Dalam peraturan ini diatur tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Remunerasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Menetapkan: Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
BAB II
Penerima Remunerasi terdiri atas:
Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:
Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur Gaji ASN.
Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan Gaji tenaga Non ASN yang ditetapkan oleh Bupati.
Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.
Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif. Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibiayai dari pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Pendapatan BLUD.
Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan insentif berdasarkan indikator penilaian :
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan. honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
Pembiayaan Remunerasi bersumber dari Pendapatan BLUD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB III
Pendapatan Puskesmas pada tahun anggaran berjalan yang merupakan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan sebelum PA
Membuka PDF…