DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Boalemo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah Putih; V Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7 € F Nomor 3965);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH. PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
4.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inku basi (tenant).
5.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
6.Pengawas adalah anggota I Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
7.Desa atau sebutan lainnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu terangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembagt yang me!aksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 1 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 2 . Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
13.Bupati adalah Bupati Boalemo.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan Koperasi;
c.pembentukan satuan tugas;
d.pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam pelaksanaan

Pasal 4

kemudahan, Pelindungan, dan l Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubemur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang c € menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.

(2)Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan koperasi; dan
3. c.pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
(3)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada avat 2 huruf a kepada Pemerintah desa sesuai dengan £ £ € jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. ( 4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b kepada pemerintah desa.
(5)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telab dibentuk oleh Pemerintah Desa dan basil kinerja koperasi.
(6)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

( 1 ) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa, potensi Desa, dan lembaga ekonomi :tu!::-� �-•• .,�'·"; ��:"-� ·�'cM.····l:�f; h e ; yang telah ada di Desa.

(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cuku p baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah vang dilakukan melalui restrukturisasi manaiemen C i = dan/ atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

( 1) Setiap desa yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan £- c I mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan rnelibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(3)Dalam forum musvawarah desa khusus sebagaimana \ - f C dimaksud pada ayat ( 1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus untuk sebagaimana =E[Ht dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. 1 a . diawali dengan kata "Koperasi;
1. b.dilanjutkan dengan fra81 "Desa Merah Putih"; dan
2. c.diakhiri dengan nama desa setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama desa, ditambahkan nama kecamatan dan Daera 1.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentJkan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai I ex-officio.
(4)Pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ke�entuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

( 1 ) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan beru pa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor koperasi; d ·t . . . k I . . uni smmpan prnjam operas1;
e.gerai klinik desa; penyediaan cold storage/rid chain atau gudang;
g.logistik/ distribusi; dan/ atau f.
h.lain-lain sesuai penug1san dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, I standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, penzman, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.kelembagaan;
b.produksi;
c.pemasaran;
d.keuangan; dan
e.inovasi dan teknologi.

(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi; b, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
2. c.mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
3. b.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
2. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
3. c.pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
4. d.mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
5. e.melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
(5)Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari: 1 . hibah;
  1. 2.penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  2. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari: 1 . anggota;
  1. 2.non-anggota;
  2. 3.Koperasi lain;
  3. 4.bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
  4. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
2. b.mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
3. c.mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
4. d.mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
6. f.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
7. g.pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025