(1)Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.514.799.458,00 (tiga ratus tiga miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan 9
d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
(2)Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.672.023.500,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
a.insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
b.insentif pemungutan retribusi Daerah;
c.Tunjangan Profesi Guru PNSD;
d.Tunjangan Khusus Guru PNSD;
e.Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
f.jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
g.honorarium; dan
h.jasa pengelolaan barang milik Daerah.
(3)Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.896.200.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.uang representasi DPRD;
b.tunjangan keluarga DPRD;
c.tunjangan beras DPRD;
d.uang paket DPRD;
e.tunjangan jabatan DPRD;
f.tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g.tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
h.tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
i.tunjangan reses DPRD;
j.pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
k.pembulatan gaji DPRD;
l.tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
m.tunjangan transportasi DPRD; dan
n.uang jasa pengabdian DPRD.
10
(4)Anggaran gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.269.200,00 (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
a.gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
b.tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
c.tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
d.tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati;
e.pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
f.iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
g.iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
h.iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
i.insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan pajak Daerah; dan
j.insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati.
(5)Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.226.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.dana operasional pimpinan DPRD; dan
b.dana operasional Bupati/Wakil Bupati.
(6)Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp99.931.318.689,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
7.Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11
8.Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 19 Pebruari 2025xx 2023 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 19 Pebruari 2025 xx November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 4 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).