DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sanksi, pembiayaan dan ketentuan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3.Undang-Undang . . . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan . . . 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. Bupati adalah Bupati Bogor. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7.Pegawai . . . 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Anak Tanggungan adalan anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang karena peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ajudan adalah pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah. BABII...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

(1)Wajib LAKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
2. b.Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; e o Pejabat Pembuat Komitmen;
3. e.Pejabat Fungsional Auditor; ™ Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
4. g.Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
5. h.Direksi dan Badan/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah;
6. i.Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
7. j.Pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai Ajudan.
(3)Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

Pasal 5

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
d.masih menjabat. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
a.saat pengangkatan pertama;
b.berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
c.pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara Negara. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a.nama;
b.jabatan;
c.instansi;
d.tempat dan tanggal lahir;
e.alamat;
f.identitas . . .

(1)
(2)
(3)
1. f.identitas istri/suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
2. g.jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
3. h.besaran penerimaan dan pengeluaran;
4. i.surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
5. j.surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Pasal 7

Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di Daerah dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN. Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui laman resmi KPK;
b.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember pada setiap tahun;
c.melakukan pemutakhiran data melalui laman resmi KPK;
d.mengingatkan wajib LHKPN di Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
e.melakukan pemeriksaan terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajibannya dan melaporkan hasil pemeriksaan disertai dengan pertimbangan sanksi disiplin kepada Bupati terhadap wajib LHKPN yang berstatus PNS. Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut: Pengarah; Penanggung Jawab; Wakil Penanggung Jawab; Pengendali; Ketua; Anggota; dan Pelaksana.® o a0 TP Bagian . . .

(1)
(2)
(1)
(2)-.8-

Pasal 8

Admin Instansi Pengelola LHKPN adalah Ketua dan/atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). Admin Instansi Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membuatakun Wajib LHKPN di Daerah,
b.membuat dan/atau memperbarui daftar wajib LHKPN di Daerah,
c.mengoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di Daerah;
d.melakukan pendampingan pengisian e-filing bagi Penyelenggara Negara di Daerah kepada KPK;
e.melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN di Daerah kepada Bupati melalui Unit Pengelolaan LHKPN; dan
f.membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan validasi pembuatan wajib LHKPN dan verifikasi data wajib LHKPN di Daerah.

Pasal 9

Untuk membantu tugas Admin Instansi Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pada setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah. Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membuat akun Wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
b.membuat dan/atau memperbarui daftar wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
c.melakukan pendampingan pengisian e-filing bagi Wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
d.memonitor pelaporan LHKPN pada masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi. BABIV... -.9- BABIV SANKSI

Pasal 10

(1)Dalam hal wajib LHKPN tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka:
1. a.wajib LHKPN yang berstatus PNS dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat;
2. b.wajib LHKPN yang tidak berstatus PNS dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis oleh Unit Pengelolaan LHKPN sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu surat peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib LHKPN belum juga menyampaikan LHKPN, maka:
1. a.pejabat yang berwenang bersama Unit Pengelolaan LHKPN melakukan pemeriksaan kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
2. b.hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang; dan
3. c.penjatuhan sanksi kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan saran dari Unit Pengelolaan LHKPN.
(4)Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Kketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor. BABVI...

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…