DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tangggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blora.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
6.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara yang bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pensiunan adalah aparatur negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
14.Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16.Gaji Ketiga Belas adalah gaji atau upah di luar gaji bulanan yang besaran setara dengan gaji bulanan.
17.Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan di luar gaji atau upah yang dibayarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada aparatur negara menjelang hari raya.
18.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diberikan kepada aparatur negara di lingkungan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Pejabat Negara, terdiri atas:
  1. 1.Bupati dan Wakil Bupati; dan
  2. 2.ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
2. b.PNS penerima uang tunggu.
(3)PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk PPPK paruh waktu.
(4)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: 5
1. a.dewan pengawas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(5)Pegawai Non-Pegawai ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada tanggal 3 Maret 2026 telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/ atau gaji ketiga belas oleh Bupati dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau 6
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar akumulasi dari:

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.untuk PNS terdiri atas:
  1. 1.gaji pokok;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan pangan;
  4. 4.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  5. 5.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
2. b.bagi calon PNS terdiri atas:
  1. 1.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan pangan; 7
  4. 4.tunjangan umum; dan
  5. 5.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
3. c.bagi PPPK terdiri atas:
  1. 1.gaji pokok;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan pangan;
  4. 4.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  5. 5.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan; dan
4. d.bagi PPPK paruh waktu meliputi upah.
(2)Bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.
(3)Ketentuan mengenai besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya bagi dewan pengawas BLUD dan Pegawai Non-Pegawai ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi penghasilan tetap berupa gaji/upah/ honorarium yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. 8

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

a.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
b.tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan
c.tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberian Gaji Ketiga Belas.
(2)Besaran bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026. 9
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 10

(1)Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada Bulan Juni Tahun 2026.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(3)Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3):
1. a.tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. 10

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…