DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Kewenangan Desa, Kriteria Kewenangan Desa, Mekanisme Pelaksaaan Kewenangan Desa, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tekgaa c.— 8. NN, FR IndonesiaNomor5234)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor 13Tahun2022tentangPerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor143,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6801): 4.Undang-—Undang Nomor6Tahun2014tentang Desa 6. (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5495)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor 3Tahun2024tentangPerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor6Tahun2014tentang Desa (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2024 Nomor77,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6914): Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856): PeraturanPemerintah Nomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2014Nomor 123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5539) sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor11Tahun2019 Tentang Perubahan KeduaatasPeraturan Pemerintah Nomor43Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran KABAG “ Dag Bu?«a £ . sekgh | wasu TETp Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6321): 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonensia Tahun 2016 Nomor 1037):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain KABAG & Dat HUJIM da SEKYA WABUP “ yangditugaskanolehPemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi atauPemerintah DaerahKabupatensesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. .Kewenanganberdasarkanhakasal-usuladalahhakyang merupakanwarisan yangmasihhidupdanprakarsa Desa atauPrakarsaMasyarakatDesasesuaidengan perkembangan kehidupan Masyarakat. . Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa. . Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
7.Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
8.Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal 10. 11. dan pengambilan Keputusan secara lokal untuk kepentingan Masyarakat Desa. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas KABAG maa (pss | Sx W5 UP (NA DI NYA MAPAN Ban2 ai 12. 13. 14, 15. 16. 1Yz 18, wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dngan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketewakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakakt yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini : se Sex WABUP Ii| SNN IA

(1)Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas.
(2)Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.Mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :
1. 1.penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. 2.pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. 3.pembinaan Kemasyarakat Desa, dan
4. 4.pemberdayaan Masyarakat Desa. b.Memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.jenis kewenangan desa,
b.kriteria kewenangan desa, mekanismepelaksanaankewenangandesa, & Pembiayaan,
e.evaluasi dan pelaporan, ygpembinaandanpengawasan,

BAB IV

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Jenis kewenangan desa meliputi :

a.kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan b.kewenanganlokalberskala desa. FA & Kampa, | ong p SEKYA 1 LN oli 7 D”ZANN NP AM NE 23

Pasal 6

(1)Rincian jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
1. a.sistem organisasi Masyarakat adat,
2. b.pembinaan kelembagaan Masyarakat,
3. c.pembinaan lembaga hukum dan adat, dan
4. d.pengelolaan tanah kas Desa, dan
5. e.pengembangan peran Masyarakat desa.
(2)Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut :
1. a.penataan kelembagaan tradisi desa,
2. b.pengelolaan tanah Desa, Cc. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata,
3. d.pembinaan ketentraman masyarakat,
4. e.pengamanan penetapan batas pemilikan tanah Masyarakat Desa,
5. f.pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa,
6. g.pengamanan kekayaan dan aset desa,
7. h.pengelolaan makam desa, dan
8. i.pembinaan dan pelestarian kearifan lokal, seni budaya setempat, gotong royongdanadatistiadat.

Pasal 7

(1)Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
1. a.pengelolaan tambatan perahu,
2. b.pengelolaan pasar desa,
3. c.pengelolaan tempat pemandian umum,
4. d.pengelolaan lingkungan pemukiman Masyarakat desa,
5. e.pembinaan Kesehatan Masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu,
6. f.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar,
7. g.pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, h.pengelolaanairminumberskala desa,dan / KABA—.5 ApeSEK:MWARUP FA i, pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
(2)Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut :
1. a.pengembangan sistem administrasi desa, b.penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, rp mn An keuangan dan pelaporan, . Pendataan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa, .pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa, . pembentukan /pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pencegahan dan penanggulangan stunting berskala lokal desa, .penyediaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa, .pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, . penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan, pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung sarana/prasarana kantor desa, . peningkatan kapasitas pemerintahan desa, .pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi(TIK).pengadaansaranadanprasaranateknologi, skalaDesa, penyelenggaraanlombaantarkewilayaahandanpengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa, Dukunganpenyelenggaraan pendidikan PAUD,senibudaya, olah raga,kepemudaandanperpustakaandesa, . Dukungan penyelenggaraan kesehatan desa, O.pemantauandanpencegahan penyalahgunaannarkotika dan zat adiktif di desa, penyelenggaraankegiatankeagamaan, g.pembangunansarana danprasaranainfrastrukturdesa, Peningkatan kapasitas warga desa, Fasilitasi penyelenggaraan pariwisata milik desa, Pembangunan, Pengembangan dan pembinaan pasar desa, usaha mikro, em Muna ea Milana JI senga WABUP Ang. 1 WS) u.Fasilitasipenyelenggaraankegiatanpertanian,perkebunan, perikanandanpeternakan: v.Dukunganpeningkatanketahanan panganmasyarakatdesa: w.pembangunandanpengelolaanenergimandiri: x.pengembanganTeknologiTepatGunapengolahanhasil pertanian,perikanandanpeternakan: y.pemberian santunansosialkepadakeluargafakirmiskin: z.pengorganisasianmelaluipembentukandanfasilitasikader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat:

BAB V

KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 8

KriteriaKewenanganDesaberdasarkanhak asal-usul sebagaimana dimaksuddalamPasal5hurufaterdiridari: a.merupakanwarisansepanjang masihhidup, b.sesuaiperkembanganmasyarakat:dan

c.sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

a.sesuai kepentingan masyarakat desa,
b.telah dijalankan oleh Desa:
c.mampu dan efektif dijalankan oleh desa,
d.muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, dan
e.program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyosialisasikan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintahan Desa. Manna 23 SEK WyABUS FT E- Ll

Pasal 11

(1)Kewenanganberdasarkanhak asal-usul dankewenanganlokal berskaladesaditetapkandenganperaturanDesa:
(2)Peraturandesasebagaimana dimaksudpadaayat(1)menjadi dasardalampenyusunankebijakan,program,danadministrasi dalampenyelenggaraanPemerintahanDesa,pelaksanaan PembangunanDesa,pembinaan kemasyarakatandan pemberdayaan Masyarakat desa.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…