DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blora

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan RAD KLA, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berupaya mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak anak melalui pengintergrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam mewujudkan pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Konsep ini dilandasi oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
9.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 2

(1)Penyusunan RAD-KLA dilakukan dengan maksud untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.
(2)Penyusunan RAD-KLA bertujuan:
1. a.memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran responsif anak secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; 4
2. b.merumuskan kebijakan, strategis, program, kegiatan dan subkegiatan yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan baik menengah maupun tahunan; dan
3. c.mewujudkan KLA di Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN BLORA A. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 3

(1)Penyusunan RAD KLA dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA.
(2)Penyusunan RAD KLA disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA.
(3)RAD KLA memuat perencanaan program dan kegiatan yang terkait pelaksanaan indikator KLA yang meliputi kluster:
1. a.penguatan kelembagaan;
2. b.hak sipil dan kebebasan;
3. c.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. d.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. e.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
6. f.perlindungan khusus; dan
7. g.pengembangan kecamatan layak Anak dan desa/kelurahan layak Anak.
(4)RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : pendahuluan;
2. b.BAB II : gambaran umum pemenuhan Hak Anak
3. c.BAB III : kebijakan pencapaian KLA;
4. d.BAB IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.BAB V : rencana aksi Daerah; dan
6. f.BAB VI : penutup.

Pasal 4

(1)Sasaran program/kegiatan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA. 5
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan mobilisasi sumber daya secara terencana, menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.
(3)Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA A. Prinsip Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan RAD KLA di Daerah dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Oktober 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 25 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 197701112005011006 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025 -2029 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025 -2029

1990.Dalam implementasinya, KLA berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk memastikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan hak sipil. Sebagai kerangka kerja, KLA mengacu pada 24 indikator yang dikelompokkan dalam lima kluster hak anak, meliputi hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, partisipasi, dan pengasuhan alternatif. Semua indikator ini dirancang untuk memastikan anak-anak dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif. Relevansi program KLA sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs adalah agenda global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dari 17 tujuan SDGs, program Kabupaten Layak Anak (KLA) berkontribusi langsung terhadap beberapa tujuan utama, seperti tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), tujuan ke-3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas), tujuan ke-5 (kesetaraan gender), dan tujuan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat). Misalnya, melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak, KLA mendukung tujuan ke-3 dan ke-4 Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, program ini juga memastikan kesetaraan gender dengan melibatkan anak perempuan dalam pengambilan keputusan serta melindungi mereka dari kekerasan, yang sejalan dengan tujuan ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs). 7 Implementasi KLA menjadi bukti nyata bahwa fokus pada kesejahteraan anak-anak dapat memberikan dampak luas pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Tujuan utama dari implementasi KLA adalah menciptakan sebuah kabupaten yang benar-benar ramah anak, di mana semua pihak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga memiliki peran aktif dalam mewujudkan hak anak. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi individu yang berdaya, produktif, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Tujuan lainnya adalah mengurangi berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dengan KLA, diharapkan semua anak dapat menikmati hak-haknya secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kondisi ekonomi, atau latar belakang sosial budaya. Lebih jauh lagi, implementasi KLA juga bertujuan menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, di mana semua anak mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan martabat dan keadilan sosial. Hal ini termasuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, ruang bermain yang aman, serta layanan pengaduan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Dalam konteks implementasi, KLA menuntut adanya sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam memastikan kebijakan dan program yang mendukung KLA berjalan secara efektif, didukung oleh regulasi yang memadai serta alokasi anggaran yang cukup. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pengawas dan pelaku langsung yang menghidupkan lingkungan ramah anak di tingkat keluarga dan komunitas. Dunia usaha juga dilibatkan, misalnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung infrastruktur ramah anak atau pelatihan keterampilan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Dengan kolaborasi yang baik, KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat. Selain itu, program KLA juga menjadi solusi strategis untuk menghadapi berbagai tantangan sosial yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Blora. Hingga saat ini, masih banyak anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan minim akses terhadap pendidikan berkualitas. KLA hadir untuk menjawab persoalan ini melalui pendekatan berbasis hak anak yang komprehensif. Misalnya, dengan menciptakan ruang-ruang publik yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak-anak, serta memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam konteks pendidikan, KLA mendukung pembentukan sekolah ramah anak, di mana kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar dirancang untuk memaksimalkan potensi anak secara holistik. 8 KLA juga mendorong penguatan kapasitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk memberikan pengasuhan yang baik dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Kesuksesan program KLA menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan Kabupaten Blora yang lebih baik di masa depan. Dengan fokus pada hak anak, program ini tidak hanya memberikan dampak positif langsung bagi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, keberhasilan KLA akan menciptakan generasi penerus yang tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, empati, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, implementasi KLA harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah, dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Urgensi kajian mengenai KLA di Kabupaten Blora menjadi sangat penting untuk dipahami, mengingat kondisi spesifik wilayah tersebut yang memiliki tantangan unik dalam mewujudkan lingkungan ramah anak. Kabupaten Blora, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan budaya lokal namun memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di beberapa daerah terpencil, menghadapi persoalan yang membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Tantangan seperti angka partisipasi sekolah yang belum optimal, kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi, serta minimnya fasilitas ramah anak menjadi indikasi bahwa kajian mendalam sangat diperlukan. Pemahaman yang spesifik tentang kebutuhan anak di Blora, termasuk analisis terhadap faktor sosial, ekonomi, dan geografis, akan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Kajian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat implementasi KLA di Blora, sehingga solusi yang dihasilkan dapat secara langsung menargetkan aspek-aspek tersebut dan mempercepat pencapaian indikator KLA. Selain itu, relevansi kajian ini terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program KLA yang telah atau akan diterapkan. Program-program seperti perlindungan anak, pendidikan, dan kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar dapat berjalan dengan optimal. Misalnya, kebijakan nasional terkait sekolah ramah anak dapat diterjemahkan dalam konteks lokal dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Blora yang memiliki banyak daerah pedesaan. Dengan data dan analisis yang diperoleh dari kajian ini, pemerintah daerah dapat memperbaiki atau menyesuaikan program-program yang ada, sehingga menjadi lebih efisien dalam menjangkau target sasaran. Tidak hanya itu, kajian ini juga relevan untuk meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang semuanya memiliki peran penting dalam mewujudkan KLA. Sebagai salah satu kabupaten yang terus berkembang, Blora memiliki potensi besar untuk menjadi model penerapan KLA di tingkat nasional, asalkan 9 program-programnya berbasis pada kebutuhan nyata dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan anak-anak di Kabupaten Blora, tetapi juga memiliki dampak lebih luas sebagai rujukan bagi kabupaten lain dengan karakteristik serupa. Selain memberikan solusi konkret untuk permasalahan lokal, hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi nasional yang lebih holistik dalam mencapai KLA. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), di mana kesejahteraan anak menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kajian ini akan membantu menciptakan generasi yang sehat, berdaya, dan siap untuk membawa Kabupaten Blora menuju masa depan yang lebih cerah. B. Tujuan dan Sasaran Maksud dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mensinergikan program dan kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora. Tujuan dari Penyusunan RAD KLA Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran responsif anak secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2.merumuskan kebijakan, strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan baik menengah maupun tahunan;
3.mewujudkan KLA di Kabupaten Blora yang lebih baik. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan RAD KLA Kabupaten Blora Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
1.penyusunan analisis situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Blora
2.penyusunan kebijakan pencapaian KLA di Kabupaten Blora
3.penyusunan arah kebijakan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLA di Kabupaten Blora
4.penyusunan RAD KLA di Kabupaten Blora Tahun 2025-2029. 10 D. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan RAD KLA Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2.Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3.A World Fit For Children, “Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child”, Tahun 2002;
4.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 28 I ayat

(1);

5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 12
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
23.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18);
24.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak);
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
27.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); E. Sistematika Laporan
1.Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan landasan hukum pelaksanaan KLA di Kabupaten Blora.
2.Gambaran Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Blora Berisi tentang gambaran astronomis, geografis, demografis dan pemenuhan hak anak berdasarkan 5 klaster hak anak dan kelembagaan KLA.
3.Kebijakan Pencapaian KLA Berisi tentang prinsip, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan KLA di Kabupaten Blora
4.Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Berisi tentang mekanisme pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan KLA di Kabupaten Blora.
5.Rencana Aksi Berisi tentang aktivitas rinci dari masing-masing klaster dan unsur kelembagaan KLA di Kabupaten Blora
6.Penutup 13
1.Aspek Geografi Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengahyang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayahsebesar 1.955,8219 km 2 atau 195.582.19 ha (6,01% dari luas wilayahProvinsi Jawa Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada diantara 111º16’ s.d. 111º338’ Bujur Timur dan 6º528’ s.d. 7º248’Lintang Selatan. Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sisi barat, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di sisi utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sisi timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sisi selatan. Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 meter dpl, dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kelerengan 0-2% sebesar 35,06%, 2-5% sebesar 12,81%, 5-15% sebesar 43,64%,15-40% sebesar 8,27%, dan >40% sebesar 0,22%. Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56% tanah gromosol, 39% mediteran, dan 5% alluvial. Kawasan Karst yang adadi 14 Kabupaten Blora meliputi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 753 hektar yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Kabupaten Blora mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, antaralain: batu gamping, batu lempung/tanah liat, pasir kuarsa, phospat, ball clay, dan gypsum. Berdasar data Klimatologi, kondisi iklim Kabupaten Blora merupakan iklim tropis dengan curah hujan berada di antara 1.182 mm pada tahun 2016 sampai dengan 1.877 mm pada tahun 2020 dengan jumlah rata-rata hari hujan 113 hari, sedangkan kecepatan angin antara 10,52 km/jam sampai dengan 77 km/jam. Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora,Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todananbagian selatan. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong,Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati.
2.Aspek Demografi Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan). Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2023 tercatat sebesar 901.621 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 0,27% atau bertambah 13.397 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2022. Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel 2.1 15 Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 KECAMATAN TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 Jati 51.923 49.143 49.317 49.507 50.398 Randublatung 81.457 77.649 77.657 77.687 78.813 Kradenan 42.816 41.062 41.106 41.163 41.800 Kedungtuban 60.555 57.447 57.504 57.578 58.465 Cepu 78.175 76.370 76.439 76.530 77.702 Sambong 29.070 27.659 27.810 27.970 28.527 Jiken 39.793 38.374 38.389 38.415 38.701 Bogorejo 25.860 24.805 24.816 24.834 25.202 Jepon 65.252 62.824 62.923 63.040 64.049 Blora 96.522 93.779 93.963 94.175 94.762 Banjarejo 65.454 62.152 62.397 62.661 63.813 Tunjungan 50.043 47.981 48.076 48.185 48.975 Japah 37.224 35.310 35.346 35.392 35.937 Ngawen 64.416 60.559 60.745 60.948 62.015 Kunduran 70.245 66.189 66.306 66.443 67.519 Todanan 66.837 63.030 63.353 63.696 64.943 Kabupaten Blora 925.642 884.333 886.147 888.224 901.621 Sumber: BPS Kabupaten Blora Tahun 2024 Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 lajupertumbuhan penduduk Kabupaten Blora mengalami perkembangan yang fluktiatif, dari 0,64 di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,27 di tahun 2023. Secara rinci lajupertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat pada gambar berikut: 16 Sumber: BPS Kabupaten Blora (diolah) Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020-2023 Sementara itu jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Blora pada tahun 2023 untuk kelompok umur 10-14 dan 5-9 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok 20-24 tahun, umur 35-39 tahun, 25-29 tahun, 15-19 tahun dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mempunyai persediaan penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa di miliki oleh negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Blora menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023 sebagaimana dalam gambar berikut ini Sumber: BPS Kabupaten Blora (diolah) Gambar 2.3 Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blora Tahun 2023 31.624 26.186 31.440 33.902 35.176 33.773 33.082 32.737 32.979 32.928 30.579 28.693 25.121 19.634 12.917 10.222 30.331 25.266 30.029 31.856 32.858 31.964 32.451 32.983 33.533 33.580 31.687 30.301 20.276 20.276 13.446 14.001 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Perempuan Laki-laki 17 B. Gambaran Pemenuhan Hak Anak
1.Kelembagaan a) Peraturan/Kebijakan Daerah Peraturan daerah terkait penyelenggaraan KLA sangat penting karena memberikan dasar hukum dan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan program-program yang menjamin hak dan kesejahteraan anak. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang memadai, serta mengkoordinasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Peraturan tersebut juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan program-program KLA berjalan efektif dan berkelanjutan.Di Kabupaten Blora, beberapa peraturan daerah serta dokumen serupa yang mendukung penyelenggaraan KLA adalah sebagai berikut 1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pada bab 8 Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dilarang memperkerjakan anak dari segala bentuk pekerjaan; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 7) Peraturan Daerah Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik. Yang dimaksud Layanan Infomasi Publik pada Peraturan Daerah (PERDA) ini yaitu infomasi yang menyeluruh termasuk terkait fasilitas informasi layak anak (ILA); 8) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas; 18 10) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Blora nomor 19 Tahun 2019 tentang penanggulangan HIV AIDS; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041; 13) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangunan Keluarga; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; 16) Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Program Peningkatan ASI Eksklusif di Kabupaten Blora; 17) Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif; 18) Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2022 tentang Desa/Kelurahan Budaya; 19) Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Persalinan di Kabupaten Blora 20) Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2017 Sistem Informasi Desa di Kabupaten Blora; 21) Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; 22) Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; 23) Peraturan Bupati Blora Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 24) Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok; 25) Peraturan Bupati Blora Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan; 26) Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA); 27) Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Paska Persalinan; 19 28) Keputusan Bupati Blora Nomor: 460/735/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 29) Keputusan Bupati Blora Nomor: 444/150/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Percepatan Perbaikan Masalah Gizi di Kabupaten Blora Tahun 2020 30) Keputusan Bupati Blora Nomor: 463/338/2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). 31) Keputusan Bupati Blora Nomor: 463/640/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Blora 32) Keputusan Bupati Blora Nomor: 400.3/446/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 33) Keputusan Bupati Blora Nomor: 000.73/073/2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Blora Tahun 2024 ; 34) Surat Edaran Bupati Blora Nomor: 658/2061 Tahun 2015 tentang percepatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 35) Surat Edaran Bupati Blora Nomor: 050/5106/2023 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025, pada Lampiran Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Renja Perangkat Daerah; 36) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor: 420/5250.1/2021 tentang Rute Aman Selamat Sekolah; 37) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Penerbitan Akte Kelahiran Untuk Anak Panti Asuhan, Anak Yang bermasalah dengan Hukum dan Anak yang Berkebutuhan Khusus; 38) Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Nomor: 05/I/P3A/2024 tentang Pengurus Forum Anak Kabupaten Blora Tahun 2024- 2026; 39) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor: 800/1771/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 800/907/2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ramah Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora; 40) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor: 420/040.1/2023 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak ; 20 41) Surat Keputusan/Tanda Daftar Ulang Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang 9 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Blora; Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber anggaran lainnya untuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) disalurkan melalui setiap dinas terkait. Setiap dinas memiliki alokasi anggaran khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan program-program dan kegiatan yang mendukung tercapainya KLA. Anggaran untuk pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA secara berkala bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung pelaksanaan Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain itu, anggaran untuk promosi dan sosialisasi KLA juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain, seperti dukungan anggaran dari Bank Jateng serta Yayasan Setara yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi KLA. Sementara itu, anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya dialokasikan untuk berbagai kegiatan terkait KLA di Kabupaten Blora. Untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLA, anggaran bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2023 yang mendukung kegiatan Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA). Selanjutnya, anggaran untuk anak-anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2023 yang mencakup anggaran pelayanan pencatatan sipil. Khusus untuk Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), anggaran disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 untuk mendukung registrasi dan penerbitan kutipan akta kelahiran mereka. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya mendukung berbagai kegiatan untuk mendukung KLA di Kabupaten Blora. Untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 21 salah satunya melalui Dokumen Pelaksaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2023. Sementara itu, anggaran untuk terlembaganya partisipasi anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapperida untuk kegiatan musyawaran perencanaan pembangunan kelompok rentan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk fasilitasi Forum Anak Blora, serta dukungan anggaran dari Bank Jateng Kabupaten Blora, PT. Blora Patra Energi (BPE), United Nations Children’s Fund (Unicef) Indonesia terkait OCSEA (Online Child Sex Eksploitation Abuse), dan Yayasan Setara. Selain itu, untuk perlindungan bagi Forum Anak dalam menjalankan peran 2P (Pelapor dan Pelopor), anggaran juga dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapperida, dukungan dari PT. Blora Patra Energi (BPE), Unicef Indonesia terkait OCSEA (Online Child Sex Eksploitation Abuse), serta Yayasan Setara. