DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2026

Nomor: 23
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENERIMA INSENTIF, KRITERIA PENERIMA INSENTIF, BENTUK DAN BESARAN INSENTIF BAB III TAHAPAN PEMBERIAN INSENTIF BAB IV PEMBIAYAAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap pengajar sosial keagamaan;
b.bahwa pengajar sosial keagamaan memiliki peran strategis dalam pembinaan moral dan spiritual masyarakat sehingga perlu diberikan insentif yang tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemampuan keuangap. daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif kepada pengajar sosial keagamaan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h.u11uf a, h.uFuf b, dan h.uruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pengajar Sosial Keagamaan; 2

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2()2() tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENGAJAR SOSIAL KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 4
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBB adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pengajar Sosial Keagamaan adalah seseorang yang menguasai ilmu agama yang mengajar di jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam ilmu agama.
8.Guru Ngaji adalah seseorang beragama Islam yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya guna meningkatkan kemampuan peserta didik didalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
9.Guru Sekolah Minggu adalah seseorang beragama Kristen, Katolik atau Budha yang mengajarkan kitab suci agama Kristen, Katolik atau Budha kepada peserta didiknya.
10.Guru Pasraman adalah seseorang beragama Hindu yang mengajarkan kitab suci agama Hindu kepada peserta didiknya.
11.Lembaga adalah organ1sas1 yang dibentuk masyarakat dan berdomisili di Daerah serta melakukan kegiatan di bidang pendidikan keagamaan dan memiliki kurikulum.
12.Peserta Didik adalah masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran ajaran agama dari Pengajar Sosial Keagamaan.
13.Insentif adalah pemberian imbalan atau penghargaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pengajar Sosial Keagamaan setiap bulannya. 5
14.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenru tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pengajar Sosial Keagamaan dan sumber belajar pada suatu penyelenggaraan mengajar.

Pasal 2

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk kepastian hukum dan pedoman atas pemberian Insentif serta bentuk penghargaan Pemerintah Daerah kepada Pengajar Sosial Keagamaan.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan motivasi kerja Pengajar Sosial Keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penerima Insentif, kriteria penerima Insentif, bentuk dan besaran Insentif;
b.tahapan pemberian Insentif;
c.pembiayaan; dan
d.pembinaan dan pengawasan. 6

BAB II

F'ENERIMA INSENTIF, RRI'fERIA PENERIMA INSENTIF, BENTUK DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Penerima Insentif adalah Keagamaan yang terdiri atas:
1. a.Guru Ngaji;
2. b.Guru Sekolah Minggu; dan
3. c.Guru Pasraman; Pengajar Sosial
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Guru Ngaji pada Lembaga yang terdaftar pada instansi vertikal kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
b.mengajar pada Lembaga yang memiliki:
1. 1.Peserta Didik paling sedikit 15 (lima belas) orang; dan 7
2. 2.tempat penyelenggaraan pendidikan atau belajar mengajar diantaranya pada kelas, tempat ibadah dan/ atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar mengajar.
c.telah mengabdi pada Lembaga dimaksud paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
d.belum pernah menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa; dan
e.berdomisili di Daerah.

Pasal 6

Pemberian Insentif kepada Guru Sekolah Minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat ( l) huruf b dilaksanakan terhadap Guru Sekolah Minggu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Guru Sekolah Minggu pada Lembaga yang terdaftar pada instansi vertikal kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mengajar pada Lembaga yang memiliki:
1. 1.Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
2. 2.tempat penyelenggaraan pendidikan atau belajar mengajar diantaranya pada kelas, tempat ibadah dan/ atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar mengajar;
c.telah mengabdi pada Lembaga dimaksud paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
d.belum pernah menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa; dan
e.berdomisili di Daerah. 8

Pasal 7

Pemberian Insentif kepada Guru Pasraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap Guru Pasraman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Guru Pasraman pada Lembaga yang terdaftar pada instansi vertikal kementerian yang melaksanakan uFusan pemerintah.an d.i hid.ang agama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
b.mengajar pada Lembaga yang memiliki:
1. 1.Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
2. 2.tempat penyelenggaraan pendidikan atau belajar mengajar diantaranya pada kelas, tempat ibadah dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar mengajar;
c.telah mengabdi pada Lembaga dimaksud paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
d.belum pemah menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa; dan
e.berdomisili di Daerah.

Pasal 8

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang yang pemberiannya dilaksanakan secara nontunai.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 9

BAB III

TAHAPAN PEM'BERIAN INSEN'fIF

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.pembentukan Tim Seleksi Calon Penerima Insentif Pengajar Sosial Keagamaan;
2. b.penyampaian permohonan dan dokumen persyaratan;
3. c.verifikasi dan validasi permohonan dan dokumen persyaratan;
4. d.penetapan penerima Insentif;
5. e.penyaluran Insentif; dan
6. f.pelaporan.
(2)Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat kegiatan telah tercantum dalam APBD dan dokumen pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pemberian Insentif tersebut pada tahun anggaran berkenaan.
(3)Alokasi penerima Insentif pada setiap tahun anggaran disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik atau nonelektronik. 10

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemberian Insentif, Bupati membentuk 'fim Seleksi Calon Penerima Insentif Pengajar Sosial Keagamaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Seleksi Calon Penerima Insentif Pengajar Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemberian Insentif.
(3)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembina dijabat oleh Bupati;
2. b.ketua merangkap sebagai anggota dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. c.wakil ketua merangkap sebagai anggota dijabat oleh asisten yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
4. d.sekretaris merangkap sebagai anggota dijabat oleh Kepala Dinas;
5. e.anggota terdiri dari atas pejabat/pegawai pada: 1) instansi vertikal kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah; 2) Dinas; 3) Perangkat Daerah yang urusan pemerintahan melaksanakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah; 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat; dan di bidang 11 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menetapkan besaran alokasi penerima Insentif;
2. b.melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran;
3. c.melakukan validasi data calon penerima Insentif yang diusulkan oleh Lembaga sesuai dengan besaran kuota yang ditetapkan oleh Tim;
4. d.menyeleksi calon penerima Insentif yang sudah divalidasi, dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, masa kerja, dan usia;
5. e.melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif kepada Bupati.
(5)Setiap anggota tim melaksanakan seleksi calon penenma Insentif Pengajar Sosial Keagamaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengedepankan prinsip koordinasi dan sinergi.
(6)Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.penyampaian pemberitahuan kegiatan pemberian Insentif dan permohonan usulan penerima Insentif dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah; dan
2. b.distribusi dan/atau pertukaran data terkait kegiatan pemberian Insentif. 12

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…