
2.Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara 1 _ . _ . --__ ._ _. __ _ _ __ . _ __ . _ . _ _ _ 1 _ ,__ ". ._ _ _ _, ". _ ..L _ 1 _ 1 __ _____ . _ ". 1 _ _ -- ". __ _ ._ _ . .L _ . _ -· _ _, ". _ 1aug�uug, IIlclUJJUil 111e1a1u1 111eu1a LC:lC:KUillUUlKcl�l Ya.Ilg Ler�eu1a, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.
3.Stucti lJokumentasi Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari Perangkat Daerah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. �AT""\ TTT .OJ-\..0 111 MEKANISME EVALUASI AKIP Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut: - - - -::=;, Pendokumentasian Data L_ __J [ Analisis_oata J ' l_nterprestasi Data .. f>�mbahasan dan Penyusunan Rancangan LHE Perr,antauan Berkelanjutan [ Rev;u Rancangan LHE J .. [ PengendaU:-Evaluas; 1
1.Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Ilal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.
2.Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) r\ 1 1 T T TT":"\ 1 • _1 �1 � 1 __1 _ _ _ 1 1 0eoe1u1:n ra.nca..ngan Ln..c., uisusu.n, urn:t.KUKc:U1 pe.moanasan oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. t<ancangan LH.I:!,; harus disusun oieh ketua tim dan setidaknya memuat:

a.Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi
b.Kondisi
c.Rekomendasi Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapdnnya perlu uilakukan pe1nuaha:san rancangan bersama-sama dengan tim yang lain.
1. 3.Reviu Rancangan LHE AKIP T TTT""I Lrt.t!, LHE disusun berdasarkan prms1p kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau ter:n.ua.n ser:n.entara hasil evaluasi (tentative r". -- .1-: . - - \ lUlU!IlgJ dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah/unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk 'I .'I , • 1 1 '1 1 1 • 1 • perua1K.c:1.n, uuaK 1nenggunaKan ungKapan yang an1u1gu :serungga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE. Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan wakil penanggungjawab untuk memastikan objektivitas serta 1 _ _ _ 14:, _ _ KUalllcl:S LHE, ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.
a.Finalisasi LHE AKIP . 1 '1. 4: .. .. . T T TT"'."I clKIHIHya Lrt.t!, Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.
b.Penyampaian dan Pengomunikasian LHt: AKlP Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebae:ai hasil evaluasi AKIP vani:z telah dilaksanakan. Penvamoaian • '--"... '--" ..., i dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi .1 _ 1 _ _ . _ _ _ ." _ __ _ ..1. _ �1 • I __ _ _ __ � .• •.1 _ ..i 1 _ __ � .. . .. 1 _ __ _ _ __ J _ _ � r"l A TTTT"'lt. _1 _ __ ua.u:un u1e1nperUalK.l/ H1erungKa.LKa11 11up1e1nenLa:s1 0rtn.1r uau mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
1. 4.Pengendalian Evaluasi AKIP Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga '1 • 1 • 1 • 1 , 1 • agar evillua:s1 uerJa.ldil :se:suai uengan rencana unLuK rnencapcu tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:
a.Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
b.Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; _., - -- uau
c.Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggungjawab, dan/atau penaggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut: "---�- - -'-�-- __, __ _._ -, _1�1 _1 __ , __ -- _,� ·-- _ --�-- -- ·- - _ --�-- -- �-- -L - ---- _1 .L�--- ____ ., •
a.KeVlU uugKaL J. UlldKUKdil Ul 111a:s1ug-111c:1.:s1ug Hilt:l"Ilill Lllll evc:1.1uas1.
b.Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi Ldap .rne.ngikuLi kebijaka.n- kebljakan yang berlaku. HAHlV PELAKSANAAN EVALUASI AKIP A. PEMBENTUKAN TIM EVALUASI Susunan Tim Evaluasi terdiri atas:
1. 1.Penanggung jawab
2. 2.Wakil Penanggung jawab
3. 3.Pengen<lali Teknis
4. 4.Ketua Tim
5. 5.Anggota Tim : Inspektur : Inspektur Pembantu ; Audi Lor /PPUPD Ma<lya : Auditor/PPUPD Madya/ Muda : Auditor/PPUPD Muda/ Pertama/JFT B. PENETAPAN VARIABEL DAN BOBOT PENILAIAN Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:
6. 1.Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
7. 2.Per1gukurai1 k.i11erja Le1je11ja11g tla.I1 Uerkelar1juta11 ya11g Lelal1 menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
8. 3.Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam meucapai kinerja uerikulnya;
9. 4.Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE)� sesuai dengan kriteria masing masing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu:
10. 1.Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, T"'\_1 _ __ _ ___ __ TT ... __ - --"'- _1 _ __ T:'\___ 1 __ __ .,. A.1 ___ __ ,.__,_.,.1 ... ...L __ TT ... __ - --"'- T __ .L, _ ____ _ 1 relclJJUl cUl fi.1UC1Ji::t., Ui::1.11 C.,Vi::llUi::l::Sl n.K.Ullli::1.Ulllli::l::S n.111C1Jc:1. lllLCl llc:1.1.