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait perlindungan dan pengembangan anak di Kabupaten Blora. Untuk pencegahan perkawinan anak, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dokumen Pelaksanaan Angaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah dan dukungan dari Yayasan Setara. Selanjutnya, anggaran untuk lembaga konsultasi keluarga, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Sejahtera (PPKS) juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya, di antaranya Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Keluarga Berencana. Selain itu, untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), anggaran dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satunya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya mendukung berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Blora, untuk lembaga pengasuhan alternatif 22 yang terstandarisasi, anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, termasuk Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dukungan dari Tempat Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah. Selanjutnya, anggaran untuk program atau kegiatan terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berbagai sumber lainnya, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta dukungan anggaran dari Bank Jateng Kabupaten Blora, Bank Perkreditan Rakyat Blora Artha, serta PT. Blora Patra Energi. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan terkait dengan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) didukung oleh anggaran dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya mendukung berbagai program kesehatan anak dan ibu di Kabupaten Blora. Untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di antaranya melalui DPA Dinas Kesehatan. Selanjutnya, program gizi balita didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah, dukungan dari Bank Jateng Blora, Yayasan Setara, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dari beberapa kelurahan, yaitu Balun, Cepu, Karangboyo, Ngelo, dan Ngroto. Sementara itu, untuk program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah dua tahun, anggaran juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah, dukungan dari Bank Jateng, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari kelurahan Balun, Cepu, Karangboyo, Ngelo, dan Ngroto. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya digunakan untuk mendukung berbagai program layanan kesehatan, lingkungan, dan pendidikan di Kabupaten Blora. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. Selanjutnya, anggaran untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak juga berasal dari Anggaran 23 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah. Selain itu, untuk mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta menghilangkan iklan, promosi, dan sponsor rokok, anggaran dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. Sementara itu, anggaran untuk mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, seperti DPA Dinas Pendidikan, dukungan dari PT. Perhutani, dan program beasiswa pelajar dari Bank BRI. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya mendukung berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan anak di Kabupaten Blora. Untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Yayasan Setara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan. Selanjutnya, fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinporabudpar untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan budaya, serta dukungan anggaran dari Bank Jateng Kabupaten Blora dan Bank Perkreditan Rakyat Blora Artha. Selain itu, pencegahan dalam Perlindungan Khusus mendapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dukungan dari Yayasan Setara. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya digunakan untuk berbagai program yang mendukung perlindungan khusus bagi anak di Kabupaten Blora. Untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BTPA), anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan terinfeksi HIV/AIDS dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Banagsa dan Politik, 24 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah, serta dukungan dari Yayasan Setara. Selain itu, pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber lainnya mendukung berbagai layanan untuk anak di Kabupaten Blora. Untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM), anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Sementara itu, untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi, anggaran juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, anggaran bersumber dari APBD, termasuk melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak, proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di daerah melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Salah satu langkah penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan anak adalah dengan mendengarkan langsung pandangan, pendapat, dan usulan dari anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di daerah telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat /usulan dari forum anak/kelompok anak. b) Penguatan Kelembagaan 1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Blora telah dibentuk Gugus Tugas KLA yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 463/640/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora. Gugus Tugas ini berperan 25 strategis dalam mendukung penyelenggaraan program KLA. Gugus Tugas KLA Kabupaten Blora telah berfungsi secara efektif dalam kelembagaan serta lima klaster, meliputi kegiatan advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi atau bimbingan teknis, mobilisasi sumber daya, dan penyusunan laporan. Seluruh kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Blora. 2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak RAD KLA memegang peran strategis dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan yang mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan, RAD KLA memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara holistik melalui pendekatan kelembagaan dan klaster tematik, seperti hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan pemanfaatan ruang publik. Dengan adanya RAD KLA, pemerintah daerah dapat mengarahkan sumber daya secara efektif, melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, serta menjamin partisipasi anak dalam pembangunan. Selain itu, RAD KLA juga menjadi instrumen penting dalam mengukur capaian program dan memastikan adanya kesinambungan dalam upaya menuju predikat KLA. Implementasi RAD KLA, tidak hanya berdampak positif bagi anak-anak sebagai generasi penerus, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Blora telah menyusun RAD KLA yang mencakup kelembagaan dan lima klaster utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan KLA. Dokumen perencanaan ini didukung oleh sejumlah regulasi, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangunan Keluarga. Selain itu, Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA telah ditetapkan sebagai pedoman teknis implementasi di lapangan. Tidak hanya itu, RAD KLA menjadi kerangka kerja jangka menengah yang berisi strategi dan langkah-langkah operasional dalam mencapai tujuan KLA . Dengan regulasi yang lengkap dan perencanaan yang terarah, Kabupaten Blora berupaya memastikan pelaksanaan KLA berjalan optimal dan berdampak langsung bagi anak-anak di daerahnya. 26 3) Profil Kabupaten Layak Anak Profil KLA merupakan dokumen penting yang menggambarkan kondisi terkini terkait pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah. Profil ini berfungsi sebagai peta dasar untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta potensi yang ada dalam penyelenggaraan KLA. Dengan memiliki Profil KLA Tahun 2023, Kabupaten Blora telah menunjukkan komitmen serius dalam mengelola data berbasis lima klaster KLA, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus anak. Profil ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program ramah anak di Blora. Lebih dari itu, profil ini juga berperan sebagai alat advokasi yang memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan data yang terintegrasi dalam profil tersebut, Kabupaten Blora dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan demi tercapainya predikat KLA. 4) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak , Pemerintah Kabupaten Blora telah mengembangkan berbagai strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta publikasi selama satu tahun terakhir. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) ini dilakukan melalui beragam media, mulai dari media cetak seperti brosur dan leaflet, media luar ruang berupa baliho dan spanduk, hingga media elektronik seperti siaran radio dan televisi lokal. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens, terutama generasi muda, dengan konten yang informatif dan menarik. Tidak hanya itu, media lainnya seperti komunitas dan forum diskusi turut dilibatkan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pesan tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat diterima secara luas, meningkatkan kepedulian masyarakat, serta membangun sinergi antara pemerintah, lembaga, dan warga dalam mewujudkan Blora sebagai Kabupaten Layak Anak . 27 c) Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan sangat penting untuk mendukung kelembagaan KLA karena mereka dapat menyediakan sumber daya, keahlian, dan platform yang memperkuat implementasi program KLA. Lembaga Masyarakat membantu dengan penyuluhan dan dukungan lokal, Media Massa memberikan visibilitas dan meningkatkan kesadaran publik, sementara Dunia Usaha dapat berkontribusi melalui investasi dan dukungan praktis. Kemitraan ini, lebih dari sekadar charity, memastikan keterlibatan aktif dan kolaboratif yang berkelanjutan, yang penting untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang ramah anak secara efektif dan menyeluruh. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga masyarakat adalah: 1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Blora melaksanakan sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Desa Geneng Kecamatan Jepon; 2) Forum anak telah berpartisipasi dalam acara pelatihan Konvensi hak anak; 3) Forum anak berpartisipasi dalam Kampung dongeng bersama Pokja Bunda PAUD dalam rangka sosialisasi dan promosi Kabupaten Layak Anak; 4) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK ) Kabupaten Blora melaksanakan sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Banjarejo; 5) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK ) Kabupaten melaksanakan pengukuhan forum anak Kecamatan Jiken; 6) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK ) Kabupaten Blora melaksanakan sosialisasi DRPPA di Desa Blebah Kecamatan Jiken; 7) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK ) Kabupaten Blora mengikuti launching Desa Geneng layak anak; 8) Kabupaten Blora melaksanakan pengukuhan forum anak Kecamatan Jepon; 9) Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Kodokan Kecamatan Kunduran; 28 10) Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Jejeruk Kecamatan Blora; 11) Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Medalem Kecamatan Kradenan; 12) Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kecamatan Jiken; dan 13) Pengukuhan forum anak Kecamatan Japah. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dunia Usaha adalah: 1) The Garden Cafe Dan Resto Blora memfasilitasi kegiatan Jambore forum anak Se Kabupaten Blora 2) PT. Blora Patra Energi (BPE) memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan Jambore anak dan acara forum anak 3) Sebara Resto Blora memfasilitasi tempat untuk kegiatan advokasi sekolah ramah anak dan Puskesmas ramah anak Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Media adalah: 1) Media RMOL Jateng menyampaikan kegiatan Jambore forum anak; 2) Harian Suara Merdeka menampilkan dua prestasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Jawa Tengah yang membanggakan di Tahun 2023; 3) Media Blora Express menyampaikan kegiatan advokasi Puskesmas ramah anak; 4) Instagram @dinsosp3_blora menyampaikan kegiatan festival anak Jawa Tengah dan pengukuhan Bunda Farm anak provinsi dan kabupaten atau kota se Provinsi Jawa Tengah; 5) Instagram @dinsosp3_blora menyampaikan kegiatan pengukuhan forum anak Kecamatan Jati masa periode 2022 sampai 2024 yang bertempat di Pendopo Manggala Praja Kecamatan Jati; 6) Muria Suara Merdeka menyampaikan kegiatan UNICEF lengkap Blora perkuat Perlindungan Anak melalui Safe Environment And Friendly For Children (SAFE4C) dan Online Child Sex Exploitation Abuse (OCSEA); dan 7) Detiknews menyampaikan berita tentang UNICEF lengkap Blora perkuat Perlindungan Anak melalui Safe Environment And Friendly For Children (SAFE4C) dan Online Child Sex Exploitation Abuse (OCSEA) Kabupaten Blora sudah terbentuk Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak di Kabupaten Blora adalah Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Blora. Terbentuk sejak tahun 2019. Beberapa perusahaan sudah terlibat dalam berbagai kegiatan untuk pembangunan anak di Kabupaten Blora. Setiap tahun dilaksanakan juga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum 29 Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan data dukung terlampir. Sudah ada upaya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Blora. Beberapa perusahaan sudah mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan anak di Kabupaten Blora, diantaranya: 1) Dukungan anggaran dari Bank Jateng Cabang Blora untuk kegiatan Hari Anak dan Alat Bermain Anak 2) Pembuatan Taman Ramah Anak dan Pemberian Bantuan kepada anak terkait stunting dari Bank Perkreditan rakyat (BPR) Blora Artha 3) Sarana Permainan Anak di taman dari Perumda Tirta Amerta Blora 4) Pembuatan Lapangan Hybrid Anak, Kegiatan Jambore Anak, Kegiatan Forum Anak, Festival Anak dan Santunan Anak dari PT. BPE Blora 5) Pembuatan Taman Love dari Bank Perkreditan Rakyat ()BPR BKK Blora
2.Klaster I: Hak Sipil Dan Kebebasan a) Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran Pentingnya anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran tidak dapat dianggap remeh, karena akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang memastikan identitas dan hak-hak hukum anak. Registrasi kelahiran memberikan anak status hukum yang sah, memfasilitasi akses mereka terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta melindungi hak-hak mereka di mata hukum. Akta kelahiran juga berfungsi sebagai bukti identitas yang penting dalam berbagai situasi administratif, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan dokumen resmi, dan dalam proses perlindungan hukum. Berikut adalah persentasi pencatatan dan pendataan anak di Kabupaten Blora. 30 Tabel 2.2. Persentasi Pencatatan dan Pendataan Anak di Kabupaten Blora Tahun 2022- 2023 NO. KETERANGAN PERSENTASE
1.Anak diregistrasi 2 tahun terakhir 2022: 99,32% 2022: 99,50%
2.Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir 2022: 99,32% 2022: 99,50%
3.Anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir 2022:63,41% 2023:52,93% Kabupaten Blora telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan administrasi kependudukan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak-anak melalui pengaturan mekanisme registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini mencakup pembukaan akses bagi berbagai kelompok anak, termasuk anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti asuhan, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus. Langkah tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Selain itu, terdapat Standar Operasional Prosedur Pembuatan Akta Sehari Tuntas, yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan akta kelahiran. Tidak hanya itu, peraturan ini juga memberikan perhatian khusus terhadap anak- anak di panti asuhan, anak yang memiliki masalah hukum, dan anak berkebutuhan khusus, melalui penetapan standar pelayanan publik yang memastikan hak mereka atas dokumen kependudukan terpenuhi secara cepat, akurat, dan tanpa diskriminasi. Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan inklusif Kabupaten Blora dalam mendukung hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan Kabupaten Layak Anak . Kabupaten Blora terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan layanan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran untuk memastikan layanan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pelatihan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2023. Pelatihan ini diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari para penyelenggara layanan administrasi kependudukan. 31 Selain itu, Kabupaten Blora memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih yang telah mengikuti pelatihan mendalam tentang Konvensi Hak Anak, seperti Sri Anawati, S.Sos, dan Desta Trimatra Puspitasari, S.E. Dengan pelatihan tersebut, mereka diharapkan mampu memberikan layanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas identitas hukum yang diakui. Langkah ini menunjukkan komitmen Blora dalam memastikan layanan registrasi kelahiran yang berkualitas, responsif, dan inklusif, yang merupakan elemen penting dalam mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA). Kemitraan antar Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak antara lain adalah: 1) Dinas Kesehatan Daerah 2) RSUD dr. R. Soetijono Blora 3) RSUD dr. R. Soeprapto 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5) RS Permata Blora 6) RS PKU Muhammadiyah Cepu 7) RS PKU Muhammadiyah Blora 8) Klinik Tali Asih Jepon 9) Klinik Al Hikmah Bogorejo 10) Klinik Anisa Blora Kabupaten Blora menghadirkan inovasi Lapak Pak RT untuk mempercepat registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini menjangkau pemilih pemula dan penduduk rentan administrasi kependudukan langsung di tingkat Rukun Tetangga (RT), memudahkan akses tanpa harus datang ke kantor dinas. Dengan pendekatan inklusif, Lapak Pak RT memastikan anak-anak dari kelompok marginal, seperti anak panti asuhan dan yang memerlukan perlindungan khusus, memperoleh dokumen kependudukan mereka, mendukung percepatan pemenuhan hak anak atas identitas hukum. b) Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) sangat penting karena menyediakan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan dan hak-hak anak. Fasilitas ini membantu memastikan bahwa informasi tentang hak anak, layanan yang tersedia, dan perlindungan yang dibutuhkan mudah diakses oleh anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya Informasi Layak Anak (ILA), anak-anak dapat memperoleh informasi yang memadai untuk memahami hak-hak mereka, sedangkan orang tua dan pengasuh dapat mengakses panduan dan 32 dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Fasilitas dari Lembaga Layanan Informasi Anak yang tersedia diantaranya: 1) Perpustakaan umum Kabupaten memiliki beberapa pelayanan aktivitas layanan informasi anak antara lain adalah pelayanan pembuatan kartu, kegiatan story telling, paket wisata literasi, wi-fi akses, ebook dan lain-lain 2) Perpustakaan Desa memiliki beberapa aktivitas lembaga layanan informasi anak seperti layanan pendaftaran anggota, bimbingan perpustaka, peminjaman atau pengembalian buku, free wi-fi, akses penelusuran ebook dan pemutaran film anak. 3) Perpustakaan sekolah memiliki beberapa layanan informasi anak seperti layanan keanggotaan, layanan baca di tempat, layanan peminjaman, layanan referensi, layanan audio visual, layanan pembimbingan perpustakaan, layanan pendampingan KBM, layanan free wi-fi, layanan penelusuran e-book 4) Kampung dongeng memiliki beberapa aktivitas seperti kelas dongeng,Story teller, fun game, kreativitas dolanan, rumah baca dan senam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora telah berhasil mendapatkan predikat pratama dalam Daftar Hasil Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Pencapaian ini menandakan komitmen dan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blora dalam menyediakan fasilitas informasi yang ramah anak, sesuai dengan standar nasional untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak, serta memberikan ruang yang aman dan mendidik bagi anak-anak untuk mengakses informasi yang bermanfaat. Pengakuan ini juga mencerminkan keberhasilan Blora dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan memberikan akses informasi yang inklusif dan berkualitas. Pada tahun 2022 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah anak yang mengakses Informasi Layak Anak di Kabupaten Blora. Total akses informasi oleh anak-anak mencapai 119.456, yang terdiri dari 49.256 anak pada tahun 2022 dan 61.300 anak pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program-program yang mendukung penyebaran informasi yang ramah anak, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi anak dalam mengakses sumber informasi yang relevan untuk mendukung perkembangan mereka. 33 Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Blora sebagai wilayah yang memberikan akses informasi yang layak bagi anak-anak sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak mereka. Tersedia fasilitas layanan Informasi Layak Anak (ILA) bagi Anak yang Memperlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/ Lembaga pelatihan kerja Swasta (LPKS) , Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ,Panti Asuhan dan lain-lain. Fasilitas tersebut terdapat pada : Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Aisyiyah , Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Mustawal , Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Assyifa , Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitul Hadi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baithesda, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Darul Cepu , Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amoh Putra Blora. Perpustakaan di Blora juga melayani pelayanan perpustakaan keliling di berbagai tempat Kabupaten Blora Selain itu fasilitas layani Informasi Layak Anak (ILA) bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) itu terdapat juga fasilitas-fasilitas seperti kursi roda untuk penyandang disabilitas lift untuk penyandang disabilitas Alquran bagi tunanetra dan lain sebagainya. Kabupaten Blora telah menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap konten informasi yang tidak layak bagi anak, untuk memastikan bahwa anak-anak hanya mengakses informasi yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Beberapa langkah pengawasan yang telah dilaksanakan antara lain pemilihan dan seleksi karya cetak serta rekam yang akan disediakan, termasuk sortir buku donasi dari masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan standar usia anak. Selain itu, pemasangan aplikasi YouTube Kids pada perangkat akses informasi juga diterapkan untuk memberikan akses yang aman kepada anak-anak. Di tingkat eksternal, Pemerintah Kabupaten Blora bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memblokir situs atau konten yang tidak layak bagi anak-anak, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan informasi yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka secara positif. Kabupaten Blora telah memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang menyelenggarakan layanan Informasi Layak Anak (ILA) telah mendapatkan pelatihan mengenai Konvensi Hak Anak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan layanan yang sesuai dengan hak-hak anak, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak. Dengan pelatihan ini, diharapkan layanan Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Blora dapat lebih responsif dan sesuai dengan 34 prinsip-prinsip hak anak.SDM yang pernah melakuakan pelatihan KHA antara lain adalah: 1) Arif Chusaeni, SE 2) Ahmad Thosim Hanafi, A.Ma.Pust 3) Emma Idamaningsih Kasy,S.Sos 4) Wiji Sayekti, A.Ma,Pust Terdapat kemitraan yang erat antar Perangkat Daerah dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak. Kerjasama ini melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), yang bekerja sama untuk memastikan akses informasi yang ramah anak dapat terpenuhi dengan baik. Melalui kemitraan ini, berbagai fasilitas, termasuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), dapat menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan hak anak, serta melakukan pengawasan terhadap konten yang tidak layak. Kerjasama tersebut antara lain adalah: 1) Perpustakaan Kab. Blora bekerjasama dengan Dinas Kominfo terkait server internet 2) Perpustakaan Kab. Blora Kemitraan dengan Dinsos PPPA Blora dalam rangka peningkatan SDM penyedia layanan informasi layak anak 3) Perpustakaan Kab. Blora Kemitraan dengan Komunitas Kampung Dongeng dalam penyediaan layanan Story Telling bagi anak 4) Penyediaan layanan Informasi Layak Anak (ILA) bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan, dll. 5) Perpustakaan Daerah Kabupatem Blora bermitra dengan Komunitas Difabel Blora, SMP Insan Gemilang, SMA N Tunjungan, SMK N 2 Blora, PT BUKUKU Komunitas Sei Red House ARt 6) Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Blora dengan Perangkat Daerah dalam Penyediaan Informasi Layak Anak (ILA) Inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses yang tepat dan berkualitas terhadap informasi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Dengan adanya inovasi, seperti pengembangan platform digital yang ramah anak, kemitraan antar instansi, dan program-program kreatif seperti "Lapak Pak RT" untuk memudahkan akses informasi bagi anak-anak di daerah terpencil, dapat mempercepat distribusi informasi yang sesuai dengan hak-hak anak. Inovasi juga 35 memungkinkan terciptanya sistem yang lebih efisien dalam mengawasi konten informasi agar tetap sesuai dengan prinsip perlindungan anak, menghindari konten yang merugikan, dan mendukung pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan anak. Dengan demikian, inovasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan mendukung hak anak di era digital ini. Inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak anatar lain adalah: 1) Eksak (e-kliping melalui website); Buku Inovasi Kabupaten Blora Hal 16. 