DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: ls Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1 ——s—Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:

a.kepala uptd,
b.sub bagian tata usaha,
c.kelompok jabatan fungsional, dan
d.jabatan pelaksana.

(2)Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturanai udi T— meada LIAR 32 1 A.A 1 Al Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional diwilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

a.pengaduan masyarakat, FA
b.penjangkauan korban, Haag JowamomT aka | sefa | mnpue LAN KPA ML HAN 923 & 9 Ia Ps m3 ya tai 0 laa

(1)
(2)pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, rujukan, pendampingan korban, penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan, penataan pola pelayanan, penjaminan kualitas pelayanan, penyediaan mekanisme,pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat,dan pemantauan dan evaluasi

Pasal 7

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas:

a.memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, dan
b.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman yat (1) KeS baba Mai 5 dimaksud padaa pala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: ea TO — selat » merencanakan program dan kegiatan layanan UPTD PPA,
b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD PPA, Cc. memberikan petunjuk pelaksanaaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD PPA, P menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD PPA:
e.melakukan monitoring ketatausahaan di linngkungan UPTD PPA:
f.mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA,
g.melaksanakan layanan pengaduan langsung dan tidak langsung,
h.melaksanakan layanan penjangkauan korban: HUAPM KANTOR KABAG | OINASIBADAN afs SEA - #YABUP

(2)
(3)
1. i.melaksanakan layanan pengelolaan kasus, J. melaksanakan layanan rujukan,
2. k.memberikan layanan penampungan sementara terhadap korban melalui rumah perlindungan, Il. melaksanakan mediasi bagi korban, pendampingan hukum dan konseling psikologis,
3. m.melaksanakan pendampingan korban untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial:
4. n.melaksanakan layanan pemulangan korban dari rumah penampungan, cetak dan elektronik,
5. p.melaksanakan managemen kasus atau bedah kasus,
6. g.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, melaksanakan layanan Pemulihan mental korban,
7. s.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD PPA secara berkala,
8. t.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD PPA, dan
9. u.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

IS membantuub Bagianig Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan barang milik daerah serta pelayanan adminstrasi di lingkup UPTD PPA. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang UPTD PPA. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran,
2. b.melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, KABAG DINAS BADAN SEK, Pt 110| Muram Kantop ags sena WABUS c.menyiapkanbahan“administrasisumberdaya manusia,
3. d.melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban:
4. e.melaksanakan kerumahtanggaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. raCD,te)3 ye)Le)AAJabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam keahlian dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. c—£—Ketentuan jenis dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5)Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh jabatan fungsional.

Pasal 10

(1)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. HuBara LA NTGAasf sekga “WABUP CIAINIIT /Z vu
(2)jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cc.w—
(4)
(1)terdiri atas jabatan yang terbagi dalam klasifikasi jabatan klerek, operator dan teknisi. Jumlah iabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPTD bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional serta jabatan pelaksana wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan lembaga/institusi terkait kewenangan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani. Kepala UPTD PPA adalah Jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas. Kepala Subbagian tata usaha adalah Jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas. l KABAG | DINASIBADAN nsp SEKAA | wnaur| Hungum KANTDR UT LI

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…