DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembinaan Jasa Konstruksi termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembinaan Jasa Konstruksi, Penilaian Kinerja Penyedia, Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, Penghargaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebesapata,| terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ee bareng TI SEKGA | wuBus | (AkUB ANA | Menetapkan: 5. Undang-UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2023Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856): Undang-UndangNomor2Tahun2017tentangJasaKonstruksi (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2017Nomor11, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6018) sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang-UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856): PeraturanPemerintahNomor22Tahun2020tentangPeraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor2Tahun2017tentang JasaKonstruksi(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2020Nomor107,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6494)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPemerintah Nimor14Tahun2021 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor22Tahun2020tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor2Tahun2017 tentang JasaKonstruksi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2021Nomor24,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6626): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. |aBacDosaanaNspIlZWABUP Ula1sa
2.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi.
5.Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi ,konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah daerah melalui tim Pembina jasa konstruksi. 6.Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pembinaan kebijakan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.
7.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
8.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi di daerah.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11.Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak yang berdomisili di daerah.
12.Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi. FI—Apsexga |ancur| v|za| 13. 14, 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21, 22. 23. 24. 29. 26. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kerjasama APBD adalah kerjasama pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah. Mandiri adalah skema pembiayaan yang berasal dari anggaran penyedia jasa konstruksi. Sumber Daya Manusia Penyedia yang selanjutnya disebut SDM Penyedia adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki oleh penyedia jasa konstruksi. Masyarakat Umum adalah masyarakat umum yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ,standar internasional dan/atau standar khusus. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disebut Sikap adalah aplikasi database penyedia seluruh Indonesia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (online single submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. pener Barrrng Asa (| “3 WABUP ClATW 27.Penghargaanadalahpenghargaanyang diberikankepadapenyediajasa 28. 29. 30. 31, 32. 33, 34. 35. konstruksiberdasarkanpadapenilaiankinerjapenyedia. Klasifikasiadalahpenetapankelompokusahajasakonstruksiberdasarkan jenisbangunankonstruksi,bagianpekerjaankonstruksi,bidangkeilmuandan keahlianterkait. Kualifikasiadalahpenetapan kelompokusahajasakonstruksiberdasarkan kemampuanusahadankelompoktenagakerjaberdasarkan kompetensikerja. Layanan Usahaadalahsuatulingkuplayanan pekerjaanberdasarkanjenis dansifatusahajasakonstruksi. StandarKeamanan,Keselamatan, KesehatandanKeberlanjutanyang selanjutnyadisebutStandarK4adalahpedomantekniskeamanan, keselamatan, kesehatantempatkerjakonstruksidanperlindungansosial tenagakerja sertatatalingkungan setempatdanpengelolaanlingkungan hidupdalampenyelenggaraanjasakonstruksi. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggaraan pemerintahandaerah yangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilan RakyatDaerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenangandaerah. Bupati adalah BupatiBoalemo. DaerahadalahKabupatenBoalemo.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraanjasakonstruksiberlandaskanpadaasas:

a.kejujuran dan keadilan:
b.manfaat:
c.kesetaraan,
d.keserasian:
e.keseimbangan,
f.profesionalitas,
g.kemandirian:
h.keterbukaan,
i.kemitraan: KA G Demak DAA Dadi muyapaa pasrah Tr — WABUP J. keamanan dan keselamatan:
k.kebebasan:
l.pembangunan berkelanjutan: dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

a.memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban,serta meningkatkan kepatuhan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik,dan menciptakan integrase nila tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliput : a b. C. ai kewenangan pemerintah daerah, pembinaan jasa konstruksi, penilaian kinerja penyedia, penyelenggaraan partisipasi masyarakat, penghargaan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH ma AG HUM U

Pasal 5

(1)Kewenangan pemerintah daerah pada sub urusan jasa konstruksi meliputi :
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
2. b.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah,
3. c.penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil,menengah dan besar,
4. d.pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(2)Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko.

BAB V

PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi.
(2)Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.asosiasi perusahaan,
2. b.asosiasi profesi,
3. c.lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi,
4. d.pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi/ pakar, pelaku rantai pasok, KN. tenaga kerja konstruksi, aABAG Iu 3 SUN UM ng Asa SEK up
5. i.pemerhati konstruksi: jJ. lembaga sertifikasi konstruksi:dan
6. k.pemanfaat produk jasa konstruksi.
(3)Pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
(2)Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis, dan
2. b.operator.
(3)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)dapat diselenggarakan dengan pembiayaan yang bersumber dari :
1. a.APBD dan/atau kerjasama APBD:
2. b.mandiri:dan
3. c.sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat diikuti oleh :
1. a.SDM penyedia,
2. b.masyarakat umum,
3. c.calon tenaga kerja konstruksi,
4. d.aparatur pemerintah daerah,dan/atau
5. e.perangkat desa.
(3)Calon tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari masyarakat lulusan/calon lulusan dari jenjang sekolah menengah kejuruan /vokasi. IA AG Omah StcA Odi Kagami Perawan | Apel | SEnpa | mpgur

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan :
1. a.Identifikasi kebutuhan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
2. b.Penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan: Sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan, apPelaksanaan pelatihan, » Fasilitas pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil,dan lama)Pengelolaan informasi pelatihan ke dalam sistem informasi jasa konstruksi.
(2)Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi,lembaga pendidikan dan pelatihan asosiasi jasa konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah terkait.

Pasal 10

(1)Perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah.
(2)Sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data dan informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi yang dimiliki oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

(1)Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah paling sedikit memuat :
1. a.profil tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi daerah, pasar jasa konstruksi dilingkup daerah, material, peralatan dan pemanfaatan teknologi konstruksi lingkup daerah, data perizinan berusaha sub faktor jasa konstruksi: pelatihan tenaga terampil konstruksi,dan peraturan di daerah terkait jasa konstruksi yang ditetapkan pemerintah daerah. MHAG Pi Aa an | Nm KANG ss Stkpa ABUP | € | Pa —
(2)Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah dapat diakses oleh :
1. a.pemerintah daerah,
2. b.masyarakat jasa konstruksi.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…