DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Periode 2026-2028 Yang Meliputi Pemberian Beasiswa Program RPL Desa, Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Pengajuan Dan Penetapan Penerima Beasiswa, Tata Cara Penyaluran Beasiswa, Kewajiban Penerima Beasiswa, Pembiayaan, Monitoring Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten Blora, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dalam bentuk beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola badan usaha milik desa, tenaga pendamping profesional, dan pegiat pemberdayaan masyarakat desa peserta program dimaksud;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola badan usaha milik desa, tenaga pendamping profesional, dan pegiat pemberdayaan masyarakat desa peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa periode 2026- 2028 perlu diatur mengenai teknis pelaksanaan pemberian beasiswa dimaksud dalam Peraturan Bupati; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Periode 2026-2028; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PESERTA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA PERIODE 2026-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 4
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Unsur Staf Perangkat Desa adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12.Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
13.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14.Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
15.RPL Desa Periode 2026-2028 yang selanjutnya disingkat RPL Desa adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengelola BUM Desa, Tenaga Pendamping Profesional dan pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang diploma IV, sarjana, pasca sarjana dan doktoral. 5
16.Beasiswa adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
17.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
18.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
19.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
20.Perguruan Tinggi Penyelenggara adalah Perguruan Tinggi yang termasuk dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa yang menyelenggarakan RPL Desa.
21.Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa program RPL Desa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengembangan organisasi pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 6

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM RPL DESA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Perangkat Desa;
3. c.anggota BPD;
4. d.Unsur Staf Perangkat Desa;
5. e.pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. f.Tenaga Pendamping Profesional; dan
7. g.pelaksana operasional BUM Desa; yang mengikuti Program RPL Desa.
(2)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari UKT.
(3)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Penerima Beasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berstatus sebagai:
1. 1.Kepala Desa;
2. 2.Perangkat Desa;
3. 3.anggota BPD;
4. 4.Unsur Staf Perangkat Desa;
5. 5.pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. 6.Tenaga Pendamping Profesional; dan/atau
7. 7.Pelaksana operasional BUM Desa;
b.berstatus sebagai Mahasiswa peserta Perguruan Tinggi Penyelenggara; dan
c.sanggup:
1. 1.menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi dalam program RPL Desa tepat waktu atau selama 4 (empat) semester; 7
2. 2.membayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari UKT; dan
3. 3.membayar biaya perkuliahan lainnya dalam program RPL Desa yang menjadi kewajibannya.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

(1)Pemohon Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan/penunjukan sebagai:
  1. 1.Kepala Desa;
  2. 2.Perangkat Desa;
  3. 3.anggota BPD;
  4. 4.Unsur Staf Perangkat Desa;
  5. 5.pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  6. 6.Tenaga Pendamping Profesional; dan/atau
  7. 7.Pelaksana operasional BUM Desa; yang masih berlaku;
3. c.bukti lolos seleksi sebagai Mahasiswa peserta program RPL Desa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara; dan
4. d.surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh Mahasiswa dan diketahui pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi Penyelenggara yang memuat penjelasan/ keterangan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan sanggup dan bersedia:
  1. 1.menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi dalam program RPL Desa tepat waktu atau selama 4 (empat) semester; 8
  2. 2.membayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari UKT;
  3. 3.membayar biaya perkuliahan lainnya dalam program RPL Desa yang menjadi kewajibannya; dan
  4. 4.pengembalian dana Beasiswa yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah apabila:
5. a.diberhentikan sebagai penerima Beasiswa program RPL Desa; dan/atau
6. b.mengundurkan diri sebagai Mahasiswa penerima Beasiswa Program RPL Desa, kecuali bagi Mahasiswa penerima Beasiswa yang meninggal dunia.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa membentuk tim verifikasi dan validasi.
(3)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/ kepatutan calon penerima Beasiswa;
2. b.melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Beasiswa; dan
3. c.membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
(4)Hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi. 9
(5)Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Beasiswa program RPL Desa.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

Pasal 7

(1)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Beasiswa peserta program RPL Desa melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
(2)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.tagihan UKT yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
2. b.fotokopi Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Beasiswa program RPL Desa;
3. c.fotokopi buku rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara; dan
4. d.dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai oleh Bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara.
(4)Ketentuan mengenai teknis pencairan dan penyaluran Beasiswa peserta program RPL Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10

BAB VI

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

(1)Penerima Beasiswa wajib:
1. a.melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara;
2. b.menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi dalam program RPL Desa tepat waktu atau selama 4 (empat) semester; dan
3. c.membayar:
  1. 1.sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari UKT; dan
  2. 2.biaya perkuliahan lainnya dalam program RPL Desa yang menjadi kewajibannya.
(2)Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian pemberian Beasiswa; dan
3. c.pengembalian dana Beasiswa yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada penerima Beasiswa yang terbukti melanggar ketentuan kewajiban penerima Beasiswa program RPL Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.teguran tertulis I; dan
2. b.teguran tertulis II, apabila penerima Beasiswa tidak mengindahkan teguran tertulis I dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal teguran tertulis I diterbitkan.
(4)Sanksi administratif berupa penghentian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada penerima Beasiswa yang tidak mengindahkan teguran tertulis II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan surat teguran tertulis II. 11
(5)Sanksi administratif berupa pengembalian dana Beasiswa yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada penerima Beasiswa yang dinyatakan:
1. a.diberhentikan sebagai penerima Beasiswa program RPL Desa sebagai dimaksud pada ayat (4); dan/atau
2. b.mengundurkan diri sebagai Mahasiswa penerima Beasiswa Program RPL Desa, kecuali bagi Mahasiswa penerima Beasiswa yang meninggal dunia.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Pembiayaan yang diperlukan dalam pemberian Beasiswa bagi Peserta Program RPL Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Teknis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. 12
(2)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…