DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965),

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 10. “ Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai apratur sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekolempok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi pelatihan kerja. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

12.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.
13.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
14.Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK Kelas A pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

(1)UPTD BLK merupakan pelaksana teknis operasional Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Bidang Tenaga Kerja.
(2)UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretris Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD,
2. b.Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan
3. d.Jabatan Pelaksana.
(2)Susunan Organisasi UPTD BLK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD BLK mempunyai tugas menyelenggarakan Sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD BLK mempunyai fungsi : a. Yg MH pat» penyelenggaraan perencanaan, program, anggaran pelatihan, evaluasi pelatihan dan laporan, menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi Competency Based Training dan berbasis masyarakat, menyusun, mengelola dan menyajikan data dan informasi pelatihan, melaksanakan survei pemasaran dan menyebarluaskan informasi serta promosi program pelatihan Balai Latihan Kerja, membangun dan mengembangkan kolaborasi, jaringan dan kemitraan pelatihan dengan perusahaan dan stakeholder, menyiapkan seminar, workshop tentang program pelatihan, melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga, pelaksanaan evaluasi dan pembagian kinerja, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD BLK mempunyai tugas :
1. a.memimpin dan mengkoordinir program pengelolaan UPTD BLK dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan BLK, dan
2. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi :
1. a.merencanakan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, merencanakan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas program kerja UPTD BLK, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan program kerja UPTD BLK, melaksanakan program pelatihan pengembangan produktivitas berdasarkan kewenangan (UPTD), melaksanakan pengembangan sarana prasarana berdasarkan program kerja UPTD BLK): menyusun konsep kemitraan program pelatihan dengan dunia usaha, industri, dan stakeholders: melaksanakan kegiatan Training Need Analysis pelatihan kerja berbasis kompetensi, dalam rangka menyusun program pelatihan sesuai dengan kebutuhan, mengontrol pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai Standar Operasional Prosedur, menyelenggarakan uji kompetensi sesuai pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dilingkup UPTD BLK, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD BLK, melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi secara berkala, dan . melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempuyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan barang milik daerah serta pelayanan adminstrasi di lingkup UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
(1)
(2)
(3)
(4)(S) Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan,
2. b.mengelola pemanfaatan, menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana UPTD BLK,
3. c.mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian:
4. d.mengkoordinasikan pengadministrasian keuangan serta menyusun laporan keuangan,dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dibidang Pelatihan Kerja serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam keahlian di bidang pelatihan kerja. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh jabatan fungsional

Pasal 10

(1)Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam klasifikasi jabatan klerek, operator dan teknisi.
(3)Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
(4)Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPTD bersama-sama Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional serta jabatan pelaksana wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…