DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit umum Drg.Clara Gobel termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon Pengangkatan Dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelakasana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drg. Clara Gobel, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Menetapkan : Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313), MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drg. CLARA GOBEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD drg. Clara Gobel adalah unit pelaksana teknis bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 10. 11. 12. 13. adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, Central Steril Supply and Department (instalasi Sterilisasi Sentral) yang selanjutnya disingkat CSSD adalah instalasi sterilisasi sentral, proses pembersihan, disinfeksi, pengemasan, sterilisasi, penyimpanan dan pendistribusiannya dilakukan oleh petugas khusus yang terlatih. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang selanjutnya IPRSR adalah unit fungsional yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan teknis instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan utama dari IPSRS adalah untuk memastikan bahwa sarana, prasarana, dan peralatan alat kesehatan di rumah sakit selalu dalam kondisi siap pakai untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkualitas kepada pasien. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3-RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Jabatan Pelaksana adala sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas 14. Ls. 16. 17. 18. 19. 20. melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Boalemo. Direktur adalah Direktur RSUD drg. Clara Gobel. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD drg. Clara Gobel.
(2)UPTD RSUD drg. Clara Gobel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD RSUD drg. Clara Gobel dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD RSUD drg. Clara Gobel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD RSUD drg. Clara Gobel Kabupaten Boalemo terdiri atas: a. b. 5 pk « Direktur, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:

1.Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi,
2.Sub bagian Umum dan Kepegawaian,
3.Sub bagian keuangan, Bidang Pelayanan Medis terdiri atas:
1.Seksi Pelayanan Medis:
2.Seksi Diagnosa dan Rekam Medis, Bidang Keperawatan terdiri atas:
1.Seksi Mutu dan Etika Profesi,
2.Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Bidang Penunjang Medis, terdiri atas: 1, Seksi Penunjang Medis,
2.Seksi Penunjang Non Medis Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Komite Medis, Satuan Pengawas Internal,dan Dewan Pengawas.

(2)Bagan susunan organisasi UPTD RSUD drg. Clara Gobel sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1)UPTD RSUD drg. Clara Gobel mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2)UPTD RSUD drg. Clara Gobel dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja UPTD RSUD drg. Clara Gobel,
2. b.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Cc. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit,
3. d.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna tingkat lanjutan sesuai dengan kebutuhan medis,
4. e.penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan,
5. f.penyelenggaraan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatika etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan,
6. g.evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
7. h.pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit, dan
8. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan di UPTD RSUD drg. Clara Gobel secara profesional dan akuntabel.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur UPTD RSUD drg. Clara Gobel menyelenggarakan fungsi :

a.mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup UPTD RSUD drg. Clara Gobel,
b.merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan UPTD RSUD drg. Clara Gobel, .merencanakanprogram, sasarandankebijakanpelayanan kesehatan, .menyusunrencana,programkerja,kegiatan,laporankinerjadan pertanggungjawaban pelaksanaantugas, .menyelenggarakanpelayananmedis,keperawatandanpelayanan rujukan, menyelenggarakanpelayananadministrasiumumdankeuangan, danpengelolaan barangmilikdaerah, .melaksanakanfungsimanajemenrisiko,mutu,keselamatan pasien,dantatakelolaklinissesuaistandarakreditasirumah sakit, .persetujuan terhadapdokumenpermintaanpembayarandan penyampaiankepadapejabat penguji danpembuatperintah pembayaransesuaimekanismeBLUD, membina, mengawasidan menilaikinerjakepalabidang, subbagian,danseluruhpegawaimelalui evaluasidan pengembangankarierberbasiskinerja(SKP), melakukanmonitoringdan evaluasikinerjaunitkerjarumahsakit, .menyampaikanlaporanpelaksanaantugaskepadaKepala Dinas Kesehatansertapemberiansaran danpertimbangankebijakan pelayanan kesehatan,dan melaksanakantugaslainyang diberikanolehpimpinansesuai bidang tugas.

Pasal 9

Bagian Administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan di UPTD RSUD drg. Clara Gobel.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.merencanakan kegiatan bagian yang meliputi ketatausahaan, keruamhatanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, perencanaan anggaran, perbendaharaandanmobilitasdanadanakuntansisesuai prosedurdanketentuanperundang-undanganyangberlakudalam rangkapenerapankebijakanstrategisberdasarkanrencana programsertapetunjukpimpinansebagaipedomanpelaksanaan tugas, membagitugaskepadakepalasubbagiandibagianadministrasi umumdankeuanganberdasarkantugasdantanggungjawabserta ketentuanyangberlakuagarpelaksanaantugasefektifdanefisien: memberipetunjuk kepadakepalasubbagiandibagian administrasiumumdankeuanganberdasarkanperaturandan proseduryangberlakuagartidakterjadikesalahan dalam pelaksanaantugas, menyeliapelaksanaantugasbawahandibagian administrasi umumdankeuangansecaraberkalasesuaidenganperaturandan proseduryang berlakuuntukmencapaitargetkinerjayang diharapkan, mengoordinasikanpelaksanaan programdan kegiatandibagian administrasiumumdankeuanganberdasarkanperaturan perundang-undanganyang berlakuagarsesuaidenganrencana, mengoordinasikandanmeninjauprosedurtetap,standar operasionalprosedur(SOP),danstandarpelayanan minimal(SPM) dibidang administrasiumumdankeuangan, mengoordinasikanpengelolaankeuangan rumahsakitsesuaiPola PengelolaanKeuanganBLUD(PPK-BLUD), termasukproses verifikasi,penyusunan dokumenSPP,pengendaliananggaran,dan pelaporankeuangan, mengoordinasikan penyelenggarakanurusantatausahadan kearsipan,layanankepegawaian,sertapembinaanSDMtermasuk prosesrekrutmen,orientasipegawaibaru,danpengembangan karierberdasarkan SasaranKinerjaPegawai(SKP), mengoordinasikan bahankerjasama denganinstansiterkait kabupaten/kota, departemensertapihak swastaberdasarkan perarturanperundang-undanganyang berlakuuntuk kepentingan rumahsakit, mengoordinasikan penyelenggaraan rekruitmentdanorientasibagi pegawaibaru yang akan bertugasdirumahsakit, mengevaluasikegiatan kepala sub bagian danbawahanmelalui SKP untuk pengembangan karier pegawai, Il. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bagian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan kinerja,
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas,

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program serta pemantauan, evaluasi program kegiatan, dan penyusunan laporan kinerja.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…