2) Si Pust /Digitalisasi Pustaka (e-library melalui telegram) ; Buku Inovasi Kabupaten Blora Hal 24. 3) Rensbook (Resensi Buku anak Online melalui website) ; Buku Inovasi Kabupaten Blora Hal 34. 4) Larissa (Layanan Bimbingan Bahasa Inggris Bagi Pemustaka). 5) Si Papa (Pendaftaran Anggota online). 6) I – MUSTIKA (DIGITAL LIBRARY PERPUSTAKAAN KAB. BLORA. 7) Dolar (Dongeng Online Anak Blora. c) Pelembagaan Partisipasi Anak Forum Anak Blora telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang sah dan aktif mengikuti berbagai kegiatan serta program peningkatan kapasitas sebagai pelopor dan pelapor, serta untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Salah satu kegiatan penting yang telah dilaksanakan adalah Deklarasi Anak Blora Cerdas Bermedia Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan aman. Selain itu, Forum Anak Blora juga terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang terus dilaksanakan untuk memperkuat peran serta anak dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi anak-anak agar suara dan aspirasi mereka didengar serta diakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Forum Anak dan kelompok anak memegang peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan daerah. Sebagai wadah partisipasi anak, Forum Anak dan kelompok anak memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, serta kebutuhan yang relevan dengan kesejahteraan mereka. Di Kabupaten Blora, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan telah diintegrasikan secara formal dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui Musrenbang, Forum Anak Blora terlibat langsung dalam 36 menyampaikan isu-isu penting terkait hak-hak anak dan memberikan kontribusi terhadap kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Blora untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah anak, serta memastikan suara anak-anak terdengar dalam setiap keputusan pembangunan daerah. Pentingnya Forum Anak dan kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) adalah untuk memastikan mereka memahami hak- hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak untuk mengenali, memperjuangkan, dan melaporkan pelanggaran hak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak, mereka dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta berkontribusi secara positif dalam membangun lingkungan yang ramah anak dan menghormati hak-hak mereka. Di Kabupaten Blora, pentingnya pelatihan ini didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia yang sudah memiliki sertifikat Konvensi Hak Anak, memastikan kualitas pemahaman dan implementasi hak anak yang lebih baik dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang melibatkan anak. Kabupaten Blora telah aktif meningkatkan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak atau kelompok anak melalui berbagai kegiatan yang bermitra dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Berbagai program telah dilaksanakan untuk memperkuat peran anak sebagai pelopor dan pelapor, seperti Sosialisasi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG), Studi Banding ke Kabupaten Sragen, Pendidikan Politik, Advokasi Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak, serta Training Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Selain itu, Forum Anak juga mengikuti Orientasi Anggota, Jambore Forum Anak, Seminar Kesehatan Reproduksi, Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA), Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), dan Pembinaan Forum Anak Desa. Beragam kegiatan ini dirancang untuk memastikan Forum Anak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah serta mewujudkan lingkungan yang ramah anak. 37 Mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pendamping dari Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Forum Anak penting untuk memastikan sinergi, kelancaran pelaksanaan program, serta optimalisasi peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pembangunan daerah.Bentuk kegiatannya antara lain adalah rapat koordinasi wilayah se eks-karesidenan Pati yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus,rapat koordinasi multi pihak perencanaan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak di Kabupaten Blora yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, rapat persiapan verifikasi lapangan Hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Kabupaten Blora, rapat persiapan hari anak nasional 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, rapat perencanaan lomba tiktok memperingati hari anak nasional tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, rapat penilaian lomba Tik Tok memperingati hari anak nasional tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Rakorwil Karesidenan Pati yang kedua yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora serta rapat koordinasi perencanaan kekerasan dan bullying yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora. Kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak penting untuk mengembangkan kreativitas, memperkuat kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor, serta memastikan partisipasi anak yang lebih efektif dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan inovasi antara lain adalah: 1) Forum Anak Latihan Dodolan; Sebagai wujud penanaman jiwa Wirausaha Forum anak melakukan latihan dodolan dan dalam kesempatan ini Forum Anak melakukan latihan berwirausaha di Event SCTV dan juga event-event lainnya 2) FORUM ANAK GO TO VILLAGE.
3.Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif a) Pencegahan Perkawinan Anak Pencegahan perkawinan anak penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak, karena perkawinan di usia dini dapat menghambat pendidikan mereka, meningkatkan risiko kesehatan, dan mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang secara 38 optimal. Selain itu, perkawinan anak sering kali memaksa mereka masuk ke dalam peran dewasa sebelum waktunya, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan mempengaruhi masa depan mereka secara negatif. Dengan mencegah perkawinan anak, kita dapat memastikan anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pencatatan data terkait perkawinan anak penting untuk memahami akar masalah, mengukur tingkat prevalensi, dan merancang kebijakan serta program yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak.Pencatatan data terkait perkawinan anak di Kabupaten Blora adalah: 1) Data kehamilan remaja >20 tahun (dinkes); 2) Data permohonan dispensasi kawin <18 tahun; 3) Data Perkawinan <19 tahun (dari Kantor Kementrian Agama); 4) Data perceraian < 18 tahun; 5) Data Perkawinan tidak tercatat <18 tahun; 6) Data Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Usia <18 tahun; 7) Data Anak Keluarga Miskin yang melalukan perkawinan < 18 tahun. Kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral penting untuk memastikan pendekatan yang komprehensif, sinergi antar pemangku kepentingan, serta penyediaan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Blora antara lain adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora melaksanakan edukasi cegah Pernikahan Dini di panggung Gebyar Ramadan di alun-alun Blora,edukasi pencegahan stunting melalui pencegahan perkawinan anak, permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Blora disebut mengalami peningkatan Bupati Blora meminta para guru melakukan inovasi untuk membantu menekan angka Pernikahan Dini, sosialisasi cegah perkawinan anak dengan mahasiswa sosialisasi di sekolah, bimbingan remaja usia sekolah sosialisasi pentingnya mencegah stunting dan Pernikahan Dini, cerdas canting Dinkes Gelora himbau hindari Pernikahan Dini, Dinkes Blora ajak masyarakat cegah Pernikahan Dini, beberapa kegiatan tersebut sudah tersaji jika dicari di Google Program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak penting untuk menghadirkan solusi kreatif, efektif, dan berkelanjutan yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan mengatasi akar permasalahan secara holistik. Berikut adlaah beberapa inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Blora: 39 1) Inovasi yang terdapat di Kabupaten Blora MANAK (MoU Dispensasi Nikah Anak). Inovasi tersebut terus dikembangkan untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Blora. Inovasi tersebut sudah disahkan di Perbup Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023. 2) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin diampu oleh Kemenag Blora 3) Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Diampu oleh Kemenag Blora 4) Genre Menyapa yang diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Benrencana (GenRe) Kabupaten Blora dengan melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi terkait program Pendewasaan Usia Perkawinan ke sesama Remaja. Dengan adanya kegiatan remaja untuk remaja akan mempermudah untuk memahami. Kegiatan dikemas dengan format kegiatan yang menarik dan sesuai dengan dunia remaja. b) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi dan dukungan yang memadai dalam mendidik dan merawat anak-anak mereka. Lembaga ini membantu orang tua dan keluarga mengatasi tantangan pengasuhan, meningkatkan keterampilan parenting, dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak. Dengan kapasitas yang kuat, lembaga-lembaga ini dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif, mempromosikan praktik pengasuhan yang positif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Terdapat 5 lembaga layanan konsultasi keluarga di Kabupaten Blora yaitu: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusata Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Lembaga tersebut sesuai standar dan aktif menjalankan fungsinya dan juga sumber daya manusia dalam pemberi layanan tenaga konselor/konsultasi/penyuluh dan tenaga administrasi) di lembaga tersebut juga sudah bersertifikasi. Lembaga tersebut juga meakukan promosi di berbagai platform agar menjangkau masyarakat lebih luas, platform promosinya adalah sebagai berikut:

a.Media Sosial Instagram Puspaga:
b.Media cetak (leaflet, baliho spanduk dsb) 40
c.Media Luar Ruang PPKS: Lembaga tersebut juga melakukan kemitraan lembaga layanan keluarga, beberapa diantara adalah: 1) Layanan Rujukan psikologi dan psikiater di RSUD dr. R soetijono Blora 2) MoU dengan Dinas Kesehatan Daerah dan Pengadilan agama dalam rangka persyaratan pengajuan dispensasi perkawinan di bawah 19 tahun 3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) bekerja sama dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten dan Pendamping Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 4) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait program program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam penyediaan layanan konsultasi keluarga Terdapat dua Program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga: 1) Pojok Untuk Sesuluh (Ponsel): Inovasi yang ditampilkan adalah program edukasi untuk masyarakat di media sosial tentang program program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan adanya media ini diharapkan semakin mempermaudah masyarakat untuk memahami. 2) Mbak Silpa (Sistem Layanan Pengaduan Anak & Perempuan): Inovasi yang ditampilkan adalah layanan khusus untuk pelayanan bagi perempuan dan anak. Sehingga apabila ada pengaduan akan dapat segera ditangani c) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif penting karena memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan mereka, termasuk fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pendekatan holistik dan integratif mengakui bahwa semua aspek perkembangan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita dapat membantu anak-anak tumbuh dengan keseimbangan yang baik, meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar, berinteraksi secara positif dengan orang lain, dan menghadapi tantangan hidup. Ini juga membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk pendidikan dan perkembangan di masa depan, serta mempromosikan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Kabupaten Blora sudah Memiliki Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blora Nomor: 420/592/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) Dengan Anggota: 41 1) Bupati Blora 2) Wakil Bupati Blora 3) Sekretariat Daerah Kabupaten Blora 4) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora 5) Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan InovasiDaerah Kabupaten Blora 6) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora 7) Kementerian Agama Kabupaten Blora 8) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora 9) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora 12) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Blora 13) Ketua Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Blora 14) Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Blora Pentingnya sumber daya manusia Pos Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak, sehingga dapat memberikan layanan yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di Kabupaten Blora, sebanyak 150 orang SDM Pos Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak, menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang inklusif, aman, dan mendukung pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, terdapat kemitraan antara Pos Pos Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integratif (PAUD-HI) dan Perangkat Daerah terkait dalam pelayanan Pos Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integratif (PAUD-HI) antara lain adalah: 1) Dinas Pendidikan bentuk kerjasamanya adalah Pengalokasiaan Anggaran dan Pendidikan 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bentuk kerjasamanya adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan 3) Dinas Kesehatan Daerah bentuk kerjasamanya adalah Pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan 4) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bentuk kerjasamanya adalah Pelayanan Sosial dan Perlindungan anak. 42 5) Kementerian Agama Kabupaten Blora bentuk kerjasamanya adalah Muatan Pendidikan Agama di Pengembangan Anak Usia Dini 6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan bentuk kerjasamanya adalah Informasi Layak Anak 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bentuk kerjasamanya adalah Sosialisasi atau penyuluhan Pendidikan Karakter Pancasila. 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bentuk kerjasamanya adalah Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi dan Bencana serta Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan. Inovasi pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative (PAUD HI di Kabupaten Blora adalah dengan melaksanakan kegiatan Mendongeng dengan Bunda PAUD dari tingkat Kabupaten sampai kecamatan dan desa /Kelurahan. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan kampung dongeng dengan peserta dari semua kecamatan/desa/kelurahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membudayakan kegiatan mendongeng bagi anak anak sehingga diharapkan memberi manfaat yang positif pada pertumbuhan anak, membantu pengembangan moral, sensorik kognitif, melatih empati. menumbuhkan kreatifitas, imajinasi seta memperkuat ikatan sosial dan keluarga. Diharapkan pula semua Pos Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dapat mengembangan kegiatan mendongeng di lingkungan anak anak didik. d) Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif penting untuk memastikan bahwa semua lembaga yang menyediakan perawatan dan pengasuhan anak memenuhi standar kualitas yang konsisten dan tinggi. Ini melibatkan penetapan kriteria yang jelas untuk keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak anak, sehingga anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga tersebut menerima perlindungan dan dukungan yang memadai. Dengan adanya standardisasi, lembaga pengasuhan alternatif dapat memastikan bahwa praktik mereka efektif dan sesuai dengan regulasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan memberikan rasa aman bagi keluarga dan masyarakat.
a.Tempat Penitipan Anak (TPA) yang ada di Kabupaten Blora yang dikelola oleh yayasan: • Tempat Penitipan Anak Aisyiyah Blora telah mengikuti akreditasi dan memperoleh predikat madya (urutan nomor 20 dalam surat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) • Tempat Penitipan Anak Al Balad 43 • Tempat Penitipan Anak (TP) yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mustika
b.Lembaga pengasuhan Anak di Kabupaten Blora terdapat 25 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
c.Pondok Pesantren di Kabupaten Blora ada 108. Di Kabupaten Blora, penyediaan layanan pengasuhan alternatif bagi anak yang membutuhkan perhatian khusus telah dilaksanakan melalui berbagai lembaga yang sesuai dengan standar akreditasi. Salah satu lembaga tersebut adalah Taman Pengasuhan Anak (TPA) Aisyiyah Blora, yang telah mengikuti proses akreditasi dan berhasil meraih predikat madya, menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan pengasuhan anak yang profesional. Selain itu, terdapat 24 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang beroperasi di pondok pesantren, memberikan pilihan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus. Keberadaan lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pengasuhan yang layak, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mendukung tumbuh kembang secara optimal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora memiliki pedoman berupa syarat-syarat pengangkatan anak atau adopsi yang bertujuan untuk memastikan proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Syarat-syarat ini mencakup berbagai aspek penting, seperti persyaratan administratif, kriteria kelayakan calon orang tua angkat, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum. Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora juga memastikan bahwa proses adopsi memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, termasuk hak untuk diasuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung tumbuh kembangnya. Dengan penerapan syarat-syarat yang ketat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi atau pengabaian, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi calon orang tua angkat agar proses adopsi berjalan transparan, legal, dan bertanggung jawab. Kemitraan lembaga pengasuhan alternatif dengan berbagai pihak penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak secara holistik, termasuk aspek perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemitraan tersebut diantara lainnya dengan: 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora 2) Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora 44 3) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blora 4) Dinas Kesehatan daerah Kabupaten Blora 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 7) Kepolisian Resort Blora 8) Badan Amal Zakat Nasional Blora Salah satu program inovasi dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif di Kabupaten Blora adalah inisiatif yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada anak-anak penghuni lembaga. Program ini diwujudkan dengan mendirikan toko yang sepenuhnya dikelola oleh anak-anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), memberikan mereka pengalaman praktis dalam mengelola usaha. Anak-anak dilatih mulai dari tahap pembelian barang, penjualan produk, hingga pencatatan transaksi secara mandiri. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya memperoleh keterampilan kewirausahaan, tetapi juga pengetahuan dan kesiapan untuk hidup mandiri di masa depan, sekaligus menjadi contoh inovasi yang mendukung kemandirian anak di lembaga pengasuhan alternatif. e) Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak. Infrastruktur seperti area bermain yang aman, fasilitas toilet yang sesuai, dan jalur yang mudah diakses membantu anak-anak beraktivitas dengan bebas dan aman di ruang publik. Ini juga mendukung perkembangan sosial dan fisik mereka, serta memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan publik tanpa menghadapi hambatan atau risiko. Dengan infrastruktur yang ramah anak, ruang publik menjadi lebih mendukung untuk kebutuhan dan hak-hak anak, menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan memperkuat kesejahteraan anak secara keseluruhan. 1) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kabupaten Blora memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sebagai salah satu fasilitas publik yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keberagaman aktivitas yang sesuai untuk anak-anak dari berbagai usia. 45 Lokasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Kabupaten Blora antara lain adalah sebagai berikut: • Noyo Gimbal View di Bangsri, Kec. Jepon • Taman Edukasi Anak-Anak Desa di Wisata Tempel lemahbang • MC Edupark Cepu • Kampung Bluron Tempuran • Tunjungan Waterpark • 528 Taman Kanak Kanak tiap wilayah se-Kabupaten Blora • Kampoeng Pelangi di Bangsri, Kec. Jepon • Taman Sarbini di Tempelan, Kec. Blora • Taman Bangkle di Jl. Jendral Sudirman No.196,Alugoro, Bangkle, Kec. Blora • Taman Love di Jl. Alun-Alun Blora 5, Kec. Blora • Taman Tirtonadi di Mlangsen, Kec. Blora • Dll 2) Rute Aman Selamat Ke Dan Dari Sekolah (RASS) Kabupaten Blora memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah yang bertujuan untuk memastikan keselamatan anak-anak dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah. Program ini mencakup pengaturan rute yang bebas dari potensi bahaya, pemasangan rambu keselamatan, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keamanan anak.Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah di kabupaten Blora antara lain: 1) Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 2) Halte Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 3) Lampu Warning Light (WL) Rambu Lalu lintas Bersuar Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 4) Rambu Lalu Lintas RPPJ Warning Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) tidak bersuar 5) Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas 6) Pelajar Pelopor Keselamatan 7) Polisi Cilik 8) Safety Ridding 9) Program Bis Sekolah Salah satu upaya untuk mensosialisasikan upaya untuk keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar dilaksanakan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .Diharapkan para pelajar yang selalu peduli dan menjadi keselamatan berlalu lintas Program dari Satlantas Polres Blora melaksanakan program Rangkulan Keselamatan yaitu Satlantas Polres Blora melaksanakan kegiatan rutin pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik rawan 46 kepadatan guna menciptakan situasi kamseltibcarlantas yang aman, lancar dan kondusif di wilayah Kabupaten Blora.
