DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora. Ketentuan angka 8 Pasal 1 dihapus, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 dihapus, Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah,Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belanja hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada penerima hibah yang memenuhi kriteria yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora belum mengatur secara lengkap mengenai mekanisme pengajuan dan pelaksanaan hibah, termasuk spesifik penggunaan hibah, sehingga perlu diubah dan disesuaikan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9.Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA- USAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 8 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
7.SKPD Yang Membidangi adalah SKPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya ditunjuk oleh Bupati untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan menatausahakan pemberian hibah.
8.Dihapus.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5
12.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18.Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau pihak lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah. 6
20.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21.Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
25.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
27.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7

Pasal 5

(1)Hibah dapat berbentuk:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(2)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah berupa uang dengan ketentuan:
1. a.dapat digunakan untuk pengadaan barang modal berupa:
  1. 1.pembangunan bangunan gedung untuk mendukung kegiatan utama calon penerima Hibah;
  2. 2.pembelian barang berupa peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan utama calon penerima Hibah;
  3. 3.pengadaan sarana dan/atau prasarana untuk mendukung kegiatan utama calon penerima Hibah;
  4. 4.rehabilitasi dan/atau pemeliharaan bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan utama calon penerima Hibah dengan ketentuan: a) manfaat atas bangunan yang dipelihara bertambah ekonomis/efisiensi; b) bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; c) bertambah volume; dan/atau d) bertambah mutu/kapasitas produktivitas;
2. b.tidak dapat digunakan untuk:
  1. 1.honorarium/uang kehormatan/insentif pengurus, tenaga administrasi atau dengan sebutan lain;
  2. 2.pengadaan barang pakai habis berupa alat tulis kantor, peralatan kebersihan, bahan makanan/minuman, makanan/minuman, dan barang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari;
  3. 3.biaya untuk kegiatan insidentil atau seremoni tertentu seperti kegiatan sosialisasi, sarasehan, workshop dan/atau sejenisnya; dan
  4. 4.belanja operasional meliputi uang saku, uang makan atau sebutan lain dalam rangka perjalanan ke luar/dalam kota. 8
(3)Penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan sepanjang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah berupa barang habis pakai atau barang modal yang dinilai dengan uang.
(5)Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.

3.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada:
1. a.badan dan lembaga yang:
  1. 1.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan
  2. 2.dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.badan dan lembaga yang:
  1. 1.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan
  2. 2.telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur Jawa Tengah/Bupati atau tercantum dalam aplikasi resmi Pemerintah;
3. c.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat dengan ketentuan:
  1. 1.masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  2. 2.keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Yang Membidangi sesuai dengan kewenangannya; dan
4. d.koperasi yang:
  1. 1.didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 9
  2. 2.memenuhi kriteria: a) memenuhi aspek kepatuhan legal; b) memenuhi aspek kepatuhan usaha dan keuangan; c) memenuhi aspek kepatuhan transaksi; dan d) telah diaudit kantor audit publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan:
1. a.memiliki kepengurusan di Daerah;
2. b.memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan:
1. 1.Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) untuk Organisasi Kemasyarakatan yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. 2.keputusan Presiden atau bentuk dokumen resmi lainnya yang menyatakan Organisasi Kemasyarakatan sebagai badan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. 3.surat pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dalam bentuk: a) yayasan; atau b) perkumpulan; 10
b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
c.memiliki sekretariat tetap di wilayah Daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada:
  1. 1.Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.Partai Politik; dan/atau
  4. 4.Organisasi Kemasyarakatan sepanjang ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(2)Pemberian hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pendanaan terhadap badan dan lembaga yang bersangkutan.

