DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Tahun 2026 – 2030 Yang Meliputi Penyusunan RAD PPM, Pelaksanaan RAD PPM, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan akan berdampak pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya penghapusan;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan merkuri, perlu mengatur rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri dalam Peraturan Bupati
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2026-2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI TAHUN 2026- 2030.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, dan berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Instansi/Lembaga Lainnya adalah Instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
7.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8.Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
10.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
11.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
12.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Periode 2026-2030 yang selanjutnya disingkat RAD PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan dan penghapusan Merkuri di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 4
1. a.agar pengurangan dan penghapusan Merkuri dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.
2. b.menghapus penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri;
3. c.memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif Merkuri; dan
4. d.menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 KONDISI GEOGRAFIS 2.1.1 Letak Kabupaten Blora adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak diujung paling Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Blora terletak pada posisi 111°16` sampai dengan 111°338` Bujur Timur dan 6°528`sampai dengan 7°248` Lintang Selatan. Batas wilayah adminsitratif Kabupaten Blora:

Pasal 3

RAD PPM disusun berdasarkan kajian teknis yang disusun dalam dokumen yang berisi informasi:

a.bidang prioritas yang relevan pada wilayah administratifnya;
b.lokasi, jenis, dan jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan emisi dan lepasan Merkuri;
c.jenis dan jumlah produk yang mengandung Merkuri;
d.bentuk pengelolaan Merkuri, emisi dan/atau lepasan Merkuri;
e.permasalahan dan tantangan; dan
f.peraturan perundang-undangan terkait Merkuri.

Pasal 4

(1)RAD PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
1. a.strategi;
2. b.target; dan
3. c.kegiatan; pengurangan dan penghapusan Merkuri.
(2)RAD PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan yang dilaksanakan melalui penghapusan alat kesehatan mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Strategi penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait; 5
b.penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
d.pembentukan sistem informasi;
e.penguatan keterlibatan masyarakat komunikasi, informasi dan edukasi; dan
f.penguatan penegakan hukum.

Pasal 6

Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan yang mengandung Merkuri.

Pasal 7

Kegiatan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan dan uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan strategi dan target yang ditetapkan dalam RAD PPM.

Pasal 8

(1)RAD PPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : pendahuluan;
2. b.BAB II : gambaran umum daerah
3. c.BAB III : kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas;
4. d.BAB IV : penetapan bidang prioritas pengurangan dan penghapusan Merkuri;
5. e.BAB V : target pengurangan dan penghapusan Merkuri;
6. f.BAB VI : kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri;
7. g.BAB VII : pendanaan;
8. h.BAB VIII : monitoring dan evaluasi; dan
9. i.BAB IX : penutup.
(2)RAD PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6

BAB III

KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG PRIORITAS 3.1 Bidang Prioritas Manufaktur 3.1.1 Jumlah Industri Manufaktur Yang Menggunakan Merkuri Industri yang ada di wilayah Kabupaten Blora meliputi industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah/sedang dan industri besar. Berdasarkan data tersebut industri rumah tangga yang paling banyak jumlahnya yaitu mencapai 10.811 industri yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24.304 pekerja. Untuk data industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel 2.1 Tabel 3.1 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Rumah Tangga di Kabupaten Blora Tahun 2023 NO. PERUSAHAAN JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH TENAGA KERJA 1 Kerajinan Barongan 12 26 2 Roti dan Kue 382 903 3 Mie Basah 12 25 4 Jasa Penggilingan Daging 13 22 5 Jasa Penggilingan Tepung 177 192 6 Pengolahan Kopi 14 39 7 Kecap 5 25 8 Tempe 1.227 2.404 9 Tahu 189 607 10 Keripik Tempe 101 276 11 Marning/Emping Jagung 64 227 12 Ceriping Pisang 60 65 13 Cering Ketela 165 297 14 Kerupuk dan Sejenisnya 1.449 2.34 15 Gula Tumbu 11 41 16 Wingko 14 42 17 Kacang Oven 56 145 18 Kacang Mete 10 27 49 NO. PERUSAHAAN JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH TENAGA KERJA 19 Emping Melinjo 14 28 20 Telur Asin 39 45 21 Sirup dan Sari Buah 28 136 22 Tape Ketela 68 145 23 Depot Air Minum 79 244 24 Es Lilin 43 97 25 Susu Kedelai 7 25 26 Kasur, Bantal 22 63 27 Perabot Rumah Tangga/Mebel 900 3.362 28 Gerabah Tanah 65 95 29 Jaring Jala 13 43 30 Batu bata Geblok 466 1.282 31 Bata Pres 11 29 32 Genteng Pres 312 545 33 Bataco, Buis Beton dan Paving 171 262 34 Bubut kayu 65 262 35 Ukir-ukiran kayu 143 442 36 Konveksi dan Penjahit, Bordir 597 964 37 Anyaman Bambu 2.248 4.169 38 Anyaman Pandan 45 95 39 Pembuatan Arang Kayu 155 579 40 Percetakan 96 348 41 Bengkel Las dan Bubut Besi/Cat 213 690 42 Pande Besi 112 342 43 Reparasi Mobil 72 265 44 Reparasi Motor 529 1.295 45 Reparasi Elektronik 170 210 46 Vulkanisir Ban 9 23 50 NO. PERUSAHAAN JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH TENAGA KERJA 47 Bengkel AC 8 12 48 Karpet Kayu 5 18 49 Batik 37 172 50 Pengasapan Ikan 16 37 51 Tembakau Rajangan 51 82 52 Jamur Krispi 6 17 53 Keset dari Kain Perca 26 47 54 Perhiasan Imitasi 9 135 Jumlah/Total 10.811 24.308 Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka,2024 Sedangkan untuk industri kecil yang ada di Kabupaten Blora Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.2 Tabel 3.2 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Blora Tahun 2023 NO. PERUSAHAAN JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH TENAGA KERJA

Pasal 9

(1)RAD PPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab sesuai dengan bidang prioritas.
(2)Dalam melaksanakan RAD PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah penanggung jawab berkoordinasi dengan:
1. a.Dinas Lingkungan Hidup;
2. b.Perangkat Daerah terkait; dan
3. c.instansi/lembaga/pihak lain yang terkait.

BAB IV

PENETAPAN BIDANG PRIORITAS RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) adalah merupakan dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Bupati melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan pelaksanaan RAD PPM di Daerah.
(2)Pemantauan pelaksanaan RAD PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.capaian Pengurangan Merkuri; dan
2. b.capaian Penghapusan Merkuri.
(3)Capaian Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan:
1. a.penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan
2. b.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Merkuri.
(4)Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan:
1. a.jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan
2. b.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri. 7
(5)Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…