1. 4.Klaster III: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan a) Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persalinan di fasilitas kesehatan penting karena memastikan ibu dan bayi mendapatkan perawatan medis yang tepat dan aman selama proses kelahiran. Di fasilitas kesehatan, tenaga medis terlatih dan peralatan yang diperlukan tersedia untuk menangani komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan, sehingga mengurangi risiko kematian atau masalah kesehatan bagi ibu dan bayi. Selain itu, persalinan di fasilitas kesehatan memungkinkan akses cepat ke intervensi medis darurat dan layanan pasca persalinan, yang penting untuk memastikan pemulihan yang baik bagi ibu dan awal kehidupan yang sehat bagi bayi. Capaian pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Blora tahun 2023 telah mencapai 100%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan: 1) Upaya KIE kepada ibu hamil yang dilaksanakan pada saat posyandu, kelas ibu hamil, dan pemeriksaan kesehatan di puskesmas 2) Pendataan ibu hamil oleh bidan desa dan kader serta pemasangan stiker P4K di rumah ibu hamil Capaian kepemilikan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Blora telah mencapai 100%. Upaya yang dilakukan yaitu pemberian buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara gratis kepada seluruh ibu hamil dan bayi/balita.Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada tahun 2023 sebesar 101,70%. Persentase > 100% dikarenakan data penyebut hanya pada tahun yang berjalan (2023) sedangkan pembilang yaitu anak usia 0-2 tahun (2022-2023). Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap: 1) Pemberian layanan imunisasi di masing-masing posyandu 2) Pemberian layanan imunisasi di Puskesmas Pada tahun evaluasi, terjadi peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blora, dari 11,43 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 13,4 pada tahun 2023. Faktor utama yang menyebabkan kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada perawatan neonatal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana rujukan gawat darurat maternal dan neonatal di rumah sakit turut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi. Kondisi ini menggaris bawahi pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan untuk menangani komplikasi kehamilan dan kelahiran. 47 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blora diantaranya: 1) Melaksanakan surveilans dan audit perinatal/neonatal/bayi dengan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) 2) Monitoring dan evaluasi program bayi balita, tatalaksana kegawatdaruratan 3) Monitoring dan evaluasi program bayi balita E-kohort, Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 4) On the job training (OJT) kegawatdaruratan maternal neonatal 5) Pendampingan kegawatdaruratan maternal neonatal oleh dokter spesialis obgyn dan anak Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Blora sebanyak 10 kasus pada tahun 2022 meningkat menjadi 13 kasus pada tahun
2. 2023.Adapun penyebab utama kematian ibu adalah penyakit penyerta yang diderita oleh ibu hamil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Blora diantaranya: 1) melaksanakan pertemuan penguatan lintas sektoral program ibu hamil (Perangkat Daerah, kecamatan, puskesmas, organisasi profesi); 2) melaksanakan pertemuan penguatan jejaring rujukan (puskesmas, rumah sakit, klinik); 3) melaksanakan rapat pembentukan dan evaluasi skrining layak hamil, ANC, dan stunting (Perangkat Daerah, TNI, Polri, kecamatan, puskesmas, rumah sakit, organisasi profesi, organisasi keagamaan); 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi program ibu di seluruh puskesmas di Kabupaten Blora; 5) melaksanakan rapat pengkajian audit maternal di seluruh puskesmas di Kabupaten Blora; 6) melaksanakan rujukan bersalin untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Blora; 7) melaksanakan on the job training kegawat daruratan maternal neonatal; 8) pendampingan kegawatdaruratan maternal neonatal oleh dokter spesialis obgyn dan anak; Kemitraan antara Perangkat Daerah dan/atau masyarakat sangat penting untuk mencegah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui upaya kolaboratif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, edukasi, serta pemberdayaan komunitas.Upaya kemitraan yang dilaksanakan oleh perangka daerah dan/masyarakat dalam rangka mencegah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) diantaranya: 48 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2) Pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka peringatan hari ibu yang merupakan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pusat Kesehatan Masyarakat. 3) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal Membangu Desa (TMMD) dan peringatan hari kontrasepsi sedunia 4) Bhakti sosial pelayanan keluarga berencana sejuta akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-30 yang dilaksanakan di Kecamatan Todanan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtetaan keluarga Kabupaten Blora, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisiam Republik Indonesia (Polri). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah sendiri diantaranya: melaksanakan pertemuan penguatan lintas sektoral program ibu hamil, melaksanakan pertemuan penguatan jejaring rujukan, melaksanakan rapat pmbentukan dan evaluasi skrining layak hamil, Antenatal Care (ANC), dan stunting. Program inovasi untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) penting untuk meningkatkan akses, kualitas layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Beberapa program inovasi diantaranya adalah: 1) Inovasi "Mandheng Sedulur Meteng" merupakan perubahan cara berpikir dan tata kelola dalam memberikan pelayanan khususnya kepada ibu hamil dengan risiko tinggi. Ibu hamil dengan risiko tinggi ditempatkan sebagai bagian layanan dengan diikuti perkembangannya dan diberikan perawatan berkelanjutan. Perubahan tersebut membutuhkan tatanan baru berupa sistem pemantauan dan data yang tersedia secara berkelanjutan serta komunikasi timbal balik untuk menjamin ibu hamil tetap terpantau kesehatannya. Selain itu, diperlukan jejaring kemitraan untuk menjamin ibu hamil agar tetap terpantau dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti paska pelayanan di rumah sakit dan mendorong kehadiran dalam masa Antenatal Care (ANC). 2) Inovasi Mandheng Sedulur Meteng tercatat dalam Buku Inovasi Kabupaten Blora halaman 14. 3) Buku Inovasi Kabupaten Blora dapat diunduh melalui: https://online.anyflip.com/mfaor/lwxx/mobile/index.html 49 b) Status Gizi Balita Gizi balita sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kognitif mereka. Asupan gizi yang baik selama masa balita membantu membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat, mendukung perkembangan otak, dan mencegah stunting atau masalah kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang. Nutrisi yang cukup pada masa ini juga berperan dalam membentuk kebiasaan makan yang sehat, yang akan mempengaruhi kesehatan mereka di masa depan. Dengan memberikan gizi yang baik, kita membantu memastikan bahwa balita tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan siap belajar serta berinteraksi dengan lingkungan mereka secara optimal. Terjadi penurunan persentase balita gizi kurang (underweight) di Kabupaten Blora, dimana pada tahun 2022 sebesar 7,82% menurun menjadi 7,48% pada tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan persentase balita gizi kurang diantaranya: 1) Pemberian Makanan Tambahan lokal kepada balita underweight di seluruh wilayah puskesmas di Kabupaten Blora 2) Melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita di masing- masing posyandu di Kabupaten Blora 3) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu balita terkait aturan pemberian makan kepada bayi dan balita Telah terjadi penurunan persentase balita gizi lebih (overweight) pada tahun 2022 sebesar 3,60% menjadi 3,17% pada tahun 2023.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan balita overweight di Kabupaten Blora diantaranya: 1) Melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita di masing- masing posyandu; 2) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada ibu balita dan ibu hamil terkait pemberian makanan dan pemenuhan gizi pada anak. Telah terjadi penurunan persentase balita stunting pada tahun 2022 sebesar 2,07% turun menjadi 1,58% pada tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Blora: 1) Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di seluruh wilayah puskesmas di Kabupaten Blora; 2) Melaksanakan skrining anemia bagi remaja putri; 3) Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil (kurang energi kronik)KEK; 4) Pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan; 5) Pemantauan bayi yang mendapatkan Air Susu Ibu ekslusif; 50 6) Pemantauan balita 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu; 7) Pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu; 8) Edukasi kepada ibu balita melalui kegiatan kelas balita; 9) Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita. Kegiatan penanganan masalah gizi dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan pokok, yaitu kegiatan surveilans gizi serta penemuan dan penanganan kasus. Data surveilans gizi berasal dari laporan masing- masing puskesmas melalui aplikasi SIGIZI TERPADU (E-PPGBM) dan laporan offline setiap bulannya. Jika terdapat permasalahan gizi, maka Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan puskesmas untuk tata laksana penanganan kasus.Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau masyarakatdalam pencegahan dan penanganan masalah gizi diantaranya: 1) Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan gerakan Sedekah Telur setiap hari jum'at yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah yang kemudian disalurkan kepada baduta stunting maupun baduta berisiko stunting di wilayah Kabupaten Blora; 2) Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai upaya monitoring dan evaluasi kegiatan penurunan stunting di wilayah masing- masing; 3) Pemberian bantuan pangan (daging ayam, telur) kepada 5.966 keluarga yang berisiko memiliki anak stunting di Kabupaten Blora; 4) Optimalisasi peran bidan desa dalam rangka penyuluhan dan pendampingan kepada ibu hamil; 5) Pelatihan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita kepada petugas puskesmas, yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Bapelkes Provinsi Jawa Tengah; 6) Orientasi percepatan penurunan stunting bagi Toma, Toga, Toda, dan Mitra Kerja yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; 7) Kelas pengasuhan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa di kelompok BKB; 8) Pemberdayaan masyarakat di kampung KB dalam rangka percepatan penurunan stunting. Program inovasi dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui berbagai pendekatan, seperti pengembangan Pos Gizi, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan berbasis potensi lokal, serta edukasi gizi terpadu kepada keluarga dan masyarakat. Di Kabupaten Blora, langkah inovatif ini dapat melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dinas kesehatan, pendidikan, dan pertanian, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan 51 defisiensi mikronutrien.Inovasi Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi di Kabupaten Blora adalah: 1) Inovasi ANDINI SUBUR (Penemuan Dini Kasus Gizi Buruk) Puskesmas Gondoriyo: Buku Inovasi Kab. Blora halaman 113 2) Inovasi LIGA-SPH (Lingkaran Gizi Antropometri SuPriHatin) Puskesmas Japah: Buku Inovasi Kab. Blora halaman 63 3) Inovasi Semangka Kuning (Semangat Turunkan Angka Stunting) Puskesmas Puledagel: Buku Inovasi Kab. Blora halaman 98 c) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun sangat penting karena periode ini merupakan masa kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan. PMBA yang tepat, termasuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian makanan pendamping yang sesuai, memastikan bahwa bayi mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan otak, kekebalan tubuh, dan pertumbuhan fisik yang optimal. Nutrisi yang memadai selama dua tahun pertama kehidupan membantu mencegah malnutrisi, stunting, dan meningkatkan kesehatan jangka panjang, serta mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak. Terjadi peningkatan cakupan ASI Ekslusif pada bayi < 6 bulan, dimana pada tahun 2022 sebesar 75,4% menjadi 77,8% pada tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di Kabupaten Blora: 1) Melaksanakan pemantauan pemberian air susu ibu ekslusif kepada bayi usia 0-6 bulan di seluruh puskesmas di Kabupaten Blora; 2) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya pemberian air susu ibu Ekslusif melalui posyandu dan kelas balita; 3) Melaksanakan inisiasi menyusu dini (IMD) kepada setiap bayi baru lahir selama 1 jam. Cakupan inisiasi menyusui dini meningkat dari tahun 2022 sebesar 81,7% menjadi 84,84% pada tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Inisiasi menyusui dini di Kabupaten Blora: 1) Pemantauan pelaksanaan inisiasi menyusui dini di setiap puskesmas di Kabupaten Blora; 2) Komunikasi informasi dan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga selama masa kehamilan tentang pentingnya inisiasi menyusui dini. Cakupan bayi berusia di bawah 6 bulan yang menerima Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dini merupakan indikator 52 penting untuk mengevaluasi pola pemberian makan bayi yang sesuai dengan standar kesehatan.Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan cakupan makanan pendamping air susu ibu dini di Kabupaten Blora: 1) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya air susu ibu Ekslusif dan bahaya pemberian makan pemdamping air susu ibu dini; 2) Meningkatkan dukungan keluarga bagi ibu menyusui untuk memberikan air susu ibu ekslusif kepada bayinya. Cakupan bayi berusia 6-23 bulan yang masih diberi air susu ibu penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi optimal melalui kombinasi air susu ibu dan makanan pendamping, mendukung tumbuh kembang, imunitas, serta kesehatan jangka panjang anak. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan air susu ibu di Kabupaten Blora adalah Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya pemberian air susu ibu ekslusif. Perkantoran yang telah memiliki ruang laktasi penting untuk mendukung pemenuhan hak anak atas air susu ibu eksklusif dan mendukung ibu bekerja agar tetap dapat menyusui, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga dan anak.Sebanyak 43 perangkat daerah telah memiliki ruang laktasi seluruhnya (100%). Kehadiran Konselor air susu ibu sangat penting untuk mendukung ibu menyusui dalam memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi mereka. Konselor air susu ibu berperan sebagai pendamping yang memberikan edukasi, motivasi, dan solusi atas tantangan yang dihadapi ibu selama masa menyusui, seperti kesulitan laktasi, masalah kesehatan ibu dan bayi, atau kurangnya pengetahuan tentang manfaat air susu ibu. Selain itu, Konselor Aii Susu Ibu juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemberian air susu ibu dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Dengan adanya Konselor air susu ibu, tingkat keberhasilan program air susu ibu eksklusif dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada tumbuh kembang anak yang optimal dan penurunan angka malnutrisi bayi.Sebanyak 32 orang telah berperan sebagai konselor air susu ibu di Kabupaten Blora dan seluruhnya (100%) telah memiliki sertifikat konselor ASI. Kehadiran Kader/Konselor pemberian makan bayi dan anak (PMBA) di tingkat kabupaten/kota penting untuk memastikan pemberian makan bayi dan anak yang sesuai standar gizi melalui edukasi, pendampingan, dan intervensi tepat guna demi mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak.Sebanyak 3 orang telah berperan sebagai konselor pemberian makanan bagi anak di Kabupaten Blora dan seluruhnya (100%) telah memiliki sertifikat konselor pemberian makan bayi dan anak. 53 Dalam rangka peningkatan pemberian makanan bayi dan anak di Kabupaten Blora, telah dilaksanakan beberapa upaya yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat diantaranya: 1) Kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) oleh pemerintah desa dengan melibatkan lintas sektor seperti puskesmas dan babinsa; 2) Upaya budidaya ikan lele yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan anggota komisi-IX Dewan Perwakiln Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk meningkatkan konsumsi pangan bergizi pada balita; 3) Pemberian paket makanan olahan ikan sebagai bagian dari Gerakan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikak (GEMARIKAN) yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora dan pemerintah desa setempat; 4) Pengolahan pemberian makanan tambahan dengan bahan pangan potensi lokal seperti penambahan daun kelor; 5) Pelatihan pembuatan menu pemberian makanan tambahan (PMT) bagi kader posyandu dan kader oleh mahasiswa Unnes; 6) Pelaksanaan program pemberian pemberian makanan tambahan selama 90 hari bagi balita stunting. Kabupaten Blora memiliki inovasi dalam rangka meningkatkan pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) di bawah 2 tahun dengan inovasi "DENTING GAWAN" yang merupakan singkatan dari "Deteksi Intervensi Stunting oleh Keluarga Rawan". Inovasi "DENTING GAWAN" ini dicetuskan oleh Puskesmas Japah dengan sasaran yaitu balita stunting usia dibawah 2 tahun (baduta) sebagai Gold Period intervensi stunting. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pemantauan panjang badan anak yang melibatkan ibu balita stunting, pemberian protein hewani dimsum kelor, serta hipopressure ibu baduta stunting. Inovasi ini sudah terbukti dapat menurunkan prevalensi stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Japah (Nomor 193 di Perbup Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023). d) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak penting karena menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kebutuhan fisik serta emosional anak-anak. Pelayanan yang ramah anak memastikan bahwa anak-anak merasa dihargai, didengar, dan tidak merasa takut saat menerima perawatan medis. Ini juga mencakup pendekatan yang khusus untuk menangani anak- anak, termasuk staf yang terlatih dalam berkomunikasi dengan anak, ruang yang dirancang khusus untuk kenyamanan mereka, serta 54 prosedur medis yang disesuaikan dengan sensitivitas anak. Dengan fasilitas seperti ini, anak-anak lebih mungkin menerima perawatan yang mereka butuhkan tanpa trauma atau stres, yang pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) penting untuk memastikan akses kesehatan yang aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan fisik maupun psikologis anak, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.Sebanyak 26 puskesmas di Kabupaten Blora seluruhnya telah menjadi puskesmas dengan pelayanan ramah anak (100%). Kabupaten Blora juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) secara internal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.Seluruh puskesmas di Kabupaten Blora juga telah melakukan penilaian mandiri terkait Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Pentingnya SDM di fasilitas kesehatan yang telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Terdapat 16 orang di faskes yang telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kebijakan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 ada penambahan 11 orang yang mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kebijakan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak. sehingga total ada 27 orang yang sudah mempunyai sertifikat Konvensi Hak Anak. Perangkat Daerah yang berperan di dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya: 1) Dinas Kesehatan Daerah: Menyusun anggaran untuk pengembangan fasilitas kesehatan ramah anak. 2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora: Melaksanakan pelatihan penerapan konvensi hak anak bagi petugas pelayanan di fasilitas kesehatan, melaksanakan advokasi puskesmas ramah anak tingkat Kabupaten Blora. Terdapat beberapa inovasi pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak di Kabupaten Blora, yaitu Inovasi ARI GESID (Ayo Periksa Gigi Sejak Usia Dini) yang dilaksanakan oleh Puskesmas Jepon dan Inovasi CHUAKS (Cabut Gigi Anak Senang) yang dilaksanakan oleh Puskesmas Medang. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak) 55 Lingkungan sehat dengan akses air minum dan sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Akses ke air minum yang bersih mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Sanitasi yang layak, termasuk toilet dan sistem pembuangan limbah yang memadai, mengurangi risiko penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Dengan lingkungan yang sehat, masyarakat, terutama anak-anak, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari ancaman kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. 