Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2025
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH.
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH.
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
V Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
6856);
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH. PENYELENGGARAAN
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 2 . Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam pelaksanaan
BAB II
kemudahan, Pelindungan, dan l Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan ( 1) Perangkat daerah
BAB III
yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.
( 4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b kepada pemerintah desa.
Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi
( 1 ) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa, potensi Desa, dan lembaga ekonomi :tu!::-� �-•• .,�'·"; ��:"-� ·�'cM.····l:�f; h e ; yang telah ada di Desa.
Paragraf 3 Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi
( 1) Setiap desa yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi.
1 Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan U s1a Koperasi Pas 1 8 ( 1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format: a . diawali dengan kata "Koperasi;
( 1 ) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan beru pa:
d ·t . . . k I . . uni smmpan prnjam operas1;
penyediaan cold storage/rid chain atau gudang;
Pasal 1 1 Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, I standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha
Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, penzman, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Aspek Kebijakan Pasal 1 3 ( 1 ) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
b, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
1 . hibah;
1 . anggota;
Paragraf 3 Perizinan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Instruksi Presiden (Inpres)