DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2026

Nomor: 20
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BEASISWA BLITAR MENGABDI BAB III TIM SELEKSI BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN BAB V KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA BAB VI PENGHENTIAN BEASISWA BAB VII PENDANAAN BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, dan sebagai upaya pemerataan kesempatan serta meningkatkan akses memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat, maka perlu pemberian beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Blitar;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepemudaan, pemberdayaan pemuda di Kabupaten Blitar dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 73);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BLITAR MENGABDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Kepala Desa adalah pejabat Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8.Lurah adalah pejabat Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
9.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
10.Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai dan mendukung kegiatan belajar masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
11.Beasiswa Blitar Mengabdi adalah biaya yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk membiayai dan mendukung kegiatan belajar masyarakat Daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
12.Penerima Beasiswa adalah mahasiswa program studi sarjana yang berasal dari Daerah.
13.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
14.Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
15.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yangmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
16.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah RKUD Pemerintah Daerah.
17.Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut BPR Penataran adalah relasi penyaluran dana beasiswa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi bagi masyarakat Daerah.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan baik dan berdaya saing untuk mendukung kesinambungan pembangunan di Daerah;
b.meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi Pemuda yang berprestasi dan/atau kurang mampu di Daerah;
c.memberikan motivasi kepada Pemuda di Daerah untuk melaksanakan pendidikan tinggi; dan
d.memberikan kesempatan bagi Pemuda untuk berkontribusi pada pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Beasiswa Blitar Mengabdi;
b.tim seleksi;
c.mekanisme pembayaran;
d.kewajiban penerima Beasiswa;
e.penghentian Beasiswa;
f.pendanaan;
g.pertanggungjawaban; dan
h.evaluasi dan laporan.

BAB II

BEASISWA BLITAR MENGABDI

Pasal 5

(1)Beasiswa Blitar Mengabdi terdiri atas:
1. a.Beasiswa satu desa satu sarjana;
2. b.Beasiswa berdaya berjaya; dan
3. c.Beasiswa bantuan biaya pendidikan;
(2)Beasiswa satu desa satu sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dari keluarga kurang mampu dan/atau mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik yang direkomendasikan oleh Desa/ Kelurahan.
(3)Beasiswa berdaya berjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang diberikan melalui penetapan Bupati dalam rangka penghargaan atas prestasi dan/atau untuk kepentingan strategis daerah paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dari keluarga kurang mampu dan/atau mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik.
(4)Beasiswa bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik atau keluarga kurang mampu.
(5)Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi:
1. a.penelitian;
2. b.teknologi;
3. c.agama;
4. d.kebudayaan;
5. e.olahraga;
6. f.sosial;
7. g.lingkungan; dan
8. h.nasionalisme.
(6)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Beasiswa satu desa satu sarjana diberikan untuk bantuan biaya pendidikan yang dipergunakan untuk membayar UKT.
(2)Beasiswa satu desa satu sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) kali pada tahun 2026 dan dilakukan secara serentak di Daerah.
(3)UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Beasiswa paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap semester.

Pasal 7

(1)Beasiswa satu desa satu sarjana diberikan kepada Penerima Beasiswa dari keluarga kurang mampu dan/atau mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik yang memenuhi:
1. a.syarat umum; dan
2. b.syarat khusus.
(2)Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
2. b.terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan lolos seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi minimal B;
(3)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar seleksi penerimaan Beasiswa;
2. b.belum pernah lulus program studi sarjana;
3. c.tidak sedang menerima Beasiswa dari pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi;
4. d.bukan aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara;
5. e.bagi yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima); dan
6. f.bagi yang berprestasi memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 8

Seleksi penerimaan Beasiswa satu desa satu sarjana dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

a.seleksi di tingkat Desa/Kelurahan; dan
b.seleksi di tingkat Daerah.

Pasal 9

(1)Seleksi di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.calon penerima yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan Beasiswa yang ditandatangani dengan melampirkan bukti persyaratan melalui Kepala Desa/Lurah tempat tinggalnya;
2. b.tim seleksi tingkat Desa/Kelurahan melakukan penilaian berdasarkan kriteria penilaian kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan status perguruan tinggi melalui sistem penilaian yang diselenggarakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan khusus;
3. c.penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima), mendapat nilai 100 (seratus);
  2. 2.memiliki prestasi akademik/non akademik di tingkat nasional atau internasional, mendapat nilai 100 (seratus);
  3. 3.memiliki prestasi akademik/non akademik di tingkat provinsi, mendapat nilai 75 (tujuh puluh lima);
  4. 4.memiliki prestasi akademik/non akademik di tingkat kabupaten/kota, mendapat nilai 50 (lima puluh);
  5. 5.telah diterima di perguruan tinggi negeri, mendapat nilai 100 (seratus); dan
  6. 6.telah diterima di perguruan tinggi swasta, mendapat nilai 75 (tujuh puluh lima);
4. d.hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan khusus;
5. e.berdasarkan berita acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa/Lurah mengeluarkan rekomendasi sejumlah 1 (satu) calon Penerima Beasiswa untuk diusulkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan; dan
6. f.usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilampiri berita acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan khusus serta dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan pada tahun 2026.
(2)Format surat permohonan Beasiswa satu desa satu sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Matriks penilaian calon penerima Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Seleksi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a.tim seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi melakukan verifikasi dan validasi hasil seleksi dari Desa/Kelurahan;
b.hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi Penerima Beasiswa satu desa satu sarjana tingkat Daerah;
c.berita acara hasil verifikasi dan validasi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati; dan
d.berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan validasi Penerima Beasiswa yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan penerima dan besaran Beasiswa bagi Penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BEASISWA BLITAR MENGABDI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BEASISWA BLITAR MENGABDI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023