1) Akses Air Minum Layak Pemerintah daerah telah memastikan akses air minum layak untuk rumah tangga melalui penyediaan layanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan fasilitas sejenis. Terjadi peningkatan cakupan desa sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Kabupaten Blora, dimana pada tahun 2022 sebanyak 72 desa sanitasi total berbasi masyarakat (STBM) (24,41%) kemudian meningkat menjadi 74 desa (25,08%) pada tahun 2023. Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Blora, dimana pada tahun 2022 sebesar 90,50% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 91,13%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan air bersih diantaranya: • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Patalan • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Botoreco • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Karanggeneng • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sambongrejo • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Tawangrejo • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Geneng • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Harjowinangun • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Keser • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Mojowetan 56 • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Nglandeyan • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Karangboyo • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Kutukan • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Sitirejo Kabupaten Blora juga sudah melakukan beberapa upaya peningkatan akses air minum layak skala rumah tangga, yaitu melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas. Upaya memperluas akses masyarakat mendapatkan air bersih dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pembangunan/ perluasan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di 13 Desa selama tahun 2023 (Desa Patalan, Desa Botoreco, Desa Karanggeneng, Desa Tawangrejo, Desa Geneng, Desa Harjowinangun, Desa Keser, Desa Mojowetan, Desa Nglandeyan, Desa Karangboyo, Desa Desa Kutukan, Desa Sitirejo). Selain itu terdapat juga Upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya dilaksanakan melalui program Pamsimas yang dilaksanakan pada 10 (sepuluh) desa pada tahun 2022. 2) Akses Sanitasi Layak Terjadi kenaikan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, dimana pada tahun 2022 sebesar 70,66% meningkat menjadi 70,79% pada tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan sanitasi secara swadaya di Kabupaten Blora: • Pembangunan tangki septic Desa Bajo • Pembangunan tangki septic Desa Balongrejo • Pembangunan tangki septic Desa Cabean • Pembangunan tangki septic Desa Jati • Pembangunan tangki septic Desa Ngraho • Pembangunan tangki septic Desa Plantungan • Pembangunan TPS3R Desa Jetakwanger Pemerintah Kabupaten Blora telah memfasilitasi pembuangan dan penyedotan lumpur tinja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Tercatat pada tahun 2022 sebanyak 546 orang/keluarga telah memanfaatkan layanan ini dan pada tahun 2023 pengguna layanan sebanyak 544 orang/keluarga.Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan upaya-upaya untuk 57 meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya: • Dinas Kesehatan Daerah: melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan, melaksanakan penyuluhan di tingkat rumah tangga ataupun puskesmas/posyandu • Dinas Pekerjaan Umum dan Pernataan Ruang: melakukan pembangunan/perluasan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di 13 Desa selama tahun 2023 (Desa Patalan, Desa Botoreco, Desa Karanggeneng, Desa Tawangrejo, Desa Geneng, Desa Harjowinangun, Desa Keser, Desa Mojowetan, Desa Nglandeyan, Desa Karangboyo, Desa Desa Kutukan, Desa Sitirejo) serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya dilaksanakan melalui program Pamsimas yang dilaksanakan pada 10 (sepuluh) desa pada tahun 2022. • Dinas Lingkungan Hidup: sosialisasi pengelolaan sampah di desa/kelurahan dan melakukan kegiatan pembersihan sungai Pentingnya program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit yang ditularkan melalui air dan kondisi sanitasi yang buruk. Inovasi dari Kabupaten Blora diantara lain adalah • Inovasi "AYANG ANIS" yang merupakan singkatan dari "Pelayanan Konseling Sanitasi" yang dicetuskan oleh Puskesmas Ngawen. • Inovasi ini memiliki sasaran kegiatan yaitu pasien-pasien yang menderita penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, TB, diare, malaria, dan DBD. Pasien akan diedukasi terkait penggunaan air bersih dan layak, pengelolaan sampah, serta kebersihan lingkungan. Tujuannya agar pasien dapat memahami rantai penularan penyakit berbasis lingkungan serta kondisi lingkungan yang tidak sehat sehingga dapat membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. e) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, serta sponsor (IPS) rokok sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Kawasan Tanpa Rokok membantu mencegah paparan asap rokok pasif, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti penyakit pernapasan dan kanker. Larangan IPS rokok membatasi pengaruh industri rokok, mencegah normalisasi perilaku merokok, dan mengurangi daya tarik rokok bagi generasi muda. Dengan langkah- langkah ini, upaya untuk mengurangi prevalensi merokok dan 58 melindungi masyarakat dari bahaya rokok dapat lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk tembakau. Kebijakan terkait dengan Kawasan tanpa Rokok sudah disebarkan dan diinfomasikan di seluruh kalangan salah satunyasatunya melalui Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom GERMAS) yang dilaksanakan di aula Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Galam Peraturan Bupati BloraNomor 14 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar serta penegakan peraturan. Bab V Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara lisan ataupun tertulis. Bab V Pasal 12 yat 1 menjelaskan bahwa pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Sebanyak 64 fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pentingnya fasilitas pendidikan tanpa kawasan rokok adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan siswa tanpa paparan zat berbahaya dari asap rokok.Sebanyak 1.586 (100%) sekolah di Kabupaten Blora telah menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR). Pentingnya fasilitas tempat ibadah tanpa kawasan rokok adalah untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, mendukung kenyamanan, serta melindungi kesehatan jemaah dari paparan asap rokok yang berbahaya.Tempat Ibadah yang dimaksud adalah bangunan atauruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagipara pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadahkeluarga. Sehingga mengikuti Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2022 tentang KawasanTanpa Rokok tersebut, sebanyak 100% Tempat Ibadah di Kabupaten Blora telah menerapkan KTR. Pentingnya lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, melindungi kesehatan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan didalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, salah satunya adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini juga diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah Kabupaten Blora masih menghadapi tantangan dalam mengurangi paparan rokok di masyarakat, termasuk 59 pemasangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Meskipun upaya peningkatan kesadaran kesehatan telah dilakukan, data mencatat bahwa terdapat 17 baliho iklan rokok yang masih terpasang dan memiliki izin di wilayah tersebut. Pemasangan iklan rokok ini berpotensi mempengaruhi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, untuk menganggap rokok sebagai hal yang normal dan dapat diterima. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat regulasi dan pengawasan guna menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Pemerintah Kabupaten Blora menghadapi tantangan dalam mematuhi Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang mengatur larangan berbagai aktivitas terkait rokok, termasuk penerimaan sponsor dari perusahaan rokok. Pasal 9 Ayat 2 dari peraturan tersebut secara tegas melarang pengelola, pimpinan, atau penanggung jawab KTR untuk membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok, serta menerima sponsor dari produk rokok. Namun, dalam praktiknya, kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan rokok dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau sponsor masih dapat ditemukan, yang berpotensi mengaburkan upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif rokok. Hal ini menuntut penguatan pengawasan dan penegakan peraturan agar tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Kemitraan antar Perangkat Daerah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok serta pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok. Di Kabupaten Blora, Dinas Kesehatan telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat melalui Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom GERMAS). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bebas dari rokok. Selain itu, kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga dijalankan sebagai bagian dari program sosialisasi perilaku hidup sehat, yang meliputi edukasi tentang pentingnya menghindari paparan asap rokok dan mempromosikan gaya hidup sehat. Kemitraan ini memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Blora melibatkan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas rokok. Salah satu contoh inovasi tersebut adalah upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, 60 dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, termasuk menghindari paparan rokok dan dampak negatifnya. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi mengenai pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok, serta penyuluhan tentang layanan berhenti merokok yang tersedia di fasilitas kesehatan. Inovasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif masyarakat dalam mengelola Kawasan tanpa rokok, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi prevalensi merokok di kalangan masyarakat.
3. 5.Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya a) Wajib Belajar 12 Tahun Wajib belajar 12 tahun penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah yang memadai, yang merupakan fondasi bagi masa depan mereka. Pendidikan selama 12 tahun membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dasar, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan dunia kerja. Ini juga berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan produktif. Dengan memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, kita membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk sukses dan berkontribusi positif pada perkembangan sosial dan ekonomi negara Di Kabupaten Blora, telah dibentuk tim khusus yang bertugas mencegah dan menangani permasalahan anak tidak sekolah dan putus sekolah. Tim ini bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terakhir diperbarui pada tahun 2021, sebagai panduan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat upaya ini melalui Keputusan Bupati tentang pembentukan tim teknis penanganan anak tidak sekolah pada tahun 2022. Keputusan ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis, melibatkan berbagai pihak lintas sektor, termasuk perangkat daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Blora mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak. Kabupaten Blora juga mempunyai layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) 1) ada 20 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdaftar, 8 sekolah berasrama/boarding school 61 2) Sekolah berasrama di kabupaten blora antara lain SMP Insan Gemilang Blora, SMP IT Walisongo Wado, Kedungtuban, SMP IT Al-Banjari Tunjungan, dan SMP IT Quwatul Islam Kedungtuban Inovasi untuk menangani anak tidak sekolah (ATS) Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mendukung wajib belajar 12 tahun dengan mengeluarkan Kartu Blora Pintar untuk anak yang belum mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Pemerintah Pusat. Program Sistem Informasi Layanan Anak Tidak sekolah Silat yaitu Data anak tidak sekolah tertata, real time, mudah diakses, bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial, Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama, Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikaan dan Kebudayaan telah terintegrasi sehingga anak tidak sekolah (ATS) tertangani. Pada aplikasi ini terdapat data anak tidak sekolah se Kabupaten Blora sehingga dapat segera tertangani. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) penting karena menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Satuan Pendidikan Ramah Anak memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi, serta menyediakan fasilitas dan program yang mendorong kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak. Dengan adanya sekolah ramah anak, anak-anak merasa dihargai, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan pendidikan yang mendorong partisipasi aktif serta rasa tanggung jawab. Ini juga membantu membangun hubungan positif antara siswa, guru, dan komunitas, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan anak-anak di sekolah. Kabupaten Blora telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan membentuk Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak. Keberadaan fasilitator ini diatur secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan, yang juga mencakup pembentukan Sekretariat Bersama Gerakan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Langkah ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan mempercepat implementasi program sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan. Sekretariat bersama berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Persentasi Satuan Pendidikan Ramah Anak Ramah Anak (SRA) di beberapa satuan pendidikan Di Kabupaten Bllora adalah sebagai berikut: 62 Tabel 2.3. Persentasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Beberapa Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora NO. SATUAN PENDIDIKAN PERSENTASE KETERANGAN
4. 1.TK/RA sederajat 11,36% Dari 528 hanya 60 yang masuk kategori SRA
5. 2.SD/MI sederajat 100% Jumlahnya 591 dan keseluruhan sudah masuk kategori SRA
6. 3.SMP/MTs Sederajat 66,66% Dari 150 hanya 100 yang masuk kategori SRA
7. 4.SMA/MA/SMK sederajat 75%<n<100% persentase SRA untuk SMA/MA/ SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
8. 5.SLB sederajat Tidak Ada Tidak ada SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA di Kabupaten Blora Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak sangat penting untuk memastikan seluruh pihak di lingkungan pendidikan memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, serta mendukung pemenuhan hak-hak anak.jumlah tenaga pendidik pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak Kanak ada 150 Guru yang sudah mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak. Beberapa di anatarnya adalah sebagai berikut Tabel 2.4. Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Blora NO NAMA ASAL INSTANSI 1 Parmiati, S.Pd TK Tunas Abadi Gagakan Kec. Sambong 3 Sumiatun, S.Pd TK Pertiwi Sarirejo Kec. Bogorejo Di Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), terdapat kegiatan kampanye pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok yang secara aktif melibatkan siswa. Kegiatan tersebut sudah di lakukan di tiap sekolahan. Berikut adalah link salah satu contoh kampanye pelarangan tentang rokok: https://smp5cepu.sch.id/smp-negeri-5- cepu-kawasan-bebas-asap-rokok/ 63 Kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) penting untuk memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang mendukung hak-hak anak secara holistik melalui kolaborasi sumber daya, program, dan kebijakan. Berikut adalah tabel kemitraan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Tabel 2.5. Kemitraan Antar Perangkat Daerah Dan Atau Masyarakat Dalam Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak Di Kabupaten Blora NO. NAMA PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT JENIS/KEGIATAN
9. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Mengalokasikan Anggaran untuk Sekolah Ramah Anak
10. 2.Kementerian Agama Blora Mengalokasikan Sekolah/ madrasah/Pesantren Ramah Anak
11. 3.Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Blora Koordinasi dengan pengampu kebijakan
12. 4.Puskesmas Kerjasama layanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan di masing-masing sekolah.
13. 5.Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak (P2T2PA) Kerjasama penyuluhan kekerasan seksual dan perundungan di masing-masing sekolah Kabupaten Blora telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pengaduan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang melibatkan jejaring lintas sektor untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat peran aktif dari Perangkat Daerah dan lembaga pemerhati anak dalam melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi satuan pendidikan ramah anak, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kabupaten Blora juga mengembangkan berbagai program inovasi untuk mendukung pengembangan satuan pendidikan ramah anak, seperti pelibatan anak dalam forum diskusi kebijakan sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan terkait hak anak, serta kampanye lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Inovasi Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Blora adalah: Inovasi Sekolah Sisan Ngaji. b) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak penting karena mendukung 64 perkembangan holistik anak. Fasilitas ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri, mengembangkan bakat dan minat, serta belajar melalui pengalaman kreatif dan rekreasi. Kegiatan budaya dan kreativitas membantu memperkaya pemahaman anak tentang identitas mereka dan dunia di sekitar mereka, sementara kegiatan rekreatif mendukung kesehatan fisik dan keseimbangan emosional. Dengan akses ke fasilitas yang ramah anak, mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kebahagiaan, inovasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Kabupaten Blora terdiri dari 47 Seni Barongan, 8 Seni Pedalangan, 64 Seni Musik Band, 18 Seni Peran, 22 Seni Musik Religi, 14 Seni Tari, 49 Seni Karawitan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pertumbuhan dan kreativitas anak-anak di wilayah tersebut. Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak, sekaligus menjadi wadah edukasi nilai-nilai moral dan keagamaan yang positif. Kabupaten Blora telah menunjukkan komitmennya melalui diterbitkannya SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora Nomor 1556 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kabupaten Blora memiliki 23 rumah ibadah yang ditetapkan sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak. Dengan adanya Rumah Ibadah Ramah Anak, anak-anak tidak hanya dilindungi dari potensi kekerasan dan diskriminasi di tempat ibadah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan yang mendukung perkembangan karakter dan spiritual mereka. Program ini mencerminkan langkah sinergis antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak anak di lingkungan keagamaan. Kabupaten Blora sudah melibatkan Dinas/lembaga dalam melakukan evaluasi dan pemantauan Pusat kreatifitas Anak (PKA) maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain yakni melakukan evaluasi dan pemantauan pusat kreatifitas anak serta peningkatan sumber daya manusia Pusat Kreatifitas Anak di Kabupaten Blora. Kemitraan antar Perangkat Daerah dalam kegiatan Pusat Kreatifitas Anak (PKA) maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Blora antara lain adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Resort Blora, dan Kodim 0721 Blora. Program inovasi pengembangan Pusat Kreatifitas Anak diantaranya 65 melalui program inovasi yang dibuat oleh satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, Perangkat Daerah dan lembaga lainnya di Kabupaten Blora, 1) Kampung Dongeng Blora sebagai sarana pembelajaran bagi anak anak karena mendongeng masih menjadi metode belajar yang saat ini masih diminati anak-anak selain program membaca buku, Mendongeng ini masih menjadi metode idola yang dipilih anak-anak untuk belajar. 2) Gebyar Evaluasi Seni Tari yang diselenggarakan oleh sanggar tari sebagai ajang untuk evaluasi peserta didik Program inovasi pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) penting untuk menciptakan lingkungan ibadah yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, aman, dan sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak. Kegiatannya antara lain adalah Kegiatan latihan dasar kepemimpinan bagi remaja masjid di Blora . Latihan Dasar Kepemimpinan diharapkan nantinya bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas, berkarakter, untuk mencetak generasi penerus bangsa dan pemimpin yang kompeten di masa mendatang. Selain belajar kepemimpinan, melalui kegiatan ini mereka juga akan belajar bagaimana menggelar kegiatan kepemudaan untuk memakmurkan masjid.