11. 2.Sub-komponen Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
12. 3.Kriteria Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut :sudah. alau belui:n. dlcapai dan dapal digarnbarkan alau Udak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: Komponen Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kiner/a Evaluasl Akuntabilitas Kinerja Internal Nilai Akuntabilitas Kinerja Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). C. LEMBAR KERJA EVALUASI
13. 1.Kelengkapan Dokumen Evaluasi AKIP Dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi AKIP adalah sebagai berikut: ;l'abel 1. Kelengkapan Uokumen t;valuasi AKlP A. Perencanaan Kinerja
14. 1.Peraturan Bupati/ SOP/ Juknis terkait pedoman nenvusunan nerencanaan kineria: .J.. ..,J .t. .., �
15. 2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
16. 3.Pohon Kinerja;
17. 4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); Daerah
18. 5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahannya;
19. 6.Rencana Strategis (Renstra);
20. 7.Indikator Kinerja Utama (IKU);
21. 8.Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya;
22. 9.Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
23. 10.Rencana Aksi (Renaksi);
24. 11.Matrik Cascading;
25. 12.Diagram Crosscuting;
26. 13.Perjanjian Kinerja (PK);
27. 14.Matrik Peran Hasil dan SKP Individu;
28. 15.Dokumen Manajemen Risiko (Risiko Strategis dan Risiko
29. 16.Bukti dukung lainnya yang relevan dengan kriteria evaluasi. B. Pengukuran Kinerja
30. 1.Peraturan /SK/SOP tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja;
31. 2.Peraturan/SK mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Target Pencapaian Kinerja;
32. 3.Peraturan/SK mengenai penempatan/mutasi/ rotasi/penghapusan Jabatan Struktural dan Fungsional berdasarkan kinerja pegawai;
33. 4.Sumber Data Pengukuran Kinerja;
34. 5.Matrik Peran Hasil dan SKP individu;
35. 6.Dokumen Manajemen Risiko (Risiko Strategis dan Risiko Operasional;
36. 7.Dokumen Refocusing/Penyesuaian Strategi/Kebijakan/Aktivitas/Anggaran; Organisasi/
37. 8.Laporan Pengukuran Kinerja Unit Kerja;
38. 9.Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan 4; dan
39. 10.Bukti dukung lainnya yang relevan dengan kriteria evaluasi. C. Pelaporan Kinerja
40. 1.Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan;
41. 2.Hasil Reviu Laporan Kinerja;
42. 3.Bukti pengiriman/penyerahan/tanda terima LKjIP;
43. 4.LKjIP pada Website PD atau E-Sakip (https: //esr.menpan.go.id);
44. 5.Bukti dukung lainnya yang relevan dengan kriteria evaluasi. D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
45. 1.Peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
46. 2.Monitoring dan Evaluasi (monev) Kinerja Triwulanan;
47. 3.Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun sebelumnya; dan
48. 4.Bukti dukung lainnya yang relevan dengan kriteria evaluasi.
49. 2.Pengisian Lembar Kertas Kerja Evaluasi Lembar Kertas Kerja Evaluasi dapat diisi melalui https: //dekap.blitarkab.go.id atau bentuk Excel yang dapat diunduh melalui tautan https: //bit.ly/KKE AKIP Tabel 2 : Penjelasan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) No PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI A. PERENCANAAN KINERJA A.1. nnln1n,pn PPrPnr-,:::in,:::i,:::in U-inPMQ '"J'pl,:::ih 'l'Pr�p�-j,:::i � �·--···�·· 4 �· ~··-�·-�· .-..·-•J- 4 �·�· 4 �· ��·�
50. 1.Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. Dokumen Pendukung : T'l-----'·---�--- y,_____ .'-,_! �..,__ ___ C""r--"'t.T'\ �"'---- ___ 4-_.., __ _! __ 1_ .L-1---.!-. --�------ ·-.! rtli:t.LUli::l.11 DUl-'i:t.Ll i:t.Li:t.U ovr i:t.Li:t.U 1-'CLUHJU.1'.. LC.1'..111::S 111CH�Clli::ll penyusunan perencanaan kinerja (Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bupati terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja). Penjelasan: Tenlapal peduman penyu:sunan perencanaan kinerJa berupa Peraturan Bupati/Surat Edaran terkait penyusunan Dokumen Perencanaan.
51. 2.Terdapat dokumen perencanaan kinerjajangka panjang. Dokumen Pendukung : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kahupaten Blitar disertai Pernturnn Daernh Kahup:::it.en Blitar mengenai RPJPD. Penjelasan : Adanya dokumen RPJPD Kabupaten Blitar.
52. 3.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Dokumen Pendukung :
a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar untuk Pemerintah Kabupaten Blitar; dan
b.Rencana Strategis (Renstra) untuk Perangkat Daerah (PD). Penjelasan : Adanya dokumen RPJMD Kabupaten Blitar atau Renstra PD.
1. 4.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Dokumen Pendukung
a.Renca...11.a Kerja Pemeri�11.ta...½. Daera...½. Pemerintah Kabupaten Blitar; dan
b.Rencana Kerja (Renja) untuk PD. Penjelasan: untuk Adanya dokumen RKPD Kabupaten Blitar atau Renja PD.
1. 5.Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Dokumen Pendukung Rencana Aksi Kinerja (Renaksi). Penjelasan Adanya dok:umen Renaksi tahun dilak:ukan evaluasi.
2. 6.Terdapat dok:umen perencanaan anggaran yang menduk:ung kinerja. Dok:umen Penduk:ung : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Dok:umen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya. Penjelasan: Adanya dok:umen RKA atau DPA tahun dilak:ukan evaluasi. A.2. Dok:umen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan uk:uran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan 1. kinerja bidang lain (crosscutting) Dok:umen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Doku.men Pendukung
a.Rencana Jangka Panjang;
b.RPJMD atau Renstra;
c.RKPD atau Renja;
d.Renaksi; dan
e.RKA atau DPA. Penjelasan : Dok:umen penduk:ung penandatanganan Kepala Daerah. telah ditetapkan Daerah/Kepala dengan Perangkat
1. 2.Dok:umen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Dok:umen Penduk:ung : n_1 __ . __1_ _1_1 __ ___ _ __ T'\ _ ___ __ __ __ _ _ __ TT�-- - --�- uC!Ul UH UUKUlllCll rel CllCc:Ulc:li::U.1 l'UllClJc:l. Penjelasan Unggahan dok:umen perencanaan kinerja pada website PD dan esr. menpan. go. id.
