DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blora dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus dan tujuan pelaku maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Blora;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten BloraTahun 2016Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.
6.Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan. 4
10.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana kekerasan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara tindak pidana kekerasan meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
11.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
12.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
13.Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan klasifikasi B pada Dinas. 5

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas yang berfungsi sebagai penyelenggara layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
(2)Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas:
1. a.menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. b.memberikan informasi tentang hak Korban;
3. c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. f.menyediakan layanan hukum;
7. g.mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. h.mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. i.memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; 6
10. j.mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya;
11. k.memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan;
12. l.pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
13. m.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 5

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
b.penataan pola pelayanan;
c.penjaminan kualitas pelayanan;
d.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…