6.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 11

Pasal 18

(1)Bupati menetapkan penunjukan SKPD Yang Membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk menerima dan melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan.
(2)Dihapus.
(3)Penunjukan SKPD Yang Membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Usulan tertulis dari Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyampaian melalui aplikasi SIPD, untuk badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan; dan
2. b.penyampaian secara fisik.
(2)Penyampaian melalui aplikasi SIPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
1. a.nama dan alamat pemohon Hibah;
2. b.data pengurus/penanggungjawab pemohon Hibah, meliputi: nama, alamat, kontak/nomor telepon yang aktif dan bisa dihubungi;
3. c.jenis Hibah meliputi: uang, barang atau jasa, termasuk jumlah, jenis barang dan harga barang yang dimohonkan dalam hal Hibah dalam hal yang diminta berupa barang; dan
4. d.nominal atau besaran Hibah yang dimohonkan.
(3)Penyampaian secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan Hibah dilengkapi dengan proposal yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk hibah berupa uang paling sedikit memuat:
  1. 1.latar belakang yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan yang diajukannya proposal oleh calon penerima hibah;
  2. 2.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah; 12
  3. 3.bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
  4. 4.jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
  5. 5.rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
  6. 6.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap;
2. b.untuk hibah berupa barang paling sedikit memuat:
  1. 1.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya proposal hibah oleh calon penerima hibah;
  2. 2.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah;
  3. 3.jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah; dan
  4. 4.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap.
(4)Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan harus dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik calon penerima hibah;
2. b.susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; 13
3. c.surat keterangan domisili lurah/kepala desa dan camat setempat berisi uraian tentang keberadaan/alamat lengkap sekretariat dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu- waktu apabila dibutuhkan;
4. d.fotokopi dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
5. e.surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri terkait/Gubernur/Bupati, surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Yang Membidangi untuk badan dan lembaga;
6. f.surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum atau dokumen resmi lainnya untuk organisasi kemasyarakatan;
7. g.surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
8. h.surat pengakuan keberadaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Yang Membidangi sesuai dengan kewenangannya;
9. i.fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dilengkapi dengan foto dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
10. j.persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Yang Membidangi.
(5)Batas waktu penyampaian permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat:
1. a.minggu pertama bulan Maret untuk penganggaran pada APBD tahun berikutnya; dan
2. b.2 (dua) bulan sebelum penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk penganggaran pada APBD tahun berkenaan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Kepala SKPD Yang Membidangi melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang disampaikan calon Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 14
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat formal dan materiil meliputi:
1. a.aspek legalitas, meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
3. c.evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Yang Membidangi membentuk Tim Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala SKPD.
(4)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan evaluasi kelayakan/kepatutan atas usulan tertulis dari calon penerima Hibah;
2. b.melaksanakan peninjauan lokasi, apabila diperlukan;
3. c.melaksanakan penelitian keabsahan dan kelengkapan persyaratan Hibah; dan
4. d.membuat berita acara hasil evaluasi yang memuat keterangan “layak” atau “tidak layak” atas usulan tertulis yang diajukan.
(5)Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan oleh Tim Evaluasi kepada Kepala SKPD Yang Membidangi.
(6)Berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD Yang Membidangi:
1. a.menerbitkan rekomendasi hasil evaluasi Hibah yang memuat daftar calon penerima hibah yang memenuhi persyaratan dan layak menerima hibah; dan/atau
2. b.menerbitkan surat penolakan atas nama Bupati yang memuat alasan-alasan penolakan terhadap usulan hibah yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak layak. 15
(7)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
1. a.Kepala SKPD yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
2. b.TAPD untuk mendapat pertimbangan atas rekomendasi hasil evaluasi Hibah.
(8)Penyampaian rekomendasi Kepala SKPD Yang Membidangi kepada Kepala SKPD yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar pencantuman dalam RKPD.
(9)Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Usulan tertulis dari Kepala SKPD Yang Membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilengkapi hasil perhitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Hasil perhitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati dengan tembusan:
1. a.Kepala SKPD yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
2. b.TAPD untuk mendapat pertimbangan terhadap usulan Kepala SKPD Yang Membidangi kesatuan bangsa dan politik.
(3)Penyampaian hasil perhitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang disampaikan kepada Kepala SKPD yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencantuman dalam RKPD. 16