2. 3.Dok:umen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Dokumen Pendukung: Seluruh dokumen Perencanaan Kinerja. Penjelasan:
a.Mengacu selaras dengan RPJMD / RKPD / Renslra;
b.Mengacu selaras dengan tugas dan fungsi, core business;
c.Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan; dan
d.Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada tahun itu (memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam tahun berkenaan akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya).
1. 4.Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dokumen Pendukung:
a.RPJMD atau Renstra; dan Penjelasan: Pengecekan pada bagian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
a.Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD/Renstra/RKPD); dan
b.Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada tahun itu.
1. 5.Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Dokumen Pendukung
a.RPJMD atau Renstra;
c.IKU. Penjelasan: Pengecekan target kinerja pada dokumen perencanaan apakah sudah masuk dalam kriteria SMART, yaitu Specific Gelas), Measurable (dapat diukur dengan %, jumlah, indeks dll), Achievable (meskipun menantang tapi masih bisa dicapai/dijangkau dengan alasan jelas), Relevant (sesuai tujuan organisasi/IKU/PK), Time Bond Goals (ada penelapan Largel periudik/ an Lara hingga largel akhir haru:s ada kerangka waktu yang jelas).
1. 6.Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable (tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Dokumen Pendukun�: Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan : Terdapat dokumen IKU di dalam dokumen RPJMD atau Renstra sehingga penerapan IKU berkelanjutan selama 1 periode RPJMD atau Renstra (5 tahun).
2. 7.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja:
a.dapat dicapai (achievable);
b.menantang; dan
c.realistis. Uokumen Pendukung :
a.RPJMD atau Renstra;
b.RKPD atau Renja; dan
c.Rencana Aksi. Penjelasan:
a.Target minimal yang ditetapkan pada RKPD atau Renja sesuai dengan RPJMD atau Renstra; dan
b.Target kinerja menantang namun realistis/sesuai dukungan sumber daya sehingga dapat dicapai/membuat ekspektasi di atas target (target inovasi atau kerja keras/ berdasarkan kondisi data dan fakta bukan catatan data di kertas saja.
1. 8.Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan 9. (Cascading). Dokumen Pendukung:-
a.Matrik Cascading; dan
b.Rencana Aksi Kinerja. Penjelasan: Cascading menunjukkan kesinambungan antara tujuan dengan sasaran dan antara Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah yang logis. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang h1Jh1Jrn1;:m kirn�ri;::i. strntP.Pi_ kP-hii;::ik;:-m_ h;::ihk;::in ;::iktivit;::is (..,;} J J �; ..J .I antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( Crosscutting) Dokumen Pendukung Diagram Crosscutting. Penjelasan: Diagram crosscutting menunjukkan kesinambungan antar Pera.ngkat Daerah, a.ntar unit, a.tau unit keija lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja.
1. 10.Setiap Perangkat Daerah
a.merumuskan perencanaan kinerja;
b.menetapkan perencanaan kinerja. Dokumen Pendukung: Notulen Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja/ Dialog Kinerja Penjelasan: Laporan Pelaksanaan Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja.
1. 11.Setiap pegawai
a.merumuskan Perencanaan kinerja;
b.menetapkan Perencanaan Kinerja. Dokumen Pendukung:
a.Matrik Peran Hasil; dan
b.Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Struktural, Fungsional, dan Staff. Penjelasan : Pegawai struktural, fungsional, dan staff menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsung sebagai komilmen dalam pencapaian largel kinerja. A.3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
1. 1.Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Dokumen Pendukung :
a.Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan Penjelasan: Pengecekan setiap sasaran program, kegiatan, relevan untuk mencapai kinerja dan sudah cukup untuk bisa dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia.
1. 2.Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Dokumen Pendukung Rencana Aksi (Renaksi). Penjelasan : Pengecekan Renaksi sudah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja.
2. 3.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track. T""\._1 __ ___ --- Tl, _ __ _, _ _ , __ __ -- - LJUKUUlell reHUUKUllj:!. Rencana Aksi (Renaksi) dan Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4. Penjelasan : Capaian target triwulan dan akhir sesuai dengan tujuan/ sasaran/ target terutama pada satuan target dan pembagian target setiap triwulan yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Kinerja.
3. 4.Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Dokumen Pendukung Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1,2,3 dan 4. Penjelasan: Monev menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan (pada Renaksi) yang menunjukkan realisasi target setiap triwnlBn, kineriB hambatan/kendala, sehingga dapat dilakukan penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas/ anggaran sebagai upaya mencapai target kinerja.
4. 5.Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen 6. Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya;
b.Perubahan .l<PJMU, .l<.KPU, .l<enstra, .l<enja, dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Penjelasan: Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP menjadi langkah perbaikan yang tertuang di Perencanaan Kinerja berikutnya. -n,:,rha-il,-a-n /-n,:,-rnr,=,1'Y\-n11r-naa-n ,t-'-..... tJ�JI.A.A,..,L .... , ,t-'-..........1 -.L-L.A..t-' ..........................� .... Dok1J.men Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya;
b.Perubahan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Penjelasan: Rencana perbaikan yang tertuang berdasarkan analisis 7. 8. LKjIP, atau hasil monev periode sebelumnya yang memuat informasi perbaikan/ penyempumaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJiviD /Renslra seperti movas1, pemnnbahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja, telah dituangkan/ direncanakan/ dilaksanakan di periode evaluasi. Setiap Perangkat Daerah
a.memahami dalam mencapru. kinerja yang telah direncanakan.