14. 6.Klaster V: Perlindungan Khusus a) Pencegahan dalam Perlindungan Khusus Pencegahan dalam perlindungan khusus korban kekerasan penting untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan dan memastikan korban mendapatkan perlindungan yang efektif sebelum masalah menjadi lebih serius. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti pendidikan tentang hak-hak dan cara melindungi diri, serta penguatan sistem dukungan, kita dapat mengidentifikasi dan menangani potensi risiko lebih awal. Pencegahan juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, meminimalkan dampak kekerasan, dan memastikan korban mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sangat penting untuk memastikan efektivitas program, mengidentifikasi kekurangan, dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan anak yang berisiko. Kabupaten Blora telah memiliki SOP Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak, serta alur layanan bagi kelompok risiko dan respon kasus serta korban, yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan secara terpadu dan responsif. Kabupaten Blora telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah untuk mendukung 66 perlindungan khusus bagi anak. Salah satunya adalah kerja sama lintas sektor yang melibatkan Kepolisian, Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan penanganan kasus anak dilakukan secara terpadu dan profesional. Selain itu, terdapat Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPPKSAI) yang berfungsi memberikan layanan komprehensif bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kabupaten Blora juga memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) HARMONI, yang menjadi pusat edukasi bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPPA) hadir sebagai layanan rujukan untuk penanganan korban kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Tak kalah pentingnya, sistem Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) diintegrasikan untuk memastikan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perlindungan anak. Seluruh program ini dirancang untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Blora mendapatkan perlindungan optimal, baik dari aspek preventif maupun responsif. Di Kabupaten Blora, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki mandat untuk melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak, sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Mandat ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang menjadi landasan hukum dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan. Melalui regulasi tersebut, Dinsos P3A bertanggung jawab untuk mengoordinasikan program perlindungan anak secara lintas sektor, memastikan implementasi kebijakan yang efektif, serta membangun kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan. Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola pemerintah penting untuk memastikan adanya sistem yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan dalam menangani kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak. 1) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa di tingkat kabupaten membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); 67 2) UPPKSAI = Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif; 3) PUSPAGA HARMONI = Pusat Pembelajaran Keluarga; 4) UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) = Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan di setiap kecamatan desa dan kelurahan membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA); 5) SLRT : Sistem Layanan Rujukan Terpadu Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang dikelola oleh masyarakat penting untuk memperkuat peran komunitas dalam mendukung pemenuhan hak anak, memberikan akses layanan yang lebih dekat, dan mempercepat respons terhadap kasus perlindungan anak. Di Kabupaten Blora ada 3 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang dikelola oleh masyarakat diantarnya:
15. 1.Komnas HAM Blora
16. 2.Tempat Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Blora
17. 3.Tempat Penitipan Anak (TPA) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blora Sarana dan prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah penting untuk memastikan pelayanan yang cepat, efektif, dan sesuai standar bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kabupaten Blora terdapat 9 sarana prasarana yang disiapkan, antara lain adalah mobil perlindungan dan rumah aman. b) Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi penting untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam pemulihan mereka. Pelayanan ini mencakup perawatan medis, psikologis, dan sosial yang membantu anak-anak mengatasi trauma, mendapatkan perlindungan hukum, dan kembali ke kehidupan yang normal. Dengan layanan yang tepat, anak-anak dapat menerima perawatan yang memperbaiki kesehatan fisik dan mental mereka, mendapatkan pendidikan dan dukungan emosional, serta diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan aman. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik setelah mengalami kekerasan dan eksploitasi. 68 c) Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) Anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak (PA) dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) memerlukan dukungan khusus untuk memastikan mereka dapat memulihkan diri dan mendapatkan pendidikan serta kesempatan yang layak. Pekerjaan anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan perkembangan anak, sehingga setelah dibebaskan, mereka harus diberikan akses ke layanan rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Ini membantu anak-anak beradaptasi kembali ke kehidupan normal, memperoleh keterampilan yang diperlukan, dan mencegah mereka terjebak dalam situasi kerja berbahaya di masa depan. d) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan Terinfeksi HIV/AIDS Pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV/AIDS penting untuk memberikan dukungan yang holistik dan pemulihan yang efektif. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual, penyalahgunaan narkotika, atau terinfeksi HIV/AIDS memerlukan perawatan medis, psikologis, dan sosial yang sesuai untuk menangani dampak fisik dan emosional dari situasi mereka. Layanan ini juga termasuk dukungan pendidikan dan sosial untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat, mengurangi stigma, dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara sehat dan produktif. e) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan mendukung pemulihan psikososial serta fisik. Anak-anak yang terkena dampak bencana atau konflik sering menghadapi trauma, kehilangan, dan ketidakstabilan yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Layanan ini memberikan perlindungan, akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, serta dukungan psikologis dan pendidikan. Dengan bantuan yang tepat, anak-anak dapat pulih dari trauma, mendapatkan kembali rasa aman, dan melanjutkan proses belajar serta perkembangan mereka dengan lebih baik. 69 f) Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Anak-anak dalam kelompok ini sering menghadapi tantangan tambahan, seperti diskriminasi atau keterbatasan akses, yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dengan layanan yang sesuai, mereka dapat mengakses dukungan khusus, lingkungan yang inklusif, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua anak, memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan komunitas. g) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) Pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) penting untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mendasari perilaku mereka serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk perubahan positif. Anak-anak dengan PSM sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan masa depan mereka. Dengan pelayanan yang tepat, seperti konseling, terapi, dan program rehabilitasi, mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial, mengatasi masalah pribadi, dan meningkatkan perilaku mereka. Pendekatan ini membantu mencegah perilaku yang lebih serius di masa depan dan mendukung mereka dalam mencapai perkembangan yang sehat dan konstruktif. Pemerintah Daerah memiliki program dan kegiatan komprehensif untuk pencegahan dan penanganan anak dengan perilaku sosial menyimpang. Program ini meliputi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis di sekolah, masyarakat, dan Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga mencakup penanganan perilaku menyimpang seperti bullying, pemalakan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara positif. h) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku) Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi penting untuk memberikan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman formal. Diversi, yaitu proses alternatif untuk menyelesaikan kasus tanpa membawa anak ke 70 pengadilan, membantu mencegah stigmatisasi dan dampak negatif jangka panjang yang mungkin timbul dari sistem peradilan pidana. Dengan diversi, anak pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui program rehabilitasi, bimbingan, dan tanggung jawab sosial, yang mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat dan mencegah kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan. i) Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya penting untuk melindungi mereka dari dampak negatif sosial dan psikologis. Anak-anak dalam situasi ini sering menghadapi stigma, diskriminasi, dan trauma yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dengan menyediakan layanan khusus seperti dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan hukum, kita dapat membantu mereka mengatasi dampak trauma, mengurangi stigma, dan memastikan mereka memiliki akses yang sama untuk pendidikan dan peluang. Ini mendukung proses pemulihan mereka dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Untuk penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan dengan kondisi orang tuanya yaitu dengan pengangkatan anak agar hak-hak anak tetap didapatkan, hal ini dilakukan secara bertahap. apabila keluarga korban yang lain (paman, bibi, dll) masih ada serta bersedia untuk mengasuh kita berikan pengasuhan kepadanya.
18. 7.Penyelenggaraan KLA Di Kecamatan dan Desa/Kelurahan Penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung, KLA membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Program ini juga mendorong partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Selain itu, penyelenggaraan KLA di tingkat lokal dapat mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak di komunitas tersebut. 71 a) Penyelenggaraan KLA di Kecamatan Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, dan secara keseluruhan, seluruh kecamatan tersebut, atau 100%, telah berhasil membentuk Forum Anak di tingkat kecamatan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan ruang partisipasi bagi anak-anak untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Keberadaan Forum Anak di setiap kecamatan menjadi langkah strategis untuk memastikan suara anak-anak didengar serta kebutuhan dan hak mereka dapat terpenuhi, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Tabel 2.6. Indikator Penyelenggaraan KLA Di Kecamatan Kabupaten Blora Tahun 2024 NO. KOMPONEN PERSENTASE KETERANGAN
19. 1.Kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/ kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya 61% - 80% Kabupaten Blora memiliki kelompok seni musik, kelom pok seni barongan, kelompok seni tari, kelompok seni peran, kelompok seni karawitan, kelompok seni pedalangan, kelompok seni religi, Kelompok Minat Bakat Anak keca matan jiken, minat bakat kec. tunjungan, minat bakat anak di kecamatan sambong, Minat dan Bakat Anak Kec.Kedungtuban, kelompok keseni an kecamatan kun duran, minat bakat Kecamatan Blora, Minat bakat Kecamatan Cepu, dll.
20. 2.Kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak 100% Menurut PERDA Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan disebut kan bahwa di tingkat kecamatan desa dan kelura han wajib membentuk unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) dimana di dalam UPPA terdapat mekanisme pencegahan dan respon cepat pena nganan korban kekerasan pada anak
21. 3.Kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90% 81% - 100%
22. 4.Kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak 51% - 75% <18 thn: 160 perkawinan 18-19 thn: 256 perkawinan
23. 5.Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk 1% - 25%
24. 6.Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang 1% - 25%
25. 7.Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih 1% - 25%
26. 8.Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting 1% - 25%
27. 9.Kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/ non-formal 81% - 100% Formal:138.311 Nonformal: 533
28. 10.Kecamatan memiliki ruang baca anak/ layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik 81% - 100% Terdapat di Kec. Bogorejo, Kec. Cepu, Kec. Blora, Kec. Kunduran, Kec. Jiken, Kec Sambong, Kec. Kedungtuban, Kec. Randublatung, Kec. Jati, Kec. Todanan, Kec. Banjarejo, dan lain sebagainya. 72 NO. KOMPONEN PERSENTASE KETERANGAN
29. 11.Kecamatan yang memiliki unit laya nan konsultasi ke luarga yang berfung si dengan baik 81% - 100% Ruang Konsultasi Keluarga di 13 Kecamatan
30. 12.Kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok 81% - 100% 13 Kecamatan sudah memiliki SK tentang Larangan merokok di kawasan tertentu
31. 13.Kecamatan yang memiliki ruang/ taman bermain bagi anak 81% - 100% Berupa tempat bermain ramah anak dan pojok bermain anak yang sudah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blora.
32. 14.Profil anak kecamatan yang terpilah 76% - 100% Sebanyak 15 Kecamatan yang sudah memiliki profil anak b) Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan Kabupaten Blora terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan, yang menjadi basis utama dalam penyelenggaraan KLA di tingkat lokal. Upaya untuk mewujudkan KLA di desa dan kelurahan mencakup penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan dalam menyediakan layanan ramah anak, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan akses terhadap informasi yang layak anak. Selain itu, integrasi program-program KLA di desa dan kelurahan, seperti pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan, penguatan kelompok masyarakat peduli anak, serta peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan dalam memahami Konvensi Hak Anak, menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Tabel 2.7. Indikator Penyelenggaraan KLA Di Desa/Kelurahan Kabupaten Blora Tahun 2024 NO. KOMPONEN PERSENTASE KETERANGAN
33. 1.Memiliki peraturan desa /kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak 51%-75%
34. 2.Memiliki anggaran untuk perlindungan anak 51%-75%
35. 3.Desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan 90-100%
36. 4.Desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya 51%-75% Beberapa desa memiliki kelompok olah raga seperti voly, sepak bola ataupun sanggar tari.
37. 5.Desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90% 76%-100%
38. 6.desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak 51% - 75% 73 NO. KOMPONEN PERSENTASE KETERANGAN
39. 7.desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk 1%-25%
40. 8.desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang? 1%-25%
41. 9.desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih 1%-25%
42. 10.desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting
43. 11.desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non- formal? 76% - 100%
44. 12.desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/ layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik 51%-75% Perpustakaan desa balong kecamatan jepon
45. 13.desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan 76%-100%
46. 14.desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok 51% - 75%
47. 15.desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif) 81%-100% Jumlah keseluruhan 1.179
48. 16.desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya 61% - 80% Terdapat SK UPPA desa jeruk kecamatan randublatung, desa kalisari kecamatan randublatung, Kelurahan Wulung kecamatan randublatung, DESA BODEH kecamatan randublatung.
49. 17.desa/kelurahan yang memiliki profil desa/ kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/ kelurahan layak anak 51% - 75% Terdapat profil anak Desa Jeruk Kecamatan Randublatung Berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, selama tahun 2023 tidak ditemukan kasus anak yang bekerja di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, asisten rumah tangga, atau sektor lainnya di wilayah Kabupaten Blora. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan hak anak, khususnya terkait larangan eksploitasi tenaga kerja anak. Selain itu, upaya sosialisasi dan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan, rumah tangga, serta sektor informal turut berkontribusi dalam menjaga anak-anak di Blora agar terhindar dari keterlibatan dalam pekerjaan yang melanggar hukum dan mengganggu tumbuh kembang mereka. Langkah ini menjadi bukti nyata implementasi Kabupaten Layak Anak yang terus diperkuat di berbagai sektor. 74 Pendataan dan pencegahan pekerja anak sangat penting untuk melindungi hak-hak anak, memastikan akses mereka terhadap pendidikan, dan mencegah eksploitasi yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.Penyelenggaraan KLA memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak; keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung program-program yang bertujuan melindungi hak-hak anak, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan sinergi yang baik antara semua pemangku kepentingan, cita-cita mewujudkan KLA yang menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak dapat lebih cepat tercapai, sekaligus membangun generasi yang lebih baik di masa depan. 75 1) nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya; 2) kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; 4) penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan 5) tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. B. Arah Kebijakan Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu: 1) Kelembagaan
a.Optimalisasi pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang KLA
b.Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan KLA dalam mendukung pencapaian kualitas KLA 2) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
a.Penguatan penyelenggaraan data anak diregistrasi secara berkala
b.Penguatan kelembagaan Informasi Layak Anak (ILA)
c.Penguatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak 3) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
a.Penguatan upaya pencegahan perkawinan anak
b.Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
c.Optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif( PAUD-HI)
d.Optimalisasi penggunaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik 4) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
a.Penguatan layanan kesehatan bagi ibu,bayi dan balita 76
b.Penguatan penyelenggaraan fasilitas kesehatan ramah anak
c.Peningkatan kesehatan lingkungan keluarga
d.Peningkatan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 5) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
a.Peningkatan partisipasi sekolah dalam mendukung pencapaian wajib belajar12 tahun
b.Penguatan kualitas sekolah ramah anak pada satuan PAUD dan pendidikan dasar
c.Pengembangan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak 6) Klaster V Perlindungan Khusus
a.Penguatan layanan perlindungan khusus bagi anak
b.Penguatanpengetahuandan advokasi kepada masyarakat dalam peningkatan peran masyarakat mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak C. Strategi Upaya percepatan pencapaian arah kebijakan pengembangan KLA diterjemahkan melaui strategi sebagai berikut: 1) Kelembagaan
a.Adokasi percepatan peraturan daerah tentang KLA dan implementasi peraturan daerah Kota Layak Anak melalui peraturan teknis
b.Penguatan pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi kelembagaan gugus tugas KLA
c.Penguatan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan untuk mendukung kelembagaan KLA 2) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
d.Optimalisasi penyelenggaraan data registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) terutama bagi anak rentan dan dari keluarga miskin
e.Pengembangan lembaga layanan informasi layak anak untuk meningkatkan daya tarik anak dalam mengakses layanan informasi layak anak
f.Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara layanan Informasi Layak Anak
g.Pelaksanaan peningkatan kapasitas secara berkala melalui pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dan lainnya dalam rangka penguatan peran forum anak
h.Pendampingan dan pengembangan inovasi dalam peningkatan peran ForumAnak. 3) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
a.Optimalisasi pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan lintas sektoral 77
b.Optimalisasi peningkatakan kapasitas layanan kelembagaan konsultasi keluarga melalui bimbingan teknis sumber daya manusia penyelenggara, peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan inovasi layanan
c.Optimalisasi pengembangan anak usia dini holistic integrative (PAUD HI) melalui peningkatan sumber daya manusia pelayanan pengembangan anak usia dini holistic integrative (PAUD-HI) secara berkala dan mendorong penciptaan inovasi dalam pengembangan
d.Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik sesuai dengan kebutuhan 4) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
a.Peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta peningkatanpengawasan gizi bagi anak.
b.Optimalisasi pengembangan layanan kesehatan ramah anak melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkala, kerjasama dengan perguruantinggi dan pengembangan kemitraan untuk mendukung layanan ramah anak.
c.Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan untuk akses air minum layak dan aman, dan akses sanitasi layak bagi masyarakat
d.Perluasan wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok 5) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
a.Optimalisasi pencapaian standar pelayanan bidang pendidikan, terutama pada anak tidak sekolah melalui pengembalian anak ke sekolah dan memanfaatkan pendidikan kesetaraan
b.Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah ramah anak secara berkala
c.Pengembangan fasilitas umum ramah anak melalui perluasan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaannya 6) Klaster V Perlindungan Khusus
d.Pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia layanan meliputi Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan lainnyayang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus
e.Optimalisasi pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak
f.Optimalisasi Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan Terinfeksi HIV/AIDS, Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), 78 Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya, dan pelayanan terhadap Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
g.Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan. 79 A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Monitoring merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memastikan proses-proses yang terjadi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak. Kegiatan monitoring dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan data atas kemajuan program dan kegiatan, sehingga akan diketahui progressnya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum sesuai. Melalui monitoring ini, jika terjadi ketidaksesuaian maupun hambatan, dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar terjadinya ketidaktercapaian output diakhir program kegiatan.
