DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembebasan Pembayaran Atas Retribusi Jasa Umum Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Jenis Pembebasan Retribusi, Persyaratan Pembebasan Pembayaran Atas Retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pembayaran Atas Retribusi Jasa Umum Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS RETRIBUSI JASA UMUM UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertamayang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8.Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah yang tidak mampu yang tidak terlindungi JKN.
(2)Pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi setiap penduduk Daerah secara adil dan merata termasuk bagi penduduk yang tidak mampu;
2. b.memberikan pelayanan Kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya; dan
3. c.memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

(1)Sasaran pemberian pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai penduduk Daerah berdasarkan dokumen kependudukan berupa:
  1. 1.kartu tanda penduduk;
  2. 2.kartu identitas anak; dan/atau
  3. 3.kartu keluarga;
2. b.berstatus sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat atau dokumen resmi lainnya yang sejenis; dan
3. c.tidak berstatus sebagai peserta BPJS Kesehatan atau peserta jaminan kesehatan lainnya.
(2)Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penerima bantuan iuran;
2. b.pekerja penerima upah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5
3. c.pekerja bukan penerima upah; dan
4. d.bukan pekerja.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi penduduk Daerah yang berstatus sebagai:
1. a.peserta BPJS Kesehatan PBI non aktif; atau
2. b.peserta BPJS Kesehatan PPU yang sudah tidak bekerja.

BAB IV

JENIS PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1)Jenis pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Kesehatan pada:
1. a.Puskesmas dan jaringannya, meliputi:
  1. 1.pelayanan rawat jalan;
  2. 2.pelayanan rawat inap;
  3. 3.pelayanan rawat darurat; dan
  4. 4.pelayanan ambulans ke RSUD sesuai indikasi medis dan surat rujukan;
2. b.RSUD, meliputi:
  1. 1.pelayanan rawat jalan;
  2. 2.pelayanan rawat inap; dan
  3. 3.pelayanan rawat darurat.
(2)Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Puskesmas pembantu;
2. b.Puskesmas keliling; dan
3. c.praktik bidan desa/perawat desa.
(3)Praktik bidan desa/perawat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan desa/perawat desa bagi penduduk Daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Pelayanan Kesehatan berupa rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka1 dan huruf b angka 1 diselenggarakan secara berjenjang sesuai dengan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6
(2)Pelayanan berupa rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diberikan untuk kelas perawatan 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

Pasal 6

Pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak termasuk untuk:

a.Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan atas perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan perusahaan/lembaga/organisasi di wilayah Daerah yang memberikan fasilitas penjaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan/pekerjanya;
b.Pelayanan Kesehatan dalam rangka kegiatan bhakti sosial yang melibatkan Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
c.Pelayanan Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang tidak aktif;
d.Pelayanan Kesehatan tanpa rujukan atau yang tidak sesuai prosedur;
e.Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
f.Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang sudah mendapatkan pelayanan rawat inap dan pulang atas permintaan sendiri;
g.Pelayanan Kesehatan berupa:
1. 1.penerbitan surat keterangan sehat; 2.general check up;
2. 3.pelayanan kecantikan dan estetika;
3. 4.pemeriksaan dan/atau tindakan di luar indikasi medis;
4. 5.pemeriksaan atas permintaan sendiri;
5. 6.pemeriksaanAntenatal Care (ANC) yang terdiri atas pemeriksaanUltrasonografi (USG) ke 3 dan 4;
6. 7.penggunaan mobil ambulans di luar indikasi medis yang mengharuskan pasien dirujuk dari Puskesmas ke RSUD;
7. 8.penggunaan mobil jenazah;
8. 9.pengobatan alternatif dan/atau tradisional;
9. 10.obat dan/atau perlengkapan medis tertentu di luar formularium nasional; 11.visum et repertum;
10. 12.pelayanan infertilitas; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7
11. 13.gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol; dan
12. 14.gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

BAB V

PERSYARATAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Retribusi dilaksanakan dengan mengisi formulir dengan dilengkapi persyaratan minimal sebagai berikut:
1. a.surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat atau dokumen resmi lainnya yang sejenis;
2. b.fotokopi dan menunjukkan dokumen asli:
  1. 1.identitas diri berupa: a) kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP); b) akta kelahiran atau kartu identitas anak bagi anak berumur sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau c) surat keterangan lahir disertai KTP elektronik dari Ibu bagi bayi yang belum memiliki akta kelahiran;
  2. 2.kartu keluarga; dan/atau
  3. 3.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat bagi orang dengan gangguan jiwa atau penduduk Daerah yang sedang memproses kepengurusan administrasi kependudukan.
(2)Pada kondisi kejadian luar biasa dan/atau bencana alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang maka tidak memerlukan persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

(1)Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka pembebasan pembayaran atas Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah yang tidak mampu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja jasa sarana kesehatan dan belanja jasa operasional.
(3)Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Oktober 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 21 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, ${ttd} SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 197701112005011006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…