DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Mkasud dan Tujuan, Kebutuhan dan Pemanfaatan, Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan, Pengawasan dan Penggunaan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Anponga ..—— ssgil Te gue | t Z £ Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri . : Kugpaa | Naroe” SEKOA | wegu" TAN MD DN KEL MVA YA Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ip Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan. . Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disingkat dengan KDOS adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3.Pengguna KDOS adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
4.Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku Pengendali KDOS.
5.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilingkungan satuan kerja instansi pemerintah. . Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam PT EZ KABAG Jomasaa / 2e| aagll | sexga | wasue | “ J 10. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Boalemo. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada PD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan secara optimal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai sarana pendukung dalam
(1)
(1)
(2)melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja PD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

Pada awal tahun anggaran, Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada Pengelola Barang. Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola Barang.

Pasal 4

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PD dapat diberikan KDOS. KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. KABA£:$ &S “WAGUP | nyam| Yanton @rrtetz IS

Pasal 5

KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan PD, KDOS pada masing-masing PD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. KDOS dilarang dialihkan dari satu PD ke PD lain selama masa kontrak. Pengelola barang dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila dibutuhkan.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 6

Pemberian KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan apabila tersedia dalam DPA PD Tahun berkenaan. KDOS disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Pasal 7

Kendaraan yang disewa merupakan kendaraan yang layak, aman dan nyaman digunakan.

Pasal 8

(1)Masa Sewa KDOS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
(3)Nilai sewa KDOS mengacu pada Standar Harga Satuan.
(4)Kapasitas mesin dari KDOS terdiri dari:
1. a.eselon II paling tinggi 2000 cc, dan
2. b.eselon III paling tinggi 1600 cc.

Pasal 9

KDOS yang disewa termasuk fasilitas asuransi all risk (semua resiko), pemeliharaan umum, dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan. $ |8

Pasal 10

(1)Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dimuat dalam kontrak.
(2)Bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa, paling sedikit :
1. a.foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
2. b.foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
3. c.foto copy Notice Pajak, dan
4. d.foto copy Asuransi.

Pasal 11

Kebutuhan operasional setiap KDOS diberikan BBM sesuai dengan standar harga satuan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…