DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Perangkat Daerah, Sistematika Renstra Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Sumber Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sa 4 KASAS DINASBADAM i - banuaom | ranroa | apa sexog WABUP r Pa Pa atu F : £ Fe Pn St i £ "Pi Ul & 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang. Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Kencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor z Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 333), | Up KANTOR peta bean I KABAS DINASIBAD 1 1| AB DINASBADAH as SEKDA, MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal i Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: IL. Ie) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (limaj tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya - disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, iapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. ME DENASIDADAN aks SEK 3 KANTOR - SEN 12, 13. 14. 16. pemisi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan" program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang di koordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. penvelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengendalian dan evajuasi Pembangunan Daerah adaiah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kineria dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan hPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Hu yIU KAS R ja pelaksanaan urusan pemerintahAn::: yang) menjadi. TJ t AN kewenangan daerah otonom.
18.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam jadiKipenyelenggaraan urusan pemerintahan yang mer kewenangan daerah.
19.Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
20.Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)» merupakan pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB ILI

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BABI : PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB V : PENUTUP
(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Mangan | ramon | ABS | SEY6A | auaBup | ( - 1S 1 peraturan Bupati ini.
(2)
(2)km pezai s—
(2)ngws— Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana mekanisme yang berlaku.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah dan sumber pembiayaan lainnya: Sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Dalam Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dinyatakan tidak berlaku. psi KABAS LONASBANAA 3 Huygum “KANTOR Da SEBDA | Wmgus CN ANUNYPAN ES

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo. Ditetapkan di Tilamuta pada tanggal 19 Sg ber2025 mu, DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR (8

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…