1. 1.Monitoring
a.Format Monitoring Monitoring RAD KLA dilakukan terhadap aspek-aspek yang tertuang dalam rencana aksi, fokus pada program/kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing- masing perangkat daerah. Karena fokus monitoring terhadap proses pencapaian program/ kegiatan, maka kegiatan pemantauan dengan mengacu pada unsur waktu atau jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan/ rencana aksi, hambatan yang dihadapi serta tindaklanjut yang harus segera dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mempermudah pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut: Tabel 5.1. Tabel Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak (KLA) Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi Sasaran Output Jadwal Pelaksanaan Hambatan Kesimp ulan Rencana Tidak LanjutWaktu SDM Sarpras Anggaran Lainnya 80
b.Pelaksana Monitoring Pelaksana kegiatan monitoring terhadap rencana aksi adalah PerangkatDaerah yang bertanggungjawab terhadap implementasi rencana aksi sesuai yang tertera dalam dokumen RAD KLA. Pelaksanaan monitoring tersebut dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.
c.Metode Metode pelaksanaan monitoring sendiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: 1) Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visits) terhadap proses pelaksanaankegiatan berjalan 2) Penelaahan terhadap laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masingpelaksana kegiatan.
d.Hasil Hasil dari pelaksanaan monitoring rencana aksi disusun dalam bentuk laporan oleh setiap perangkat daerah penanggungjawab. Laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas KLA di tingkat Kabupaten.
1. 2.Evaluasi Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya definisi evaluasi juga dapat sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberianinformasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. 81 Dengan demikian, evaluasi merupakan proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses. Pelaksanaan RAD KLA seperti bertujuan untuk mencapai target-target tertentu, baik dilihat dari sisi kinerja maupun penganggaran pada setiap akhir pelaksanaan program/kegiatan yang selanjutnya untuk dinilai tingkat keberhasilannya.
a.Materi Evaluasi Materi evaluasi bersumber dari dokumen RAD KLA yang dikelompokkanberdasarkan masing-masing klaster dengan melihat tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan dan menguraikan penjelasan permasalahan yang dihadapi terhadap target yang tidak tercapai. Untuk mempermudah penyusunan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA), dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut: Tabel 5.2. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KLA Klaster Indikator Rencana Aksi Ukuran Satuan Target Tahun Realisasi Tahun Persentase Capaian Kinerja Status Capaian Kinerja Permas alahan Rekomen dasi K Rp K Rp
b.Pelaksana Pelaksana kegiatan evaluasi terhadap rencana aksi KLA adalah Gugus Tugas KLA yang salah satu tugasnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan RAD KLA
c.Metode Metode untuk pelaksanaan evaluasi melalui pendekatan penelaahan terhadap laporan hasil pencapaian indicator kinerja dari masing-masing perangkat daerah dengan mekanisme yang disepakati bersama. 82 B. Mekanisme Pelaporan Hasil dari evaluasi terhadap RAD disusun dalam bentuk laporan, yang selanjutnya laporan tersebut oleh Gugus Tugas disampaikan kepada Bupati. Hasil evaluasi terhadap RAD KLA ini akan menjadi masukan terhadap isian indicator evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kementrian. Laporan evaluasi RAD KLA dapat disusun sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagai berikut:
1. 1.Bab I Pendahuluan
a.Latar Belakang
b.Landasan Hukum
c.Maksud dan Tujuan
d.Ruang Lingkup
1. 2.Bab II Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak (KLA)
a.Strategi Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
b.Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)
c.Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun Evaluasi
1. 3.Bab III Hasil Evaluasi Tahun
a.Kelembagaan - Status pencapaian kinerja - Permasalahan
b.Klaster I Hak Sipil Dan Kebebasan - Status pencapaian kinerja - Permasalahan
c.Klaster II Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif - Status pencapaian kinerja - Permasalahan
d.Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan - Status pencapaian kinerja - Permasalahan
e.Klaster IV Pendikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya - Status pencapaian kinerja - Permasalahan
f.Klaster V Perlindungan Khusus - Status pencapaian kinerja - Permasalahan
1. 4.Kesimpulan, Rekomendasi dan Rencana Tahun Berikutnya
a.Kesimpulan
b.Rekomendasi Rencana Tahun Berikutnya. 83 MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KABUPATEN BLORA TAHUN 2025-2029 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN

(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Peraturan Daerah tentang KLA Update Perda/Perkada KLA Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Reviu Perda KLA/Perbup KLA Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati, surat edaran bupati Peraturan/ kebijakan 2 50.000 Dinsos PPPA Belum tersedianya kebijakan tentang perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Peraturan Bupati tentang perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran Pelopor dan Pelapor Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati Peraturan/ kebijakan 1 50.000 Dinsos PPPA Belum tersedianya kebijakan terkait lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Peraturan Bupati tentang standarisasi lembaga pengasuhan alternatif Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati Peraturan/ kebijakan 1 50.000 Dinsos PPPA Belum tersedianya kebijakan terkait infrastruktur (sarana dan prasarana) Ruang Bermain Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Peraturan Bupati tentang infrastruktur ramah anak Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati Peraturan/ kebijakan 1 50.000 Dinsos PPPA 84 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Belum tersedianya kebijakan terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian makanan bayi dan anak dibawah 2 tahun Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati Peraturan/ kebijakan 1 50.000 Dinsos Kesehatan Daerah Penguatan Kelembagaan KLA Peningkatan Kapasitas Anggota Gugus Tugas KLA Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA Bimbingan Teknis 2 2 3 3 4 45.000 Dinsos PPPA Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA RAD KLA yang terintegrasi dengan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen 1 75.000 Bapperida Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Penyusunan Reviu Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Dokumen Reviu RAD KLA yang terintegrasi dengan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen 1 50.000 Bapperida Belum tersusunnya dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD KLA Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia KoordinasiKabupa ten/Kota Layak Anak Dokumen Monev RAD KLA yang tersusun Dokumen 1 1 1 1 15.000 Bapperida Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Pembaharuan profil KLA Profil KLA yang diperbaharui secara berkala Dokumen 1 1 1 1 1 25.000 Dinsos PPPA 85 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi pembentukan dan penguatan fasilitator KLA Jumlah Fasilitator KLA Orang 78 78 78 78 78 50.000 Dinsos PPPA Kecamatan 4 4 4 4 4 Dinsos PPPA Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 Dinsos PPPA Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Penyusunan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KLA Jumlah materi KIE KLA Paket 12 12 12 12 12 35.000 Dinsos PPPA Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi pembentukan dan penguatan KLA Jumlah kegiatan pembentukan dan penguatan KLA Kegiatan 2 3 3 3 3 35.000 Dinsos PPPA Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak) Jumlah Kelurahan yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak) Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 50.000 Dinsos PPPA Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan bagi SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tentang Perlindungan Anak termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online Jumlah SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang terlatih Perlindungan Anak Orang 108 108 108 108 108 25.000 Dinsos PPPA 86 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Peran Lembaga Masyarakat media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak Belum terbentuknya APSAI Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten APSAI aktif Asosiasi 1 1 1 1 1 10.000 Bapperida Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi forum lembaga profesi Jumlah SDM yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) SDM 375 375 375 375 375 50.000 Dinsos PPPA Jumlah lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak anak (PUHA) Lembaga 10 10 10 10 10 50.000 Dinsos PPPA Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) SDM 25 25 25 25 25 30.000 Bakesbangpol Jumlah lembaga keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Lembaga 5 5 5 5 5 30.000 Bakesbangpol 87 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Perlu Penguatan Pengarusutamaa n hak Snak (PUHA) pada akademisi dan lembaga riset Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM dengan pelatihan Penerapan Konvensi Hak Anak Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) SDM 375 375 375 375 375 Dinsos PPPA Perlu Peningkatan Kualitas SDM Lembaga Layanan Kesejahteraan Anak Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS &NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti Sosial Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti Sosial Lembaga 1 1 1 1 1 100.000 Dinsos PPPA Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun, Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun % 99,60 99,65 99,70 99,75 99,80 100.000 Dindukcapil Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)/percepatan pelayanan KIA Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 70,5 70,6 65,5 66,0 66,5 350.000 Dindukcapil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis Kecamatan 16 16 16 16 16 35.000 Dindukcapil Desa/ Kelurahan/De sa 295 295 295 295 295 35.000 Dindukcapil Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak Masifnya informasi tidak layak anak yang masih diakses oleh anak Program siaran radio Pelaksanaan Program Siaran Jadwal siaran mingguan atau bulanan yang dipandu oleh anggota Forum Anak. Menyampaiakan informasi terkait dengan Forum anak Jumlah siaran yang dilakukan dengan forum anak Siaran 48 48 48 48 48 - Diskominfo 88 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Podcast Produksi Materi Podcast Melibatkan Forum Anak sebagai narasumber atau host. Menyampaiakan informasi terkait dengan Forum anak Jumlah podcast yang terlaksana Publikasi 12 12 12 12 12 - Diskominfo Pemasangan Firewall Pelaksanaan Sosialisasi Mengadakan sosialisasi dan sesi tanya jawab dengan pakar keamanan siber. Sosialisasi tentang keamanan jaringan internet Jumlah anak yang mengikuti sosialisasi Anak 50 50 50 50 50 50.000 Diskominfo Masih terbatasnya PISA yang terstandarisasi Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota Penguatan kelembagaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) lainnya untuk persiapan standarisasi oleh Kementerian PPPA Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Unit 1 1 1 1 1 30.000 DPK Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan menurut standar nasional Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan menurut standar nasional Perpustakaa n 598 598 598 598 598 450.000 DPK Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Penambahan Koleksi Anak Jumlah Penambahan Koleksi Anak Eksemplar 0 100 100 100 100 3.000 DPK Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik Penyediaan Pojok Baca Digital di area publik Jumlah pojok baca Digital area publik Pojok baca digital 1 1 1 1 1 75.000 DPK Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah dan kota Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus, serta masyarakat Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui perpustakaan keliling Jumlah lokasi layanan perpustakaan keliling lokasi 25 50 55 60 65 150.000 DPK Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial Pengembangan perpustakaan melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi social Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan perpustakaa n 25 25 25 25 25 250.000 DPK 89 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengelolaan dan pengembangan kendaraan perpustakaan keliling Jumlah kendaraan perpustakaan keliling yang dikelola dan dikembangkan perpustakaa n 5 5 5 6 6 200.000 DPK Pelembagaan Partisipasi Anak Belum semua desa/kelurahan memiliki FA Aktif Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA) Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki FA aktif Forum Anak 59 59 59 59 59 35.000 Dinsos PPPA Kapasitas Forum Anak Desa Kelurahan, Kecamatan perlu ditingkatkan ? Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Jumlah Forum Anak sebagai 2P Forum Anak 250 300 300 300 300 15.000 Dinsos PPPA FA belum terlibat pada seluruh tingkatan perencanaan (Desa/Keluraha n, Kecamatan dan Kabupaten) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pelaksanaan musrenbang khusus bagi anak, perempuan, kelompok rentan Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalamPerencanaan Pembangunan (PAPP) Anak 10 10 10 10 10 75.000 Bapperida Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak Jumlah fasilitator Forum Anak terlatih Kecamatan 16 16 16 16 16 75.000 Dinsos PPPA 90 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 Dinsos PPPA Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Jumlah FA yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional Kegiatan 1 1 1 1 1 50.000 Dinsos PPPA Pencegahan Perkawinan Anak Tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Blora Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan pencegahan perkawinan anak Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak Kecamatan 16 16 16 16 16 55.000 Dinsos PPPA Kelurahan/De sa 59 59 59 59 59 Dinsos PPPA Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembentukan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK) di tingkat Kabupaten Terbentuknya Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK) Lembaga 1 400.000 Dinsos PPPA Pembinaan dan/atau bimbingan bagikeluarga Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak anak Pasangan 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 200.000 Dinsos PPPA Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia Pasangan 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 Dinsos PPPA 91 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Pelaksanaan pencegahan Perkawinan Anak masih sebatas pada advokasi, belum mengarah pada pencegahan dan penanggulangan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelatihan keterampilan kerja bagi orang tua anak yang memiliki kerentanan terhadap perkawinan anak Jumlah kepala keluarga yang dilatihan keterampilan kerja Orang 240 256 272 288 304 350.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Penglolaan informasi pasar kerja Job fair penempatan kerja bagi orang tua anak yang memiliki kerentanan terhadap perkawinan anak Jumlah Kepala keluarga yang mendapatkan penempatan kerja orang 200 200 200 200 200 60.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Pemberdayaa n Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Penguatan kesejahteraan keluarga bagi orang tua anak yang memiliki kerentanan terhadap perkawinan anak Jumlah Kepala/Anggota keluarga yang mendapatkan pelayanan KK 366 366 366 366 366 34.000 Dinas Dalduk dan KB Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bkb, Bkr, Bkl, Ppks, Pik-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Uppka)) Sosialisasi pencegahan perkawinan anak melaku Tribina dan kelembagaan lainnya Jumlah Kepala/Anggota keluarga yang mendapatkan sosialisasi KK 14.225 14.225 14.225 14.225 14.225 50.000 Dinas Dalduk dan KB Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pelatihan keterampilan pembudidaya ikan yang berasal dari masyarakat Jumlah KK miskin yang mendapatkan pelatihan KK 100 100 100 100 100 150.000 DP4 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Penyediaan bantuan peralatan budidaya ikan kepada masyarakat Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan peralatan KK 100 100 100 100 100 500.000 DP4 92 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua /Keluarga Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Penyuluhan dan Edukasi Pranikah Pengenalan konsep perkawinan dalam Islam. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Jumlah Pasangan calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan pranikah Pasangan 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 50.000 Kementerian Agama Belum terstandarisasin ya lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga Program Peningkatan Kualitas Keluarga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kecamatan 3 3 3 3 4 40.000 Dinsos PPPA Program Pemberdayaa n Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bkb, Bkr, Bkl, Ppks, Pik- R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Uppka) Peningkatan ka- pasitas Pelaksana/ Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah SDM yang dilatih Orang 295 295 295 295 295 75.000 Dinas Dalduk dan KB 93 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Orientasi Dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Peningkatan kapasitas Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah SDM yang dilatih Orang 295 295 295 295 295 75.000 Dinas Dalduk dan Kb Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Sarpras yang disediakan BUAH 10 5 5 5 5 150.000 Dinas PPKB 94 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pemberdayaa n Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak Jumlah lembaga konsultasi keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial Lembaga 1 1 1 1 1 300.000 Dinsos PPPA Pengembanga n Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif % 100 100 100 100 100 450.000 Dinas Pendidikan Persentase satuan PAUD yang menerapkan evalusasi peserta didik berkembang sesuai harapan % 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun) Satuan pendidikan 540 540 540 540 540 Dinas Pendidikan Pembinaan Peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dinibagiperawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD Orang 20 20 20 20 20 150.000 Dinas Pendidikan 95 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Penyusunan Dokumen RAD Pengembangan Anak Usia Dini Holinstic Integrative (PAUD HI) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holinstic Integrative (PAUD HI) yang tersusun Dokumen 1 50.000 Dinas Pendidikan Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif Belum optimalnya pembinaan terhadap Pesantren dalam rangka pemenuhan hak anak Program Pemberdayaa n Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Jumlah LKSA yang terakreditasi Lembaga 25 25 25 25 25 40.000 Dinas Sosial PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi santri/wati Jumlah pesantren yang difasilitasi pembentukan pesantren ramah anak Pesantren 5 5 5 5 5 - Dinsos PPPA dan Kementrian Agama Sosialisasi pesantren ramah anak Jumlah model pesantren ramah anak Model pesantren 5 5 5 5 5 - Dinsos PPPA danKemen trian Agama Pelatihan pengasuhan Anak berbasis Hak Anak bagi pesantren Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak Pengasuh 50 50 50 50 50 - Dinsos PPPA danKementrian Agama Ketersediaan Infra struktur Ramah Anak di Ruang Publik Masih terbatasnya jumlah infra struktur ramah anak di ruang publik Program Pengelolaan keane karagaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak Pembangunan ruang bermain ramah anak (RBRA) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 1 150.000 DLH Standarisasi Ruang Bermain Anak Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 1 DLH 96 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum ramah Anak Jumlah pemberian bus sekolah bantuan Unit 1 1.500.000 Dinrumkimhub Program Penyelenggar aan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Jumlah Rambu Rambu Bersuar Rambu Warning Light dan Rambu Rambu Tidak Bersuar Rambu Peringatan Lokasi 2 2 2 2 2 450.000 Dinrumkimhub Program Penyelenggar aan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sosialisasi Keselamatan Berlalu lintas Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Terlaksana Kegiatan 6 6 6 6 6 40.000 Dinrumkimhub Program Penyelenggar aan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan jalan (LLAJ) Jumlah Kegiatan Pemilihan Yang Terlaksana Kegiatan 1 1 1 1 1 75.000 Dinrumkimhub Persalinan di Fasilitas Kesehatan Meningkatnya AKI dan AKB Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pendampingan Puskesmas Oleh Dokter Spesialis Dalam Pengelolaan Ibu hamil, -Audit Maternal Perinatal Eksternal, - Pelatihan Kontrasepsi, -Monitoring dan Evaluasi Program Ibu Bersalin maupun hamil '- Orientasi Tatalaksana poned terupdate Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 100 650.000 Dinas Kesehatan Daerah 97 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Skrinningdeteksid inipra persalinan '-Penatalaksanaan pengobatan triple eliminasi Cakupan ibu hamildiskrinning HIV dan Sifillis % 100 100 100 100 100 50.000 Dinas Kesehatan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Penatalaksanaan pengobatan triple eliminasi Cakupan ibu hamil di skrinning hepatitis B % 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Daerah Status Gizi Balita Masih terdapatnya permasalahan gizi di Kabupaten Blora Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Suplementasivita min A pada Balita Persentase Balita Usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A % 100 100 100 100 100 130.000 Dinas Kesehatan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya KesehatanMa syarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat -Pemantauan tumbuh kembang balita, '- workshop tumbuh kembang, '- rujukan gizi buruk, '- pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, '- Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) Persentase