11.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf b dan Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

a.kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD;
b.kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan;
c.memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan SKPD lainnya; dan
d.kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 28 November 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 28 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 30 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006 17 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A. FORMAT REKOMENDASI HIBAH DALAM BENTUK UANG KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR: ... /... /....
a.Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan hibah yang diajukan oleh .... 1) Nomor: ..... 2) tertanggal ... 3) , yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan rekomendasi sebagai calon penerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran ...;
b.Dasar : Berita Acara Tim Evaluasi .... pada Dinas/Badan ... 4) Kabupaten Blora Nomor: .../.../... 5) tanggal .... 6) ; Kepala Dinas/Badan ..... 4) Kabupaten Blora memberikan rekomendasi kepada: - nama instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan : ......................... 1) - alamat : ......................... 7) - besaran pengajuan hibah : ......................... 8) - tujuan penggunaan hibah : ......................... 9) Yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan sebagai calon penerima hibah serta dapat diberikan hibah dalam bentuk uang paling tinggi sebesar Rp. ...., 00 10) (...... 11) rupiah). 18 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya. Blora, tanggal, bulan, dan tahun 12) Kepala Badan/Dinas …, 4) NAMA 13) Pangkat/Gol. NIP. ….......................... KETERANGAN: 1) : Nama instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 2) : Nomor surat yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan 3) : Tanggal pengajuan surat yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 4) : Nama Perangkat Daerah 5) : Nomor Berita Acara Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah 6) : Tanggal Berita Acara Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah 7) : Alamat instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 8) : Besaran hibah yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 9) : Tujuan penggunaan hibah yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 10) : Angka besaran dana hibah yang direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah 11) : terbilang besaran dana hibah yang direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah 12) : Tanggal, bulan, tahun penerbitan rekomendasi 13) : Nama pejabat lengkap dengan gelar, kecuali untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. 19 B. REKOMENDASI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR: ... /... /....
a.Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan hibah yang diajukan oleh .... 1) Nomor: ..... 2) tertanggal ... 3) , yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan rekomendasi sebagai calon penerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran ...;
b.Dasar : Berita Acara Tim Evaluasi .... pada Dinas/Badan ... 4) Kabupaten Blora Nomor: .../.../... 5) tanggal .... 6) ; Kepala Dinas/Badan ..... 4) Kabupaten Blora memberikan rekomendasi kepada: - nama instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan : ......................... 1) - alamat : ......................... 7) - Jenis barang/jasa dan besaran harga barang/jasa : ......................... 8) - tujuan penggunaan hibah : ......................... 9) Yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan sebagai calon penerima hibah serta dapat diberikan hibah dalam bentuk barang/jasa berupa ... 10) dengan biaya paling tinggi sebesar Rp. ...., 00 11) (...... 12) rupiah). Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya. Blora, tanggal, bulan, dan tahun 13) Kepala Badan/Dinas …, 4) NAMA 14) Pangkat/Gol. NIP. ….......................... KETERANGAN: 1) : Nama instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 2) : Nomor surat yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan 20 3) : Tanggal pengajuan surat yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 4) : Nama Perangkat Daerah 5) : Nomor Berita Acara Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah 6) : Tanggal Berita Acara Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah 7) : Alamat instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 8) : Jenis barang/jasa (termasuk spesifikasinya) dan besaran hibah yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 9) : Tujuan penggunaan hibah yang diajukan oleh instansi/lembaga/badan/ organisasi kemasyarakatan 10) Jenis barang/kegiatan (termasuk spesifikasinya) yang direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah 11) : Angka besaran harga barang/jasa yang direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah 12) : terbilang besaran dana hibah yang direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah 13) : Tanggal, bulan, tahun penerbitan rekomendasi 14) : Nama pejabat lengkap dengan gelar, kecuali untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 30 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 21A

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 21A

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021