DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan dan muatan perubahan rencana kerja pemerintah daerah, sistem informasi pemerintahan daerah, pengendalian dan evaluasi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang ... 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
11.Peraturan ... 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20.Peraturan ... 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32.Peraturan ... 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. _5- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630); Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9); Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14); Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bupati adalah Bupati Bogor. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.

12.Rencana ... 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD; Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
24.Sistem ... 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. _8- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

a.memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan memberikan arah bagi PD dan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan perubahan Tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah: a. 1) @)

(3)
(4)
(5)terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2025 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan; terintegrasikannya program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perubahan Renja PD dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan terumuskannya perubahan kebijakan dan anggaran pembangunan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tahun 2025 terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan RKPD 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang disusun. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, bersinergi dengan RKP Tahun 2025, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Perubahan RKPD Provinsi, serta berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan. Perubahan RKPD Tahun 2025 berkedudukan sebagai dokumen yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, mulai tahapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a.Bupati dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025; b.PD ...
b.PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
c.Pemerintah Desa dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2025.

(6)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat:

a.perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana target program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan tahun 2025;
b.pencatatan perubahan-perubahan belanja PD yang berasal dari dana transfer dan/atau perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025; dan
c.target pencapaian kinerja tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(I) Seluruh data program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2025, tercantum dalam SIPD.

(2)Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025. BABV...
(1)@) 1) @) 1) @)

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025. Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pengendalian kebijakan;
b.pengendalian pelaksanaan; dan
c.evaluasi hasil.

Pasal 9

Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan Kkegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan wuntuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…