DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Dan Buruh Tani Tembakau. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah

Menetapkan

menetapkan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau diutamakan bagi yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 2

c.bahwa dengan adanya perubahan penggunaan istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta sehubungan dengan perkembangan keadaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Dan Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Dan Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
4. 1.Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blora.
6.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
7.Bank Yang Ditunjuk adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan penampungan rekening kas umum Daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; 5
2. b.berprofesi sebagai buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di Daerah yang dibuktikan dengan:
  1. 1.surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus/penanggung jawab pabrik rokok yang menyatakan bahwa calon penerima yang bersangkutan berstatus sebagai buruh pabrik rokok; dan
  2. 2.surat pernyataan bermeterai cukup dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa calon penerima yang bersangkutan berstatus sebagai buruh tani tembakau;
3. c.diutamakan terdaftar dalam DTSEN dengan peringkat kesejahteraan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat); dan
4. d.tidak berstatus sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
(2)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.untuk sigaret kretek tangan merupakan orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
  1. 1.pelinting;
  2. 2.pelabel;
  3. 3.pengepak;
  4. 4.penguji kualitas produk (quality control);
  5. 5.buruh gudang bahan baku; dan
  6. 6.buruh gudang bahan jadi;
2. b.untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, kelembak menyan merupakan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
(3)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
1. a.distributor;
2. b.tenaga administrasi; 6
3. c.petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
4. d.tenaga pemasar (marketing/sales).
(4)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/ perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkoordinasi dengan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk pendataan terkait buruh pabrik rokok;
2. b.kepala desa/lurah untuk pendataan terkait buruh tani tembakau; dan
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk pendataan terkait buruh tani tembakau yang diolah berdasarkan data petani tembakau dan luasan lahan pertanian tembakau.
(3)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT. 7
(4)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk tim verifikasi dan validasi.
(5)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
1. a.melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
2. b.melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
3. c.membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
(6)Hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
(7)Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
(8)Penetapan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8 Pasal I Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 8 Desember 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 8 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…