DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BAB III PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah serta memberikan penghargaan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berperan dalam pemungutan pajak daerah, perlu diberikan insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
b.bahwa untuk memberikan kepastian pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah, perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pelaksanaan Pemberian Daerah. Bupati tentang Petunjuk Insentif Pemungutan Pajak

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Nomor 74);
13.Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PEMBERIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar. INSENTIF
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
5.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
6.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
7.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, untuk Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak a. b. C. d. sampai dengan triwulan I sampai dengan triwulan II sarnpai dengan triwulan III sampai dengan triwulan IV 10% (sepuluh perseratus); 25% (dua puluh lima perseratus); 75% (tujuh puluh lima dan 100% perseratus); (seratus perseratus)
(2)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, untuk Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak:
1. a.sampai dengan triwulan I b. C. d. sampai dengan triwulan II sampai dengan triwulan III sampai dengan triwulan IV 5% (lima perseratus) 20% (dua puluh perseratus); 80% (delapan puluh perseratus);dan 100% (seratus perseratus)
(3)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, apabila mencapai target penerimaan:
1. a.sampai dengan b. C. d. triwulan I sampai dengan triwulan II sampai dengan triwulan III sampai dengan triwulan IV 15% (lima belas perseratus); 40% (empat puluh perseratus); 75% (tujuh puluh lima perseratus);dan 100% (seratus perseratus)
(4)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, untuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apabila mencapai target penerimaan:
1. a.sampai dengan 15% (lima belas triwulan I perseratus)
2. b.sampai dengan 25% (dua puluh lima C. d. triwulan II sampai dengan triwulan III sampai dengan triwulan IV perseratus); 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;dan 100% (seratus perseratus)
(5)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
9. i.dalam hal target penerimaan pajak daerah triwulan IV tercapai sebelum batas akhir pencairan anggaran, insentif diberikan pada tahun berkenaan; dan
10. j.dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui melebihi batas akhir pencairan anggaran, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 5% (lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 20% (dua puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 80% (delapan puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 80% (delapan puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 80% (delapan puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
9. i.dalam hal target penerimaan pajak daerah triwulan IV tercapai sebelum batas akhir pencairan anggaran, insentif diberikan pada tahun berkenaan; dan
10. j.dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui melebihi batas akhir pencairan anggaran, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
9. i.dalam hal target penerimaan pajak daerah triwulan IV tercapai sebelum batas akhir pencairan anggaran, insentif diberikan pada tahun berkenaan; dan
10. j.dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui melebihi batas akhir pencairan anggaran, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
9. i.dalam hal target penerimaan pajak daerah triwulan IV tercapai sebelum batas akhir pencairan anggaran, insentif diberikan pada tahun berkenaan; dan
10. j.dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui melebihi batas akhir pencairan anggaran, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Instansi dalam Pemungutan Pajak;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pemungut Pajak;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

(1)Insentif Pajak bersumber dari pendapatan yang meliputi:
1. a.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. b.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
3. c.Pajak Barang dan Jasa Tertentu :
  1. 1.PBJT - Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.PBJT - Tenaga Listrik;
  3. 3.PBJT - Jasa Perhotelan;
  4. 4.PBJT - Jasa Parkir; dan
  5. 5.PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.Pajak Air Tanah;
6. f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. g.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
8. h.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

(1)Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1)Penghitungan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
(2)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN serta rincian objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 3 J anuari 2025 RFAH Diundangkan di Blitar pada tanggal 3 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, � IZUL MAROM BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 4/B

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…