h.rn�rluli rl::il::im menc:=in:=ii kineri::i v:=irnrtefah clin�nc:=in:=ik:=in . .L .l. .., ,.,J <....>
c.berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dokumen Pendukung: Notulen Dialog Kinerja Penjelasan: Kegiatan rapat staf atau dialog kinerja yang membahas .J_ ___, __ �.L --- - -- --- - - -- - �- -- 1-�-- - --�- Ltl Ki::UL UlUlltV Cct._l.Ji::Ui::Ul KllltlJct.. Setiap Pegawai
a.memahami dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
b.peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
c.berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dokumen Pendukung Perjanjian Kinerja, Matrik Peran Hasil, dan SKP. Penjelasan: Semua Pegawai struktural, fungsional, staf memahami peran hasil/ rencana hasil kerja atasan yang diintervensi dan menjabarkan dalam rencana aksi. B. PENGUKURAN KINERJA B.1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan
1. 1.Terdapat pedoman teknis
a.pengukuran kinerja; dan
b.pengumpulan data kinerja. 2. Dokumen Pendukung: Peraturan Bupati atau petunjuk teknis/SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Penjelasan Peraturan Bupati/Petunjuk Teknis yang memuat informasi mengenai mekanisme atau alur proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja. Terdapat Definisi Operasional yang:
a.jelas atas kinerja; dan
h.r.ar::i menP-ukur indikM.or kineri::i. � J Dokumen Pendukung: Peraturan Bupati/SK Kepala PD tentang IKU. Penjelasan: Pada salah satu dokumen pendukung terdapat penjelasan deskripsi, cara mengukur kinerja yang jelas dan sumber data kinerja.
1. 3.Terdapat mekanisme yangjelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Dokumen Pendukung:
a.Indikator Kinerja Utama (lKU); dan
b.SOP Pengumpulan Data Kinerja. Penjelasan: Sumber data kinerja (mis. BPS, aplikasi, dst). Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. B.2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
1. 1.Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Makery dalam mengukur capaian kinerja. Dokumen Pendukung Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4. 2. 3. 4. 5. Penjelasan: - 20 Terdapat dokumentasi / notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang <lilandalangani uleh pimpinan PD. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Dokumen Pendukung: Sumber Data Pengukuran Kinerja. Penjelasan: Terdanat sumber data nernmkurnn kineria van2" akuntahel .I. ..L '-' J ..J '-' dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kineIJa yang diharapkan. Dokumen Pendukung Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4. Penjelasan: Sumber data pengukuran kinerja telah sesuai dengan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (lKU). Pen211kuran kineria telah dilakukan secara berkala. ...., ., Dokumen Pendukung:
a.Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan, 4; dan
b.Pengukuran Kinerja Individu. Penjelasan: Pengukuran kinerja organisasi triwulanan melalui laporan triwulanan. Pengukuran Kinerja individu sebagai dasar pernberian TPP dilaksanakan secara bulanan. Setiap level organ1sas1 melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Dokumen Pendukung Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4. Penielasan: Terdapat Monev Triwulan 1, 2, 3, dan 4 dan Kepala PD, es. 3 es.4/koordinator aktif dalam monev kinerja. 6. 7. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Dokumen Pendukung: Tangkapan layar alas penggunaan aplikas1 unluk melakukan pengumpulan data kinerja. Penjelasan: Teknik pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi yang akuntabel dalam proses pengisian atau pengambilan data. Pernrukunm c..anaian kineria telRh memanfaatkan TeknoloPi {.J .L J L' Informasi (Aplikasi). Dokumen Pendukung: Tangkapan layar atas penggunaan aplikasi untuk melakukan pengukuran kinerja Penjelasan: Teknik pengukuran kinerja menggunakan aplikasi yang _ 1 __ �- ..a.. _ ,__1 ct.KUllLa.UCl. B.3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 1. 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Dokumen Pendukung: Peraturan Bupati mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Target Pencapaian Kinerja. Terdapat Peraturan Bupati yang mengatur pemberian Tunjangan Kinerja/ Tambahan Penghasilan Pegawai yang berdasarkan Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ rotasi/mutasi pegawai. Dokumen Pendukung:
a.Peraturan Bupati/ SK Bupati mengenai penempatan/ penghapusan jabatan struktural dan fungsional 3. 4. 5. - 22 berdasarkan kinerja pegawai;
b.Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) / Perjanjian Kinerja; dan Penjelasan : Terdapat Peraturan/ Surat Keputusan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawru seperti mutasi, promos1, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai. Dan atau SK/ Surat Tugas Kepala PD terkait Rotasi Pegawai. Pengukuran kinerja teiah mempengaruhi penyesuruan (Refocusing) Organisasi. Dokumen Pendukung : Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah Penjelasan Terdapat penyesuaian dalam target dan pengukuran kinerja berdasarkan kebijakan nasional, kementerian, atau pemerintah daerah yang baru diterbitkan dan atau hasil dari monitoring evaluasi triwulan, sehingga terjadi penyesuaian di lingkup organisasi. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuruan Strategi dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung
a.Rencana Aksi Kinerja; dan
b.Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan, 4. Penjelasan : Hasil Monev Triwulan dengan informasi realisasi kinerja tidak mencapai target kinerja, dan analisis faktor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan dimana perubahan atau penyesuaian strategis kinerja diperlukan. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuruan kebijakan dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung :
a.Rencana Aksi Kinerja; dan
b.Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan, 4. 6. 7. 8. - 23 Penjelasan Hasil dari Monev dan Refocusing membuat Kepala Daerah atau Kepala PD membuat penyesuaian kebijakan dengan lerbilnya RKPD Perubahan alau Renja Perubahan yang telah diformalkan atau Rencana Aksi, dan atau Inovasi. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung:
a.Rencana Aksi Kinerja; dan
h.Monitoring- Evaluasi (Monev\ Triwulan 1. 2. 3. dan. 4.4-...> \ I ., " ., ., Penjelasan: Dampak dari refocusing menyebabkan perubahan/ penyesuaian pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, atau sub kegiatan agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung
a.RKPD Perubahan / Renja Perubahan;
b.RKA Perubahan;
c.Monitoring Evaluasi (Monev) Triwuian 1, 2,3, dan 4; dan
d.Rencana Aksi Kinerja. Penjelasan: Dampak dari refocusing menyebabkan perubahan / penyesuaian pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, atau sub kegiatan agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai diikuti dengan penganggarannya. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung
a.RKPD Perubahan / Renja Perubahan;
b.RKA Perubahan;
c.Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2,3, dan 4;
d.Rencana Aksi Kinerja;
e.Dokumen Realisasi Anggaran; dan
f.Analisis efisiensi anggaran. 9. - 24 Penjelasan: Terdapat informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang <ligunakan. Setiap Pejabat memahami dan peduli atas Pengendalian Risiko pada aktivitas utama organ1sas1 dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, terkendali. Dokumen Pendukung Notulen pemanfauan internal afas hasil pengukurnn kinerja/rencana aksi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran) dan atas uraian strategi dan kebijakan dalam meningkatkan capaian kinerja. Penjelasan Terdapat pemantauan atas rencana tindak pengendalian untuk meminimalisir resiko-resiko sesuru dengan yang _1.!L_,L ___ , ____ --1 --- UlLCLcl}'Kall Uall Ulalll}'U peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
1. 10.Setiap pegawru memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Dokumen Pendukung Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan. Penjelasan: Setiap pegawai merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja. hasil pengukuran kinerja individu, mampu memberikan perbaikan-perbaikan bagi capaian kinerja berikutnya atau hasil monev kinerja, terdapat analisis hambatan/ kendala, C. PELAPORAN KINERJA C. l. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
2. 1.Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Dokumen Pendukung: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penjelasan: Terdapat Laporan Kinerja Instansi Pernerintah yang telah disusun.
3. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Dokumen Pendukung: Laporan Kinerja Tahunan dan Triwulanan. Penjelasan: LHnon=m KineriH TriwulHnHn cfomsun clenPHn menPFJr.11 L .J U <..:.1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. 3.Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Dokumen Pendukung: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penjelasan: Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah telah ditandatangani oleh Kepala PD dengan disertai stempel PD atau telah ditandatangani secara elektronik.
5. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan Penjelasan: LkjIP telah direviu secara berjenjang. ,- -'-1-- ·- - - ·- T - -- - ·- - ·- TT�-- - --�- .L-1 _1_ -1�-- --1-1�1-- --�1 __ _ _
o.UUKUllleH Lapu1a.r1 n.111e1Ja Lelcl.11 wpuuUKa:SlKcl.11. Dokumen Pendukung
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP); dan
b.Bukti unggah LKjIP pada Website PD dan esr. menpan. go. id. Penjelasan: - 26 Daku.men LKjIP dalam bentuk soft copy yang sudah diformalkan telah dipublikasikan dengan unggah pada Website PD atau esr.menpan.qo.id dengan jelas menunjukkan lokasi file dan waktu unggah.
1. 6.Daku.men Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP); dan
b.Bukti pengiriman/ penyerahan/ tanda terima LkjIP dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Penjelasan: PD menyerahkan LKjIP kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. r,, f"'\ "1"""'--1-------- T --------- TT.':-- --�- .L.-1-1- ___________ ,.,_ • i""\L ____, __ _ \..,.4. LJUKU111C11 Ld_l.JUl a.11 fi.ll1C1Jd LCla.11 111C111CUUU1 0La.11Ua.l menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya.
1. 1.Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Dokumen Pendukune: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Penjelasan: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
2. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
b.Perjanjian Kinerja (PK). - 27 Penjelasan: Target dan realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada PK telah ditambahkan di LKjIP.
1. 3.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
b.Perjanjian Kinerja (PK). PP-nid::is:::m : LKjIP memberikan informasi mengenai target yang akan dicapai kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja.
1. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
b.RPJMD / Renstra. Penjelasan: LKj!P memberikan informasi mengenai target yang akan dicapai pada tahun evaluasi pada RPJMD / Renstra, kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja pada tahun evaluasi. Realisasi capaian kinerja secara kumulatif (tahun awal/ pertama RPJMD / Renstra hingga tahun dilakukan evaluasi) dibandingkan juga dengan target akhir/ total pada RPJMD dan Renstra.
1. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dokumen Pendukung:
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
b.RPJMD / Renstra. Penjelasan: LKjIP memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun n) dan tahun-tahun - 28 sebelumnya (tahun n-1 dan tahun n-2) untuk dilakukan perbandingan kinerja.
1. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Dokumen Pendukung
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
b.RPJMD / Renstra. Penjelasan : LKilP memherik::in 1nform::is1 men{!enm nerh::indtn{!;:in J CJ i (...1 realisasi capaian kinerja PD / Pemda dengan data realisasi capaian nasional (contoh rata-rata capruan Pemerintah Indonesia melalui data Kementerian, Badan Pusat Statistik, Lembaga Negara / Swasta Independen, Antar Kab/Kota dalam 1 Provinsi) dan data realisasi capaian intemasional (contoh rata-rata capaian Lembaga Internasional
1. 7.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya. Dokumen Pendukung : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Penjelasan : LKjIP memberikan informasi tentang hambatan / kendala selama pelaksanaan program/ kegiatan /sub kegiatan pemerintahan, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja.
2. 8.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Dokumen Pendukung : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penjelasan : LkjIP memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran, atau rasio efisiensi.
3. 9.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penjelasan : LKjIP memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan/ kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran PD C.3. Pefaporan Kinerj:::i tel:::ih memherik:::in d:::imp:::ik yang hesar dalam penyesuruan strategi/kebijakan dalam mencapru kinerja berikutnya. utama pimpinan. Dokumen Pendukung : Notulen pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penjelasan : Dalam rapat penetapan LKjIP dan Monev dipimpin oleh Kepala PD dihadiri oleh pejabat terkait.
