DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.214.087.850.000,00 (dua triliun dua ratus empat belas miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli Daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blora.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 3
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.214.087.850.000,00 (dua triliun dua ratus empat belas miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp545.055.436.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.307.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.609.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 4
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.707.936.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.431.000.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp145.307.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

a.pajak reklame Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
b.pajak penerangan jalan Rp0,00 (nol rupiah);
c.pajak air tanah Rp201.400.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
d.pajak mineral bukan logam dan batuan Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
e.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
f.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp13.780.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
g.pajak barang dan jasa tertentu Rp42.465.900.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
h.opsen pajak kendaraan bermotor Rp40.280.000.000,00 (empat puluh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah); dan
i.opsen bea balik nama kendaraan bermotor Rp22.122.200.000,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.214.087.850.000,00 (dua triliun dua ratus empat belas miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.774.174.504.883,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 5
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.745.988.482,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp592.224.096.401,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu empat ratus satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.241.840.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.025.080.000,00 (dua puluh empat miliar dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.745.988.482,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.tambahan penghasilan ASN;
3. c.gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
5. e.penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati; dan
6. f.Belanja pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.519.518.329,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). 6
(3)Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.037.497.153,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.100.600.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah).
(5)Gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp1.411.121.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.684.132.000,00 (dua puluh emat miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp790.519.518.329,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.tunjangan keluarga ASN;
3. c.tunjangan jabatan ASN;
4. d.tunjangan fungsional ASN;
5. e.tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.tunjangan beras ASN;
7. g.tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
8. h.pembulatan gaji ASN;
9. i.iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.iuran jaminan kematian ASN;
12. l.iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
13. m.jaminan hari tua ASN.
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Ro590.767.772.189,00 (lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah). 7
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.819.521.303,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah).
(4)Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.054.578.378,,00 (enam miliar lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.936.255.205,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.432.414.031,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga puluh satu rupiah).
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.369.583.237,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(8)Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.464.827.917,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp37.453.539,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(10)Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.866.430.543,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
(11)Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.535.840.849,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(12)Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.395.467.825,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). 8
(13)Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp827.133.313,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
(14)Jaminan hari tua ASN sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.037.497.153,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
5. e.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
(2)Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.100.600.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.uang representasi DPRD;
2. b.tunjangan keluarga DPRD;
3. c.tunjangan beras DPRD;
4. d.uang paket DPRD;
5. e.tunjangan jabatan DPRD;
6. f.tunjangan alat kelengkapan DPRD;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
8. h.tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
9. i.tunjangan reses DPRD;
10. j.pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
11. k.pembulatan gaji DPRD;
12. l.tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
13. m.tunjangan transportasi DPRD; dan
14. n.uang jasa pengabdian DPRD.
(3)Anggaran gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.411.121.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
2. b.tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
3. c.tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
4. d.tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati;
5. e.pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati; 9
6. f.iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
7. g.iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
8. h.iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
9. i.insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan pajak Daerah; dan
10. j.insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati.
(4)Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana operasional pimpinan DPRD; dan
2. b.dana operasional Bupati/Wakil Bupati.
(5)Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.684.132.000,00 (dua puluh emat miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar (Rp11.250.000.000,00) (minus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…