DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025: Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik SAN Dewan Aap | sexga FEE Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 (MA SEA OndtAA YAag . Lyn KANTOR A18 WA f t U ia VAN5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

(1)Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 Yo. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :

a.PNS dan Calon PNS, KABAG Duma Honjan | ngasa | Apa na “ag

(2)
(3)
(1)t Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan yang setara jabatan pimpinan tinggi, administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas, fungsional utama, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, fungsional penyelia, fungsional mahir, fungsional terampil, fungsional pemula, dan pelaksana TunjanganHariRayatidakdiberikankepadaPNS: a.sedangcutidiluartanggungannegara, atau b.sedang ditugaskandiluarinstansipemerintahbaikdidalam negerimaupundiluar negeriyanggajinyadibayarolehinstansi tempat penugasan.

Pasal 3

TunjanganHariRayasebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1) terdiri atas : a. b. e. d. gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atautunjangan umum. | KABAG | onuseanag HK—HIma Pan

(2)
(3)
(4)TunjanganHariRayadangajiketigabelasbagiPimpinandanAnggota DewanPerwakilanRakyat Daerah,palingbanyaksebesarakumulasi dariuangrepresentasi,tunjangankeluarga, dantunjanganjabatan pimpinandananggotaDewanPerwakilan RakyatDaerahsesuai denganketentuanperaturanperundang-undanganyangmengatur hakkeuangandanadministratifPimpinandanAnggotaDewan Perwakilan RakyatDaerah. TunjanganHariRayadanGajiKetigaBelasbagi: a.pimpinan Badan LayananUmum/BadanLayananUmumDaerah: dan b.pegawainon-PegawaiAparaturSipilNegara yang bertugas pada instansipemerintahyangmenerapkanpolapengelolaankeuangan Badan LayananUmum/BadanLayananUmumDaerah,paling banyaksebesartunjanganHariRayadangajiketiga belasyang diberikankepadaPNSpadaBadan LayananUmum/Badan LayananUmumDaerahtersebutyang pangkat,jabatan,peringkat jabatan,ataukelasjabatannyasetara. TunjanganHariRayadangajiketiga belasbagiPPPKberlaku ketentuan: a.PPPK dengan masakerjakurangdari1(satu)tahundiberikan tunjanganHariRayadangajiketiga belassecaraproposional sesuaibulanbekerjayangmengacupada besaran penghasilan1 (satu)bulan yangditerima, b.PPPK dengan masakerjakurangdari1(satu)bulan kalender sebelumtanggal1JuniTahun2025,tidakdiberikangajiketiga belas. Dalamhalpenghasilan1(satu)bulan pada2(dua)bulansebelum bulanHariRayasebagaimana dimaksudpadaayat(1)belum dibayarkansebesarpenghasilan yangseharusnyaditerimakarena berubahnyapenghasilan,kepadayangbersangkutantetapdiberikan selisihkekurangan TunjanganHariRaya. Penghasilansebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikanbagiCPNS meliputi: a.80#(delapan puluhpersen)darigajipokokPNS, b.tunjangankeluarga, c.tunjangan pangan, dan
1. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum. ( /a | Orenmanau Par Lt BI Ba ia ia :

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan yang dibayarkan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah,
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Aa epass sega

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo. Ditetapkan di Tilamuta Ma tanggal /7 AG 2025 BUPATI BOAL pada tayiggal 2025 KABUPATEN BOALEMO, (BERITA PAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 2)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…