4. 2.Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Dokumen Pendukung
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
b.Daftar Hadir dan Notula rapat pembahasan reviu LKjIP Semua menyumbang data kinerja sesuru peran/tusi/mandat/PK/ Peran Hasil sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja).
1. 3.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Dokumen Pendukung
a.Notula rapat evaluasi kinerja berkala Perangkat Daerah;
b.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
c.Rencana Aksi Kinerja (periode evaluasi). Penjelasan: Informasi dalam Laporan Kinerja dimanfaatkan dalam refucu:singt' perubahan/ penye:suaian pa<la lujuan, :sa:saran, program, kegiatan atau sub kegiatan agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai.
1. 4.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Dokumen Pendukun2":
a.Notula rapat evaluasi kinerja berkala Perangkat Daerah;
b.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
c.Perjanjian Kerja (PK). Penjelasan: Informasi dalam Laporan Kinerja dimanfaatkan dalam refocusing/perubahan/ penyesuaian pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, a.tau sub kegiatan agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai, dan diikuti dengan penganggaran.
1. 5.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Dokumen Pendukung
a.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
b.Notula rapat evaluasi kinerja berkala Perangkat Daerah; Penjelasan: Pada LKjIP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut:
a.Upaya efi.siensi jika realisasi kinerja > 100% dan anggaran < 100%;
b.Faktor pendorong jika realisasi kinerja 100% dan anggaran 100%; dan
c.Faktor hambatan jika realisasi kinerja < 100%.
1. 6.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. - 31 Dokumen Pendukung
a.Perjanjian Kinerja;
b.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
c.Renstra; dan
d.Renja. Penjelasan: Pada penutup LKjIP terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/ evaluasi berjalan.
1. 7.Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Dokumen Pendukung
a.Perjanjian Kinerja;
b.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
c.Renstra; dan
d.Re.r1ja. Penjelasan: LKjIP memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, seperti pada berikut
a.Seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen;
b.Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen; dan
c.Menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada kendala / hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi / adaptif. 'ft T:\'T7'AT TT" L"IT ATJll"TT'ltt.Tl'I"A �TT Tl'l'I, A. L"I, T.J"T.._T�T"ll TA T"-T#'l"l.�'rl1'.TAT LI• I:# V .n..a., U AQ.l .n..n. U .l'I .l .n..D.l.1.1.l .l .n.g .n..l.l'I .1:#.1'.U .n. .l.l'I .l .1:#.1'.l't .n..1.1 D.l. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
1. 1.Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal. - 32 Dokumen Pendukung : Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Penjdasan: Adanya pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/ diformalkan.
2. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah. 3. Dokumen Pendukun!!: Laporan Penilaian Mandiri dan Kertas Kerja Evaluasi AKIP. Penjelasan : Evaluasi AKIP dilaksanakan secara menyeluruh. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Dokumen Pendukung :
a.Monitoring Evaluasi (Monev) Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4;
b.Pemantauan Rencana Aksi. Penjeiasan: Proses evaluasi dilakukan secara bottom up, sehingga penyesuaian target dan realisasi pada monev sama dari level pegawai bawah hingga atas dan diformalkan. Evaluasi Kinerja masing-masing bidang/ sie sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja (SOP) secara berjenjang (dari stafke Seksi ➔ seksi ke bidang ➔ bidang ke PD (dikompilasi di Sekretaris). D.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
1. 1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan sesuai standar. Dokumen Pendukung :
a.Peraturan Bupati tentang Akuntabilitas Kinerja; dan Pedoman Evaluasi 2. 3. 4. - 33
b.Evaluasi AKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat). Penjelasan: Evaluasi AKiP Lelah d.ilaksanakan sesuai d.engan Peraluran Bupati. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Daku.men Pendukung Evaluasi AKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Irnmektornt). L I Penjelasan: Pelaksana monev dilakukan aleh pegawai yang memiliki kampetensi dan pernah mengikuti sasialisasi / diklat mengenai akuntabilitas kinerja. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Daku.men Pendukung: Evaluasi SAKIP (penilaian mandiri dan evaluasi aleh InspektoratJ. Penjelasan: Evaluasi AKIP tidak hanya didasarkan pada pemenuhan dakumen, namun sampai ke kualitas dan pemanfaatan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit Dokumen Pendukung: Evaluasi SAKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektarat). Penjelasan: Evaluasi AKIP dilaksanakan pada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah.
1. 5.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknolagi Informasi (Aplikasi). Dokumen Pendukung Tangkapan layar pengis1an data pendukung di aplikasi Dekap Blilar. Penjelasan: Proses evaluasi AKIP telah menggunakan teknologi informasi / aplikasi yang terintegrasi dan didukung dengan bukti dukung evaluasi yang memadai. D.3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntahilifas KineriA TnternAl sehin!!s:rn memherikan kesan 1. 2. ., � yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas v, ..... ,,..,...;..... r..... .,.1-.......... .,., p,,.,......,,...., ..... 1- ..... l, f fl VTD\ , ..... 1-,,............. 1 t-.olr,l, ..l.lro....1...1..1.V.J..Jt.A. ..1..l...1."3'-(...1..1...1.V.l. ..I. V..1..1...LV..l. ..1..1..l.1,...UJ,...1. \.L �lu...L J .1...1..J.l.-V..I..L.J.UJ,. L.V..1.(A..J..l. ditindaklanjuti. Dokumen Pendukung
a.Evaluasi AKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat); dan
b.Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya. Penjelasan: Evaluator memastikan rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal telah ditindaklanjuti. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Dokumen Pendukung:
a.Evaluasi AKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat); dan
b.Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya. Penjelasan: Evaluator memastikan rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh PD dengan indikator peningkatan nilai evaluasi SAKIP tahun evaluasi berjalan 3. 4. dengan tahun sebelumnya. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dokumen Pendukung
a.Evaluasi SAKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat); dan
b.Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya. Penielasan Evaluator memastikan rekomendasi pada LHE SAKIP Tahun Sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh PD melalui penyesuruan strategi, kebijakan, aktivitas, atau anggaran untuk dilakukan perbaikan / peningkatan realisasi kinerja, terutama pada realisasi kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. lJokumen Pendukung
a.Evaluasi SAKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat); dan
b.Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya. Penjelasan: Evaluasi memiliki manfaat dalam efektif dan efisiensi kinerja.
