DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, perubahan Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5, penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) pada Pasal 8.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam mendukung pemenuhan hak atas hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyesuaian kriteria dan persyaratan dalam pemberian pembebasan retribusi tertentu berupa persetujuan bangunan gedung;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam perubahan dan penyesuaian terhadap kriteria dan persyaratan masyarakat berpenghasilan rendah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Berupa Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BERUPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.dihapus;
3. c.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
4. d.memenuhi kriteria sebagai MBR;
5. e.rumah tinggal memenuhi kriteria:
  1. 1.merupakan rumah tinggal pertama;
  2. 2.luas tanah dengan ketentuan: a) paling luas 60 m2 (enam puluh meter persegi) untuk rumah umum; dan b) paling luas 100 m2 (seratus meter persegi) untuk rumah swadaya;
  3. 3.luas bangunan dengan ketentuan: a) luas lantai paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) untuk rumah umum; dan b) luas lantai paling luas 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk rumah swadaya.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria tertentu dengan mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR yang ditetapkan berdasarkan besaran penghasilan, meliputi:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin 4
(3)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
(5)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(6)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

3.Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dengan menambah kelengkapan persyaratan berupa:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi Kartu Keluarga;
3. c.surat pernyataan yang memuat keterangan bahwa tanah dan/atau bangunan merupakan rumah tinggal pertama; dan
4. d.slip gaji/surat keterangan gaji yang diterbitkan lembaga/instansi tempat kerja atau kepala desa/lurah setempat untuk pekerja informal.
(2)Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan pembebasan Retribusi PBG. 5
(3)Dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Wajib Pajak wajib melaksanakan pembayaran Retribusi PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 24 Februari 2026 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 24 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2026 NOMOR 6 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BERUPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH FORMAT SURAT PERNYATAAN BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…