DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 83 Tahun 2025

Nomor: 83
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANO LINGKUP BAB III TATA KELOLA KORPORASI BAB IV PENINJAUAN POLA TATA KELOLA RSUD BABV KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2 Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 3 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelakaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 14. 15. 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/ III/2010 tentang Laboratorium Klinik; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334); 5
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1995);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291); 6
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1119/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Komite Transfusi Darah;
39.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/G, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
43.Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum "Ngudi Waluyo" Wlingi;
44.Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 155/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 155/E);
45.Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 82/E);
46.Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 46/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pengelolaan Memperhatikan Menetapkan 8 Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 77 /E);
47.Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 59/D);
1.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/373/2019 tentang Pedoman Review Kelas Rumah Sakit;
2.Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/255/409.012/KPTS/2008 tentang Penetapan Bapelkesmas RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2.Bupati adalah Bupati Blitar.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. 9
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan.
9.Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki Program Pembangunan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.
10.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
12.Pola Tata Kelola RSUD adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi pola tata kelola korporasi dan pola tata kelola Staf Medis. 10
13.Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD.
14.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat SKM adalah sekelompok Staf Medis yang kenggotaanya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
15.Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter gigi sub spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD.
16.Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan RSUD untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
17.Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSUD tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
18.Kredensial adalah proses evaluasi terhada:e Staf Medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis.
19.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
20.Mitra Bestari adalah sekelompok Staf Medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
21.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis. 11
22.Satuan Pemeriksaan Internal selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
23.Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk tujuan dan tugas tertentu.
24.Komite Medik adalah perangkat RSUD untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di RSUD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
25.Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian/Kepala Bidang terkait.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
1. a.tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan pemilik, pengelola, komite, dan SPI, sehingga penyelenggaraan RSUD dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas;
2. b.pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD;
3. c.pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan RSUD; dan
4. d.pedoman bagi penyelesaian konflik internal.
(2)Pola Tata Kelola RSUD ini bertujuan untuk :
1. a.menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu RSUD; dan
2. b.memberikan pelindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD. 12

Pasal 3

(1)Pola Tata Kelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menganut prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.
(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
(5)Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. 13

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

a.Tata Kelola Koorporasi;
b.Peraturan Internal Staf Medis; dan
c.Peninjauan Pola Tata Kelola RSUD.

BAB III

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Pasal 5

(1)Nama RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) beralamatkan di Jalan dr. Sucipto Nomor 5 Wlingi Kabupaten Blitar.

Pasal 6

(1)RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B Pendidikan serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang kepegawaian sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14

Pasal 7

(1)RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), RSUD mempunyai fungsi
1. a.pelayanan asuhan pasien secara professional;
2. b.penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan;
3. c.pengelolaan manajemen sumber daya secara efektif dan efisien;
4. d.penyelenggaraan dukungan penanganan masalah kesehatan masyarakat;
5. e.pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Visi RSUD yaitu: "Menjadi Rumah Sakit Pintar dan rujukan di Blitar Raya dan Sekitarnya."
(2)Misi RSUD yaitu :
1. a.mewujudkan pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
2. b.membangun kolaborasi dengan stakeholder,
3. c.mewujudkan rumah sakit wisata yang kreatif dan inovatif; 15
4. d.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kesehatan dan kedokteran; dan
5. e.mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif dan efisien berbasis teknologi terintegrasi.

Pasal 9

Tujuan RSUD, meliputi: informasi dan

a.menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan RSUD;
b.meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
c.meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD;
d.memberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan komprehensif;
e.menciptakan keunggulan bersaing RSUD dalam industri pelayanan kesehatan;
f.membantu meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
g.meningkatnya peran RSUD dalam peningkatan pendidikan kesehatan;
h.meningkatkan kompetensi sumber daya baik tenaga medis maupun paramedis dalam rangka peningkatan pelayanan;
1. 1.meningkatkan loyalitas dan komitmen sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan; J. meningkatkan optimalisasi pencapaian tujuan layanan yang diberikan oleh RSUD;
k.meningkatnya pelayanan publik secara efektif dan efisien; dan
1. 1.meningkatkan kinerja karyawan secara individu yang selanjutnya akan memberikan peningkatan kinerja organ1sas1.

(1)16

Pasal 10

Nilai RSUD, sebagai berikut:

a.kejujuran;
b.keterbukaan; C. keramahan;
d.kerendahan hati;
e.kasih sayang;
f.kerja keras;
g.loyalitas;
h.tanggung jawab;dan
i.ikhlas.

(2)Moto RSUD adalah "Melayani Sepenuh Hati".
(3)Logo RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

( 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap RSUD BLUD dibentuk Dewan Pengawas.

(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola BLUD.
(3)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 17

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…