DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui efisiensi belanja perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian alokasi dana transfer ke Daerah dan penyesuaian rekening belanja gaji;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8); 3
7.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 11);
8.Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 42); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 42) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.531.430.607.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.767.130.607.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional; 4
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.883.802.734.894,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.865.110.439,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.387.344.455,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.815.880.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). 5
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.334.400.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.865.110.439,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan;
2. b.tambahan penghasilan pegawai ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
6. f.penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp745.501.257.092,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah).
(3)Tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.514.799.458,00 (tiga ratus tiga miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.672.023.500,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). 6
(5)Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.896.200.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
(6)Gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.269.200,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.266.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(9)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp99.931.318.689,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp745.501.257.092,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.tunjangan keluarga ASN;
3. c.tunjangan jabatan ASN;
4. d.tunjangan fungsional ASN;
5. e.tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.tunjangan beras ASN;
7. g.tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
8. h.pembulatan gaji ASN; 7
9. i.iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.iuran jaminan kematian ASN; dan
12. l.iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp548.994.591.369,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.592.419.052,00 lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu lima puluh dua rupiah).
(4)Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.605.136.296,00 (lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.893.023.786,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.819.427.804,00 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah).
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.802.860.328,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
(8)Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.416.247.537,00 (lima miliar empat ratus enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). 8
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp84.639.220,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
(10)Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.658.460.757,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
(11)Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.632.683.977,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(12)Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.406.908.222,00 (lima miliar empat ratus enam juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
(13)Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp921.916.021,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah).

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.514.799.458,00 (tiga ratus tiga miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan 9
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
(2)Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.672.023.500,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
2. b.insentif pemungutan retribusi Daerah;
3. c.Tunjangan Profesi Guru PNSD;
4. d.Tunjangan Khusus Guru PNSD;
5. e.Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
6. f.jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
7. g.honorarium; dan
8. h.jasa pengelolaan barang milik Daerah.
(3)Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.896.200.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.uang representasi DPRD;
2. b.tunjangan keluarga DPRD;
3. c.tunjangan beras DPRD;
4. d.uang paket DPRD;
5. e.tunjangan jabatan DPRD;
6. f.tunjangan alat kelengkapan DPRD;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
8. h.tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
9. i.tunjangan reses DPRD;
10. j.pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
11. k.pembulatan gaji DPRD;
12. l.tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
13. m.tunjangan transportasi DPRD; dan
14. n.uang jasa pengabdian DPRD. 10
(4)Anggaran gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.269.200,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
2. b.tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
3. c.tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
4. d.tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati;
5. e.pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
6. f.iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
7. g.iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
8. h.iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
9. i.insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan pajak Daerah; dan
10. j.insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati.
(5)Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.226.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana operasional pimpinan DPRD; dan
2. b.dana operasional Bupati/Wakil Bupati.
(6)Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp99.931.318.689,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

7.Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 11
8.Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 19 Pebruari 2025xx 2023 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 19 Pebruari 2025 xx November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 4 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…