DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Teknis Pembayaran dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diberikan tunjangan hari raya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c.bahwa memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4B Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, perlu diatur mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Blora.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11.Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 diberikan kepada:
1. a.Kepala Desa; dan
2. b.Perangkat Desa, terdiri atas:
  1. 1.Sekretaris Desa; dan
  2. 2.Perangkat Desa lainnya, terdiri atas: a) kepala seksi; b) kepala urusan; c) kepala dusun; dan d) perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan sebagai sekretaris Desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini masih aktif dan berstatus sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; 5
2. b.tidak sedang diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
3. c.tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil; dan
4. d.memenuhi masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan termasuk bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjalankan cuti kerja.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali besaran penghasilan tetap pada bulan Maret 2025 yang dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari alokasi dana Desa.

BAB III

TEKNIS PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 Ditetapkan di Blora pada tanggal 11 Maret 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 11 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 6 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006

Pasal 6

Pengajuan dan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme pencairan alokasi dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…