1. 5.Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan basil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dokumen Pendukung
a.Evaluasi SAKIP (penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat);
b.Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya; dan
c.Pdf perbandingan target Renstra, target Perjanjian Kinerja dan realisasinya Penjelasan : Evaluasi menunjukkan peningkatan realisasi kinerja dari munev sebelumnya. Pemanfaatan munev telah optimal jika seluruh realisasi target kinerja sama dengan atau lebih dari 100% yang diinformasikan pada LKjIP.
1. 3.Penilaian Evaluasi pada Lembar Kerja Evaluasi
a.Penilaian sub Komponen KKE Pada setiap pertanyaan di kriteria KKE dapat ditulis dengan pilihan jawaban: 1) Jawaban ''Ya" atau "Tidak", apabila diisi dengan jawaban "Ya" maka diberikan nilai 1 dan untuk jawaban "Tidak" .. _ _ 1 _ _1�1- _ --�1 _ __ .. �1 _ � A Illcl.Kci wuenKi:Ul Ullcil v. 2) Jawaban skala (4), apabila diisi dengan jawaban "Seluruhnya" maka akan diberikan nilai 1, untuk jawaban "Sebagian Besar" maka akan diberikan nilai 0,75, untuk "Sebagian Kecil" akan diberikan nilai 0,5 dan jawaban "Tidak Ada" maka akan diberikan nilai "0". 3) Jawaban input nilai, diisi dengan input angka sejumlah 1 • 1 • 1 • 1 • "f •, ·1 • 1 Kil.Lena yang u1penur11, pernILungan r111a1 rnengguna.K.an rumus: Nilai = Jumlah Pemenuhan Kriteria 4) Kemudian nilai total kriteria dikonversi B/CC/C/D/E berdasarkan pada tabel 3 atau 4 (berdasarkan jenis sub komponen), lalu didapatkan bobot nilai kriteria. 5) T""I. 1 1 1 1 1 1 1 "'1 • ., • 1 1 1 • Ucilarn Heil ueruasar.K.ar1 KrlLena penua1ar1 Le1an rnencapa1 nilai maksimal 100% (Predikat "B"), pada masing-masing sub komponen dapat dilakukan evaluasi berdasarkan gradasi penilaian "BB" / "A" / "AA" dengan pendalaman evaluasi. 6) Perhitungan nilai sub komponen menggunakan rumus berikut: - 37 Tabe1 3: Hobot penilaian kriteria keberadaan Bobot Nilai Kriteria Penilaian Nilai AA PPmP.n11h::1n kritPri::1 100 ° /o dan tel:::ib 100 dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. A Pemenuhan kriteria 100% dan telah 90 dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. BB Pemenuhan kriteria 100% sesuru. dengan 80 mandat kebijakan nasional B Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 70 (>75% - 100%) cc Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 60 (>50% - 75%) C Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi 50 (>25% - 50%) D Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% 30 - 25%) ,..,,. ,.... 1 1•• • 1 1 1 , ;:,arna seKclll uuaK aua upaya pen1enunan V kriteria penilaian
f.tpeman aa an Nilai Kriteria Penilaian Bobot Nilai Pemenuhan kriteria 100% dan terdapat 100 upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional A Pemenuhan kriteria 100% dan terdapat 90 hPhPr::in::i lln!=IV::1 v::ino- hi�!=l ,lih�ro-::11 rbri ------.. - -·r-J - J--o ----- -�--o-- --·----.... pemenuhan kriteria tersebut. BB Pemenuhan kriteria 100% sesuru. dengan 80 mandat kebijakan B Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 70 (>75% - 100%) cc Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi 60 (>50% - 75%) C Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi 50 (>25% - 50%) D KritP.ri::i nP.nil::ii::in tP.1::ih m11l::ii rlinP.n11hi {0°/n -___ ..,. ___ -.. r------..----- ------ --------- --.i-------- ,- . - 30 25%) E Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan 0 kriteria penilaian Tabel 5 : Bobot penilaian sub komponen Sub Komponen y,r _______ D-1-..-+ L'I..VU.J._pVJ.J.CJ.l Pemanfaat LJVUVL Keberadaan Kualitas an Perencanaan 6 9 15 30 Kinerja Pengukuran 6 9 15 30 Kinerja Pelaporan 3 4 ,5 7,5 15 Kinerja Evaluasi 5 7,5 12,5 25 Akun tabilitas Kinerja Internal Nilai 20 30 50 100 Akuntabilitas Kinerja Sumber: PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 Tabel 6: Lembar Kerja Evaluasi No Komponen/Sub Komponen Bobot Jawaban Nilai 1 2 3 4 5. 1 PERENCANAAN KINERJA 30,00 La Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 Lb Dokumen Perencanaan kinerja telah 9,00 rn,=,.rn,=,.-n11h1 c-to-nrlor uo-nlT ho1lr uo1t11 11-nti1lr.L.L.L._,...L.L.LV.L.L"'"'1,,.&..&..L "-''-'11,..,\..&..L-.""4.-L ..} '-",..,1..Lt, "-''-",.Ji.A.:.., J �'-'""""- 'lo.4..L.l.""'"""'.Lllo.. mencapai basil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( crosscutting) Le PP.rP.nr.:=m�rnn KinP.rlR tP.lB h oimBnfaRtkRn - -- --- - - ---- -- --- - ---- - -J-- - ----- -------------- ------ untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 2 PENGUKURAN KINERJA 2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 3 PELAPORAN KINERJA 3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja ,... 