DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pemungutan Retribusi, Tata Cara Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi, Imbal Jasa kepada pihak Ketiga, Tata Cara Penyetoran, Tata Cara Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat Pemungut adalah kepala Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
9.Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12.Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

PRINSIP PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pejabat Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemungut dapat melaksanakan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga. 5
(3)Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(4)Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban wajib Retribusi.
(5)Dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi berdasarkan Kerja Sama dan/atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Ketiga:
1. a.diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi oleh Pejabat Pemungut yang dituangkan dalam keputusan penunjukan dan perjanjian Kerja Sama;
2. b.melaksanakan Pemungutan Retribusi berdasarkan ketetapan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyetorkan secara bruto ke rekening kas umum Daerah atas seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut; dan
4. d.mendapatkan imbal jasa atas pelaksanaan Pemungutan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama atau surat penunjukan.
(6)Jangka waktu Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. a.Pihak Ketiga berkinerja baik dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
2. b.bentuk Kerja Sama atau penunjukan kepada Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan dimaksud berpotensi lebih menguntungkan dan/atau dapat meningkatkan pendapatan Daerah.
(7)Dalam hal Pemungutan Retribusi dilakukan secara elektronik, Pihak Ketiga harus melaksanakan Pemungutan Retribusi dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Pejabat Pemungut. 6

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pemungut berdasarkan kewenangannya sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemungut menyusun kajian penyelenggaraan Kerja Sama Pemungutan Retribusi.
(3)Kajian penyelenggaraan Kerja Sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.lokasi Kerja Sama;
4. d.ruang lingkup;
5. e.jangka waktu;
6. f.manfaat; dan
7. g.pembiayaan.

Pasal 4

(1)Berdasarkan kajian penyelenggaraan Kerja Sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pejabat Pemungut melaksanakan:
1. a.penunjukan secara langsung Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama;
2. b.pemilihan/penunjukan Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah; atau
3. c.pemilihan/penunjukan Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. 7
(2)Tata cara penunjukan secara langsung maupun pemilihan/penunjukan Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Pejabat Pemungut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemilihan terhadap calon mitra Kerja Sama dengan jumlah lebih dari 1 (satu) dilakukan Pejabat Pemungut dengan didasarkan pada pertimbangan aspek Pemungutan Retribusi yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
(4)Penunjukan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pemungut dengan menerbitkan keputusan penunjukan Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Berdasarkan keputusan penunjukan Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pejabat Pemungut dan Pihak Ketiga menyelenggarakan Kerja Sama Pemungutan Retribusi.
(2)Kerja Sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
1. a.penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama;
2. b.penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama; dan
3. c.pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 6

(1)Penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pejabat Pemungut.
(2)Dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima pihak ketiga;
3. c.jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama;
4. d.lokasi Pemungutan yang menjadi objek Kerja Sama;
5. e.tata cara penyetoran hasil Pemungutan Retribusi;
6. f.sanksi; dan 8
7. g.penyelesaian sengketa.
(3)Dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 7

Penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pemungut dan Pihak Ketiga sebagai para pihak.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
(2)Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
(3)Perubahan atas materi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi Kerja Sama.

BAB IV

IMBAL JASA KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal 9

(1)Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d mempertimbangkan:
1. a.efektivitas dan efisiensi;
2. b.potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
3. c.kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
(2)Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui belanja pada APBD.
(3)Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan retribusi yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen sejenis. 9

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 10

(1)Penerimaan Retribusi pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
(2)Penerimaan Retribusi pada BLUD yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga disetor ke rekening kas BLUD secara bruto.
(3)Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Retribusi.
(4)Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi bencana alam serta kondisi force majeure lainnya penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 11

(1)Pihak Ketiga wajib melaporkan hasil Pemungutan Retribusi Daerah setiap bulannya kepada Pejabat Pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Format laporan hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…