DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III PENERIMA PENGURANGAN BAB IV BESARAN PENGURANGAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, maka dimungkinkan terjadi kenaikan nilai ketetapan Pajak Air Tanah yang sangat signifikan di Kabupaten Blitar;
b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak air tanah, meningkatkan iklim investasi serta menjaga stabilitas sosial ekonomi di Kabupaten Blitar, perlu untuk memberikan pengurangan atas ketetapan pajak air tanah tahun 2025 dan tahun 2026;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas Ketetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 74);
11.Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);
12.Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 75/B); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
6.Badan adalah sekumpulan orang atau dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
10.Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
11.Kelompok Pengguna Air yang selanjutnya disingkat KPA adalah pengklasifikasian Pengguna Air Tanah berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan air yang terdiri atas tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
12.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14.Pengurangan adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan Pajak yang Terutang.

BAB II

MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian Pengurangan atas ketetapan PAT kepada Wajib PAT.
(2)Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan Pengurangan atas ketetapan PAT Tahun 2025 dan atas ketetapan PAT Tahun 2026 kepada Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi KPA.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penerima Pengurangan; dan
b.besaran Pengurangan.

BAB III

PENERIMA PENGURANGAN

Pasal 4

(1)Pengurangan diberikan kepada Wajib PAT atas ketetapan PAT Tahun 2025 dan atas ketetapan PAT Tahun 2026 berdasarkan klasifikasi KPA.
(2)Klasifikasi KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Kelompok 1 merupakan Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa air;
2. b.Kelornpok 2 rnerupakan Pengguna Air Tanah yang rnernanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalarn jurnlah besar;
3. c.Kelornpok 3 rnerupakan Pengguna Air Tanah yang rnernanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalarn jurnlah sedang;
4. d.Kelornpok 4 rnerupakan Pengguna Air Tanah yang rnernanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalarn jurnlah kecil; dan
5. e.Kelornpok 5 rnerupakan Pengguna Air Tanah yang rnernanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalarn rnenunjang kebutuhan pokok.

BAB IV

BESARANPENGURANGAN

Pasal 5

(1)Besaran Pengurangan PAT sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2025 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kelornpok 1 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 55 % (lirna puluh lirna persen);
2. b.Kelornpok 2 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 55 % (lirna puluh lirna persen);
3. c.Kelornpok 3 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 55 % (lirna puluh lirna persen);
4. d.Kelornpok 4 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 55 % (lirna puluh lirna persen); dan
5. e.Kelornpok 5 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 55 % (lirna puluh lirna persen).
(2)Besaran Pengurangan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2026 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kelompok 1 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 53 % (lima puluh tiga persen);
2. b.Kelompok 2 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 53 % (lima puluh tiga persen);
3. c.Kelompok 3 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 53 % (lima puluh tiga persen);
4. d.Kelompok 4 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 53 % (lima puluh tiga persen); dan
5. e.Kelompok 5 diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 53 % (lima puluh tiga persen).
(3)Selain pengurangan terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat memberikan pengurangan PAT dengan mempertimbangkan:
1. a.untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
2. b.untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
3. c.untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional;
4. d.kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak;
5. e.kesinambungan usaha Wajib Pajak; atau
6. f.faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
(4)Besaran Pengurangan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam SKPD. BABV

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 3 Maret 2C25 ✓�BU.P.(( J BLITAR, 1(4!.. �_, r /' ,. IJA'.NTO ';t; Diundangkan di Blitar pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR IZUL MAROM BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 43/B

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…