DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2026

Nomor: 22
Tahun: 2026
Ditetapkan: 18 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan� sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Tahun 2023 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Prubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
18.Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 56/D). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Ka bupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 11/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak wajib melaporkan Gratifikasi terhadap penerimaan sebagai berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku U mum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
6. f.hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terikat dengan kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
  1. 1.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
9. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi yang bersangkutan;
10. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara ada/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan; I. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rpl .500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
11. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
12. n.pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
13. o.pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
14. p.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
(3)Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, Penerima Gratifikasi tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan dan selanjutnya dapat langsung disalurkan untuk kemanfaatan sosial.
(4)Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat penerimaan dan Penerima Gratifikasi wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporan
1. a.memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
2. b.untuk kepentingan verifikasi dan analisisi.
(5)Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menolak Gratifikasi dapat melaporkan penolakan Gratifikasi.
(2)Mekanisme penyampaian laporan Gratifikasi bagi Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi.
(4)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak dilengkapi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor, tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya.
(5)Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor.

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 6 diubah, ayat (5) dihapus, ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa:
1. a.Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi; atau
2. b.Gratifikasi menjadi milik Negara.
(2)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus menjadi milik Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG menindaklanjuti dengan hal hal sebagai berikut:
1. a.apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau parang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
2. b.apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor Gratifikasi perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dimanfaatkan oleh Pelapor Gratifikasi;
(3)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus menjadi milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
1. a.apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Pelapor Gratifikasi wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
3. c.penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor Gratifikasi dan wajib disampaikan oleh Pelapor Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi.
(4)Dalam hal uang dan/atau barang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) hurufa, tidak diambil oleh Pelapor Gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan menjadi milik Penerima Gratifikasi, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor Gratifikasi secara patut.
(5)dihapus
(6)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis laporan Gratifikasi oleh KPK.
(7)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dapat ditetapkan terhadap:
1. a.laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor, dengan mencantumkan informasi bahwa penyampaian laporan Gratifikasi ke KPK dilakukan lewat dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor; atau
2. b.laporan Gratifikasi yang diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal Penerima Gratifikasi, dengan mencantumkan informasi bahwa penyampaian laporan Gratifikasi ke KPK dilakukan setelah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal Penerima Gratifikasi.
(8)Dalam hal laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan menjadi milik Negara, ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalarn rangka rnelaksanakan Program. Pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG.
(2)Susunan keanggotaan UPG sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
1. a.Penanggung Jawab
2. b.Wakil Penanggung J awab C. Pengarah
3. d.Ketua
4. e.Sekretaris
5. f.Anggota.
(3)Susunan keanggotaan UPG sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(4)Dalarn rangka rnendukung pelaksanaan tugas UPG, dapat dibentuk UPG unit kerja atau sub UPG pada Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

UPG sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (1) rnernpunyai tugas:

a.rnenerirna, rnengadrninistrasikan, dan rneneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggaran Negara kepada KPK;
b.rnelakukan perneliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sarnpai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
c.rnelaksanakan dan rnengadrninistrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepernilikan Gratifikasi oleh KPK;
d.rnerencanakan, rnelaksanakan, rnengevaluasi, dan rnelaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pirnpinan instansi;
e.rnendorong unit terkait pada instansinya untuk rnenyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi;
f.memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
g.mendiseminasikan k�tentuan pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi . . Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Blitar. Ditetapkan di Blitar . oada tanggal I 8 Mei 2026 TAR, Diundangkan di Blitar pada tanggal 1 8 Mei 2026 RULLYW BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 2 2 16

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…