balita yang dipantaupertumbu han dan perkembangannya % 100 100 100 100 100 300.000 Dinas Kesehatan Daerah 98 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun Belum optimalnya pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Blora Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Montoring dan evaluasi, workshop tumbang, pelatihan konseling Air Susu Ibu, pelatihan Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA) )Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif % Dinas Kesehatan Daerah Masih belum berjalannya PMBA di Kabupaten Blora Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak Meningkatnya Angkat Kematian Bayi Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar % 98,5 98,7 99 99,2 99,4 3.500.000 Dinas Kesehatan Daerah Meningkatnya Angka Kematian Ibu Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan akreditasi fasilitasi kesehatan di Kabupaten/kota Pendampingan pasca akreditasi dan Monitoring evaluasi mutu klinik Rumah Sakit Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 100 100 100 100 100 2.500.000 Dinas Kesehatan Daerah Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberaian obat masal) Pelayanan kesehatan Anak Monitoring dan evaluasi Bualan Imuniasai Anak sekolah (BIAS) dan imunisasi imunisasidasar lengkap Anak usia 0-11 bulan % 100 100 100 100 100 750.000 Dinas Kesehatan Daerah 99 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Pelayanan kesehatan bayi/anak dari ibu yang terinfeksi HIV dan Sifilis Persentase Kecamatan mampu profilaksis % 100 100 100 100 100 30.000 Dinas Kesehatan Daerah Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan kesehatan Penyakit menular dan tidak menular Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak Persentase bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HB0 dan HBlig kurang dari ≤ 24 jam setelah kelahiran % 100 100 100 100 100 40.000 Dinas Kesehatan Daerah Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT % 100 100 100 100 100 500.000 Dinas Kesehatan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Balita memiliki buku KIA Persentase balita memiliki buku KIA % 100 100 100 100 100 500.000 Dinas Kesehatan Daerah 100 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar -Penjaringan, '-Pemeriksaan berkala, '- Skrining anemia Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Kecamatan 18 18 18 18 5 30.000 Dinas Kesehatan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya KesehatanMa syarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Melaksanakan pelayanan kesehatan anak terpadu & terintegrasi, Menyediakan sarana ruang bermain anak, Menyediakan ruang ASI, Melakukan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE), InisiasiMenyusu Dini (IMD) & ASI Eksklusif, Merupakan kawasan tanpa rokok/bebas asap rokok, Membentuk & melaksanakan kelompok pendukung ibu untukmeningkatka n ASI Eksklusif, Melaksanakan pelayanan tata laksana korban Kekerasan terhadap Anak (KtA). berdasarkan standar layanan bayi Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah anak Puskesmas 10 15 15 29 22 300.000 Dinas Kesehatan Daerah 101 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Lingkungan Sehat Program Pengelolaan Dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten Sehat Persentase rumah tangga yang mendapat kan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipa an terlindungi terhadap seluruh rumah tangga % 91,15 91,16 91,17 91,18 91,19 4.500.000 DPUPR Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan -Identifikasi masalah di lokus stunting '- Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase desa/kelurahan denga Stop Buang air besar sembaranga (SBS) % 100 100 100 100 100 350.000 Dinas Kesehatan Daerah Program Pemberdayaa n masyarakat bidang kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Monev posyandu, - - Bimtek, advokasi, koordinasi kelompok kerja operawsional posyandu, puskesmas, camat, PKK dlm pengelolaan pustu dan posyandu Persentase posyandu aktif % 100 100 100 100 100 200.000 Dinas Kesehatan Daerah Program Pengelolaan Dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SR 70 70 70 70 70 3.400.000 DPUPR Program Pengelolaan Dan Pengembanga n Sistem Air Limbah Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yangmendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah KK 300 300 300 300 300 2.500.000 DPUPR 102 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi bagi SDM Forumanak sebagai pelopor dan pelapor sanitasi Jumlah SDM Forum anak yang dilatih sebagai pelapor dan pelapor sanitasi Forum anak 59 59 59 59 59 15.000 DP2KB & Dinas Sosial PPPA Sosialisasi bagi SDM Forum keluarga sebagai pelapor dan pelapor sanitasi Jumlah SDM Forum keluarga yang dilatih sebagai pelapor dan pelapor sanitasi Forum keluarga 35 35 35 35 35 DP2KB & Dinas Sosial PPPA Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jumlah Kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan - Dinas Kesehatan Daerah Jumlah Kelurahan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan/ Desa - Dinas Kesehatan Daerah Tingginya jumlah anak yang merokok di Kabupaten Blora Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Jumlah SDM Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Hebat Tanpa Rokok Forum Anak 100 100 100 100 100 15.000 Dinsos PPPA Wajib belajar 12 (dua Belas) Tahun Porgram Pengelolaan Pendidikan Seluruh Kegiatan Pada Program Seluruh Sub kegiatan Pada Kegiatan Peningaktan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun % 63,9 65,9 67,9 69,9 71,9 - Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar ) SD/ MI/ SDLB/ Sederajat % 99,61 99,64 99,67 99,7 99,73 Dinas Pendidikan 103 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Angka Partisipasi Kasar SMP/ MTs/ SMPLB/ Sederajat % 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 Dinas Pendidikan Seluruh Kegiatan Pada Program Seluruh Sub kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan layanan pendidikan yang merata & berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% Kecamatan 16 16 16 16 16 - Dinas Pendidikan Jumlah Kecamatan dgn Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10% Kecamatan 16 16 16 16 16 Dinas Pendidikan Jumlah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB minimal100% Kecamatan 16 16 16 16 16 Dinas Pendidikan Jumlah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMP LB sekurang- kurangnya 100% Kecamatan 16 16 16 16 16 Dinas Pendidikan Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi dalam pengembangan model Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sesuai standar Satuan Pendidikan 3 3 3 3 3 65.000 Dinsos PPPA 104 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pemenuhan Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Bimtek Fasilitator SRA Penggiat Satuan Pendidikan Ramah Anak terlatih (fasilitator SRA) Orang 50 50 50 50 50 30.000 Dinsos PPPA Program Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan pengembangan Pusat Kreatifitas Anak (PKA) sesuai standart Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model Pusat Kreatifitan Anak sesuai standar Kecamatan 5 5 5 5 5 45.000 Dinsos PPPA Program Pengembanga n Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/ Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak) Kegiatan 2 2 2 2 2 85.000 Disporabudpar Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kegiatan pekerja Sosial Goes To School (PGTS) untuk Anak Jumlah anak yang mengikuti Kegiatan pekerja Sosial Goes To School (PGTS) Anak 1000 1000 1000 1000 1000 75.000 Dinas Sosial PPPA Ketersediaan fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak Program Pengembanga n Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional - Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak) Kegiatan 2 2 2 2 2 Disporabudpar Pengelolaan Kebudayaan Yang masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kegiatan Jelajah Budaya Jumlah kegiatan sosialisasi cagar budaya kegiatan 1 1 1 1 1 70.000 Disporabudpar 105 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pengembanga n Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak) Kegiatan 2 2 2 2 2 Disporabudpar Program Pengembanga n Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional - Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak Kecamatan 5 5 5 5 5 Disporabudpar Program Pengelolaan Museum Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelindungan,Pengembang an dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu Jumlah Kunjungan Museum Jumlah kunjungan Museum Lokasi 1 1 1 1 1 - Disporabudpar Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan Pengelolaan Kawasan Tirtonadi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang tersedia dan terpelihara Lokasi 1 2 1 1 1 2.500.000 Disporabudpar Program Pngembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Pemilihan Kakang Mbakyu Duta Wisata Kabupaten Blora Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata orang 24 24 24 24 24 250.000 Disporabudpar Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi Seleksi atlet daerah output kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Kabupaten, Eks Karesidenan dan Provinsi Jumlah Cabor yang terfasilitasi cabor 26 26 26 26 26 800.000 Disporabudpar Program Pengembanga n Kapastas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait Kegiatan KOmite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Fasilitasi Hibah KONI Dokumen 1 1 1 1 1 4.500.000 Disporabudpar 106 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029
1. a.Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi Jumlah Desa Kelurahan yang mempunyai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa/Kelura han 59 59 59 59 59 30.000 Dinsos PPPA Jumlah kecamatan desa/ kelurahan yang di advokas tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi termasuk kekerasan di ranah online Kecamatan 16 16 16 16 16 50.000 Dinsos PPPA Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Deklarasi Desa Layak Anak Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencanangkan Desa/ Kelurahan tanpa kekerasan Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 50.000 Dinsospppa Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa/Kelurahan Jumlah Desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 50.000 Dinsos PPPA 107 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa/Kelurahan Jumlah SDM yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran Orang 7 8 10 10 10 50.000 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam mencegah kekerasan Jumlah Kec yang memiliki Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelopor dalam mencegah Kekerasan terhadap Anak (KTA) Kecamatan 16 16 16 16 16 15.000 Dinsos PPPA Kelurahan/ Desa 59 59 59 59 59 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pelatihan Penyusunan Profil KLA bagi forum anak Jumlah forum Anak (termasuk pendamping Forum Anak yang terlatih dalam penyusunan profil KLA Forum anak 60 60 60 60 60 15.000 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi lembaga 59 59 59 59 59 75.000 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pembuatan Dokumen Standar layanan bagi anak korban dan anak pelaku Jumlah dokumen Standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi yang tersusun Dokumen 1 1 1 1 1 5.000 Dinsos PPPA 108 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Pelatihan Manajemen kasus bagi sdm dan lembaga penyedia layanan bagi anak Jumlah SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus SDM 100 100 100 100 100 60.000 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi Kecamatan 18 18 18 18 18 70.000 Dinsos PPPA Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinsos PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi Media 5 8 10 12 13 90.000 Dinsos PPPA
1. b.Anak dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk- bentukpekerjaa n terburuk untuk anak (BPTA) Program Hubungan Industrial Pencegahan dan penyelesaia perselisihan hubungan industrial ,mogok kerja dan penutupan perusahaandi daerah kabupaten/kota Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaanyang berakibat pada kepentingan di 1 kabupaten/kota pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja % 100 100 100 100 100 100.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pekerja Anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) % 100 100 100 100 100 Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinas Perindustria& Tenaga Kerja 109 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Penanganan kasus pekerja anak Pekerja anak yang terlindungi hak- haknya sesuai Konvensi Hak Anak % 100 100 100 100 100 Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja
1. a.Pelayanan bagi anak korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA Korban penyalahgunaan Napza anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial % 100 100 100 100 100 15.000 Dinas Sosial PPPA Membuat Standar Operasional Prosedur Penerimaan Laporan Penyalahgunaan Napza pada anak dokumen 1 0 0 0 0 - Kesbangpol Membuat Standar Operasional Prosedur Penampungan Anak Korban Napza dokumen 1 0 0 0 0 - Kesbangpol Membuat Standar Operasional Prosedur Bantuan Hukum bagi Anak Korban Napza dokumen 1 0 0 0 0 - Kesbangpol Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi pencegahan pornografi Jumlah kecamatan dan kelurahan bebas pornografi Kecamatan 18 18 18 18 18 15.000 Dinsos PPPA Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinsos PPPA 110 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029
1. b.Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik Program Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat Pelaksanaan kegiatan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik social Kegiatan 1 1 1 1 1 60.000 Dinas sosial PPPA
2. a.Pelayanan bagi anak penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Fasilitasi perlindungan anak penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi Jumlah Kecamatan, Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang disabilitas Kecamatan 18 18 18 18 18 50.000 Dinas sosial PPPA Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinas sosial PPPA Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Koordinasi kebijakan disabilitas minoritas dan terisolasi Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi Forum 1 1 1 1 1 50.000 Dinas sosial PPPA Jumlah Kecamatan Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus Kecamatan 18 18 18 18 18 Dinas sosial PPPA Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinas sosial PPPA 111 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029
1. b.Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM) Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi perlindungan anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) Jumlah Kecamatan Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) Kecamatan 18 18 18 18 18 50.000 Dinsos PPPA Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinsos PPPA Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mendapatkan fasilitasi Restorasi Justice (RJ) atau Diversi Persentase Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang mendapat penetapan disversi di tingkat penyidikan ABH 5 5 5 5 5 50.000 Polres Program Pemberdayaa n Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) Jumlah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lembaga 1 1 1 1 1 50.000 Dinas Sosial PPPA Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Terbentuknya forum koordinasi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Forum 1 1 1 1 1 Dinsos PPPA Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) APH 1 1 1 1 1 Dinsos PPPA 112 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi pencegahan anak korban jaringan terorisme Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme Kecamatan 16 16 16 16 16 50.000 Badan Kesbangpol Kelurahan/ Desa 50 50 50 50 39 Dinsos PPPA Peraturan desa/kebijaka n kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyusunan Peraturan Kelurahan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Jumlah peraturan kelurahan tentang Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak Dokumen 2 2 2 2 2 - Kelurahan Anggaran kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Evaluasi kelurahan Penyusunan Anggaran kelurahan berbasis hak anak dan perlindungan khusus anak Jumlah anggaran kelurahan tentang Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak Rupiah 15.863 .313 18.181 .675 21.056 .675 22.681 .675 26.056 .675 - Kelurahan Kegiatan Forum Anak Kelurahan Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbangcam Jumlah Forum Anak Yang dilibatkan dalam Musrenbangcam Forum Anak 1 1 2 2 2 - Kelurahan Kelompok Olarharaga/Se ni/Minat/bak at Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Olahraga/Seni/Mi nat/ Bakat Anak Jumlah Kelompok Olahraga/Seni/Mi nat/ Bakat Anak Kelompok Anak 3 3 3 3 3 10.000 Kelurahan Angka Pernikahan Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosialisasi Pencegahan pernikahan Anak di Tingkat Kelurahan Jumlah forum yang difasilitasi pencegahan pernikahan anak Forum 2 2 2 2 2 10.000 Kelurahan 113 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Kasus Gizi Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosialisasi Pencegahan Gizi Kurang, Gizi Buruk , Gizi Lebih dan Stunting di Tingkat Kelurahan Jumlah forum yang difasilitasi sosialisasi kasus gizi anak Forum 4 4 5 5 5 25.000 Kelurahan Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembuatan Pojok Informasi layak Anak Jumlah Informasi Layak Anak Informasi 1 1 1 2 2 45.000 Kelurahan Ruang Konsultasi keluarga Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyediaan ruang konsultasi keluarga Jumlah Ruang Konsultasi Keluarga Ruang 1 1 1 1 1 - Kelurahan Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Implementasi Kawsan Tanpa Rokok (KTR) Jumlah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) KTR 1 2 2 2 2 - Kelurahan Jumlah PAUD HI Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kel Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fasilitasi kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD HI) di wilayah Kelurahan Jumlah PAUD HI Kegiatan 1 1 1 1 1 40.000 Kelurahan Ruang Bermain Ramah Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyediaan ruang bermain ramah anak Jumlah Ruang bermain ramah Anak di Tingkat Kelurahan Ruang 1 1 2 2 2 75.000 Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fasilitasi kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Jumlah Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kegiatan 1 2 2 2 2 20.000 Kelurahan 114 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Profil Anak Kelurahan Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Evaluasi kelurahan Penyusunan Profil Anak kelurahan Profil Anak Yang dibuat dan diperbaharui Dokumen 1 1 1 1 1 10.000 Kelurahan Pekerja Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Identifikasi pekerja Anak di wilayah Kelurahan Jumlah anak yang terdata bekerja Kegiatan 0 0 1 1 1 10.000 Kelurahan Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosialisasi Pencegahan pekerja terburuk bagi Anak di wilayah Kelurahan Jumlah Forum yang dilibatkan dalam sosialisasi Kegiatan 4 4 4 4 4 10.000 Kelurahan Kegiatan Forum Anak Kecamatan Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbangcam Jumlah Forum Anak Yang dilibatkan dalam Musrenbangcam Forum Anak 2 2 2 2 2 50.000 Kecamatan Kelompok Olarharaga/Se ni/Minat/bak at Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Olahraga/Seni/Mi nat/ Bakat Anak Jumlah Kelompok Olahraga/Seni/Mi nat/ Bakat Anak Kelompok Anak 1 1 1 1 1 - Kecamatan Angka Pernikahan Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosialisasi Pencegahan pernikahan Anak di Tingkat Kecamatan Jumlah kelurahan yang difasilitasi pencegahan pernikahan anak Kelurahan/ Desa 54 54 54 54 54 25.000 Kecamatan Kasus Gizi Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Memonitoring pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Gizi Kurang, Gizi Buruk , Gizi Lebih dan Stunting di Tingkat Desa Jumlah forum yang difasilitasi sosialisasi kasus gizi anak Forum 4 4 5 5 5 45.000 Dinas PMD 115 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembuatan Pojok Informasi layak Anak Jumlah Informasi Layak Anak Informasi 1 1 1 1 1 30.000 Kecamatan Ruang Konsultasi keluarga Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyediaan ruang konsultasi keluarga Jumlah Ruang Konsultasi Keluarga Ruang 0 1 1 1 1 - Kecamatan Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jumlah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) KTR 1 1 1 1 1 - Kecamatan Jumlah PAUD HI Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD HI) di wilayah Desa Jumlah PAUD HI Kegiatan 1 1 1 1 1 - PMD Ruang Bermain Ramah Anak Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyediaan ruang bermain ramah anak Jumlah Ruang bermain ramah Anak di Tingkat Kecamatan Ruang 1 1 1 1 1 75.000 Kecamatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Fasilitasi kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Jumlah Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kegiatan 1 1 1 1 1 50.000 Kecamatan Profil Anak Kelurahan Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Evaluasi kelurahan Penyusunan Profil Anak kelurahan Profil Anak Yang dibuat dan diperbaharui Dokumen 1 1 1 1 1 20.000 Kecamatan 116 INDIKATOR PERMASALAHAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI UKURAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(000)PERANGKAT DAERAH 2025 2026 2027 2028 2029 Program Permberdaya an Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosialisasi Pencegahan pekerja terburuk bagi Anak di wilayah Jumlah Forum yang dilibatkan dalam sosialisasi Kegiatan 2 2 2 2 2 20.000 Kecamatan B. Kaidah Pelaksanaan Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang telah tertuang dalam Dokumen RAD KLA, Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan Dokumen RAD KLA ini dalam regulasi berupa Peraturan Bupati. 2) RAD KLA yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai rencana tahunan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah. 3) Gugus Tugas KLA melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD KLA tiap tahunnya, kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati. BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…