(1)Dalam rangka pelaksanaan pemberian Insentif, Bupati membentuk 'fim Seleksi Calon Penerima Insentif Pengajar Sosial Keagamaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Seleksi Calon Penerima Insentif Pengajar Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemberian Insentif.
(3)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.pembina dijabat oleh Bupati;
b.ketua merangkap sebagai anggota dijabat oleh Sekretaris Daerah;
c.wakil ketua merangkap sebagai anggota dijabat oleh asisten yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
d.sekretaris merangkap sebagai anggota dijabat oleh Kepala Dinas;
e.anggota terdiri dari atas pejabat/pegawai pada:
1) instansi vertikal kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah; 2) Dinas; 3) Perangkat Daerah yang urusan pemerintahan melaksanakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah; 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat; dan di bidang 11 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.menetapkan besaran alokasi penerima Insentif;
b.melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran;
c.melakukan validasi data calon penerima Insentif yang diusulkan oleh Lembaga sesuai dengan besaran kuota yang ditetapkan oleh Tim;
d.menyeleksi calon penerima Insentif yang sudah divalidasi, dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, masa kerja, dan usia;
e.melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
f.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
g.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif kepada Bupati.
(5)Setiap anggota tim melaksanakan seleksi calon penenma Insentif Pengajar Sosial Keagamaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengedepankan prinsip koordinasi dan sinergi.
(6)Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya dilaksanakan dalam bentuk:
a.penyampaian pemberitahuan kegiatan pemberian Insentif dan permohonan usulan penerima Insentif dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah; dan
b.distribusi dan/atau pertukaran data terkait kegiatan pemberian Insentif.
12 Bagian Ketiga Penyampaian Permohonan dan Dokumen Persyaratan