1. T"""I. _ 1 __ .. _ _ .. T _ .. _ .. . .. TT": .. _ __ ": _ J • 1 _ 1. - - - .. . - . - - -1 - • v.U uuKuu1eu Lapuran n.111e1:ia Le1an 1ueu1e11ur11 Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya 3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya ,1_ 1.'U l\ T TTl\ QT A VTTl\T'l' l\ QTT T'l' l\ Q VTl\Tl.'P Tl\ L.J Y .L.I..LJ'-".L.l......_,..L J..I..Lltr..'-".1.' .J,.J.).LJ.1.LJ.L.&.L.1.""-' .1.ltr...LJ.,.J_,,1.,1,'-'-JJ.). INTERNAL 4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang 1 S.00- - ) - - 30,00 6,00 9,00 15,00 15,00 3,00 A r-'A <-t,vv 7,50 () c;: ()() "'-''--','.J"-' 5,00 7,50 4.c - 40 memadai Implementasi SAKIP telah meningkat karena 12,50 evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sP.hinP"P"R mP.mhP.rikRn kP.sRn vRnP" nvRtR·- ------00-- --- ------ -- ------- --- ·- ---- J ----o --..; ----- (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja Keterangan: Kolom 4 : Nilai SAKIP dari pengisian kriteria di KKE Kolom 5 : Persentase nilai dengan bobot [(Kolom 4 / kolom
1. 4.Penyimpulan Data dan Informasi Setelah dilakukan penentuan predikat SAKIP Perangkat Daerah _1 - ·- .. - . - ueugau
2. 1._ _ �1 Ilci:Sll . - �1 - � Illlcll r"\ ,II. TTTT""lr, .::>rtn..ir T"'t, - -- - . - - .1 - -' ren:u1gKaL T""-. - - -- - 1 . uaen:til AA/A/BB/B/CC/C/D/E. Nilai SAKIP memiliki interpretasi implementasi SAKIP seperti dalam tabel 6. Tabel 7. Gambaran tingkatan SAKIP Predikat (Nilai) Interpretasi AA Sangat Memuaskan ( >90- 100) Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu A Memuaskan (>80-90) Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon A I�-�-------_ I C'\ __ 1.___1 __ ----1��- -.L-�� '-t / reugawct::S/ 0UUKUU1 UllldlUl BB Sangat Baik (>70- 80) � (>60-70) cc (>50- 60) C (>30-50) D (>0-30) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas van!! san!!at baik ditandai den!!an mulai .., u u u terwujudnya efi.siensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator 9'_ � ..- Dill..K. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1 /3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja hr'l..,.,, r1;1,,l.r<:"f'"l1'"'\0l.,,..n'Y'\ C\r'\"'t'Y"l"t"'\'"-'� rlo-r\-rrr"l'Y"t tt::i:,.r�l AC"�l,f"'\....., U"-A..l. \,,,,1.. \.,t..l..l.(.A..l.")..\J\...l..l..l.(....l...l.'!rr..(..,l.J...J.. "'3Lt...l..l..l.j:J\A...l. '-A.V.i..J..E,'-A.l..l .i..V V V.l. VVV..i.VJ..J.. 2/unit kerja. Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya ::ik11nt::ihil1t::i� kinPri::i n::irl::i 11nit kPri::i-----------�---------� ------J--- r------- _.._____ ----J�- Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat - 42 mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Tabel 8. Contoh Tabel Hasil Evaluasi Dinas HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS 'T' /1 WT Tl\T 0 ().L.&.Jr...L.L�.A. .. "'"""'-"• • · · · Nilai 'i No Komponen Bobot Tahun (n-1) Tahun (n) 1 2 3 1 Perencanaan 30,00 Kinerja 2 Pengukuran Kinerja 30,00 � PP1Anon:m KinPriA 15;00 ... .., 4 Evaluasi 25,00 Akuntabilitas Kinerja Internal Keterangan Tahun (n) Tahun (n-1) : Tahun yang dievaluasi : Nilai untuk tahun sebelumnya D. LAPORAN HASIL EVALUASI 4 5 Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan T a-nnra-n l-Tac,il -.:i'uah1ac,i IT W-.:i'\ T l-T-.:i' /lUTP r1ic,nc,11n hPrr1ac,arlran.£..J'-A..Y'-".I. ............ .L .L.l.t.A."-'.1..1. .........,W'-A.....L"-'l..t.A."-'4 \.,,_..L.L�,• .,,_................... 4.lo..L;a..L.L "-'L.L"-'"-"'-,._,"-"'-.L.1. ..._,....,.a.'-A."'-'4..'o,J�.1.�'""'-.&..L berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada Perangkat diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telaa.li dilakukan. LHE AKIP pada Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh evaluator pemerintah daerah, disampaikan kepada pimpinan - 43 perangkat daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Hupati. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB. Format LHE, selain bentuk surat (short-Jann), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-Jann). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:
3. 1.Penda..½.uluan
a.Dasar Hukum Evaluasi
b.Latar Belakang Evaluasi
c.Tujuan Evaluasi
e.Metodologi Evaluasi
f.Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja
g.Gambaran Umum Implementasi SAKIP O,=.n,,=.r-int-,::, l, /T Tn-it- U,=.r-i<:> .a. ....,..........L....,.t..,&..L.l.\.,""""..L..L./ ....... ..L..L..L\., .&.llo..'-'..LJ'-"- Instansi
h.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya ijika periode sebelumnya dievaluasi)
1. 2.Gambaran Hasil Evaluasi kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
2. 3.Penutupan
a.Simpulan
b.Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik BABV PENUTUP Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat aerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus- menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Perangkat Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah terhadap kinerjanya.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…