DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi beberapa perangkat daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan strukthr organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederlanaan birokrasi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah • I
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang+ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Rep4blik . Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Kabupaten Boalemo; 1 Tahun 2000 tentang Perub+an atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negjra Republik Indonesia Nomor 3965);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten4g Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Strukturl Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederlanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5.Peraturan Daerah Kabupatef Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dam Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor J Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 1 3 ) ;
6.Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 36); '·¢ , 4 MEMUTUSKAN I Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA K RJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati oalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dterah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor l6) diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan Pasal 29 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d maksud dalam Pasal 28, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggara1an fungsi: z z " -

b.mendistribusikan tugas kepada dilingkungan bagian administrasi pembangunan sesuai deng tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian administrasi pemerintahan sesu dengan prosedur;
d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian administrasi pembangunan;
e.menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengen alian program dan evaluasi dan pelaporan;
f.penyiapan bahan pengoordinasian pela sanaan tugas perangkat daerah dibidang penyusunan program, pengen alian program dan evaluasi dan pelaporan; g.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, d+pak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian proJram dan evaluasi dan pelaporan;
h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahJ.n sesuai dengan tugas fungsinya;
i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan;dan I . ¢ j . melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan yang berekaitan dengan t gasnya.
1. 2.Ketentuan Pasal 2 1 7 diubah, sehingga Pasal 2 1 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim ksud dalam Pasal 2 1 6 , Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelerggarakan fungsi:
a.merencanakan program kerja bidang s e b ag ai pedoman pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas k[pada bawahan sesuai dengan prosedur;
d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e.pelaksanaan kebijakan teknis dan peni gkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
f.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasi itasi penyediyaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasya1 katan desa;
g.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
h.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
i.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilita i penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa; j . pelaksanaan kebijakan teknis dan tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; I
k.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten boalemo; I
1. 1.pelaksanaan kebijakan teknis dan fa ilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
m.mengevaluasi pelaksanaan tugas baw an sesuai dengan tugas dan fungsinya;
n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegi tan kepada pimpinan;dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol h atasan yang berkaitan dengan tugasnya. . ¢ 'I,
1. 3.Ketentuaan Pasal 220 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf z, sehingga Pasal 220 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d · aksud dalam Pasal 2 1 9 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyernggarakan fungsi:

a.merencanakan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan tugas kepada fungsinya; I bawahan sesuai dengan tugas dan
c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas epada bawahan sesuai dengan prosedur;
d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan se uai dengan tugas dan fungsinya;
e.pelaksanaan kebijakan teknis peru bahan status desa;
f.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilit si tata wilayah desa, penamaan, kode desa dan penataan kewenangan de[a; g.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat tewenangan kabupaten boalemo;
h.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan prasarana desa; pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitrsi penyelenggaraan administrasi dan manajemen pemerintahan desa; pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
k.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa; pelaksanaan kebijakan teknis dan fasili si pengelolaan keuangan desa; pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
n.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilit a s i penyelenggaraan musyawarah desa;
o.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan I engawasan peraturan desa;
p.penyelenggaraan pemilihan, pengangketan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
q.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasili si penyusunan profi.l desa;
r.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan aset desa;
s.pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
t.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasi itasi pembinaan laporan kepala desa; entukan, penghapusan, dan 1. j. 1. m. I ¢ . ..
u.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasililsi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa; I
v.pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten boalemo; ]
w.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; I
x.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan;
y.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya;dan I
z.pembinaan dan pemberdayaaan bada.ri usaha milik desa dan lembaga kerja sama antar desa;
1. 4.Ketentuan Pasal 328 ayat ( 1 ) dan ayat 2) diubah, sehingga Pasal 328 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 328

I ( 1 ) Susunan organisasi Dinas Penanaman Mrdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

a.kepala dinas;
b.sekretariat L
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawai
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
c.Koordinator JF dan Kelompok JF.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak +rpisahkan dari Peraturan Bupati 1m1.

5.Pasal 336 dihapus
6.Pasal 337 dihapus
7.Pasal 338 dihapus
8.Pasal 339 dihapus
9.Pasal 340 dihapus
10.Pasal 341 dihapus 1 1. Pasal 342 dihapus 1 2 . Pasal 343 dihapus
13.Pasal 344 dihapus - ' ' • I « < I
14.Ketentuan Pasal 629 diubah, sehingga Pal 629 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 629

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pejlbat Administrasi pada perangkat daerah yang telah ada masih tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya dan/ atau dikukuhkan pejabat yang baru. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita aerah Kabupaten Boalemo. AGAU- Ditetapkan di Ti J ada tangg 2025 BUPAT' IO, pad 2025 S H KABUPATEN BOALEMO, �=��NM @DU j (BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO T A HU N 2025 NOMOR .2} t € LAMPIRAN PERATURAo/ BUPATI BOALEMO NOMOR } TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PE MERI NTAH BOALEMO. DAERAH KABUPATEN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN I TERPADU SATU PINTU KEPALA DINAS I I SEKRETARIS I I I SUB BAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA I I I I KOORDINATOR JF DAN KOORDINATOR JF DAN KELOMPOKJF KELOMPOK JF PELAYANAN PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU I I I I I

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…